Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
52 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora"
:
52 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Perdana, Indra]]>;
<![CDATA[Syapiq, Mirza]]>;
<![CDATA[Zuwandana, Ahmad]]>;
<![CDATA[Pasaribu, Liza Umami]]>;
<![CDATA[Putri, Julia Rahma]]>;
<![CDATA[Darnita, Darnita]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2542
<![CDATA[Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju, mempermudah untuk mengakses informasi apapun yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya informasi produk. Dengan kemudahan ini, sangat penting untuk dapat mengubah pola perdagangan, baik online maupun offline. Kemampuan komputer-komputer ini untuk saling terhubung memungkinkan metode pemasaran baru untuk produk dan jasa perusahaan. E-commerce adalah istilah untuk strategi pemasaran atau jual beli melalui internet. Tidak ada definisi yang jelas untuk e-commerce, tetapi secara umum didefinisikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui internet. Produsen telah menyalahgunakan klausula baku sebagai cara untuk mempermudah transaksi jual beli antara produsen dan konsumen dengan memberikan persyaratan yang tidak menguntungkan bagi konsumen, seperti perjanjian kredit perbankan, asuransi, penitipan barang, dan e-commerce. Analisis bahan hukum normatif digunakan untuk mencapai kesimpulan dan preskriptif tentang masalah hukum yang diteliti. Penalaran hukum atau logika deduktif digunakan. Oleh karena itu, klausula standar yang digunakan dalam transaksi e-commerce tetap sah selama tidak melanggar pasal 1337 BW dan pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Konsumen. Penulis berpendapat bahwa lembaga non-pemerintah BPSK dan LPKSM, yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, belum memberikan perlindungan yang ideal. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1364 UU Hukum Perdata, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut pelaku usaha untuk membayar kerugian yang dialami oleh konsumen.]]>
<![CDATA[DESAIN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA KREATIF PANGKALPINANG ]]>
<![CDATA[Sakiri, Sahli]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Ibrahim]]>;
<![CDATA[Hidayat, Novendra]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2545
<![CDATA[Penelitian ini berfokus kepada pembangunan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang, termasuk berbagai kebijakan yang dikeluarkan serta melihat proses implementasi kebijakan yang dijalankan. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa desain kebijakan pembangunan kota kreatif yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan program yang berlandaskan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa lima program kebijakan yang meliputi pembentukan komunitas kreatif sub sektor ekonomi kreatif, memfasilitasi penerbitan legalitas, membuat aplikasi Appekraf, penyelenggaraan event dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif, dan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif. Dalam pelaksanaannya kebijakan kota kreatif Pangkalpinang yang telah dijalankan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari kelima program kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang hanya empat yang terlaksana dengan baik. Terdapat lima dukungan dan dua hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kota kreatif Pangkalpinang.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DENGAN MENGENALI BERBAGAI FAKTOR KEKERASAN DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (BOARDING SCHOOL) ]]>
<![CDATA[Rizky Voth, Alfa]]>;
<![CDATA[Isa Dharmaputra, Mochamad]]>;
<![CDATA[Kurnia, Iftitah]]>;
<![CDATA[Yusti Santosa, Maisya]]>;
<![CDATA[Mara Ditta Caesar Purwanto, Aldira]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja, salah satunya di Pondok Pesantren. Tulisan ini berfokus pada faktor-faktor terjadinya kekerasan dan dampak akibat kekerasan di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban anak. Selain itu, penulis juga membahas mengenai peran stakeholder dalam suatu upaya pencegahan kekerasan di lingkungan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif. Sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder, seperti jurnal, artikel, buku, dan laporan berita. Tulisan ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor kekerasan dapat terjadi karena faktor internal yaitu kepribadian, keluarga, dan pola asuh. Sedangkan faktor eksternal, yaitu lingkungan dan budaya pondok pesantren tersebut. Dampak kekerasan ini, berupa secara fisik maupun psikis terhadap anak korban. Diharapkan peran stakeholder dapat mencegah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi semua pihak.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA SMART CONTRACT DALAM TEKHNOLOGI BLOCKCHAIN ]]>
<![CDATA[Khatimah, Husnul]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Teknologi blockchain dan smart contract telah membawa revolusi dalam cara transaksi dan kontrak dieksekusi secara digital. Namun, potensi sengketa masih dapat terjadi dalam pelaksanaan smart contract, membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai mekanisme penyelesaian sengketa smart contract, baik litigasi maupun non-litigasi, serta mengevaluasi efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pengembangan kerangka hukum yang adaptif dan responsif untuk mendukung penyelesaian sengketa smart contract secara adil dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme litigasi melalui pengadilan, arbitrase, mediasi, serta pendekatan on-chain dan hybrid memiliki potensi dalam penyelesaian sengketa smart contract, namun menghadapi tantangan seperti masalah yurisdiksi, penegakan putusan, keamanan, dan kepastian hukum. Diperlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur aspek-aspek tersebut, serta upaya harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan internasional. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi solusi inovatif, seperti integrasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam proses penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[MERANGKAI PERSATUAN DAN KESATUAN INDONESIA DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA ]]>
<![CDATA[Hikmah, Nur]]>;
<![CDATA[Syaputri , Mia Hermanita]]>;
<![CDATA[Hudi , Ilham]]>;
<![CDATA[Safitra , Najwa Sayid]]>;
<![CDATA[Hulfa, Jessy Amelya]]>;
<![CDATA[Rosita , Rosita]]>;
<![CDATA[Afifi , Lufia]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2581
<![CDATA[Penelitian ini menyoroti pentingnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional Indonesia yang menggambarkan harmoni dalam keberagaman budaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa keberagaman budaya Indonesia bukan hanya sebagai sumber kekayaan tetapi juga sebagai tantangan dalam mempertahankan persatuan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan pemahaman-pemahaman mengenai persatuan dan kesatuan bingkai Bhineka Tunggal Ika. Hasil penelitian ini adalah dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merangkai persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang kompleks. Konsep ini tidak hanya menjadi semboyan nasional, tetapi juga landasan filosofis yang menunjukkan pentingnya menghargai dan memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan untuk mempersatukan, bukan memecah belah bangsa]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS PENANGGUHAN UPAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Hermanto, Bambang]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Maherul Hidayat Iqbal]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2582
<![CDATA[Pengupahan di Indonesia merupakan konsep yang mengacu dari beberapa sistem perekonomian, namun memiliki karaktristik yang membedakan dengan konsep-konsep yang lain. Ini disebabkan perekonomian di Indonesia dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam hal pengupahan peranan pemerintah sangat dominan dalam mengontrol pasar tenaga kerja, menciptakan kestabilan dan keseimbangan kekuatan ekonomi, serta mencegah adanya persaingan yang tidak sehat yang dapat menggangu kepentingan pekerja/buruh. Sedangkan peraturan upah pekerja/buruh di Indonesia masih menunjukkan adanya peraturan yang merugikan kepentingan pekerja/buruh. Perlu adanya keberanian dari pemerintah untuk menolak segala bentuk konsep pengupahan murah yang menjadi syarat investor menanamkan modalnya di Indonesia, karena dengan mengikuti syarat investor tersebut berarti pemerintah lebih memihak kepada investor daripada untuk kepentingan pekerja/buruh yang jumlahnya menyangkut nasib jutaan masyarakat kelas bawah. Selain itu perlu pertimbangan untuk mengubah sistem pengupahan yang mendasarkan suatu kewilayahan tertentu (Upah Minimum Kabupaten/Kota) menjadi sistem pengupahan yang mendasarkan pada masing-masing sektor industri.]]>
<![CDATA[PRESENTASI DIRI KOMUNITAS HIJABERS KEDIRI DALAM PENGGUNAAN APLIKASI TIK TOK ]]>
<![CDATA[Humaida, Dzurrotul Adiba]]>;
<![CDATA[Kinasih, Retno Pratiwi]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2589
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena Media sosial di era ini menjadi salah satu bagian yang dianggap penting bagi setiap kalangan. Media sosial menjadi salah satu alat untuk menunjukkan jati dirinya yang dikemas secara menarik. Presentasi diri merupakan sebuah tindakan di mana individu berusaha mencapai sebuah citra diri yang diharapkannya sebagai penilaian orang lain terhadap dirinya. Objek penelitian ini adalah Komunitas Hijabers Kediri dimana mayoritas anggotanya terdiri atas perempuan yang berkarir dibidang entertainer. Sebagai seorang entertainer, aktif di media sosial menjadi hal yang penting untuk membangun personal branding dan menunjang karir mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang akan menggambarkan hasil wawancara dan pengamatan yang di dapatkan dari anggota komunitas Hijabers Kediri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Anggota komunitas Hijabers Kediri menggunakan beberapa strategi untuk bisa mempresentasikan dirinya yaitu Ingratiation (Mengambil Hati), Self Promotion (Promosi Diri), Exemplification (Memberi contoh/teladan), Supplication (Permohonan) dan Intimidation (Mengancam).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI UNIT APARTEMEN YANG HAK DAN KEWAJIBANNYA TIDAK DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIS : (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021) ]]>
<![CDATA[Miranti, Indah]]>;
<![CDATA[Purba, Hasim]]>;
<![CDATA[Leviza, Jelly]]>;
<![CDATA[Tony, Tony]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan jual-beli apartemen ini dilakukan dengan cara memesan atau indent terlebih dahulu yang kemudian dituangkan dalam bentuk perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli yang lebih dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai pedoman untuk mengamankan kepentingan para pihak. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang hak dan kewajibannya tidak diikat dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris, bagaimana perjanjian jual beli unit apartemen yang tidak dituangkan dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris, bagaimana penyelesaian sengketa antara pembeli dan developer dalam transaksi jual beli unit apartemen pada putusan Mahkamah Agung RI No 323/Pdt/2021. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli yang hak dan kewajibannya tidak diikat dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris adalah perlindungan hukum dalam bentuk preventif. Perjanjian tersebut dapat dijadikan suatu bentuk perlindungan hukum karena dapat menjadi suatu alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang lemah. Perjanjian jual beli unit apartemen yang tidak dituangkan dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris mengakibatkan ketidak pastian bagi pengembang maupun pembeli. Kekuatan hukumnya terbatas dibandingkan dengan akta otentik atau akta yang dibuat oleh notaris. Penyelesaian hukum terhadap sengketa dalam transaksi jual beli unit apartemen dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021 adalah berupa penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan penulis setuju dengan putusan hakim sebab perjanjian jual beli apartemen yang tidak dibuat dalam akta notaris yaitu perjanjian pemesanan sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum pengikatan jual beli berlaku mengikat bagi para pihak sehingga keterlambatan pengembang menyerahkan unit apartemen merupakan perbuatan wanprestasi.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN RESIKO TERHADAP JASA PELAYANAN PERNIKAHAN STUDI KASUS NAGA 88 EVENT PLANNER ]]>
<![CDATA[Binantoro, Patria Winahyu]]>;
<![CDATA[Rico Arradea Putra]]>;
<![CDATA[Moh Afrizal Miradji]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pernikahan menjadi salah satu hal yang diimpikan oleh seluruh umat di dunia. Tidak sedikit pula, para pasangan yang telah menginginkan impian pernikahan mereka dikenang selama hidup mereka dan dapat dinikmati oleh keluarga, saudara, dan kerabat. Pada era modern ini, masih banyak para calon pengantin yang mengurus dan merencanakan impian pernikahan mereka sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi pengelolaan resiko dari mulai persiapan hingga pelaksanaan event pernikahan customer pada Jasa Pelayanan Pernikahan Naga 88 Event PlannerBerdasarkan hasil analisis dan wawancara terhadap Program Director Naga 88 Event Planner menyatakan bahwa resiko yang selalu terjadi penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antar pendukung acara dan pelanggan. Sebagai pihak ketiga dan penengah antara pelanggan dan pendukung acara, memberikan pelayanan yang terbaik kepada dua belah pihak tersebut agar sebagai penyedia jasa layanan pernikahan dapat menambah pendapatan perusahaan. Persaingan terbesar adalah bagaimana produk jasa dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas pelayanan yang sangat baik. Hasil dari penelitian ini adalah resiko komunikasi yang sering terjadi antara konsumen dengan penyedia jasa. Apabila resiko ini tidak dihindari atau diabaikan maka akan berdampak kepada perusahaan penyedia jasa.]]>
<![CDATA[RELEVANSI FUNGSI PENAFSIRAN GRAMATIKAL DALAM MEMAHAMI HUKUM ]]>
<![CDATA[Nurhan, Cinta Annata]]>;
<![CDATA[Hapsari , Rizky Sri]]>;
<![CDATA[Sukmawati , Rr. Luh Sekar Nur]]>;
<![CDATA[Haidar , Ahmad Fadhil]]>;
<![CDATA[Natanael , Roderick]]>;
<![CDATA[Putra , Muhammad Pradana]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Multitafsir hukum merupakan permasalahan yang kerap kali menjadi polemik di Indonesia. Pemahaman penafsiran hukum merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui agar tidak terjadi multi tafsir dalam memahami suatu hukum. Penafsiran gramatikal atau biasa dikenal dengan interprestasi gramatikal merupakan metode penafsiran hukum yang berfokus pada arti harfiah kata-kata dan struktur kalimat dalam teks Undang-undang. Dengan menggunakan aturan tata bahasa dan definisi kamus, metode ini bertujuan untuk memahami maksud dari pembuat undang-undang sebagaimana tercermin dalam bahasa yang digunakan. Interpretasi gramatikal membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tepat sesuai dengan teksnya, mengurangi risiko ambiguitas dan salah tafsir. Metode ini penting untuk menjaga kejelasan dan prediktabilitas dalam sistem hukum, sehingga semua pihak memahami dan menjalankan hukum dengan cara yang sama. peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana peneliti mewawancarai 9 ( sembilan) narasumber guna mengetahui pentingnya penafsiran hukum gramatikal.]]>
