cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 44   45   46   47   48 
PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT DI KAMPUNG PECINAN KAPASAN DALAM KOTA SURABAYA Roshinta, Lila Setia; Hariyoko, Yusuf; Wahyudi, Eddy
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui surat keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/46/436.1.2/2020 Tentang Penetapan Destinasi Wisata Kota Surabaya, Kampung Pecinan ditetapkan sebagai kampung wisata. Salah satu pilihan menarik untuk mengeksplorasi keindahan Surabaya adalah Wisata Kampung Pecinan (WKP) Kapasan Dalam. Lokasinya terletak di Jalan Kapasan Dalam I Kapasan Lor No.3, Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan wisata budaya berbasis masyarakat di kampung pecinan kapasan dalam kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POKDARWIS WKP Kapasan Dalam telah berupaya melibatkan warga dalam tahap pengembangan di wisata kampung pecinan kapasan dalam kota Surabaya. Partisipasi dalam bentuk pikiran yakni berupa inovasi paket wisata yang sempat dijalankan pada perayaan berdirinya satu tahun wisata kampung pecinan kapasan dalam pada tahun 2021, namun untuk sementara ini tidak ada paket wisata yang dijalankan. Saat ini ide yang sedang berjalan ialah penambahan ornamen naga guna mempercantik area wisata, serta masih mencari gambar mural untuk direvitalisasikan. Selanjutnya, adanya partisipasi dalam membuat strategi promosi wisata kampung pecinan kapasan dalam melalui Instagram. Selanjutnya, partisipasi dalam bentuk uang ditunjukkan dengan adanya iuran untuk perayaan tradisi sedekah bumi yang rutin tiap tahun diselenggarakan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dapat dilhat dari adanya warga kapasan dalam yang langsung ikut serta menjadi dalang, pemain barongsai untuk memeriahkan tradisi tahunan rutin yakni sedekah bumi, lalu menjadi pemandu wisata. Selain itu, partisipasi dalam bentuk keterampilan yakni di wisata kampung pecinan kapasan dalam juga terdapat latihan kungfu yang diadakan di kelentheng boen bio dan latihan barongsai yang juga diadakan di kelentheng boen bio sebagai penunjang daya tarik wisata. Lanjut, umkm berdagang di stand yang disediakan ketika hari minggu atau saat wisata kampung pecinan menyelenggaarakan event. Indikator terakhir adalah sudah ada pemberian pelatihan yang diberikan oleh dinas pariwisata kota Surabaya seperti pelatihan branding, public speaking, pelatihan guiding.
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sejahtera Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Mardanil, Vina Ervinda; Indartuti , Endang; Rahmadanik , Dida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standart kemiskinan biasanya diukur dari kebutuhan sandang pangan yang kurang cukup serta keadaan papan yang tidak layak. Hal ini dipengaruhi dari kurangnya pendapatan sedangkan hidup terus berjalan dan membutuhkan biaya. Adapun hal lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal. UPPKA merupakan program usaha ekonomi produktif yang terdiri dari sekelompok keluarga akseptor anggota yang bekerja sama untuk meningkatkan fungsi perekonomian keluarga sehingga mewujudkan perekonomian keluarga sejahtera. UPPKA bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, memiliki pola pikir inovatif dan kreatif serta menumbuhkan jiwa Entrepreneurship dalam menjalankan usaha pembuatan produk lokal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ada 9 indikator perwujudan Good Governance yang digunakan yaitu Partisipasi masyarakat, aturan penegakan hukum, transparansi, akuntabilistas, visi strategis, berorientasi pada konsensus, kesetaraan prinsip, efektivitas dan efisiensi tata kelola dan responsif. sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi untuk indikator partisipasi masyarakat di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ini masih sedikit yang berpartisipasi mengikuti program UPPKA dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai apa itu program UPPKA. Banyak sekali manfaat program UPPKA bagi masyarakat yaitu menambah kreativitas dan wawasan selain itu juga dapat memperbaiki perekonomian keluarga karena mendapatkan penghasilan.
Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata Pranajaya , Diva; Pratama , Irwan; Fahrudin , Muhamad; Mahardika , Rere
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Penyelesaian sengketa secara online telah menjadi salah satu inovasi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan proses peradilan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti penerapan hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa online di Indonesia, yang mencakup kerangka hukum, mekanisme pelaksanaan, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan analisis deskriptif.
Analisis Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Dalam Mewujudkan Layanan Pemerintah Daerah Yang Good Corporate Governance (GCG) (Studi Pada SMK Negeri 5 Surabaya). Puspita, Ardatila
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Daerah dalam mendukung reformasi pendidikan untuk lebih berkualitas dan optimal didalam satuan kewenangannya dibentuklah Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat dipahami sebagai suatu sistem yang diterapkan oleh suatu unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Selaras dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mengupayakan SMK sebagai sekolah berstatus BLUD, hal ini juga dilakukan di SMK Negeri 5 Surabaya dengan mendukung pengelolaan barang dan jasa berbentuk jasa dan hasil produk unggulan di Program Teaching Factory (TEFA) secara lebih fleksibel tanpa melanggar peraturan (Fazli, 2022). Penerapan Teaching Factory (TEFA) berupa layanan barang dan jasa sisiwa/siswi SMK diharapkan dapat selaras dengan tujuan Layanan Pemerintah Daerah yang Good Corporate Govenance (GCG) yaitu tata kelola manjemen yang baik untuk mendukung Program SMK BLUD di sekolah. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif.
TINJAUAN YURIDIS KONSEP CYBER NOTARY DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DITINJAU DARI UU NO. 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (UUJN) Yogiatama, Linggar Ryanty
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola dan menyimpan protokol notaris secara elektronik. Protokol notaris, yang mencakup dokumen penting seperti minuta akta, dicatat dan disimpan dengan menggunakan tanda tangan digital, enkripsi, dan teknologi blockchain untuk memastikan integritas dan keamanan. Namun, penerapan cyber notary ini dapat bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-undang jabatan Notaris Indonesia, menetapkan bahwa protokol notaris harus disimpan dalam bentuk fisik dan dicetak. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan mencegah pemalsuan dokumen. Selain itu, setiap akta harus ditandatangani secara langsung oleh notaris dan pihak-pihak terkait di hadapan notaris, yang sulit diimplementasikan dengan sistem digital. Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam adopsi cyber notary karena teknologi digital belum sepenuhnya diakui sebagai alat yang sah untuk pembuatan dan penyimpanan dokumen notarial. Secara keseluruhan, meskipun cyber notary menawarkan banyak manfaat, penerapannya memerlukan penyesuaian regulasi untuk memastikan kesesuaian dengan UUJN. Perubahan ini penting untuk memastikan bahwa teknologi dapat digunakan tanpa mengorbankan keabsahan dan keaslian dokumen notarial.
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN RUMAH Asybibi, Najmah Thalib; Mulyanti, Asti Sri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan regulasi yang penting dalam menjamin hak-hak konsumen di Indonesia. Fokus utama undang-undang ini adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli, termasuk dalam konteks pembelian properti seperti rumah. Pengembang sebagai pihak yang membangun dan menjual rumah bertanggung jawab terhadap konsumen terkait dengan kerusakan rumah yang mungkin terjadi pasca-pembelian. Kerangka hukum ini mengatur tentang kewajiban pengembang untuk memberikan jaminan kualitas bangunan, serta prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi kerusakan pada rumah yang dibeli konsumen. Melalui analisis mendalam terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa tanggung jawab pengembang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.
HUKUM ACARA PERDATA Quisha, Ni Made Marsha Aprilia; Setiawan , Anita Tresia; Ratulangi, Max Zakaria; Adira , ⁠Annisa Safa; siswajanthy, Farahdinny; Butar, Dinalara Dermawati Butar
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum bukanlah sekadar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Maka itu, dapat dikatakan secara singkat bahwa hukum harus dilaksanakan. Dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Bahkan, tidak jarang orang tanpa sadar telah melaksanakan hukum. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan hukum bukan monopoli dari orang-orang tertentu saja. Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum perdata materiil, dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat atau instansi resmi, misalnya kita membeli seperangkat alat rumah tangga, membeli sebuah mobil, menyewa seperangkat alat pesta, atau meminjam sejumlah uang dari tetangga. Namun, sering kali terjadi hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak yang merasa dirugikan, lalu terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal demikian ini, hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu perlu dipertahankan atau ditegakkan.
PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS TERHADAP MALPRAKTIK ABORSI ILEGAL Indrawti, Tarissa Dwi; Arafah , Azhar Hana Nur; Azharudin , Farhan; Aji, Tegar Satriya
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi adalah tindakan menghentikan kehamilan dengan mengeluarkan atau menghancurkan janin dalam kandungan. Terdapat dua jenis aborsi yaitu abortus spontan dan abortus provocatus. Aborsi yang legal hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai sertifikasi, selain itu orang yang melakukan praktek aborsi ilegal akan dikenakan sanksi pidana dan bahkan ijin praktiknya dapat dicabut. Undang – undang yang mengatur tentang aborsi tidak hanya ada pada Hukum Kesehatan melainkan juga diatur didalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum dan bentuk pertanggungjawaban tenaga medis yang melakukan malpraktik aborsi illegal. Metode yang dilakukan untuk menulis penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif.
ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Hakim, Arief Rachman; Ambarini , Shera Tri; Pinggala , Waode; Afrianda, Charlina Retno Puteri; Prasetya , Syalaizha Febtria Putri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Handling criminal acts of theft by minors is an important issue in the juvenile criminal justice system in Indonesia. Based on the Juvenile Criminal Justice System Law, the handling of this case must consider aspects of restorative justice and protection of children's rights. This research aims to analyze how the juvenile criminal justice system regulates the legal process for children who commit the crime of theft. This study examines the approach implemented in the law, including the diversion process, the role of justice institutions, and rehabilitation efforts for juvenile offenders. The Juvenile Criminal Justice System Law emphasizes the importance of rehabilitation and reintegration of children into society, as well as reducing the use of prison sentences as the main solution. This research also discusses the challenges faced in implementing this policy, such as the lack of rehabilitation facilities and public awareness of the importance of a more humane approach. It is hoped that this analysis will provide insight for policy makers and legal practitioners in improving the handling of cases of theft by minors in a fairer and more effective way.
IMPLIKASI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU TERHADAP UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 22 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI DAERAH Sari, Genita Permata; Utami, Dona; Pratama, Muja Rachel Sony; Harrymanto, Putra; Suherman, Asep
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2367

Abstract

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi di Indonesia, yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah mendorong pemekaran wilayah di berbagai daerah. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Namun, proses ini juga menimbulkan tantangan administratif, politik, dan ekonomi yang signifikan. Artikel ini mengeksplorasi regulasi yang mengatur otonomi daerah dan pemekaran wilayah, serta tantangan yang muncul dari pembentukan daerah otonomi baru. Analisis ini mencakup evaluasi kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan mekanisme implementasi yang relevan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas desentralisasi dan hambatan yang dihadapi dalam proses pemekaran wilayah, serta upaya yang diperlukan untuk mengatasinya.

Page 46 of 70 | Total Record : 696

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue