cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 43   44   45   46   47 
HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA Rachmawati, Emma
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum yang diberlakukan oleh berbagai sistem politik mungkin berbeda satu sama lain. Evolusi sistem hukum sejalan dengan evolusi politik. Oleh karena itu, dalam menetapkan peraturan dan perundang-undangan bagi suatu negara yang berdaulat, perlu selalu memperhatikan keadilan. Selain itu, untuk menghentikan politisi yang ceroboh dalam menggunakan wewenangnya, undang-undang harus mencakup checks and balances. Bagian penting dari peraturan perundang-undangan adalah memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia berkembang agar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga negara atau otoritas yang berwenang mematuhi proses yang benar ketika menyusun peraturan yang wajib secara hukum dan berlaku secara umum, peraturan perundang-undangan diberlakukan.
KAIDAH TENTANG PERNIKAHAN AHLU ZIMMAH Reza, Muhammad Fahmi; Adly, Mhd Amar; Firmansyah, Heri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.2244

Abstract

Umat Islam dan bukan Islam sering merasa takut dengan undang-undang Islam yang selalu diberi label yang negatif. Banyak pihak yang menganggap bahwa penerapan hukum Islam terhadap non-Muslim hanya akan berakhir dengan kekejaman, kerusuhan, pertumpahan darah, perpecahan dan sebagainya. Muncul ketakutan di kalangan non-Muslim seolah-olah hidup di bawah naungan hukum Islam akan menjadi titik awal kehancuran kehidupan mereka. Di dunia Islam, umat Islam ditakutkan lagi dengan langkah-langkah keras yang diambil oleh pemimpin di dalam menangani aktivis Muslim yang menyerukan penerapan hukum syariat Islam. Untuk memberikan gambaran yang jernih tentang keadaan orang-orang kafir dalam Negara Islam, harus dijelaskan kepada umat Muslim ataupun non-Muslim, bagaimanakah Negara Islam memperlakukan orang-orang non-Muslim yang berada di dalamnya. Begitu pula dengan kaidah yang menjelaskan tengang pernikahan ahlu zimmah. Untuk itu kaidah yang jelas juga harus di pahami demi menegakkan hukum yang berlaku. Tiga kaidah yang di paparkan menunjukkan hukum pernikahan ahlu zimmah. Makalah ini akan mengungkapkan bagaimana kaidah tentang pernikahan ahlu zimmah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan berbagai sumber yang dihasilkan dengan metode normatif atau Library research ataupun yang disebut dengan studi kepustakaan berdasarkan data primer dan sekunder dari buku, jurnal, Al-qur’an, hadist dll.
ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SUMPAH (POLITIK) DAN KETERANGAN PALSU DI INDONESIA, INGGRIS, AMERIKA SERIKAT, DAN TURKI Ramdan, Syifa Mochamad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang terkait sumpah palsu di Turki, Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat dikaji dalam penelitian ini. Membandingkan strategi hukum atau hukuman yang digunakan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik adalah tujuan utama dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian hukum normatif. Studi ini membandingkan dan membedakan cara yurisdiksi yang berbeda menangani sumpah palsu untuk menemukan pola dan perbedaan. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keefektifan undang-undang terkait dengan sumpah palsu dan konsekuensinya terhadap integritas sistem hukum dan kepercayaan publik.
ANALISIS KRITIS TERHADAP POLITIK HUKUM INVESTASI ASING DI ERA GLOBALISASI Sari, Dea Permata; Buwana, Yasmin Inayah Nata; Puannandini, Dewi Asri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis politik hukum investasi asing di Indonesia dalam konteks era globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi global, mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk lebih terbuka terhadap investasi asing. Namun, keterbukaan ini juga menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan investor global. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum investasi asing di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui serangkaian deregulasi dan insentif. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan dominasi asing dan potensi eksploitasi sumber daya nasional. Analisis menunjukkan adanya inkonsistensi dalam kebijakan dan implementasi hukum investasi, yang sering kali dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu kritis, antara lain: (1) Ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang frequent; (2) Konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi; (3) Tantangan dalam melindungi sektor strategis nasional dari dominasi asing; (4) Dilema antara liberalisasi investasi dan perlindungan UMKM lokal; serta (5) Implikasi perjanjian investasi internasional terhadap kedaulatan hukum nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi politik hukum investasi asing yang lebih koheren dan berkeadilan. Rekomendasi yang diajukan meliputi: (1) Harmonisasi regulasi investasi di tingkat nasional dan daerah; (2) Penguatan mekanisme screening dan monitoring investasi asing; (3) Pengembangan strategi investasi yang lebih selektif dan berorientasi pada transfer teknologi; (4) Peningkatan kapasitas negosiasi dalam perjanjian investasi internasional; serta (5) Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan investasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas politik hukum investasi asing di era globalisasi, serta menyediakan basis analitis untuk pengembangan kebijakan investasi yang lebih responsif terhadap kepentingan nasional dan dinamika global.
PECINTA K-POP DAN TREN FASHION: MENGAPA MEREKA SELALU TAMPIL STYLISH? DILIHAT DARI SUDUT PANDANG INTERAKSI SIMBOLIK Ambarwati, Clarisa Chyntya Ayu Arum
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.2265

Abstract

Fashion menjadi medium penting yang menghubungkan keduanya, menciptakan tren dan ekspresi diri yang selalu stylish. Para penggemar K-Pop tidak hanya mengikuti tren yang ditetapkan oleh idol mereka, tetapi juga mengembangkan identitas dan komunitas melalui fashion. Dengan demikian, dunia K-Pop terus menjadi sumber inspirasi fashion global, mendorong kreativitas dan ekspresi individu yang tak terbatas
ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA BELANDA DAN WARGA NEGARA INDONESIA DI INDONESIA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 055/PDT.G/2020/PA.SOR Suanda, Anisa Nur Rachmawati; Lukman , Arsin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang langgeng dan berpusat pada Tuhan, menegaskan hak individu untuk menikah yang terjalin dengan dimensi hukum, sosial, dan spiritual. Namun, disparitas dalam hukum perkawinan menimbulkan tantangan, terutama bagi pasangan WNI dan WNA yang berdampak pada hak-hak properti. Kasus Putusan Nomor 055/Pdt.G/2020/PA.Sor menyoroti kompleksitas dalam transaksi dan pembagian harta, terutama mengenai dana CPF dalam perkawinan campuran Singapura. Menganalisis hal ini, kompleksitas hukum muncul, sehingga memerlukan pertimbangan hukum internasional. Perjanjian perkawinan muncul sebagai alat penting untuk mengatasi potensi konflik, melindungi kepentingan pasangan perkawinan campuran di tengah-tengah kerangka hukum yang beragam.
JURIDICAL REVIEW OF ARTICLE 112 OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AFFAIRS/HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY NUMBER 3 OF 1997 REGARDING THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE POSITION OF THE EXECUTOR OF A WILL IN A DEED OF GRANT DUE TO A WILL IF THE EXE Sari, Putri Nurmalita; Handayani , I Gusti Ayu Ketut Rachmi; Tuhana , Tuhana
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A testamentary gift is a special testamentary stipulation, whereby the person who bequeaths to one or more persons gives certain items from their inherited assets or provides items of a certain type, such as, for example, all their movable or immovable items, or grants rights use the proceeds from all or part of his inheritance. According to the provisions of Article 112 paragraph (1) a point 3 letter b Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (PMNA/KBPN No.3/1997), states that "PPAT Deed regarding a gift made by the Executor of the Will on behalf of the grantor of the will as the implementation of the will whose execution is authorized by the Executor of the Will." This research aims to examine the position of the executor of the will in the deed of gift by will if the grantor of the will dies, as well as to analyze the legal consequences of the position of the executor of the will in the deed of gift by will if the executor of the will dies. The research method is normative juridical. The type of data used is secondary data. Data analysis techniques using deductive reasoning presented descriptively. The results of this research are: The position of executor of the will in the deed of gift because the will if the grantor of the will dies based on Article 112 paragraph (1) a point 3 letter b (PMNA/KBPN No.3/1997) its implementation will not end with the death of one of the parties (heir). Meanwhile, the legal consequences that arise if the executor of the will dies, namely the executor of the will (executor-testamentair) who dies will be replaced by another executor of the will, because the giver of the will (the heir) has the right to appoint one or more executors-testamentair with The goal is that if one is absent or dies, another will be replaced.
REFORMASI HUKUM AGRARIA DALAM MENGATASI KONFLIK LAHAN: STUDI KASUS KONFLIK KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN Sanjaya, Aurel Frisky
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.2280

