cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 486 Documents
 16   17   18   19   20 
Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Edyson, David; Dikjaya, Dikjaya; Rafi, Muhammad
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2936

Abstract

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan penemu atas karya inovatif dan kreatif mereka. Undang-undang Indonesia mengatur HAKI, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Setiap jenis HAKI memiliki fitur dan perlindungan yang berbeda, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilik hak mendapatkan keuntungan finansial dan mendapatkan pengakuan yang wajar atas pekerjaan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi invensi teknologi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa. Selain itu, kerangka hukum yang menyeluruh untuk berbagai jenis kekayaan intelektual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan hukum ini tidak hanya melindungi hak setiap orang, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi 47 Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh PT. Sokonindo Automobile Octavo, Vito Jonathan; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1527

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum dimana sebagai suatu Negara,Pemerintah dituntut mensejahterakan rakyatnya dengan cara menyediakan dan mengatur mengenai pekerjaan rakyatnya. Namun kondisi yang tak terduga terkadang menghampiri tidak mengenal waktu seperti adanya pemutusan hubungan kerja terhadap 47 karyawan pabrik mobil PT. Sokonindo Automobile dimana perusahaan tersebut dilaporkan telah memutus hubungan kerja karyawannya secara sepihak. Maka diperlukannya perlindungan hukum bagi karyawan serta upaya-upaya dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian sengketa Industrial dapat menunjukan upaya pemerintah dalam melindungi hak rakyatnya.
Urgensi Hukum Siyasah Dalam Mencegah Politik Uang (Money Politic) Terhadap Pemilu 2024 Araffy, Ahmad Syukri; Noviansyah, Fajar; Setiawan, Ferdi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2128

Abstract

Politik uang (Money politik) ini muncul karena adanya obesisi menjadi pimpinan yang dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur. Money politik merupakan tindakan yang merusak nilai demokrasi karena bertentangan dengan asas pemilu sendiri. Maka dalam penelitian ini akan dianalisa terkait bagaimana upaya pencegahan dan penanganan terjadinya politik uang (money politik) pada pemilu serentak tahun 2024. Urgensi penelitian ini adalah dampak politik uang (money politik) yang dapat merusak demokrasi dan integritas pemilihan umum. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah adanya fakta pencegahan praktik politik uang yang harus dilakukan adalah penegakan aturan yang menjadi dasar hukum praktik suap pemilu itu, lalu dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu juga harus dikuatkan sehingga mampu memperkuat upaya pencegahan terjadinya politik uang.
Penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LPAS SJK) Dalam Sengketa Asuransi di Indonesia Wonohadidjojo, Christopher Howard
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1788

Abstract

Usaha untuk menangani isu-isu melalui pengajuan pengaduan oleh konsumen kepada penyedia layanan jasa keuangan tidak selalu menghasilkan solusi, dan ini bisa menyebabkan munculnya konflik. Penyelesaian atas perselisihan ini dapat diupayakan baik melalui prosedur pengadilan maupun alternatif di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) didirikan dengan tujuan memfasilitasi penyelesaian perselisihan di luar ranah pengadilan dengan pendekatan yang independen, serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Kegiatan operasional LAPS SJK diatur berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 mengenai LAPS SJK, yang membentuk sebuah pusat untuk alternatif penyelesaian perselisihan. Terdapat juga sengketa asuransi yang melibatkan sejumlah besar konsumen yang tergabung dalam Komunitas Korban Asuransi dengan tiga perusahaan asuransi, yakni PT AXA Mandiri, PT AIA Financial, dan PT Prudential Life, yang menghadapi kendala dalam upaya penyelesaiannya. Salah satu hambatan utamanya adalah pandangan bahwa LAPS SJK tidak mampu mengatasi perselisihan dengan skala yang besar, sehingga diperlukan penyelesaian kasus per kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi proses penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui LAPS SJK, terutama melalui metode arbitrase, dan bagaimana perselisihan asuransi yang melibatkan banyak konsumen dan perusahaan asuransi dapat diatasi melalui LAPS SJK. Metode penelitian yang diterapkan adalah analisis hukum normatif untuk menghadapi tantangan ini
Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Larangan Ibadah Jemaat Gereja di Rajabasa Kota Bandar Lampung Gika, Muhammad Riski; Satria, Indah
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3170

Abstract

Pelanggaran kebebasan beragama masih sering terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan konflik mengenai perizinan tempat ibadah yang sering dilarang oleh kelompok mayoritas. Tindakan ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penting untuk menjunjung tinggi toleransi guna menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Penelitian ini berfokus pada kasus penghentian paksa ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Rajabasa, Bandar Lampung. Jemaat gereja tersebut mengalami pelarangan ibadah oleh Ketua RT setempat dan beberapa warga. Insiden ini tidak hanya mengganggu ketenangan beribadah tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan jemaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus untuk memahami penyebab utama dan dampak insiden tersebut. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kebebasan beragama ini disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum yang tegas, adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, serta birokrasi yang menghambat penerbitan izin tempat ibadah.
Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Kasus Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur Virginia, Virginia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1612

