cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 34   35   36   37   38 
IMPLEMENTASI BERBASIS UUD 1945 PADA KEPUASAN PUBLIK TERHADAP TRANSPORTASI UMUM JAKLINGKO DI DKI JAKARTA Firdaus, Muhammad Rafif; Soesanto, Edy; Yulian, Farel Athaya
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Warga Jakarta yang sudah mencapai diatas 10 juta jiwa namun dalam melakukan mobilitasnya belum didukung oleh transportasi umum yang memuaskan warganya. Populasi warga Jakarta sudah mencapai diatas 10 juta jiwa tetapi dalam melakukan mobilitasnya belum sepenuhnya didukung oleh transportasi umum yang berguna untuk memuaskan warganya. Oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut salah satunya dengan memberikan alternatif transportasi yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi salah satunya yaitu Jaklingko dan berbasis pada UUD 1945.Pemerintah membuat peraturan tentang transportasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Kebijakan dibuat untuk mengatasi suatu permasalahan dan memenuhi kebutuhan public. Setiap kebijakan memiliki tujuan oleh pembuat kebijakan, yaitu pemerintah. Pada pasal 213 dalam Undang– Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemerintah mengembangkan dan membangun prasarana dan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Ramah Lingkungan. Dalam pasal 3 huruf b UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan bahwa lalu lintas angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan menegnai angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain guna mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih berusaha untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi public. Jak Lingko merupakan salah satu angkutan umum yang sesuai dengan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan memberikan kenyamanan dan keamanan, kemudahan akses dengan perpindahan antar moda transportasi, biaya perjalanan yang rendah, dan waktu perjalanan yang efisien atau singkat. Jak Lingko angkutan umum yang merupakan sistem transportasi yang lebih mengintegrasikan rute, sistem pembayaran, dan infrastruktur dari berbagai jenis moda transportasi yang ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta sendiri sudah ada sistem pembayaran terintegrasi. Jak Lingko transformasi dari OK-Otrip yang merupakan sistem transportasi yang terintegrasi (integrasi rute, integrasi manajemen, dan integrasi pembayaran).
MULTIKULTURALISME: KONSEP, DAMPAK, DAN STRATEGI PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA DALAM KONTEKS GLOBAL Manalu, Febrian Jordan; Lase, Apriliana
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, multikulturalisme telah menjadi topik yang sangat relevan dalam pembahasan mengenai dinamika sosial dan budaya di masyarakat global. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki konsep, dampak, dan strategi pengelolaan keragaman budaya dalam konteks multikulturalisme global. Melalui pendekatan analisis literatur yang mendalam, kami menyajikan landasan konseptual yang mendalam tentang multikulturalisme, menyoroti bagaimana konsep ini melibatkan pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap keberagaman budaya di dalam masyarakat. Selanjutnya, artikel ini menguraikan dampak yang dihasilkan dari multikulturalisme, baik dampak positif maupun negatifnya. Dampak positif mencakup peningkatan toleransi, saling pengertian, dan kerjasama lintas budaya, sementara dampak negatifnya mencakup konflik antarbudaya, ketegangan sosial, dan isolasi budaya. Dalam memahami kompleksitas dampak ini, kami mempertimbangkan konteks global yang semakin terkoneksi dan interdependen. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi berbagai strategi pengelolaan yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan multikulturalisme. Strategi-strategi ini meliputi pendekatan pendidikan multikultural, promosi dialog antarbudaya, kebijakan inklusif, dan pembangunan kesadaran multikultural. Kami menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam mengelola keragaman budaya, serta mempertimbangkan aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial yang terlibat.
ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, INVENTORY INTENSITY, DAN CORPORATE POLITICAL CONNECTIONS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK Gustiawan, Diffa Putri; Setyawati, Wiwit
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris Corporate Social Responsibility, Inventory Intensity, dan Corporate Political Connections Terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi di dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Basic Materials terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2022. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 20 perusahaan Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2022. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, uji regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan software Eviews versi 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility, Inventory Intensity, dan Corporate Political Connections Terhadap Agresivitas Pajak. Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, kemudian Inventory Intensity dan Corporate Political Connections tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
SAMALONA ISLAND DEVELOPMENT STRATEGY IN INCREASING TOURIST VISIT IN MAKASSAR CITY Arifin, Muh.; Sabran, Sabran; Jasman, Jasman
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Samalona Island is an island located in the Makassar Strait which is one of the Spermonde archipelago in Makassar City. The Samalona Island Development Strategy involves tourism stakeholders and looks at the 4A aspects. This study aims to determine the aspects of attractions, accessibilities, amenities and ancillary), the role of stakeholders in the development of Samalona Island, and use SWOT analysis. The results of this study indicate that Samalona Island is an island that has marine potential that can be developed. The development of Samalona Island involves tourism stakeholders consisting of the government through the Makassar City Disparekraf, tourism business actors, and the local community of Samalona Island. The role of stakeholders in the development of Samalona Island is in the form of providing infrastructure, fostering human resources, empowering local communities, and promoting. A SWOT analysis was carried out to find out the opportunities and threats and to find out the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the island of Samalona.
UPAYA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN Fadlillah, Ananda A.; Puluhulawa, Fenty; Mandjo, Julius T.
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepolisian resor Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian serta masyarakat (penambang). Hasil penelitian ini dapat diketahui upaya penanganan oleh pihak Kepolisian resor Bone Bolango terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin terdapat beberapa tindakan yaitu tindakan pre-emtif seperti memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang ancaman pidana pertambangann emas tanpa izin, dan melakukan tindakan preventif serta tindakan represif yaitu melakukan patroli, razia. Hambatan Kepolisian resor Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin meliputi faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS RUMAH YANG MASIH DIKUASAI OLEH PENJUAL TANPA ALAS HAK YANG SAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1050/Pdt.G/2023/PN.Sby) Michelle; Marzuki, S.H., M.H. , M. Yusron
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1616

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk memperjelas status hukum hak pembeli dan penjual rumah dalam membeli dan menjual properti, serta dampak jika penjual tidak melakukan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian hukum normatif. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak di dalamnya, menurut “Pasal 1338 KUH Perdata”. Hal yang sama juga berlaku ketika pembeli dan penjual mengadakan perjanjian jual beli rumah. Ketika pembeli menderita kerugian finansial karena pelanggaran kontrak setelah perjanjian yang mengikat secara hukum ditandatangani secara tertulis namun kemudian diketahui telah dilanggar selama pelaksanaan. Tergugat dan Penggugat menandatangani surat untuk mengosongkan rumah tersebut, menyatakan kesediaannya untuk secara sukarela mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan seluruh kunci harta benda yang kosong kepada Penggugat. Mereka juga menandatangani pernyataan penerimaan kunci. Intinya Tergugat akan menyerahkan kunci dan gembok objek sengketa kepada Penggugat. Ini semua berkaitan dengan peristiwa hukum antara para pihak.
ANALISIS PERAN TRANSPORTASI ONLINE MAXIM DI LINGKUNGAN MAHASISWA UNIVERITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Wana, Muhammad Akbar
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1620

Abstract

Hadir nya transportasi online maxim memberikan kemudahan bagi masyarakat kota tanjungpinang khususnya bagi para mahasiswa di lingkungan universitas maritim raja ali haji. Para mahasiswa banyak yang menggunakan maxim sebagai alternatif transportasi mereka untuk berangkat ke kampus,yang dimana para mahasiswa dangan berbagai alasan seperti motor yang tiba-tiba mogok dan juga di karenakan terlambat bangun sehingga tidak bisa menggunakan Bus yang di sediakan oleh pihak kampus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa universitas maritim raja ali haji terhadap transportasi online maxim yang mereka gunakan sebagai sarana untuk berangkat ke kampus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa hasil wawancara.dari hasil penelitian yang di lakukan bahwasannya transportasi maxim ini sangat berperan penting bagi para mahasiswa yang berkuliah di universitas maritim raja ali haji.
ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENYADARI PENTINGNYA KEAMANAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL de Lando, Abel; Desvilia, Desvilia; Virgie, Marsella; Fransiska, Cintiya Aulya; Ricoida, Desy Iba
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Media sosial adalah sebuah media online yang memungkinkan individu bisa dengan mudah berkomunikasi, menambah literasi, berinteraksi dan berbagi informasi dalam bentuk media berupa tulisan maupun visual. Media sosial merupakan fitur berbasis website yang memungkinkan komunitas untuk saling terhubung dan berkolaborasi dengan masyarakat di seluruh dunia. Akan tetapi, penggunaan media sosial juga dapat menjadi sebuah ancaman bagi penggunanya dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyadari pentingnya menjaga keamanan informasi mereka saat menggunakan media sosial dan menyetujui izin akses. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa kasus masyarakat yang mengalami kerugian data seperti, penyalahgunaan data identitas pengguna, akun pengguna diretas, serta berbagai kerugian lain. Penelitian ini kami lakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam menyadari pentingnya keamanan dalam perolehan informasi dan privasi dalam penggunaan media sosial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya aspek yang perlu ditingkatkan seperti kebiasaan mengganti kata sandi, dan mayoritas responden memiliki kesadaran tinggi mengenai keamanan data pribadi dan etika terhadap penggunaan media sosial.
MARAKNYA PENGGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR DEMI VALIDASI DALAM KENAKALAN REMAJA Ramadhan, Niko Rafael; Dorinda S , Gabriel; Ginting , Yovani Yolanda Putri; Kusuma, Nanda Putri Andana; Panjaitan, Alexandro Aldikan Matio; Bakhtiar , Muhammad Farhan; Alvito , Haykal Rizki; Putri , Dwi Cinta Wiliananda; Mulyadi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1632

Abstract

Kenakalan remaja merupakan sebuah fenomena kompleks yang mempengaruhi banyak aspek masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Pengguna narkotika di kalangan remaja juga mengalami peningkatan sebesar 24 - 28 persen. Peningkatan pengguna tersebut memiliki angka yang cukup besar. Pada penelitian berikut kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan hukum yang digunakan diantaranya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UUD 1945. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkotika memiliki dampak serius terhadap peningkatan penggunaan di kalangan pelajar. Faktor lingkungan yang terlibat praktik-praktik merangsang penggunaan narkotika, seperti pergaulan bebas atau kegiatan di tempat-tempat rawan narkotika, dapat memperkuat perilaku tersebut dalam kalangan remaja. Pencegahan dan upaya penanganan mempunyai cara yang sama tetapi sedikit berbeda. Jika penanganan memerlukan tahap rehabilitasi, maka pencegahan tidak melakukan hal tersebut. Hukuman mati untuk Bandar narkotika dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah jelas dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Upaya edukasi yang efektif, dukungan orangtua yang aktif, serta pembentukan lingkungan yang bebas dari godaan narkotika menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.Penggunaan narkotika di kalangan remaja sering kali didorong oleh keinginan untuk mencari pengakuan dan validasi sosial, meskipun menyebabkan dampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan masyarakat secara umum.
Analisis Kedudukan KHES dalam Hukum Perdata Indonesia Sari, Nurlaila; Aryani, Rita
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam hukum perdata Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam perkembangan hukum kontemporer. KHES memainkan peran penting dalam menjembatani antara prinsip-prinsip hukum perdata konvensional dan nilai-nilai ekonomi syariah. Dalam konteks ini, analisis terhadap kedudukan KHES menjadi esensial untuk memahami dinamika hukum perdata Indonesia yang berkembang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek legal, ekonomi, dan sosial budaya yang terkait. Melalui pendekatan analisis normatif dan empiris, penulis mengidentifikasi kontribusi KHES terhadap pengembangan hukum perdata Indonesia serta implikasi praktisnya dalam konteks masyarakat yang semakin multikultural. Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait peran KHES dalam konteks hukum perdata Indonesia.

Page 36 of 70 | Total Record : 696

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue