cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 486 Documents
Problematika Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi Amri, Yusrizal; Halim, Abdul; Ramlah, Ramlah
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5492

Abstract

This research aims to find out and analyze the problems of criminal law enforcement against land grabs from the perspective of criminal law and Islamic law and the factors that hinder the process of investigating land grabs in the Jambi Regional Police jurisdiction. The research method is a qualitative method, while the type of research is library research. The research was carried out by the author collecting secondary data obtained from books and writings related to the theme. The results of this research indicate that the problem of law enforcement in cases of land grabbing in the Jambi Regional Police's jurisdiction is hampered by the existence of PERMA Number 1 of 1956 which states that in the investigation of a criminal case, a decision must be made regarding the existence of a civil matter or an item or regarding a legal relationship between two certain parties. Then the criminal case examination can be postponed to wait for a court decision in the civil case examination regarding the existence or non-existence of civil rights. Meanwhile in Islamic law the issue of land grabbing has not been discussed in detail but the closest term is gasab (utilizing other people's rights without the permission of the owner and carried out openly), in carrying out their duties the police also encounter several obstacles, such as obstacles that include internal police, namely where infrastructure and so on, and external obstacles caused by the community itself and this is very crucial in investigating this matter, namely administrative matters (land titles), in enforcing criminal acts, it is hoped that Jambi Regional Police investigators carry out their duties in a professional manner with the aim of assisting and speeding up the investigation process in handling a case of encroachment.
Literasi AI di Kalangan Mahasiswa: Studi Multi-Kampus di Indonesia Panggabean, Ardhia Nadin Patresia; Wulandari, Fitria; Nababan, Natalia Margaret; Joharis, M
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5800

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat literasi kecerdasan buatan (AI) di kalangan mahasiswa serta memahami pola penggunaan dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses teknologi ini. Masalah utama yang diangkat adalah rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap literasi AI meskipun penggunaannya semakin luas dalam aktivitas akademik. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 33 mahasiswa dari 11 universitas di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman AI di kalangan mahasiswa masih rendah dan terbatas, dengan penggunaan AI terutama untuk tugas-tugas dasar. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan literasi AI melalui pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan industri.
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Khusus Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk) Hefrianto, Wafi Rizqullah; Baharrudin, Baharrudin; Aprinisa, Aprinisa
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5261

Abstract

Guardianship for minors is a form of oversight over the personal and property rights of children who have not reached adulthood and are not under parental authority, aimed at providing optimal legal protection for the child. Child guardianship is typically filed through a court application, in accordance with the requirements stipulated in legislation and established procedures. Guardianship involves granting custody rights to individuals or legal entities over minors under specific conditions, such as when the child has no parents, the parents are unable to fulfill their responsibilities, or the whereabouts of the parents are unknown. This study aims to analyze the judicial considerations in appointing a special guardian for foster children in Child Social Welfare Institutions (LKSA), focusing on the case of Decision Number: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk. This issue is significant, considering that foster children are a vulnerable group requiring legal protection to ensure their rights, including education, care, and welfare, are fulfilled. The research employs a normative and empirical juridical approach. Data sources include both normative and empirical data. Data collection methods involve library research and field research. The data analysis technique used is qualitative juridical analysis. The findings reveal that in Decision Number: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk, the court considered several crucial aspects, such as the absence of biological parents, the inability of the family to provide care, and the importance of legal protection for the child’s rights, including inheritance management and key decision-making. In this ruling, the court appointed Budi Hidayat, the head of the Bussaina Lampung Foundation LKSA, as the special guardian for Muhammad Hafidz, a six-year-old child under the care of the institution. The court's considerations in this case encompass legal aspects, including the fulfillment of legal requirements as stipulated in Articles 50-54 of the Civil Code and the Child Protection Act, as well as taking into account the social and psychological conditions of the child and the ability of the proposed guardian to meet the child’s needs.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Surat Berharga: Tinjauan atas Gugatan Wanprestasi PT. Sumber Energi Alam Mineral Abror, Rivat Maliqisyah; Fernando, Fransisco Frisco; Elmaniz, Shahrazad
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5898

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP) dalam kasus wanprestasi, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel terhadap PT. Sumber Energi Alam Mineral (SEAM). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur setelah adanya homologasi, serta implikasi jaminan pribadi dan sita jaminan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus dengan kerugian mencapai Rp 5.077.080.074,-. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat homologasi, wanprestasi tetap terjadi, menyoroti perlunya evaluasi terhadap mekanisme perlindungan hukum. Jaminan pribadi dan sita jaminan memiliki potensi memberikan perlindungan, namun implementasinya bergantung pada faktor-faktor seperti kekuatan hukum perjanjian dan kemampuan finansial penjamin. Putusan ini memberikan implikasi terhadap regulasi keuangan, khususnya perlunya peningkatan pengawasan terhadap penerbitan surat berharga dan penegakan hukum terhadap wanprestasi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tantangan dalam perlindungan investor surat berharga dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor memerlukan pendekatan yang melibatkan regulator, pelaku pasar, dan investor itu sendiri.
Peran Penting Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Juliana, Marta; Prasetya, Bangun Putra
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.6000

Abstract

PT.XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan logam berat. Karena membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, proses rekrutmen pada level general worker (pekerja umum) seringkali mengesampingkan pengalaman kerja dan bidang pendidikan mereka dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sekali pun tergolong non skill, peran pekerja umum ini tidak dapat dianggap sepele karena jumlahnya yang sangat besar dan memegang peran yang sangat penting bagi kelancaran operasional suatu departemen. Untuk memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi tidaklah cukup dengan hanya mengharapkan perekrutan.Tanggung jawab pelatihan dan pembinaan ini pada akhirnya kembali menjadi tanggung jawab para pemimpin dari masing-masing pemegang kendali proses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelatihan terhadap kinerja karyawan yang direkrut tanpa pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Pada penelitian kali ini saya menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan telah merubah perilaku dan pola pikir para karyawan sehingga memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Tradisi Budaya Merti Desa Sebagai Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Jawa Guna Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kulon Progo Herawati, Tri Ratna; Widyastuti, Titik Mulat; Palupi, Muncar Tyas; Kusumaningrum, Rika Novita; Nurgiansah, T Heru; Julianti, Depi Saptika
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5863

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, bertujuan mendeskripsikan tradisi budaya Merti Desa di Desa Sentolo Kulon Progo sebagai upaya melestarikan budaya jawa guna mendukung pariwisata di Kulon Progo Yogyakarta. Teknik pengumpulan data  dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber-sumber buku mendukung penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Fokus penelitian ini adalah aktivitas masyarakat dalam melaksanakan prosesi ‘merti desa‘ beserta seluruh implikasi dan menghubungkan karakter dengan penciptaan serta pemeliharaan budaya. Untuk menguji objektivitas data dilakukan dengan teknik triangulasi metode. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a).Pentingnya peserta didik mempelajari merti desa untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal agar tetap lestari. b). Prosesi upacara merti desa di desa Sentolo merupakan tradisi yang dibudayakan oleh masyarakat setempat, sebagai wujud melestarikan budaya daerah. c). Nilai Filosofi Budaya Jawa perlu ditanamkan sebagai wujud melestarikan nilai-nilai filosofi jawa, agar tidak terkikis karena perkembangan teknologi. d).Melestarikan nilai-nilai budaya jawa guna mendukung pengembangan pariwisata di Kulon Progo, e. Menanamkan pendidikan karakter terhadap peserta didik melalui budaya mreti desa
Pengaruh Indeks Pembangunan Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Kemiskinan Sumatera Utara 2008-2020 Dalimunthe, Muhammad Bukhori; Kaban, Novita; Hutagalung, Marsanda; Situmrang, Venus
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5730

Abstract

Economic development in North Sumatra faces a significant challenge due to poverty.This study aims to assess the influence Open Development Index (IPT) and the Open Unemployment Rate (TPT) on the Poverty Index in North Sumatra during the years 2008 to 2020. Employing multiple linear regression analysis, the study incorporates classical assumption tests to affirm the model's reliability. Findings reveal that IPT and TPT collectively exert a notable influence on the Poverty Index, boasting an R Square value of 0.815, which signifies that these two variables can account for 81.5% of the variations in poverty rates. On an individual basis, TPT exhibits a stronger impact than IPT, suggesting that a rise in unemployment directly leads to an increase in the impoverished population. The outcomes of the heteroscedasticity and autocorrelation assessments reveal that the regression model employed does not face significant issues, thus the analysis results can be regarded as reliable. This study concludes that in order to alleviate poverty in North Sumatra, policies must target enhancing investment in the productive sector, ensuring equitable access to education and healthcare, and generating quality employment opportunities. By implementing these strategic initiatives, it is anticipated that poverty in North Sumatra can be markedly diminished and community well-being can sustainably improve.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Dengan Menggunakan Skema Ponzi (Studi pada OJK Provinsi Lampung) Hakim, Lukmanul; Hidayat, Adelia Amanda
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5953

Abstract

Investasi merupakan salah satu penunjang meningkatnya perekonomian di suatu negara. Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya teknologi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait investasi. Namun kenyataannya masih banyak entitas investasi bodong yang beredar dan mengakibatkan kerugian yang jumlahnya tidak sedikit, salah satunya yaitu menggunakan skema ponzi. Adapun penelitian ini dilakukan pada kantor OJK Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban serta metode pencegahan yang dilakukan oleh OJK terhadap kasus investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi. Metode penelitian yang digunakan  adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasilnya menunjukan metide pencegahan yang diakukan OJK adalah membuat peraturan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat serta melakukan sosialisasi dan edukasi. Selain itu dibutuhkan kedsadaran diri dari masyarakat iru sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum serta pencegahan investasi bodong tidak hanya dilakukan oleh OJK dan pemerintah saja namun masyarakat juga turut serta dalam melakukan pemberantasan investasi bodong.
Peran Literasi Kritis Dalam Meningkatkan Pemikiran Kritis Mahasiswa Sintia, Gladys; Ali, Siti Nur Alfath; Lombu, Sri Hartati; Joharis, M
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran literasi kritis dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Penelitian ini menyelidiki peran literasi kritis dalam mengembangkan pemikiran kritis mahasiswa di era digital, dengan fokus pada kemampuan analisis informasi. Menggunakan pendekatan mixed methods, data dikumpulkan melalui kuesioner daring (Google Form) terhadap 135 mahasiswa multidisiplin dari beberapa kampus   (UNIMED, USM-Indonesia, UNIAS, ITERA, UPR, dll.) dan wawancara mendalam dengan mahasiswa Pendidikan Kimia UNIMED. Temuan kuantitatif mengungkap bahwa: (1) 85 responden (63%) sering menggunakan literasi kritis dalam tugas akademik, namun 63 responden (47%) masih kesulitan membedakan fakta dan opini; (2) hanya 19 responden (14%) yang rutin memverifikasi informasi melalui jurnal akademik. Data kualitatif dari wawancara memperlihatkan bahwa ketergantungan pada media sosial dan minimnya kebiasaan membaca sumber kredibel menjadi penghambat utama. Analisis tematik mengidentifikasi tiga masalah kritis: (a) dominasi media sosial sebagai sumber informasi tidak terverifikasi, (b) rendahnya kemampuan identifikasi bias dalam teks, dan (c) kurangnya praktik menulis analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi kritis memerlukan intervensi terstruktur melalui: (1) integrasi modul literasi digital dalam kurikulum, (2) pelatihan analisis wacana kritis bagi dosen, dan (3) pengembangan komunitas baca kritis di kalangan mahasiswa. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model pembelajaran literasi di perguruan tinggi, khususnya dalam menghadapi tantangan misinformasi digital.
Efektifitas Penerapan Hukum Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jambi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Mustapid, Hapid; Hidayati, Rahmi; Fitrihabi, Nuraida; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5540

Abstract

Pemberian sanksi berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika sangat tepat untuk membendung dan memberikan penghargaan kepada pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Negara melalui undang-undang yang ada, bahkan dengan sanksi yang paling berat sekalipun yaitu Pidana. perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba disebabkan oleh multitafsir peraturan. Selain itu, faktor di luar hukum seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang tidak dikenakan hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat merupakan aspek lain yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum secara berbeda dalam memandang hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba di Indonesia. Dalam merumuskan peraturan, suatu alat pemidanaan harus mencakup dua hal, yaitu: Pertama, harus mengakomodir aspirasi masyarakat yang menuntut balas dendam sebagai penyeimbang atas dasar kesalahan pelaku. Kedua, harus memuat tujuan pemidanaan berupa menjaga solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk menjaga dan menjaga keutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, ketika masyarakat Indonesia menginginkan penerapan hukuman mati bagi pelaku narkoba, maka kemauannya tidak bisa dilarang. Menurut Islam, makna tekstual ayat al-Qur`ān untuk pengedar narkotika dapat dikategorikan sebagai makna fasādan fī al-ardhi dalam ranah hukuman ta’zīr. Namun secara kontektual ayat bagi pengedar narkotika dapat dikategorikan ketentuan hukumannya secara beragam yaitu berdasarkan ayat fiirābah (perampokan), al-baghyu (pemberontakan) dan peminum khamar (syirb al-khamr), jika pengedar narkotika dipidana mati sebagai residivis yang telah dihukum beberapa kali sama halnya dengan peminum al-khamr yang berulang sampai 4 kali untuk dipidana mati.