cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 41 Documents clear
LITERATURE REVIEW: ANALISIS ADAPTASI LINTAS BUDAYA PADA EKSPATRIAT Kurniasih, Lilis; Perkasa, Didin Hikmah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor adaptasi lintas budaya, tantangan adaptasi lintas budaya dan strategi dalam meningkatkan adaptasi lintas budaya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, pengumpulan data melalui pemeriksaan komprehensif terhadap literatur yang telah dipilih. Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dipaparkan sebelumnya diketahui bahwa beberapa faktor yang dapat meningkatkan penyesuaian lintas budaya ekspatriat diantaranya adalah kecerdasan emosional, kecerdasan budaya, kompetensi lintas budaya, hubungan interpersonal, kecerdasan budaya, faktor disposisional dan lingkungan kerja yang spesifik. Tantangan yang sering dihadapi oleh ekspatriat berkaitan dengan penyesuaian budaya, bahasa, cultur shock, norma sosial, isolasi sosial, tantangan profesional, kesehatan dan kesejahteraan, kesulitan keluarga, ketidakpastian dan perubahan lingkungan kerja. Kemudian, untuk meningkatkan adaptasi lintas budaya perusahaan dapat melakukan beberapa strategi berikut ini pembelajaran sendiri, membangun komunikasi yang baik, bersedia berkompromi, motivasi internal dan eksternal, pelatihan kebudayaan, mentoring dan dukungan, berpikir positif dan terbuka, mengembangkan keterampilan komunikasi antarbudaya, mengelola stres dan kesehatan.
IMPLIKASI KEBERPIHAKAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEDAMAIAN DI PEMILU INDONESIA Danil Erlangga Mahameru; Mochamad Haikal Badjeber; Talitha Atha Shakira; Mouna Suez Sianturi; Aidan Rafif; Yuliana Yuli Wahyuningsih
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1658

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi keberpihakan pejabat negara dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, serta upaya untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 16. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar harus menjaga persatuan dan mencapai tujuan bersama, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Namun, keberpihakan pejabat negara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dapat merusak integritas dan legitimasi pemilu, mengarah pada ketidakadilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakstabilan politik. Artikel ini menelaah bagaimana regulasi terkait netralitas pejabat negara, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berkaitan erat dengan prinsip SDGs Nomor 16 untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka, melakukan analisis terhadap regulasi dan kebijakan terkait netralitas pejabat negara dalam pemilu. Data yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberpihakan pejabat negara dapat berdampak signifikan terhadap integritas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran netralitas pejabat negara dapat mengarah pada ketidakadilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan politik yang berpotensi mengganggu proses menuju pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses pemilu di Indonesia, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Triadi, Irwan; Pangaribuan, Kevin Angelo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjuangan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah dimulai sejak R.A. Kartini. Ia memutuskan untuk memperjuangkan HAM terhadap kaum wanita di Indonesia yang dipandang rendah oleh masyarakat sampai lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Selain itu, HAM juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM. Setelah itu, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. terbuatnya Secara universal, HAM merupakan hak-hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap individu. Artinya, bahkan semenjak manusia baru dilahirkan, mereka sudah terikat dengan HAM. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan studi literatur dengan mengumpulkan data pustaka berupa jurnal, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Di Indonesia, HAM diatur di UUD 1945 di pasal 28A yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28J yang berbunyi bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga, perundang-undangan di Indonesia memiliki peran dan kewajiban untuk melindungi tiap-tiap hak dari warga negaranya. Saat ini, kasus kekerasan seksual menjadi pusat perhatian publik karena maraknya kasus tersebut di Indonesia. Jurnal ini akan membahas secara detail terkait konstitusi di Indonesia yang melindungi HAM dari para korban kekerasan seksual.
Pembatalan Akta Hibah Akibat Pelanggaran Hak Mutlak Ahli Waris Legitimaris : (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954K/PDT/2017) Sebayang, Nurhalimah Br; Purba, Hasim; T. Keizerina Devi A.
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze, (1) legal protection of the absolute rights of legitimate heirs in cases of gifts that violate the legitime portie; (2) legal consequences related to the cancellation of the gift deed due to violation of the absolute rights of the legitimate heirs; (3) as well as analyzing the judge's legal considerations in canceling the gift deed due to a violation of the absolute rights of the legitimate heir. The legal theories used are the theory of legal protection, legal consequences and judge's consideration. The research method used is normative juridical. The primary source of material comes from statutory regulations relating to grants, namely the KUHPerdata and Putusan Mahkamah Agung No. 2954K/Pdt/2017, while secondary data comes from books, magazines, scientific journals, articles, free articles from the internet and newspaper. The results of this research are (1) regarding the grant deed in the aquo case, the author found that there were several conditions that were not fulfilled in granting the grant, making the status of the grant deed considered legally defective and therefore null and void; (2) Because the deed of gift is null and void and causes harm to the subjective rights of other heirs, the judge's decision regarding land that cannot be divided is based on legitiieme portie to be auctioned.
PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN DI KPP PRATAMA TERNATE Indrianingsi, Siska
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kualiatas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ternate dan (2) untuk untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ternate. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ternate Tahun 2018-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 26. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa (1) kualitas penetapan pajak berpengaruh negatif terhadap pencairan tunggakan pajak dan (2) pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tungakan pajak.
PEMAHAMAN MAHASISWA IAIN PALANGKARAYA TERHADAP IDENTITAS DAN INTEGRASI NASIONAL DI INDONESIA Rahmania Ananda; Aprillia Anggraini; Sumarni; Amanda Salsabila
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1672