Abstract

Perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak hanya sebatas “penjualan” semata. Perdagangan manusia secara umum adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran dan martabat manusia. Menurut UU 21 tahun 2007 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Penulisan ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang mana berarti penulis berusaha untuk dapat mengeksplorasi mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penyebab terjadinya perdagangan manusia karena adanya Faktor Ekonomi, Ketidakadaan Kesetaraan Gender, Faktor Penegak Hukum. Dengan itu  adanya penanganan yang dilakukan pemerintah NTT yang telah mengeluarkan peraturan-peraturan daerah terkait pencegahan atas tindakan perdagangan manusia, dan pemerintah provinsi NTT juga mengeluarkan keputusan tentang Gugus Tugas/Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan tidak sampai situ saja pemerintahan juga bekerja sama dengan pihak kantor wilayah kementerian hukum dan HAM NTT, pihak kepolisian, Dinas Tenaga Kerja  dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat yang ada didaerah NTT mengenai perdagangan manusia.
Hubungan dan Kontribusi Koordinasi Mata-Tangan Terhadap Keterampilan Passing Bawah dan Servis Bawah Bola Voli pada Siswi yang Mengikuti Ektrakulikuler SMK Taruna Satria Pekanbaru Putra, Victor Ramadian; WIjayanti, Ni Putu Nita; S, Wedi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1960

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan koordinasi mata-tangan terhadap keterampilan passing bawah dan servis bawah bola voli pada siswi ektrakulikuler SMK Taruna Satria Pekanbaru, untuk mengetahui kontribusi koordinasi mata-tangan terhadap keterampilan passing bawah dan servis bawah bola voli pada siswi ektrakulikuler SMK Taruna Satria Pekanbaru. Penelitian ini diterapkan pada penelitian korelasi dengan jenis penelitian kuantitatif. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian dengan tes dan pengukuran. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 orang siswi ektrkulikuler SMK Taruna Satria Pekanbaru. Data diolah menggunakan rumus korelasi product moment dibantu dengan IBM SPSS Statistik 25 for windows. Hasil yang diperoleh bahwasanya terdapat hubungan koordinasi mata-tangan terhadap keterampilan passing bawah pada siswi yang mengikuti ekstrakurikuler SMK taruna satria Pekanbaru dengan tingkat hubungan termasuk kedalam kategori “Kuat”. Terdapat hubungan koordinasi mata-tangan terhadap keterampilan servis bawah pada siswi yang mengikuti ekstrakurikuler SMK taruna satria Pekanbaru dengan tingkat hubungan termasuk kedalam kategori “Sedang”. Terdapat kontribusi koordinasi mata-tangan terhadap keterampilan passing bawah pada siswi yang mengikuti ekstrakurikuler SMK taruna satria Pekanbaru dengan kontribusi 59% yang mempengaruhi keterampilan passing bawah sedangkan sisanya 41% variabel lainnya. Terdapat kontribusi koordinasi mata-tangan terhadap keterampilan servis bawah pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler SMK taruna satria Pekanbaru dengan kontribusi 27% yang mempengaruhi keterampilan service bawah sedangkan sisanya 73% variabel lainnya.
Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Non-Fungible Token Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Febriyanti, Amelia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1743

Abstract

Melalui analisis literatur yang relevan, penelitian ini mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam mengakui keaslian NFT dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait keaslian dan hak kekayaan intelektual dapat menjadi dasar hukum yang relevan untuk perlindungan kepemilikan NFT. Undang-undang dan peraturan hak cipta tentang hak merek dagang, serta peraturan tentang perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan digital, memiliki peran penting dalam upaya melindungi hukum terhadap NFT. Selain itu, penggunaan smart contract dalam teknologi blockchain juga merupakan mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Kontrak cerdas memungkinkan pemilik NFT untuk mengelola transfer kepemilikan, lisensi penggunaan, dan hak lain yang terkait dengan NFT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum atas kepemilikan NFT (Non-Fungible Token) sebagai hak kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya mekanisme sengketa dan penegakan hukum dalam melindungi kepemilikan NFT sebagai hak kekayaan intelektual. Peraturan yang berkaitan dengan sengketa hak kekayaan intelektual, seperti undang-undang hak cipta, memberikan dasar hukum yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan kepemilikan NFT. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas kepemilikan NFT sebagai hak kekayaan intelektual dapat dicapai melalui kombinasi peraturan yang relevan, penggunaan kontrak cerdas, dan mekanisme sengketa yang efektif. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode literature review memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang upaya perlindungan hukum terhadap NFT. Penelitian ini memberikan panduan dan pemahaman yang bermanfaat bagi pemilik NFT, pakar hukum, dan pihak terkait dalam menghadapi tantangan hukum terkait kepemilikan NFT.
Efektivitas Pembelajaran Online Pada Program Kesetaraan Paket B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa Kecamatan Tambang Rahmatasya, Whiwin; Wilson, Wilson; Fitrilinda, Dafetta
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3147

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat seberapakah efektif pembelajaran online pada program kesetaraan yang termasuk dalam paket B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 101 warga belajar, dengan 80 sampel yang ingin diteliti dan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan SPSS (Stastitical Product and Service Solution). Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan kuisioner. Analisis data dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan teknik  analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, berdasarkan 4 indikator yaitu kualitas pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, insentif dan waktu, pembelaaran online pada program kesetaraan yang termasuk dalam paket B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa Kec. Tambang sudah efektif.
Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman) Rasji, Rasji; Budiman, Eunike Kathryn; Siswanto, Vivienne Olivia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3050

Abstract

Masalah suap merupakan salah satu masalah yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada pejabat negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Hal ini terjadi dalam kasus suap yang menjerat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dede Suryaman. Dalam kasus tersebut Dede Suryaman terbukti menerima suap sejumlah Rp. 300 juta, akibatnya ia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap pada saat menangani suatu perkara hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu permasalahan suap di kalangan aparat penegak hukum, khususnya hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dede Suryaman sebagai penerima suap telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta Majelis Kehormatan Hakim sudah melakukan penegakkan hukum yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 18 of 49 | Total Record : 486

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023