Jurnal Ilmiah Kutei
Jurnal Ilmiah Kutei (P-ISSN: 1412-9639/ E-ISSN: 2962-9683) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 2001. Kata Kutei berasal dari bahasa Rejang yang artinya lembaga adat. Nama ini dipilih untuk menandakan keunikan dari jurnal Kutei. Jurnal Ilmiah Kutei merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan Hukum Ketenagakerjaan. yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Articles
70 Documents
<![CDATA[PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT TERHADAP PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Suherman, Asep]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIB Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jkutei.v21i1.23271
<![CDATA[Advokat memiliki peran penting dalam rangka membantu masyarakat pencari keadilan untuk memenuhi hak hukumnya yang berhadapan dengan hukum. Sebagai suatu profesi yang mulia dan terhormat, dalam menjalankan tugas profesinya advokat diharapkan dapat bertindak secara profesional dan tidak berlaku diskriminatif memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Karenanya perlu diketahui kedudukan advokat dalam peraturan perundang-undangan dan sanksi yang diberikan bila tidak melaksanakan kewajiban yang melekat padanya secara profesional. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan dalam tulisan. Dengan diketahuinya kedudukan advokat dan ancaman sanksi yang diterapkan, dapat membuat advokat lebih bertanggung jawab melaksanakan tugas profesinya, memberikan batasan, ketegasan, kejelasan terhadap suatu perbuatan yang diperbolehkan dan/atau dilarang untuk dilakukan, serta meminimalisir tindakan tidak profesional yang dapat merusak citra dan martabat profesinya dalam memberikan bantuan hukum.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAUR ]]>
<![CDATA[Octavia, Mayolla]]>;
<![CDATA[Simamora, Jonny]]>;
<![CDATA[Wulandari, Wulandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIB Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jkutei.v21i2.24795
<![CDATA[Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur adalah pemungutan terhadap Pajak Sarang Burung Walet yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Sarang Burung Walet belum berjalan dengan baik terlihat dari belum pernah terpenuhinya target pajak sarang burung walet setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum Pajak Daerah Kabupaten Kaur, pelaksanaan dan hambatan serta upaya yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-empiris dan pendekatan non doktrinal. Yang mana hasil penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung kepada Kabid pendapatan BPKAD, Kepala KP2KP, dan 8 (delapan) orang Wajib Pajak. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena beberapa hambatan diantaranya belum maksimal dalam pengkajian dan pendataan oleh pemerintah daerah, kurangnya kesadaran Wajib Pajak, Kurangnya pengadaan pejabat fungsional tertentu, Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggar. Kata Kunci : Pajak Daerah, Sarang Burung Walet, Hambatan.]]>
<![CDATA[Telaah Kritis Prinsip Prinsip Dasar Dalam Pemilihan Kepala Negara dan Musyawarah ]]>
<![CDATA[Darudin, Mohammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIB Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jkutei.v21i2.24986
<![CDATA[Dalam pespektif Hukum Islam, pemilihan kepala negara merupakan kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terpilihnya kepala negara yang kredibel, ligitimid dalam sistem pemilihan yang demokratis berpegang teguh pada prinsip prinsip dasar musyawarah dalam majlis syura merupakan suatu keniscayaan atas terbentuknya walfare state/negara sejahtera/masyarakat madani. Sejarah telah membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinpdasar musyawarah dalam pemilihan kepala negara yang bersumberkan nilai nilai dalam al-Quran dan hadis mampu melahirkan seorang kepala negara yang kredibel, ligitimed sebagaimana telah terjaddi pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah dengan Piagam Madinah Nabi muhammad berhasil mempersatukan 13 komunitas yang bertikai dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan khulafaurrasyidin, sahabat seniornya Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abu Thalib. Keberhasilan ini sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip-prinsip dasar musyawarah dalam majlis syura dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan hukum serta dalam menyelesaikan persoalan pemilihan kepala negara.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TANI PADI DI KOTA BENGKULU ]]>
<![CDATA[Khairani, Rahma]]>;
<![CDATA[Ganefi, Ganefi]]>;
<![CDATA[Hermansyah, Edi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIB Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jkutei.v21i2.24987
<![CDATA[Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberi perlindungan terhadap petani di Indonesia apabila terjadi gagal panen yang risiko kerugiannya akan dialihkan ke perusahaan asuransi pelaksana. Masih banyak petani yang belum menyadari pentingnya mengasuransikan lahan padi yang dikelolah, sehingga peminat Asuransi Usaha Tani Padi masih tergolong rendah khususnya di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui penyebab petani tidak mengikuti AUTP di Kota Bengkulu; (2). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pangan dan Pertanian agar Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 01/Kpts/Sr.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi di Kota Bengkulu dapat terlaksana. Metode penelitian adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosio legal research, penelitian bertitik tolak dari data primer langsung dari sumber pertama melalui penelitain lapangan. Metode pengumpulan data meliputi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian: (1). Kurangnya informasi yang jelas mengenai AUTP sehingga menimbulkan spekulasi tersendiri dari petani yang menganggap bahwa untuk menjadi peserta AUTP harus sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang dirasa tidak dapat dipenuhi oleh petani di Kota Bengkulu. Proses klaim ganti kerugian tergolong lamban, akibatnya petani yang pernah menjadi peserta tidak ingin kembali menjadi peserta AUTP untuk musim tanam selanjutnya. (2). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, berupa upaya preventif dengan melakukan sosialisasi AUTP ke petani di Kota Bengkulu, melakukan pendampingan pendaftaran dan pembayaran premi AUTP, serta Upaya Represif berupa pendampingan klaim AUTP dan evaluasi pelaksanaan AUTP.]]>
<![CDATA[KLARIFIKASI PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN KAUR TERHADAP PERATURAN DESA ]]>
<![CDATA[Nika, Tita]]>;
<![CDATA[Suryaningsih, PE.]]>;
<![CDATA[Susanti, Pipi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIB Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jkutei.v21i2.24989
<![CDATA[Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan sebagai landasan hukum bagi kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa. Namun dewasa ini banyak Peraturan Desa yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Bersadarkan kondisi latarbelakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah klarifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur terhadap Peraturan Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta akibat hukum Peraturan Desa yang berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan non doktrial dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian yang didapat bahwa pelaksanaan klarifikasi terhadap Peraturan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tidak terlaksana sebagimana yang telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan Desa yang ada di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje tidak memenuhi syarat formil pembentukan Peraturan Desa. Walaupun secara normatif Peraturan Desa tersebut cacat formil dan terindikasi memenuhi kebatalan sebagai regulasi, namun sampai saat ini Peraturan Desa tersebut masih berlaku. Kata Kunci : Klarifikasi, Peraturan Desa, Pemerintah Daerah]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PERJANJIAN PARIS 2015 ]]>
<![CDATA[Nasution, Sharfina Azalia]]>;
<![CDATA[Waryenti, Deli]]>;
<![CDATA[Muthia, Arini Azka]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIB Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jkutei.v21i2.25067
<![CDATA[Various natural disasters occur due to climate change caused by human activities. The international community's awareness of overcoming climate problems has been proven by ratifying the Paris Agreement 2015. Based on the background conditions, the problem is about state responsibilities for climate change and the implementation of these responsibilities before and after the Paris Agreement 2015. The research method used is normative law with a legal approach and conceptual approach. The results obtained: there are several state responsibilities contained in the Paris Agreement 2015, including reducing greenhouse gas emissions, carrying out environmental conservation, and avoiding losses from climate change. These can be done through mitigation and adaptation efforts, climate finance, development of technological mechanisms, international cooperation, and climate education. Although these responsibilities have been regulated but the implementation in countries has not been carried out optimally due to several obstacles, such as a lack of funding and technology skills. Keyword: Paris Agreement 2015, State Responsibility, Climate Change.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA BENGKULU ]]>
<![CDATA[Lestarika, Dwi Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIB Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jkutei.v21i2.26606
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang seharusnya dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Bengkulu. Berdasarkan permasalahan dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu berdasarkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah membantu kepala daerah mengkoordinasikan penataan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kota bengkulu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat yaitu Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yaitu: Berdasarkan acuan pada beberapa daerah di atas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu hendaknya membuat kebijakan dan menambahkan program kerja dalam susunan rencana kerja sebagai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Bengkulu diantaranya sebagai berikut: Pembentukan wadah pelayanan terpadu khusus untuk siswa disetiap sekolah dan pemberdayaan wadah berbasis Gender di setiap kelurahan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP HAK-HAK WISATAWAN DI OBJEK WISATA PANTAI JAKAT BENGKULU ]]>
<![CDATA[mardayanti, syakina]]>;
<![CDATA[Ganefi, Ganefi]]>;
<![CDATA[Sofyan, Tito]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kutei Vol 22 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIB Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jkutei.v22i1.26696
<![CDATA[Tourism is one of the largest sectors that have an influence on economic growth in Indonesia. In order to be managed properly the Government regulates into Law Number 10 of 2009 concerning Tourism with the aim of providing boundaries and directions for the realization of tourism progress. One of the leading tours in Bengkulu Province is Jakat Beach with a beautiful panoramic view of the ocean. Apart from the natural beauty that is provided, of course, legal protection for tourists must be prioritized so that no losses can be experienced by tourists. This study aims to analyze the implementation of Article 20 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism in Bengkulu Jakat Beach Tourism Objects that cannot be carried out optimally and what solutions can be done in order to protect tourists at Bengkulu Jakat Beach attractions. The type of research used is empirical research. Based on the results obtained in this study that the rights of tourists have not been maximally implemented due to lack of legal awareness from various parties involved, however, management and development and improvement of tourism will always be carried out. Efforts that can be made are by increasing cooperation between stakeholders, business actors and tourists as well as increasing legal awareness and tourism awareness. Keywords: implementation, protection, tourist rights]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER OLEH RUSIA TERHADAP UKRAINA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Akbar, M. Yusuf]]>;
<![CDATA[Andika, Tri]]>;
<![CDATA[Waryenti, Deli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kutei Vol 22 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIB Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jkutei.v22i1.27544
<![CDATA[Conflict has existed since the beginning of the creation of human civilization. The state as a subject of international law cannot be separated from conflict. Russia's use of military force against Ukraine is an example of conflict between states. The UN Charter prohibits a country from using its power against other countries and can use its power only for self-defense, and self-defense only occurs when an armed attack has occurred on its territory. The war between Russia and Ukraine was governed by the Hague Conventions of 1899 and 1907, the Geneva Convention of 1949 and Additional Protocols I and II of 1977. All of these agreements basically dictated that all countries live in peace with each other and protect each other, but the instruments international law is still unable to prevent Russia from using military force against Ukraine. This study analyzes international legal arrangements related to the military conflict between Russia and Ukraine and legal responsibility for the resulting conflict. The research method used is normative legal research and conceptual thinking. The results of the study show that the use of military force by Russia is illegal and contrary to existing international legal arrangements and a law enforcement mechanism is needed, namely the ad hoc International Court of Justice for the crime of Russia's invasion of Ukraine. Keyword: International Law; Military Power; Self-Defense.]]>
