cover
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles 696 Documents
PERAN TEKNOLOGI DALAM PERANCANGAN KONTRAK: MENINGKATKAN EFISIENSI DAN MENGURANGI RESIKO Perdana, Indra; Lubis, Lili kahirina Azhari; Nasution, Adenisya; Sitorus, Akmal Satria Alfin; Wijaya, Chandra Ridho; Lubis, Rafly Aulia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran teknologi dalam desain kontrak semakin signifikan di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi mempengaruhi proses desain kontrak, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran teknologi dalam perancangan kontrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran teknologi dalam merancang kontrak dan untuk mengidentifikasi dampak dan potensi manfaat yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, analisis studi kasus, dan wawancara dengan praktisi industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi, khususnya perangkat lunak manajemen kontrak dan sistem otomasi, telah meningkatkan kecepatan dan keakuratan desain kontrak, namun juga menghadapi tantangan terkait integrasi dan keamanan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi ini menawarkan peluang besar untuk inovasi dalam desain kontrak, namun memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam penerapannya untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risiko.
PERLINDUNGAN HAM ANAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN MEMINTA – MINTA DI JALAN PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL DI BANDAR LAMPUNG Rizky, Aorora Chandra; Satria, Indah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak bukanlah objek perilaku menyimpang ataupun perbuatan tak manusiawi dari siapapun. Namun realitanya perlakuan eksploitasi anak di Indonesia telah menjadi suatu masalah yang kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pengemis dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis terdapat dan termuat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa hak atas perawatan bimbingan asuhan kesejahteraan serta pembimbingan dengan kasih sayang merupakan hak anak begitu juga terkait pengasuhan tumbuh kembang anak dalam keluarga sehat dan baik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dapat berupa pelayanan kesehatan sosial ekonomi serta pendidikan yang memadai.
KAIDAH اليقين لا يزول بالشك DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM KELUARGA Nasution, Saphira Husna; Adly , Mhd Amar; Firmansyah, Heri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tentang kaidah Al-Yaqinu la Yazulu bisy syakki, baik itu pengertian ataupun makna kaidah, asal kaidah,contoh dan pengecualian dari kaidah ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research). Sumber data primer diperoleh dengan membaca beberapa literature yang terkait dengan kaidah Al-Yaqinu la Yazulu bisy syakki. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa di dalam hukum keluarga kaidah Al-Yaqinu la Yazulu bisy syakki sangat diperlukan contohnya seperti adanya keragu-raguan dalam hal jumlah talaq yang disebutkan. Menurut kaidah ini jika ada suatu masalah yang berhubungan dengan jumlah bilangan, maka yang paling dipercayai benar adalah jumlah yang bilangannya paling sedikit.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI PT BPR Nainggolan, Josua Kriston; Hevansyah , Kharis Dwi; I , Muhammad Hafizh Athallah; Haki , Ardiona Rajwa; Deswert , Daniel Justin Jeconia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena wanprestasi dalam transaksi hutang piutang sering kali menimbulkan masalah yang kompleks di bidang hukum perdata. Kasus-kasus ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini membahas bagaimana wanprestasi diidentifikasi dan diselesaikan dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya dalam kasus perjanjian hutang piutang di PT BPR. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, termasuk KUHPerdata dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan berdasarkan norma-norma hukum yang relevan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi. Penelitian menunjukan bahwa wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di PT BPR disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan perjanjian kredit sah dan berkekuatan hukum, serta menghukum tergugat untuk membayar sisa pinjaman. Temuan ini menunjukkan pentingnya dokumen perjanjian yang sah dan prosedur penagihan yang sesuai untuk mengurangi risiko wanprestasi.
ETIKA KOMUNIKASI DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI GEN Z Ramadhanti, Tengku Maura Safa; Kaban, Annisa Gika; Permata, Dian; Putri, Salsabila Mardian; Ramadhadi, Muhammad Rizki; Harahap, Nursapia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis etika komunikasi dalam penggunaan media sosial oleh generasi Z, yang tumbuh dalam lingkungan digital. Media sosial berperan penting dalam kehidupan mereka, namun penggunaan yang tidak etis dapat menimbulkan masalah seperti penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi. Dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa generasi Z memahami pentingnya etika komunikasi, namun penerapannya masih kurang. Tantangan utama meliputi kurangnya pendidikan formal tentang etika digital dan tekanan sosial. Penelitian ini merekomendasikan program edukasi yang lebih komprehensif tentang etika komunikasi digital dan kebijakan platform media sosial yang lebih ketat untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif bagi generasi Z.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK PADA ERA GLOBALISASI Ardinata, Arya; Satria, Indah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda ke depan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan demi kelangsungan hidup anak telah diakomodasi dengan dibentuknya beberapa perangkat aturan. Namun realita yang terjadi di lapangan, meskipun hukum di Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi di tengah masyarakat masih berlangsung berbagai bentuk eksploitasi anak yang sangat memprihatinkan baik yang dilakukan oleh negara, corporate, maupun non- state-actors. Beberapa usaha dalam mewujudkan Indonesia layak anak dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sosial budaya masyarakat, meningkatnya pemahaman hak-hak anak sebagai dasar penegakan hukum, lahirnya generasi global berbasis kearifan lokal.
KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI JALAN PINTAS KEPENTINGAN DINASTI POLITIK Setiadi, Roby
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berita tentang pemilihan umum tahun 2024 sangat menarik perhatian orang orang yang ada di Indonesia, karena dalam pelaksanannya terjadi kontroversi salah satunya adalah penabrakan konstitusi yang di lakukan oleh calon wakil presiden yang terpilih oleh pasangan 02 yaitu anak dari Presiden Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi kontroversi karena membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Dimana sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, usia Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pencalonan karena usianya 36 tahun pada tanggal 1 Oktober 2023.
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT UPAYA IMPLEMENTASI KAJIAN AMDAL GUNA MEWUJUDKAN IKN BERDASAR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Raihan, Yannu Dava; Kassandra K.D , Aleah; Baharudin M. , Husein
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pindahnya Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur memicu kekhawatiran tentang dampak lingkungannya. Kajian ini menganalisis upaya pemerintah dalam menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses pembangunan IKN. Pemerintah telah menunjukkan beberapa upaya, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), konsultasi publik, dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, kekurangan masih terlihat dalam transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Faktor internal seperti komitmen politik, kapasitas sumber daya manusia, dan anggaran, serta faktor eksternal seperti tekanan pihak swasta, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat, turut mempengaruhi kepatuhan pemerintah dalam mengimplementasikan AMDAL. Urgensi mengkaji AMDAL dalam pembangunan IKN ditekankan karena potensi deforestasi, kerusakan habitat flora dan fauna, pencemaran air dan udara, dan degradasi kualitas tanah. Penilaian AMDAL yang komprehensif dan partisipatif menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif dan mewujudkan pembangunan IKN yang berkelanjutan.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO Putri, Nattaya Resyafahira; Zuhria, Fathurahma Az; Sinaga, Daniel Jordan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.2227

Abstract

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah penting yang harus ditangani. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar Taman Nasional Bromo pada tahun 2023 diidentifikasi sebagai salah satu contoh kasus kebakaran hutan yang terjadi. Atas dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dapat menjadi acuan aturan dalam proses penyelesaian masalah lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan berbagai metode penegakan hukumnya, serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh masalah lingkungan hidup dalam situasi kebakaran hutan.
ANALISIS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KREMBANGAN DALAM MENGINTEGRASIKAN ASPEK KETAHANAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Andini, Nita Kesuma
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas perencanaan pembangunan Desa Krembangan dalam mengintegrasikan aspek ketahanan lingkungan di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Krembangan telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam mengintegrasikan aspek ketahanan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunannya. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Rekomendasi penelitian ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.