cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baihaki
Contact Email
jurnaljisyaku@iain-palangkaraya.ac.id
Phone
+6281256965122
Journal Mail Official
jurnaljisyaku@iain-palangkaraya.ac.id
Editorial Address
Building A, Faculty of Sharia IAIN Palangka Raya, Jl. G. Obos, Islamic Centre, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Postal Code 73112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Published by Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
ISSN : -     EISSN : 28306805     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and Scope: 1. Islamic Law 2. Islamic Law and Politics 3. Islamic Law and Gender 4. Islamic Law and Contemporary Issue 5. Islamic Family Law 6. Islamic Criminal Law 7. Sharia Economic Law 8. Islamic Constitutional Law 9. Islamic Jurisprudence 10. Law Studies
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER TERHADAP PERAN SUAMI-ISTERI DALAM RANAH SOSIAL DAN PUBLIK Hudi, Azhar
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2 No 1 (2023): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.6267

Abstract

Hampir sebagaian besar masyarakat berpandangan bahwa peran domestic adalah ranah dan pekerjaan bagi perempuan sebagai istri, ibu, ataupun ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki sebagai bapak atau kepala keluarga. Hal ini dikarenakan Faktor perbedaan gender merupakan alternatif pembeda yang paling mudah untuk diidentifikasi, dan dapat dijadikan alasan sebagai pendorong bagi mereka untuk melakukan manipulasi nilai-nilai kemanusian, berdampak pada mengeksploitasi perbedaan posisi seks antara laki-laki dan perempuan, kepentingan untuk saling mendominasi dan menguasai di antara mereka dapat terealisasi. Kondisi ini yang kemudian menghantarkan manusia pada suatu peradaban jahiliyah penuh kebiadaban dalam berbagai aspek multi kompleks dan multi-dimensional. Metode penelitian ini adalah penelitian penelitian literatur dengan prosedur normatif seperti buku-buku hukum positif maupun hukum Islam sebagai sumber primer data, kajian ini juga menggunakan berbagai dokumen yang berupa berita, opini, jurnal dan artikel, gambar dan video. Pendekatan penelitian menggunakan case approach, bagaimana memandang kesetaraan terhadap peran suami-istri dalam ranah sosial dan publik. Saat ini kesetaraan gender harus diaplikasikan dalam tatanan masyarakat dan dalam berbagai aktivitas. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap pemahaman adanya perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan namun perbedaan itu bukan dalam arti pembedaan, tetapi kesamaan dalam berkompentisi sesuai kodratnya masing-masing. Ini berarti bahwa ada konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya. Sejalan dengan itu, kesetaraan jender juga dipahami sebagai suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.
KONFIGURASI POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH Alamudi, Ichwan Ahnaz
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2 No 1 (2023): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.6360

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses reformasi pembentukan legislasi di bidang Ekonomi Syariah di Indonesia yang diintervensi oleh politik hukum melalui kebijakan pemerintah baik dari legislatif maupun eksekutif, salah satu penyebabnya adalah masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tarik ulur yang terjadi dalam konfigurasi politik Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang penulis coba lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian ini menggeneralisasi bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan di ranah kekuasaan legislatif pada tahapannya tidak lepas dari peran semua sektor agama Islam. Dalam konteks legislasi ekonomi Syariah, politik hukum nasional memberikan tempat bagi tendensi yang kuat dalam proses legislasi hukum Islam, baik dari segi kelembagaan maupun substansi regulasi. Hal ini untuk menegaskan bahwa keberadaan umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia mendapat perlindungan hukum yang baik dari negara. Di sisi lain, wacana apakah Islam harus ditempatkan sebagai basis negara atau tidak, serta menjadikan Islam sebagai hukum positif, secara substansial menyatakan bahwa hukum Islam dapat dijadikan bagian dari hukum positif nasional kita.Kata Kunci: Politik hukum, Legislasi, Ekonomi Syariah.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP PENGELOLAAN AIR BERSIH Yadi, Andri; Soeradji, Elvi; Angraeni, Novita
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1 No 2 (2022): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4115

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi perusahaan pertambangan batubara khususnya dalam tanggug jawab dalam kurangnya air bersih akibat perusahaan serta kebijakan yang masih banyak kekurangan. Fokus penelitian ini tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara terhadap lingkungan khususnya pengelolaan air bersih dan implementasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Hulum Empiris dengan pendekatan socio-legal. Hasil kajian Tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara terhadap air bersih dan pengelolaanya, berdasarkan Parturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai subjek hukum terhadap lingkungan yakni air bersih dengan implementasi hukum yakni berupa sumur bor yang sudah dianggarakan oleh perusahaan pertambngan batubara dalam anggaran tahunan sebagai tanggung jawab perusahaan pertambangan. Sejalan juga dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, setiap perusahaan pertambangan yang menjalani usaha dengan ukuran modal sepuluh milyar wajib menjalankan tanggung jawab sebagai subjek hukum.Kata kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan Pertambangan, Batubara
PELAKSANAAN REGULASI PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA Cahyaindahni, Yulia; Sadiani, Sadiani; S.P, M. Luthfi
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1 No 1 (2022): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4024

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya pandemi Covid-19 yang penyebaran virusnya dengan cepat meluas serta jumlah terpapar terus bertambah. Karena penambahan tersebut maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, ada 3 fokus masalah yaitu
KARAKTERISTIK PERHITUNGAN NAMA CALON PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT KITAB TAJUL MULUK KARYA SYEKH ISMAIL BIN ABDUL MUTHALIB Lathifah, A'an Anida; Munib, Munib; Baihaki, Baihaki
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2 No 1 (2023): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.6634

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena akulturasi budaya dan agama di Indonesia dalam proses pernikahan. Salah satunya yaitu proses penentuan kecocokan dalam memilih pasangan.
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN (Studi Di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru) Aini, Teta Resfa; Nurhikma, Nurhikma
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1 No 2 (2022): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4764

Abstract

Studi ini mengkaji tentang pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian menurut perspektif fikih muamalah. Permaslahan adalah terjadinya kontroversi mengenai harga sewa yang pasti dan lama masa penyewaannya juga tidak di tetapkan. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan 1) Bagaiaman bentuk akad sewa menyewa lahan pertanian sawah di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?. 2) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sewa menyewa lahan pertanian sawah di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui masyarakat. Setelah data terkumpul diolah dengan cara dinarasikan dan menganalisis dengan cara menyamakan data dengan data lainnya. penelitian ini menemukan hasil akad sewa menyewa lahan pertanian dalam Islam dibolehkan akan tetapi praktek yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan karena tidak adanya ketetapan pasti mengenai harga sewa yang di tetapkan pada saat akad dan waktu penyewaannya dan juga tidak di tentukan.
GAME ONLINE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH Norhadi, Muhammad
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1 No 1 (2022): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4112

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya penikmat game online. Dan fenomena ini semakin meningkat di era pandemic covid 19 dua tahun terakhir. Pada dasarnya permainan game online merupakan sarana untuk melepas kepenatan dan stress oleh kesibukan belajar maupun pekerjaan. Namun, realita yang terjadi bermain game online berubah menjadi sebuah kegiatan rutin bahkan menjadi sebuah ketergantungan. Sehingga mengganggu waktu belajar, bekerja beribadah dan lainnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum game apabila ditilik dari maqashid al-syariah. Teori yang diterapkan adalah teori maqashid al syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptip analisis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapat bahwa bermain game offline maupun online memilki tiga hukum terapan yaitu: Mubah, Makruh, dan Haram. Apabila Game tersebut dimainkan sekedar menghilangkan rasa penat dan stress sesaat tanpa mengganggu aktivitas yang lebih utama maka hukumnya boleh. dan bisa naik menjadi makruh apabila telah mengganggu waktu utama seperti pekerjaan, ibadah, keluarga. Bahkan menjadi haram apabila perbuatan tersebut menyebabnkan kita meninggalkan kewajiban, belajar, pekerjaan, ibadah, serta membahayakan pada jiwa, akal dan harta.Kata Kunci: Game Online, Maqashid al-Syariah, Mubah, Makruh, dan Haram
PENETAPAN HARGA BARANG DALAM ARISAN JAM TANGAN ALEXANDRE CHRISTIE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOTA PALANGKA RAYA Andira, Ayu; Hidayati, Tri; Wahyunita, Laili
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2 No 1 (2023): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.5381

Abstract

Penurunan harga barang yang menjadi objek arisan jam tangan Alexandre Christie menimbulkan kerugian bagi anggota arisan. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui, Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie di Kota Palangka Raya. Dan Bagaimana Penetapan Harga Barang Dalam Arisan Jam Tangan Alexandre Christie Presfektif Hukum Ekonomi Syari
POLITIK HUKUM KEPERDATAAN ISLAM DI MASA KOLONIAL BELANDA Suradilaga, Aris Sunandar
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1 No 2 (2022): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4333

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang perkembangan dan kedudukan politik hukum Islam pada bidang keperdataan di masa kolonial Belanda. Seperti yang di ketahui bahwa pada masa penjajahan kolonial Belanda, politik hukum keperdataan Islam di Indonesia saat itu berlaku bagi masyarakat Indonesia, tetapi pemerintah Belanda berusaha menerapkan hukum Barat untuk daerah jajahannya dengan cara mengubah kekuasaan pengadilan agama Islam supaya menghambat meluasnya politik keperdataan hukum Islam pada saat itu. Metode penelitian menggunakan pendekatan sejarah (historical approach) di mana perkembangan dan kedudukan politik hukum keperdataan Islam di masa kolonial Belanda, serta penelitian ini juga bisa di sebut dengan penelitian hukum normatif, di mana politik hukum keperdataan Islam di masa kolonial Belanda harus di lihat dari pendekatan sejarah (historical approach). Oleh karena itu, intervensi perkembangan dan kedudukan politik hukum keperdataan Islam dengan hukum Barat di masa kolonial Belanda harus di lihat dari sejarahnya.
TINDAK LANJUT PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA BATAS USIA BAGI CALON PENGANTIN DI KECAMATAN SERUYAN HILIR DAN SERUYAN HILIR TIMUR KABUPATEN SERUYAN Fitriah Akbar, Lailatus Saidah; Maimunah, Maimunah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1 No 1 (2022): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4033

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembaruan undang-undang mengenai batas minimal usia menikah yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun bagi calon pengantin perempuan yang mana ini menyebabkan meningkatnya atau bertambahnya pernikahan dibawah umur. Bukannya menekan angka pernikahan di bawah umur akan tetapi secara administratif bertambahnya penolakan pernikahan dibawah umur. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada tindak lanjut masyarakat dalam mengambil langkah setelah ditolak pendaftaran nikahnya di KUA setempat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian melalui teori kepastian hukum, undang-undang nomor 1 tahun 1974 atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan memiliki kepastian hukum yang jelas, dikatakan bahwa dalam pasal 7 ayat 1 batas usia menikah ialah 19 tahun. Dikatakan lagi dalam pasal 7 ayat 2 bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap usia yang dimaksud dalam ayat 1 maka diperbolehkan meminta dispensasi di Pengadilan dengan alasan yang mendesak. Oleh karena itu kepastian hukum disini jelas mengatur mengenai batasan usia pernikahan yang mana seharusnya masyarakat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan negara. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah latar belakang ditolak pendaftaran nikah karena belum mencapai usia 19 tahun dan tidak melengkapi administrasi. Tindak lanjut calon pengantin setelah mendapat penolakan dari KUA ialah dispensasi nikah, nikah siri dan menunggu usia sampai 19 tahun.

Page 2 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2 No 1 (2023): JISYAKU Vol 1 No 2 (2022): JISYAKU Vol 1, No 2 (2022): JISYAKU Vol 1 No 1 (2022): JISYAKU