cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 486 Documents
 24   25   26   27   28 
Pandangan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur (NTT) Syailendra Putra, Moody Rizqy; Siregar, Rachel Adeline; Khaulah, Tatsbita
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3079

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional dalam mengatur tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius adalah perdagangan manusia, yang melanggar berbagai hak dasar, termasuk kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan. Berdasarkan data Bareskrim Polri pada tahun 2018, terdapat 297 korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur, menunjukkan betapa seriusnya permasalahan tersebut. Perdagangan manusia merupakan masalah global yang memerlukan upaya nasional dan internasional untuk mencegah eksploitasi manusia dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Pasal ini menekankan bahwa setiap orang harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup bermartabat dan bebas.
Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hukum bagi Pekerja Atau Buruh dI UMKM Rasji, Rasji; Vaustine, Griselda; Nathasya, Nathasya; Marina, Marina
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2893

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menempatkan hak-hak warga negara sebagai bagian dari hak-hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak-hak warga negara tersebut selanjutnya diatur dalam UUD NKRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang selanjutnya disebut hak-hak konstitusional. Akan tetapi dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran hak-hak buruh. Seiring waktu buruh yang merasa hak Konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya norma dalam UU Ketenagakerjaan mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan konsepsi perlindungan hak-hak buruh. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif-kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengupahan yang layak bagi pekerja dalam perspektif hukum. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan bacaan guna memperluas wawasan bagi pembaca tentang standar upah yang layak bagi pekerja dalam perspektif hukum. Indonesia belum dapat menetapkan upah sesuai prinsip-prinsip upah layak berdasarkan perspektif hukum. Namun pemerintah terus berupaya progresif dalam mengatur tentang pengupahan , hal ini tentunya pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan perusahaan agar dapat berkembang dan tumbuh dalam persaingan global.
Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Sekolah Ramah Anak Mauliddina, Shela Andri; Sudarmansyah, Ranu
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1962

Abstract

Laporan postingan riset penelitian ini bertujuan untuk  mengenal serta menganalisis  Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Sekolah Ramah Anak. Riset ini memakakai tata cara kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis data atau bahan yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan/atau artikel. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan Sekolah-sekolah mempunyai kebebasan buat memilah kurikulum yang sangat cocok dengan keadaan mereka, serta opsi-opsi tersebut mencakup kurikulum tahun 2013, varian Darurat dari kurikulum 2013 yang lebih disederhanakan, dan kurikulum merdeka. Implementasi konsep sekolah yang ramah terhadap anak, dengan bawah kurikulum merdeka, mempunyai tujuan lebih dari semata-mata menjawab sebagian permasalahan yang sudah lama menempel pada mutu orang Indonesia dan isu-isu dalam dunia pembelajaran. Pergantian kurikulum ini mendesak pergantian paradigma kurikulum serta pendidikan. Sekolah ramah anak bukan membuat bangunan baru melainkan membangun paradigma baru dalam mendidik serta mengajar partisipan didik. Dalam perihal ini sekolah wajib dapat menguasai terlebih dulu kebutuhan tiap siswa/i tersebut paling utama terhadap siswa/i yang mempunyai kebutuhan spesial.
Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Tambunan, Bernando Aldo Yosua; Mujasmara, Fildzah Darayani; Harahap, Intan; Panggabean, Rebecka Tri Talita; Hasyim, Hasyim
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3014

Abstract

Globalisasi perekonomian telah mengubah dinamika korporasi secara mendasar, sehingga menimbulkan kesulitan baru dalam menyelesaikan keluhan pelanggan. Studi ini membahas metode yang efisien untuk menangani keluhan pelanggan dalam konteks lingkungan perusahaan yang lebih rumit. Melalui studi menyeluruh dan evaluasi literatur, esai ini menyoroti pentingnya negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi sebagai teknik penyelesaian yang relevan dalam konteks globalisasi ekonomi. Selain itu, artikel ini mengkaji fungsi lembaga penyelesaian sengketa konsumen seperti Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Alternatif (LAPS SJK) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan akses yang lebih cepat dan efisien bagi konsumen untuk menyelesaikan konfliknya. . Pemahaman menyeluruh mengenai undang-undang, aturan, dan praktik perlindungan konsumen juga ditekankan sebagai hal yang penting untuk meletakkan dasar yang kuat bagi keadilan dalam perekonomian global. Artikel ini memberikan wawasan penting bagi para praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan akademisi untuk memahami dinamika penyelesaian sengketa konsumen di era globalisasi dengan menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mengatur penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. sektor.
Analisis Dampak Globalisasi dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Negeri Medan Sari, Cindi Mutiara; Hidayat, Nasrullah; Samosir, Sena; Syahfitri, Tengku Indah
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2714

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak globalisasi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Negeri Medan. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam perilaku konsumsi individu, terutama di kalangan mahasiswa yang merupakan bagian dari generasi muda yang dinamis dan mudah terpengaruh oleh tren global, menjadikan subjek relevan untuk dikaji dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui angket yang disebarkan kepada 53 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi, melalui kemajuan teknologi informasi, mendorong perilaku konsumtif mahasiswa. Tren seperti “FOMO” (Fear of Missing Out) dan fast fashion mempengaruhi mahasiswa untuk mengikuti tren terbaru dan membeli produk baru. Selain itu, gaya hidup yang dipengaruhi oleh media massa dan budaya populer juga berkontribusi pada pola konsumsi yang berlebihan. Untuk mengurangi perilaku konsumtif, diperlukan kesadaran individu untuk mendahulukan kepentingan daripada keinginan, dengan meningkatkan literasi keuangan, promosi budaya lokal, dan pengembangan inovasi lokal. Strategi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mempertahankan identitas budaya sekaligus beradaptasi dengan arus globalisasi.
Menantang Tren: Mendekati Krisis Literasi Digital di Era Informasi Harliani, Risfa Khoerunisa; Dewi, Dinie Anggraeni; Hayat, Rizky Saeful
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1948

Abstract

Dalam era informasi yang dipenuhi dengan perkembangan teknologi digital yang cepat, masyarakat menghadapi tantangan signifikan terkait literasi digital. Krisis literasi digital telah menjadi perhatian utama di tengah kemudahan akses informasi yang melimpah. Kurangnya kemampuan dalam menilai kebenaran, relevansi, dan kredibilitas informasi yang diperoleh dari platform-platform digital telah menciptakan kesenjangan besar antara informasi yang diterima dan kemampuan individu untuk mengolahnya secara kritis.
Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG) Yuan, Shafaa Alaadini; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2968

Abstract

Manusia pada hakikatnya tidak akan terlepasdari perjanjian dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam berbisnis maupun usaha. Segala bentuk peraturan mengenai perjanjian termuat dalam Buku III KUHPer mengenai perikatan, lebih tepatnya pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. dalam hukum positif Indonesia, pengertian perjanjian termuat dalam Pasal 1313 KUHPer, lebih tepatnya mengenai persetujuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Perjanjian melahirkan perikatan, sehingga kesepakatan yang timbul akibat perjanjian bersifat mengikat dan apabila para pihak yang bersepakat tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka dapat dikenakan sanksi. Perjanjian memiliki asas freedom of contract yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma kesusilaan yang berlaku Perjanjian memiliki peranan penting sebagai pedoman maupun perundang-undangan bagi para pihak yang membuat dan menyepakatinya. Dalam hal jual-beli, perjanjian memindahkan hak milik atas barang oleh penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang atau harga. Namun demikian, dalam praktik perjanjian masih kerap ditemui pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Tidak terpenuhinya prestasi jual-beli tersebutlah yang kemudian disebut wanprestasi, sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG.
Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum Hariandja, Ruben Barcelona
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2504

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam perspektif Kepastian Hukum dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana tentang pengaturan Peninjauan Kembali dalam perspektif Kepastian Hukum. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam perspektif Kepastian Hukum? Dan 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif kepastian hukum? Dengan permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), Pendekatan Kasus (case approach) dan Pendekatan Historis (historical approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi, dan menginpretasikan. Hasil penelitian menunjukan: 1) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 dimana disebutkan bahwa pembatasan PK pidana hanya boleh dilakukan satu kali telah menutup ruang bagi terpenuhinya rasa keadilan, maka dengan diperbolehkan permohonan PK dapat diajukan dua kali oleh Terpidana akan memenuhi rasa keadilan sekaligus terpenuhinya asas setiap perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet). Selain itu, hal ini juga bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (uniformitas) dan kesatuan (unifikasi) kemudian adanya dimensi “kepastian hukum yang adil dengan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada Terpidana untuk kedua kali”. 2)  Kebijakan terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana dalam persfektif kepastian hukum, perlu dilakukan pembaharuan yang mana pembaharuan hukum acara pidana. Rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyempurnakan / merevisi aturan khususnya terkait upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar terjadi keseragaman, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga tidak akan menyulitkan jika diterapkan dalam proses penegakan hukum.
Optimasi Komunikasi Guru-Siswa di Sekolah Dasar untuk Membangun Hubungan Positif dalam Proses Pembelajaran Parawangsa, Endah; Hanani, Tsania Nurul; Putra, Muhammad Rafi Syahid; Rostika, Deti; Sudarmansyah, Ranu
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1980

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengoptimalkan komunikasi antara guru dan siswa di tingkat dasar dengan fokus pada pembangunan keterhubungan positif dalam proses pembelajaran. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi dan mendukung perkembangan siswa. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menyelidiki literatur terkait praktik komunikasi yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan interaksi positif di lingkungan pendidikan dasar.
Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Mengalami Remitansi di Singapura Revina, Revina; Putra, Moody Rizqy Syailendra; Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2898

Abstract

Remitansi adalah transfer dana penting dari pekerja migran ke keluarga di negara asal, yang memiliki dampak signifikan pada ekonomi global dan kesejahteraan penerima. Namun, ada sejumlah masalah dan risiko yang terkait dengan proses pengiriman, terutama untuk pekerja Indonesia (TKI) di Singapura. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menekankan pada penjelasan dan penjabaran masalah yang fokusnya pada keberlangsungan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dengan Bank Negara Indonesia dalam mengalami konflik remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura. Untuk mengatasi konflik tersebut, kerjasama antara Singapura dan Indonesia sangat penting dengan cara kerjanya berupa program seperti "Easy and Safe Remittances" dan penandatanganan MoU dengan bank-bank di Singapura, serta pembentukan TKI Task Force, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam proses pengiriman. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi program dan kebijakan ini, termasuk kurangnya pemahaman pekerja migran tentang program yang tersedia dan infrastruktur yang terbatas. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan manfaat pengiriman karyawan migran.

Page 26 of 49 | Total Record : 486

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023