cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurhani Fithriah
Contact Email
nurhani@unib.ac.id
Phone
+6285267259054
Journal Mail Official
jurnalilmiahkutei@unib.ac.id
Editorial Address
Jl. WR Supratman, Kandang Limun Bengkulu. Telp dan Fax. (0736) 349733
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Kutei
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 14129639     EISSN : 29629683     DOI : 10.33369/jkutei.v22i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Kutei (P-ISSN: 1412-9639/ E-ISSN: 2962-9683) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 2001. Kata Kutei berasal dari bahasa Rejang yang artinya lembaga adat. Nama ini dipilih untuk menandakan keunikan dari jurnal Kutei. Jurnal Ilmiah Kutei merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan Hukum Ketenagakerjaan. yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 70 Documents
 2   3   4   5   6 
Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Kusman, Sarah Mutiah; Waryenti, Deli; Andika, Tri
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 22 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jkutei.v22i2.31294

Abstract

Immunity right of family members of diplomatic agent is required to help diplomats carry out their missions. However, they are frequently have engaged in activities that are contrary to the purpose of these rights. This study aims to examine the regulation of immunity right and privileges of family members of diplomat based on the 1961 Vienna Convention and its application based on cases of violations of its right. The normative legal method was used in this research, along with statutory, conceptual, and case approaches. The research found that the immunity right possessed by diplomat’s family is the right of immunity against exclusion and arrest, private residence and correspondence, the criminal jurisdiction of the receiving country, freedom of dues and taxes, freedom of customs, taxes and related levies items related to the scrapping mission. People who can enjoy these rights are spouses, any minor children or unmarried children who live with the members of the mission/diplomat. The application of this right and privileges can be enforced if it fulfills several conditions namely the person is part of the household and lives with a diplomat, respects the laws and regulations of the receiving state, and carrying out a diplomatic mission or function.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Junaidi, Fery; Herlambang; Karo, Lidia Br
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 22 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jkutei.v22i2.32730

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu belum maksimal, karena penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan penuntutan secara terpisah terhadap para terdakwa dan sanksi pidana yang diputus oleh majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya menanggulangi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa: (1). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, diawali dengan menerima laporan masyarakat dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu, selanjutnya diterbitkan surat bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA memeriksa terdakwa dan barang bukti, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. (2). Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu; minimnya sarana dan prasarana penyidikan, terbatasnya jumlah penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Bengkulu, Jaksa peneliti mempunyai kewenangan terbatas dalam menetapkan tersangka lain dan Hakim tidak menetapkan tersangka lain. (3).Upaya Menanggulangi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu; meningkatkan sarana dan prasarana serta anggaran penyidikan, menambah jumlah penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Bengkulu, jaksa peneliti melakukan tindakan tegas pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi oleh penyidik. Jika tidak dipenuhi jangan di P21 dan berkas dikembalikan, dan hakim dapat menerapkan prinsip ultra petita dalam putusan penetapan tersangka.
Tanggung Jawab Pengelola Terhadap Kerugian Pengunjung Taman Wisata Embung Desa Di Desa Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Husnah, Riska Saifatul; Arso, Dimas Dwi; Sofyan, Tito
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v21i1.33614

Abstract

Business actors in the tourism sector are competing to provide tourist attractions, ranging from tourist attractions that utilize nature and artificial tourism objects. One of the tourist attractions in Padang Jaya Village is the Village Embung Tourism Park. The basis for the implementation of tourism activities is regulated in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. In tourism activities, legal aspects sometimes tend to be ignored in the processing of the tourism business, especially in tourism business businesses which are mostly held conventionally. This study aims to find out and analyze the form of responsibility of the manager for the loss of visitors to the Embung Desa tourist park and the application of the manager's obligations based on Article 26 letter (d) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The research methods used in this study are empirical legal research and empirical or sociological legal approaches. The form of responsibility given by the manager is in the form of providing first aid and providing medical expenses to visitors who have suffered losses. Internal factors hinder the implementation of Article 26 letter (d) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism are because the managers and workers are not firm and disciplined in carrying out supervision. External factors that are hindering are due to the legal culture of the community and there are no detailed provisions regarding the limitations of the criteria for comfort, friendliness, protection of security and safety of visitors.
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) : Di PT. Sandabi Indah Lestari Ananda, Mia Rizky; Waryenti, Deli; Susanti , Pipi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i1.34316

Abstract

Pertumbuhan ekonomi negara dapat terlihat dengan banyaknya perusahaan yang berdiri sehingga meningkatkan jumlah pabrik, konsekuensi dari kegiatan tersebut berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang beresiko bagi lingkungan hidup yaitu dapat terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan hidup dan manusia perlu adanya instrument pencegahan dan pengawasan. Salah satunya melalui UKL-UPL yang menjadi prasyarat untuk memperoleh izin lingkungan. Studi ini akan menganalisis tentang pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL pengolahan kelapa sawit di PT. Sandabi Indah Lestari, serta hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap UKl-UPL pengolahan kelapa sawit di PT. Sandabi Indah Lestari. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL pengolahan kelapa sawit di PT. Sandabi Indah Lestari dilakukan melalui 3 cara yaitu pengawasan secara langsung, pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan khusus. Tetapi pada prakteknya pengawasan yang dilakukan belum optimal hal ini dibuktikan dengan pembuangan limbah yang terjadi terus menerus oleh PT. Sandabi Indah Lestari. Terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap UKL-UPL pengolahan kelapa sawit di PT. Sandabi Indah Lestari yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.
Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik mizan, Nur; Simamora, Jonny; Suryaningsih, Patricia Ekowati
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i1.34330

Abstract

Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi mengundang problematika terkait apakah sebagai peradilan etik, pembentukan MKMK serta potret hakim mengadili dirinya sendiri sudah sesuai pembentukannya dengan etika dan asas Nemo Judex Idoneus In Proria Causa. Untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah, maka permasalahan tersebut diteliti dengan metode normative filosofis. Penelitian ini menjelaskan pembentukan keanggotaan MKMK dari sudut pandang filsafat etika untuk dibandingkan dengan mekanisme pembentukan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2023 Tentang MKMK serta hakim yang mengadili dirinya sendiri dari sudut pandang asas Nemo Judex Idoneus In Proria Causa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan keanggotan MKMK bertentangan etika serta status hakim terlapor yang menjadi hakim MKMK bertentangan dengan asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa
Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Aqilah, Rosa; Waryenti, Deli; Susanti, Pipi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 2 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i2.34476

Abstract

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G Ayat (1) UU NRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membawa angin segar bagi pelindungan data pribadi di Indonesia. Namun, perlu dilihat kembali bagaimana tanggung jawab negara mengenai pelindungan data pribadi berdasarkan UU PDP dan apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab negara mengenai pelindungan data pribadi berdasarkan UU PDP belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PDP sebab belum adanya peraturan pelaksana dan lembaga sebagaimana yang diamanatkan sehingga (2) Tindakan yang dilakukan oleh negara dalam pelindungan data pribadi saat ini yakni negara mendelegasikan kewenangan kepada Kemkominfo dan BSSN untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelindungan data pribadi. Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, Lembaga
Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas : Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara Tarigan, Febri Atmaja; Arso, Dimas Dwi; Wafiya
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i1.34587

Abstract

Tanggung Jawab Pemilik Ternak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Sektor peternakan di Indonesia mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian di negara ini. Namun, meningkatnya bidang peternakan dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti terjadi pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak yang tidak dijaga dengan baik oleh pemiliknya. Peningkatan dan perkembangan sektor peternakan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, namun juga menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Dampak negatif yang sering terjadi adalah kurangnya pengawasan dan perawatan hewan ternak sehingga dapat membahayakan orang lain. Pemilik hewan ternak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1365. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam kasus kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat efektivitas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak terhadap Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Korban di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sebuah perbuatan harus memenuhi empat unsur yaitu melanggar hukum, menimbulkan kerugian, dilakukan dengan kesalahan, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kesalahan dalam perbuatan dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kealpaan. Adanya keadaan memaksa atau jiwa yang tidak sehat dapat membatalkan unsur kesalahan dalam suatu perbuatan. Oleh karena itu, pemilik hewan ternak perlu meningkatkan pengawasan dan perawatan terhadap hewan ternaknya untuk mencegah terjadinya kerugian bagi orang lain.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Dewomoro, Joufrensu; M Yamani; Wali, Ahmad
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i1.35604

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032. Menurut Pasal 32 ayat (2) Perda No.8 Tahun 2012, lokasi yang dijadikan kegiatan pertambangan batu dan pasir PT. Ryu Putra Perkasa, merupakan kawasan budidaya tanaman pangan. PT. Ryu Putra Perkasa beroperasi sejak tahun 2017, setelah berlakunya Perda RTRW Rejang Lebong. Wilayah penambangan PT. Ryu Putra Perkasa, berada di dalam kawasan budidaya tanaman pangan. Ini melanggar ketentuan RTRW RejangLebong. Hal ini lah yang melantar belakangi penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan meliputidata primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 dalam kasus pertambangan Batuan di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup pada tahun 2022 sudah dijatuhkan sanksi administratif berupa yaitu pemberian teguran tertulis, yang tindaklanjuti dengan sanksi penghentian sementara kegiatan. Pemerintah Rejang Lebong memasang portal untuk membatasi masuknya mobil truk ke lokasi pertambangan. Penutupan berlangsung sekitar 8 bulan. Setelah itu PT. Ryu Putra Perkasa beroperasi kembali sampai sekarang dengan dasar izin No. 114/1/IUP/PMDN/2022 yang diterbitkan pemerintah pusat. Sejak PT. Ryu Putra Perkasa beroperasi kembali dengan izin No. 114/1/IUP/PMDN/2022, pemerintah Rejang Lebong belum melaksanakan penegakan Perda RTRW, pihak penegak Perda (Pol PP Rejang Lebong), mau menindak, namun belum ada perintah dari Bupati. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 dalam kasus Pertambangan Batuan di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup, terutama disebabkan bahwa PT.Ryu Putra Perkasa, sudah memiliki izin No. 114/1/IUP/PMDN/2022 yang diterbitkan pemerintah pusat melaluisistem perizinan online, sehingga Pemerintah Daerah Rejang Lebong tidak dapat bertindak cepat menyelesaikan pelanggaran tersebut, karena harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat/Gubernur wakil pemerintah pusat di daerah, yang menerbitkan izin tambang bagi PT. Ryu Putra Perkasa.
Penguatan Perjanjian Paris Melalui Kepemimpinan Negara Maju : Analisis Janji Partai Labour Septaria, Ema
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i1.35808

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi penguatan Perjanjian Paris melalui kepemimpinan negara maju, dengan fokus pada janji partai Labour untuk memimpin aksi iklim global. Perjanjian Paris, diadopsi pada COP21 pada 2015, melibatkan hampir semua negara untuk mengatasi perubahan iklim. Prinsip "common but differentiated responsibilities" (CBDR) menyoroti tanggung jawab berbeda antara negara maju dan berkembang berdasarkan kapasitas dan kontribusi historis mereka. Analisis ini menyoroti bagaimana janji partai Labour untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2050 dan kebijakan terkait dapat memperkuat implementasi Perjanjian Paris. Kepemimpinan negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Swedia, yang menunjukkan komitmen ambisius dalam aksi iklim, diulas untuk menunjukkan dampak positif terhadap komitmen global. Peningkatan komitmen hukum dan kebijakan ambisius dari negara maju diperlukan untuk mencapai tujuan iklim global. Dukungan finansial dan teknologi dari negara maju kepada negara berkembang diperlukan untuk memastikan kapasitas negara berkembang dalam mengimplementasikan aksi iklim yang efektif. Rekomendasi meliputi peningkatan target NDC, penegakan hukum yang kuat, dan kolaborasi global yang inklusif dengan partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil.
Tanggung Jawab Pengelola Wisata Alam Air Terjun Curug Embun Dalam Pengembangan Prasarana Wisata Untuk Menunjang Pariwisata Berkelanjutan Dio Tectona Siringo Ringo; Nur Sulistyo Budi Ambarini; Rahma Fitri
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i1.35810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengelola wisata alam Air Terjun Curug Embun dalam pengembangan prasarana wisata untuk mendukung  pariwisata berkelanjutan. Pariwisata merupakan pendorong perekonomian nasional yang perlu dikembangkan. Banyak potensi alam dan budaya Indonesia yang dapat menjadi destinasi wisata dan produk-produk wisata dalam pengembangan industry pariwisata berkelanjutan. Namun Sebagian besar destinasi wisata alam terutama di pedesaan belum memiliki prasarana pariwisata yang memadai. Pengembangan prasarana pariwisata terutama wisata alam yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata berdasarkan Pasal 26 huruf (i) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan belum optimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doctrinal dengan pendekatan sosiolegal studies berupaya mengkaji tanggung jawab pengelola wisata alam dalam pengembangan prasarana wisata untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Lokasi penelitian di Wisata alam Air Terjun Curug Embun Desa Lagan Bungin Kecamatan Semidang lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan pengelolanya Badan Usaha Milik Desa. Temuan dalam penelitian ini bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai pengelola wisata alam air terjun Curug Embun melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai melaksanakan kewajiban hukum untuk mengembangkan prasarana wisata dan melanggar hak-hak wisatawan meskipun belum ada kerugian yang timbul akibat kelalaian pengelola. Pengelolaan BUMDes terhadap wisata alam air terjun Curug Embun berlangsung baik berkeadilan dan pemeratan karena telah melibatkan Masyarakat dan pemuda Desa, namun belum menunjukkan keberlanjutannya karena kelalaian dalam pengembangan prasarana wisata. Oleh karena itu bentuk tanggung jawab pengelola harus melaksanakan kewajiban hukum mengembangkan prasarana wisata untuk keberlanjutan wisata alam air terjun Curug Embun.

Page 4 of 7 | Total Record : 70

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2025) Vol 24 No 1 (2025) Vol 23 No 2 (2024) Vol 23 No 1 (2024) Vol 22 No 2 (2023) Vol 22 No 1 (2023) Vol 21 No 2 (2022) Vol 21 No 1 (2022) Vol 20 No 2 (2021)