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pentingnya Identitas Nasional dan Integritas Nasional dalam konteks globalisasi serta peran keduanya dalam memperkuat kesatuan dan stabilitas suatu negara, khususnya Indonesia. Identitas Nasional mengacu pada ciri khas yang membedakan suatu bangsa, sementara Integritas Nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam era globalisasi yang mempercepat pertukaran informasi, menjaga identitas dan integritas nasional menjadi krusial. Artikel ini juga mengulas definisi, perbedaan, serta pentingnya kedua konsep tersebut, serta peran mereka dalam membangun kesatuan, stabilitas politik, dan keamanan nasional.
Implementasi Hukum Berkaitan dengan Pernikahan Dini Yang Bersumber dari Undang Undang Dasar 1945 ( UUD 1945) di Indonesia Mulyono, Ismi Sabrina; Khadijah, Nur; Nisa, Putri Ginatun; Arifin, Resty; Iskandar, Octo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang belum mencapai usia dewasa yang ditentukan oleh undang-undang. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan konsekuensi negatif bagi individu yang terlibat, seperti risiko kesehatan, pendidikan terhenti, dan kemiskinan(Lintang Metasari et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implementasi hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini di Indonesia. Dalam konteks hukum, pernikahan dini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatur tentang perlindungan anak. Dalam jurnal ini, kita akan mengkaji implementasi hukum terkait dengan pernikahan dini yang bersumber dari UUD 1945 di Indonesia (ANSORI, 2015). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dini di Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar 1945. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi hukum berkaitan dengan pernikahan dini di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Meskipun pernikahan dini dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945, masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti budaya, tradisi, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari pernikahan dini.
ANALISIS DAMPAK KETIDAKPASTIAN HUKUM ADAT BALI TERHADAP HAK LAKI-LAKI DALAM PERCERAIAN PERNIKAHAN “NYEBURIN” Tampubolon, Imagrace Triamorita; Shintauli, Margaretha; Permatasari, Audry; Naibaho, Aldhy Wicaksana; Winanti, Atik
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, salah satu yang paling menonjol adalah budaya Bali. Budaya Bali merupakan perpaduan unik dari tradisi Hindu, adat istiadat, seni, dan kepercayaan lokal yang menjadikannya sebagai daya tarik utama tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga wisatawan internasional. Bali memiliki salah satu adat pernikahan,yaitu “nyeburin”. Namun adat “nyeburin “ tidak memiliki kepastian hukum adat bali atas beberapa hal termasuk salah satunya adalah hak laki-laki atas perceraian pernikahan “nyeburin”.Hal ini menjadi perdebatan, karena laki-laki merasa tidak dihargai dengan tidak adanya kepastian hukum adat bali atas hak laki-laki dalam perceraian pernikahan “nyeburin”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis dan pendekatan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketidakpastian hukum adat Bali terhadap hak-hak laki-laki dalam perceraian pernikahan "Nyeburin". Pernikahan "Nyeburin" merupakan salah satu bentuk pernikahan tradisional Bali yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan ritual adat. Namun, dalam konteks perceraian, pernikahan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan hak-hak laki-laki.
ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA Nuraini, Melisa; Abdullah , Muhamad Al Faruq
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1683

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga pelaksanaannya selalu mempertimbangkan kepentingan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk mengungkap peran desa dalam meningkatkan pendapatan awal melalui pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aspek maksud, tujuan, dan koordinasi dalam pengelolaan BUMDes telah dilaksanakan dengan baik, masih ada faktor-faktor yang belum sesuai dengan harapan Peraturan Menteri Desa. Terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dengan struktur organisasi dan kepengurusan yang perlu direvisi mengikuti peraturan pemerintah. Selain itu, kendala terbesar dalam pengelolaan BUMDes adalah kurangnya sumber daya manusia, yang menghambat peningkatan jumlah PDes di desa karena kurangnya pemahaman tentang BUMDes dan tugas-tugasnya. Meskipun demikian, strategi yang diterapkan di setiap BUMDes diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan desa secara keseluruhan.
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARO SIJUNJUNG TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA Busriyanto, Busriyanto; Santi , Yeni
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu tempat Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana atau WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Sebagai tempat bagi Narapidana atau WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) apakah perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari Kemenkumham. Tujuan penulis menulis karya ilmiah ini adalah untuk menganalisa atau meneliti pelayanan kesehatan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung terhadap Narapidana atau WBP. 1) Seperti apa undang-undang mengatur perlindungan hukum dan hak Narapidana tentang pelayanan kesehatan. 2) Seperti apa cara penanganan bagi Narapidana yang memerlukan pelayanan kesehatan. 3) Pelayanan kesehatan apa saja yang didapatkan oleh Narapidana di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung. 4) Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana.

Page 1 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue