Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
52 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora"
:
52 Documents
clear
<![CDATA[Tantangan Multikulturalisme Terhadap Solidaritas Kewarganegaraan Dalam Masyarakat Majemuk ]]>
<![CDATA[Nabilah, Zahra]]>;
<![CDATA[Hudi, Ilham]]>;
<![CDATA[Bella, Siti]]>;
<![CDATA[Doni, Sofi Nabila]]>;
<![CDATA[Azhara, Suci Cantika]]>;
<![CDATA[Pradana, Ferdy Aland]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Multikulturalisme adalah konsep yang dipegang oleh suatu bangsa untuk menghargai dan mengakui berbagai perbedaan dalam masyarakat, seperti suku, agama, budaya, ras, dan lainnya. Tantangan sering timbul karena kurangnya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan ini, baik dalam konteks suku, budaya, agama, maupun gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam mencapai persatuan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan sumber dari jurnal-jurnal yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Multikulturalisme dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan adanya kemajuan yang substansial dalam minat penelitian di kalangan komunitas akademik. Peningkatan ini dapat diatribusikan kepada kemajuan fokus penelitian atau bahkan implikasi perubahan kebijakan. Hasil dari penelitian ini, diketahui apa saja yang menjadi tantangan dalam multikuralisme yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai bidang yang terkait.]]>
<![CDATA[PROSEDUR SIDANG TERPADU DALAM PERKARA ISBAT NIKAH SECARA MASSAL DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Arianty, Uzlifatus Dea]]>;
<![CDATA[Rosyadi, Elverda Nadifa]]>;
<![CDATA[Mabrukah, Azizah Kaltsum]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Sutrisno]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2486
<![CDATA[Pernikahan adalah hal yang sakral dalam kehidupan suatu pasangan. Sebelum pernikahan, pasangan tersebut harus melengkapi beberapa dokumen lengkap agar pernikahannya bisa dicatat oleh negara. Namun, di dalam beberapa kasus, ada banyak pasangan yang hanya menikah secara agama dan tidak mencatatkannya ke negara. Sehingga, meskipun sah secara agama, pernikahan tersebut belum sah di mata hukum dan berakibat tidak memiliki perlindungan hukum. Oleh karena itulah ada pengesahan pernikahan atau isbat nikah. Selain bisa diajukan di di Pengadilan Agama setempat, terdapat juga acara isbat nikah massal, dimana banyak pasangan bisa mengesahkan pernikahannya sehingga pernikahannya sah secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini bertujuan agar memahami bagaimana prosedur pengajuan permohonan isbat nikah massal sampai ke proses sidangnya.]]>
<![CDATA[YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) PADA KEKERASAN TERHADAP ETNIS UIGHUR DI XINJIANG, CHINA ]]>
<![CDATA[Naila, Anindita Radya]]>;
<![CDATA[Kusumawati, Erna Dyah]]>;
<![CDATA[Sasmini, Sasmini]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2495
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan kejadian terhadap etnis Uighur di Xinjiang termasuk yurisdiki material International Criminal Court dan untuk menganalisis agar ICC dapat mengadili kekerasan yang dihadapi etnis Uighur di Xinjiang oleh Cina sebagai non-state parties ICC. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme dengan metode deduktif. Berdasarkan penelitian ini, kejadian terjadap etnis Uighur di Xinjiang terbukti termasuk dalam yurisdiksi material ICC menurut analisis dengan menggunakan Statuta Roma 1998. Terdapat cara agar ICC dapat mengadili kekerasan dan pelanggaran berat HAM yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang walaupun Pemerintah Cina tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.]]>
<![CDATA[URGENSI PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI PENGENALAN TINDAK PIDANA PADA ANAK USIA SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Ravizki, Eka Nanda]]>;
<![CDATA[Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma]]>;
<![CDATA[Wardani, Nila Wahyuningtyas]]>;
<![CDATA[Alfarizi, Ramadhani Salman]]>;
<![CDATA[Nurliana, Eka Sari]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak merupakan generasi muda yang dalam perlindungan hukum wajib dilindungi kehidupannya. Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang kayak menyesuaikan dengan martabat tanpa pendiskriminasian. Penerapan hukum perlindungan pada anak wajib dilakukan untuk melindungi hak-hak anak selain itu tujuan lain analisis ini dibuat untuk memberikan pengenalan tindak pidana kepada anak-anak usia sekolah agar anak-anak mendapatkan sedikit pengetahuan lain mengenai hukum pidana yang dimana mengenalkan peraturan hukum dalam tindak pidana. Selain itu tujuan lain dalam analisis ini untuk mengetahui juga mengenai urgensi penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia apakah sudah berjalan dengan baik dengan mencari tahu terkait peran pemerintah, peraturan hukum yang ada, peran masyarakat itu sendiri dalam memberikan penerapan hukum perlindungan anak kepada anak-anak usia sekolah, serta memberikan solusi juga mengenai perlindungan anak yang masih banyak permasalahan yang terjadi pada anak-anak usia sekolah. Analisa hukum ini secara metodologi merupakan metode penelitian yang menggunakan data kepustakaan melalui pendekatan terhadap sebuah statute approach (peraturan perundang-undangan). Dan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat dapat menerapkan perlindungan hukum terkait tindak pidana pada anak usia sekolah. Perlu diingat bahwa semua pihak harus berpartisipasi dalam perlindungan anak, terutama masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK KEMITRAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIBIDANG KONTRUKSI ]]>
<![CDATA[Fauzan, Aan]]>;
<![CDATA[Piranda, Dea Resti]]>;
<![CDATA[Sinaga , Dessy Zulfianti]]>;
<![CDATA[Sinaga , Rizky]]>;
<![CDATA[Dalimunthe, Septian Rizky]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, mempelajari, dan memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta kelemahan dan solusi dari pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak dapat memperoleh keamanan hukum dalam perjanjian kemitraan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Hukum Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pemerintah semuanya memberikan perlindungan hukum kepada perjanjian kemitraan pengadaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURISPRUDENSI PERCERAIN DIPENGADILAN AGAMA NOMOR 2717/Pdt.G/2023/PA MEDAN ]]>
<![CDATA[Umar, Umar]]>;
<![CDATA[Harahap, Mhd Yadi]]>;
<![CDATA[Sukiati, Sukiati]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh sepasang suami istri jika berada dalam hubungan rumah tangga tidak dapat dipertemukan kembali dan jika diteruskan akan menimbulkan Madharat baik untuk suami, istri, anak dan lingkungannya. Begitu dalam Menurut hukum Islam, perceraian dilakukan dengan cara yang baik menciptakan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, hal ini dapat terjadi jika memang tidak dapat lagi terwujudnya tujuan dari pernikanhan itu sendiri, sebagai mana yang tertulis di pasal 3 kompilasi hukum islam. Perceraian dapat terjadi dan dapat dikabulkan jika memenuhi alasanya, dapat dilihat pada pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 jo, dan di pasal 116 kompolasi hukum islam. Metode penelitian ini mengarah pada penelitian kepustakawanan (library study), mengacu pada penerapan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, perdamaian dan kedamian dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM ATAS LISENSI OPEN SOURCE SOFTWARE YANG BERSIFAT GRATIS SERTA PERANNYA DALAM MEMBANTU MENCEGAH PEMBAJAKAN SOFTWARE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Noviantori, Aldo]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan teknologi di bidang software sudah menjadi bagian hidup manusia salah satunya yaitu Open Source Software yang Kehadirannya disambut dengan begitu antusias oleh masyarakat teknologi informasi dunia, karena membuka peluang untuk turut melakukan pengembangan software secara bebas serta tidak merahasiakan kode sumber (source code). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan lisensi di UUHC 2014 masih belum memberikan kepastian hukum terkait penggunaan lisensi OSS atau lisensi gratis. Seharusnya dibentuk suatu Peraturan yang mengatur Lisensi Kekayaan Intelektual yang tidak hanya membuat aturan yang berkaitan dengan Pencatatan Lisensi namun juga membahas kedudukan hukum terkait lisensi yang bersifat publik/gratis. Selain hal tersebut lisensi harus dicatatkan oleh Menteri kurang relevan apabila lisensi yang dicatatkan tersebut bersifat gratis, karena hal tersebut akan menghambat perkembang teknologi atau kreativitas seseorang dalam mengembangkan suatu teknologi khususunya dalam lisensi Open Source Software. Selanjutnya OSS dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pembajakan software di Indonesia, sehingga sangat penting untuk dikembangkan OSS baik di Pemerintahan Pusat maupun Daerah, Perusahaan Swasta, Pendidikan, Komunitas-Komunitas. OSS memungkinkan kita untuk tidak lagi menggunakan milik orang lain secara tidak sah dengan menggunakan OSS maka dapat mengurangi tingkat pembajakan software berlisensi yang bisa merugikan vendor software.]]>
<![CDATA[ULOS KARO (UIS) SEBAGAI INSPIRASI PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS KALIGRAFI KONTEMPORER ]]>
<![CDATA[Apriana, Nur]]>;
<![CDATA[M.Sn, Dr. Agus Priyatno,]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2517
<![CDATA[Penciptaan karya seni lukis ini terinspirasi dari lingkungan tempat tinggal penulis yang bermayoritaskan suku Karo. Pada saat acara adat masyarakat tersebut banyak menggunakan kain tradisional sebagai simbol yang biasanya dikenal kenal Uis dalam bahasa Karo yang artinya kain. Namun dengan berkembangnya zaman dan fashion sehingga membuat kain ini menjadi langka karena dahulu digunakan sebagai pakaian sehari-hari namun kini tidak lagi, hanya digunakan pada acara tertentu saja. Penciptaan ini bertujuan untuk memperkenalkan secara lebih luas tentang jenis kain tradisional Karo dalam bentuk visualisasi lukisan dan dipadukan dengan penulisan kaligrafi dengan jenis tulisan Diwani Jaly sebagai pendamping lukisan tersebut. Metode yang digunakan dalam penciptaan ini berpedoman pada metode penciptaan Alma M. Hawkins. Metode ini terdapat dialam bukunya yang berjudul “Creating Through Dance” yang telah diterjemahkan oleh Sumandiyo Hadi (1990:23), yang menyatakan bahwa penciptaan seni yang baik terdiri dari tiga tahap: pertama (eksplorasi), kedua improvisation (improvisasi), ketiga pembentukan atau komposisi (forming). Hasil dari penciptaan ini menghasilkan sebanyak 12 karya seni lukis dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaan dari masing-masing kain tersebut agar masyarakat lebih memperkenal dan tidak sembarangan dalam menggunakan kain tersebut.]]>
<![CDATA[PENGARUH BUDAYA NONGKRONG DI COFFE SHOP ELFISYAWI, KHAN KHALILI BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT CAIRO ]]>
<![CDATA[Wildani, Farhan Azis]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2521
<![CDATA[Studi ini menginvestigasi pengaruh budaya nongkrong di Coffe Shop Elfisyawi, Khan Khalili terhadap kehidupan masyarakat Cairo. Coffe Shop Elfisyawi menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan di kawasan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pengunjung dan pemilik usaha di tempat tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa Coffe Shop Elfisyawi tidak hanya menjadi tempat untuk bersantai dan menikmati kopi, tetapi juga berperan dalam memperkuat identitas lokal dan mendukung ekonomi lokal melalui perdagangan dan pertukaran ide. Budaya nongkrong di sini memfasilitasi interaksi sosial lintas generasi, membentuk jaringan sosial yang kuat, serta mempengaruhi pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat sekitar. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya ruang publik informal dalam memperkaya kehidupan sosial dan budaya kota. Studi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana tempat-tempat seperti Coffe Shop Elfisyawi dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat perkotaan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Atas Putusnya Perkawinan Campuran (Putusan Pengadilan Negeri No.664/Pdt.G/2018/Pn.Dps) ]]>
<![CDATA[Ramadhan, M.Khairi]]>;
<![CDATA[sukiati, sukiati]]>;
<![CDATA[Harahap , Yadi]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai akibat hukum terhadap hak asuh anak di bawah umur atas putusnya perkawinan campuran berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 664/PDT.G/2018/PN.DPS. Metode penelitian ini ialah berbentuk yuridis-normatif. Penelitian ini memperoleh data dari studi kepustakaan sehingga data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan hasil penelitian berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini ialah ditemukannya fakta bahwa anak yang lahir dalam perkawinan campuran kemudian perkawinan tersebut putus, maka berdasarkan putusan pengadilan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada salah satu orang tua yang selama ini mengurus dan mengasuh anak tersebut atau kepada ibunya, sedangkan orang tua lainnya atau ayahnya tersebut telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah yakni berupa nafkah dan kasih sayang kepada anak yang masih di bawah umur. Akibatnya, nafkah anak yang masih di bawah umur ditanggung oleh kedua belah pihak yakni ayah dan ibunya hingga anak tersebut berumur dewasa dan telah dapat mengurus dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau telah menikah. Selain itu, status kewarganegaraan anak yang masih di bawah umur ialah Anak dari Perkawinan Campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda, dan dapat memilih kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun.]]>
