cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 486 Documents
 45   46   47   48   49 
Analisis Yuridis Efektivitas Klausul Denda Dalam Perjanjian Sewa Kamar Kos Terhadap Mahasiswa Manalu, Agnes Elizabeth; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Pakpahan, Pawer Erwin; Ginting, Solavide
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas klausul denda dalam perjanjian sewa kamar kos terhadap mahasiswa khususnya mahasiswa yang menyewa kos di daerah pancing dan sekitarnya. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian klausul denda dalam perjanjian sewa kos mahasiswa dengan prinsip-prinsip hukum kontrak dan perlindungan konsumen, bagaimana transparansi dalam proses pembuatan perjanjian sewa kos, serta serta bagaimana pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perjanjian tertulis memengaruhi keadilan sebagai penyewa kos. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif metode yang mengkaji norma hukum yang berlaku (secara normatif) sekaligus melihat penerapannya dalam kenyataan masyarakat (secara empiris), melalui kombinasi referensi buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian serta studi lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menyewa kos di sekitaran pancing sebanyak 15 (lima belas) orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari 15 mahasiswa yang diwawancarai terdapat mahasiswa yang merasa keberatan dengan denda yang diberikan oleh pemilik kos karena denda tersebut mahal. Selain itu, perjanjian dibuat tanpa penjelasan secara lisan maupun tertulis, menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam penerapan klausul tersebut. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perjanjian tertulis dan ketentuan di dalamnya secara langsung memengaruhi keadilan bagi mereka. Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan informasi dan kekuasaan antara pemilik kos dan penyewa, berpotensi merugikan mahasiswa. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini meskipun klausul denda bertujuan untuk menjaga ketertiba khususnya kepatuhan terhadap pembayaran kos, implementasinya seringkali belum sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen, terutama karena kurangnya transparansi atau kejelasan dalam perjanjian sewa, dan rendahnya kesadaran serta pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya perjanjian tertulis.
Penggunaan Media Pembelajaraan Boardgame Dalam Meningkatkan Pemahaman dan Kosakata Bahasa Jerman Level A1 Gultom, Jesika Santa Sesylya Br; Sirait, Mawar Lija; Gaol, Nadine Yeremiani Lumban; Gurning, Ruth Eunike; Sari, Risnovita
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.7142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan media boardgame dalam meningkatkan pemahaman dan kosakata bahasa Jerman level A1 pada mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan instrumen berupa boardgame edukatif yang berisi tantangan kosakata, soal benar/salah, serta hukuman berupa fun fact tentang budaya Jerman. Data diperoleh melalui observasi proses permainan dan refleksi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa boardgame mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan memotivasi mahasiswa untuk aktif berpartisipasi. Dari aspek Lesen dan Schreiben, sebagian besar mahasiswa dapat menuliskan kosakata dengan benar meskipun masih ditemukan kesalahan dalam struktur kalimat sederhana. Pada aspek Sprechen dan Hören, mahasiswa mengalami kesulitan dalam percakapan dan pemahaman angka, namun tetap memperoleh kosakata baru melalui interaksi dalam permainan. Refleksi mahasiswa mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan boardgame lebih menarik dibanding metode konvensional, karena memberikan hiburan sekaligus pengetahuan baru. Dengan demikian, boardgame terbukti efektif sebagai media alternatif dalam meningkatkan penguasaan kosakata dasar bahasa Jerman level A1 sekaligus memperkuat motivasi belajar mahasiswa.
Kebijakan Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan (Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Claster Bidang Kehutanan) Abrar, Abrar; Syam, Fauzi; Budhiarthie, Arrie
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6475

Abstract

Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan, apabila terjadi kebakaran hutan yang meluas, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan transportasi darat dan udara, sehingga sulit untuk hidup sejahtera baik secara fisik dan spiritual. Bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pelaku pembakaran hutan diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ternyata belum mampu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi untuk membakar hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. Pelaku aksi korporasi yang berulang kali membakar hutan harus mengupayakan penyelesaian hukum melalui pendekatan hukum pidana, hukum perdata berupa ganti rugi dan hukum administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan izin usaha.
Perlindungan Hukum bagi Anak di Luar Kawin Dalam Pewarisan Melalui Surat Wasiat Orangtua: Analisis Perbandingan Antara Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Suku Batak Mandailing Cahyani, Nabila Fri; Siahaan, Parlaungan G; Surbakti, Arini Br; Tambunan, Mikha Valdo; Sinaga, Putriana
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6343

Abstract

Anak di luar kawin seringkali mengalami diskriminasi dalam pewarisan, baik dari segi hukum, terutama dalam masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin dalam pewarisan melalui surat wasiat orangtua, dengan membandingkan ketentuan dalam hukum perdata dan hukum adat Batak Mandailing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Jl. Komp. Pemda Deli Serdang No.8, Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20515. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum perdata memberikan ruang bagi anak di luar kawin untuk menerima warisan melalui surat wasiat berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, meskipun dengan batasan tertentu seperti legitimasi. Dan sebaliknya hukum adat Batak Mandailing memiliki pandangan yang lebih cenderung membatasi terhadap hak waris anak di luar kawin, bahkan seringkali tidak mengakui anak diluar kawin sebagai ahli waris yang sah dalam garis keturunan patrilineal, kecuali terdapat pengakuan adat. Penelitian ini menyimpulkan meskipun terdapat perbedaan yang mendasar, kedua sistem hukum ini memiliki potensi untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak di luar kawin dalam pewarisan melalui surat wasiat, meskipun dengan mekanisme dan syarat yang berbeda. Penelitian ini dan menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum perdata dan hukum adat untuk di implementasikan dalam mewujudkan keadilan yang mutlak bagi anak di luar kawin dalam masyarakat pluralistik.
Pengaruh Lingkungan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Regulasinya Rusli, Tami; Jonathan, Ahmad Kevin; Rinaldo, M; Al Hadusi, Rafli; Bodhi, Arya
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6709

Abstract

Drug abuse is a serious problem that has a wide impact on health, social, and legal aspects. This study aims to analyze the influence of the environment on the tendency of drug abuse and to examine the effectiveness of regulations implemented as prevention and control efforts. Social environments such as family, peer groups, and community conditions play a major role in shaping individual behavior. Individuals who grow up in an environment with weak supervision, negative peer influence, and minimal education about the dangers of drugs tend to be more vulnerable to abuse. This study uses a qualitative method with a case study approach and analysis of laws and regulations related to narcotics in Indonesia, especially Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of the study show that although regulations are available and quite strict, their effectiveness is greatly influenced by implementation in the field and the active role of the social environment. Therefore, efforts to prevent drug abuse do not only depend on the legal aspect, but also require the involvement of a positive and supportive environment.
Analisis Perbandingan Sistem Harta Warisan Perkawinan Dalam Kuhperdata dan Hukum Adat: Studi Kasus Masyarakat Multikultural Manik, Alvin Putra Hariando; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Gea, Benediktus Josua; Aqilah, Zahra Nur; Zega, Sarah Theresia; Damanik, Agnes Elsonya; Manurung, Thessa D Triputri
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6428

Abstract

This study aims to analyze the comparison of the marital property system in the Civil Code and customary law in a multicultural society. This study uses a qualitative research method with observation, interview and documentation studies. The results of the study indicate that there are significant differences between the marital property system in the Civil Code and customary law, especially in terms of the distribution of inheritance. The Civil Code regulates marital property as joint property owned by husband and wife, while customary law has various variations in regulating marital property. This study also shows that multicultural societies have different cultural and customary law diversity, thus creating challenges in implementing a fair marital property system that is in accordance with the needs of the community.
Penegakan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Kejaksaan Negeri Tangerang Tahun 2023-2024 Salsabila, Indah; Agustina, Ayu; Septriani, Mellysa
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6504

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia tengah mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif. Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kejaksaan Negeri Tangerang merupakan salah satu lembaga yang menerapkan pendekatan ini melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum restorative justice, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi implementasinya, serta mengevaluasi hambatan dan strategi penyelesaiannya di Kejaksaan Negeri Tangerang periode 2023–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil awal menunjukkan kendala dalam pemahaman aparatur hukum, budaya masyarakat yang belum adaptif, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan penegakan hukum yang lebih humanis dan responsif.
Hubungan Antara Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian Terhadap Kewajiban Membayar Ganti Kerugian: Analisis Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata Sinurat, Bima Pandawa; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Damanik, Innes Ferancia; Manurung, Kevin Cornelius; Sitorus, Mhiranda T; Sembiring, Otista C A
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6344

Abstract

Penelitian ini menganalisis hubungan antara wanprestasi dan pembatalan perjanjian terhadap kewajiban membayar ganti kerugian berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Metode yang digunakan ialah pendekatan normatif kualitatif dengan studi kepustakaan, termasuk peraturan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasilnya, wanprestasi merupakan syarat utama pembatalan perjanjian yang harus diputuskan hakim (Pasal 1266), sedangkan Pasal 1267 memberi hak kreditur memilih pemenuhan, pembatalan, atau ganti rugi. Pembatalan perjanjian akibat wanprestasi tidak menghapus kewajiban debitur membayar ganti rugi, termasuk biaya, kerugian, dan bunga. Praktiknya, meski ada klausul mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267, hakim tetap menilai bukti wanprestasi demi keadilan. Kesimpulannya, wanprestasi, pembatalan perjanjian, dan kewajiban ganti rugi adalah kesatuan yang saling berkaitan, dengan pengadilan memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa secara adil. 
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Lokal Dalam Proses Akuisisi Investasi Asing Langsung Carnescia, Brenda; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.7113

Abstract

Perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah mendorong masuknya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia melalui berbagai mekanisme, termasuk akuisisi perusahaan lokal oleh investor asing. Meskipun berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, akuisisi berpotensi melemahkan posisi tawar investor lokal jika perlindungan hukum tidak memadai. Artikel ini membahas bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap investor lokal dalam proses akuisisi serta implikasi hukum dari lemahnya perlindungan tersebut. Instrumen hukum yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan preventif diwujudkan melalui persetujuan RUPS, pembatasan kepemilikan asing, pengawasan KPPU, serta transparansi informasi. Sedangkan perlindungan represif diberikan melalui hak gugatan pemegang saham minoritas, penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase, serta penegakan prinsip keadilan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Lemahnya perlindungan hukum dapat menimbulkan dominasi modal asing, marginalisasi investor lokal, praktik monopoli, dan meningkatnya sengketa investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemberdayaan pemegang saham minoritas, peningkatan akses keadilan, dan kebijakan afirmatif bagi investor lokal agar tercipta iklim investasi yang adil dan berkelanjutan.
Model Pembagian Harta Warisan yang Adil Bagi Anak Adopsi Dalam Konteks Pluralisme Hukum: Studi Kasus Masyarakat Karo Muallimah, Sri; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Wulandari, Dewi; Sinurat, Santi Theresia; Sebayang, Mikhael Juni Pratama
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6440

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan pembagian harta warisan bagi anak adopsi dalam masyarakat Karo yang hidup dalam situasi pluralisme hukum yaitu hukum adat, hukum perdata nasional, dan hukum Islam. Tujuannya adalah merumuskan model pembagian warisan yang adil dan mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum serta norma sosial budaya setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis, dilaksanakan di Jl. Veteran No.37, Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo pada Mei 2025. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan narasumber kunci yaitu tokoh adat, ahli hukum, dan keluarga dengan pengalaman langsung terkait warisan anak angkat serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menegaskan bahwa kedudukan anak angkat dalam pewarisan masih menghadapi ketegangan antar sistem hukum serta adanya ketidakjelasan hak waris khususnya bagi anak angkat perempuan. Oleh karena itu, model pembagian warisan Tutur Si Walin diusulkan sebagai solusi integratif yang menggabungkan pengakuan adat, legalitas formal, musyawarah keluarga, dan prinsip keadilan proporsional guna menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat Karo.

Page 48 of 49 | Total Record : 486

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023