Abstract

Indonesia menghadapi tantangan agraria yang signifikan, terutama di Kalimantan, di mana konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dan komunitas adat semakin marak. Studi ini mengkaji peran reformasi hukum agraria dalam mengurangi konflik-konflik tersebut. Melalui studi kasus mendalam tentang perjuangan komunitas adat Dayak melawan ekspansi perkebunan kelapa sawit, penelitian ini menyoroti dinamika hukum dan sosio-ekonomi yang terjadi. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tidak memadai untuk hak-hak tanah adat dan penegakan regulasi yang lemah memperburuk konflik ini. Studi ini menganjurkan reformasi hukum agraria yang komprehensif, termasuk kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak tanah adat, mekanisme penegakan hukum yang ditingkatkan, dan proses pengambilan keputusan yang inklusif yang melibatkan komunitas lokal. Rekomendasi bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, memastikan stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan yang adil. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang pembangunan berkelanjutan dan memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan agraria.
Analisis Beban Kerja Fisiologi Pada Pembuatan Baju Berdasarkan Konsumsi Energi Pada CV.Slickonveksi Saputra, Miftaqul Azil; Fayyad , Rajjes Fadhil; Suyono, Annisa Maharani; Aritonang, Henrik
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip fisiologi di CV. Slickonveksi untuk mengurangi kelelahan fisik pada karyawan dalam proses pembuatan pakaian. Tujuan utama adalah merancang sistem kerja yang mempertimbangkan kapasitas fisik dan energi karyawan, sehingga mereka dapat bekerja tanpa memberatkan tubuh. Melalui pengoptimalan penggunaan energi fisik dengan teknik ergonomis, perusahaan bertujuan meningkatkan efisiensi kerja. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menurunkan risiko cedera akibat postur kerja yang tidak ergonomis atau penggunaan alat yang tidak sesuai. Dengan menerapkan prinsip fisiologi, CV. Slickonveksi berusaha meningkatkan kesejahteraan keseluruhan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS: Kematian ASN BAPEDA Semarang Iwan Budi Betaripati, Azzahra; Galenso, Vidi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus Tindak Pidana Korupsi merupakan kasus yang tidak ada habis-nya dari masa ke masa. Yurisprudensi dalam perlindungan saksi korupsi di Indonesia telah ditetapkan melalui undang-undang yang relevan, namun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi saksi dan pelapor, sehingga mereka dapat berani mengungkapkan informasi tanpa rasa takut akan ancaman atau balasan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini membuat saksi sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih khususnya oleh Negara. Saksi memainkan peran penting dalam penuntutan kasus korupsi, namun sering kali mereka menghadapi risiko besar, termasuk intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan. Dalam Kasus kematian Iwan Budi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Semarang, telah menarik perhatian publik dan media terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi sertifikasi lahan di Semarang karena Iwan Budi dijadwalkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada tahun 2022. Namun, sehari sebelumnya, dia menghilang dan terakhir terlihat melalui kamera pengawas CCTV melintas di sejumlah jalanan di Kota Semarang. Dari kasus tersebut, menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan saksi di Indonesia. Dengan ini, efektivitas perlindungan saksi dalam kasus kematian ASN Iwan Budi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Jurnal ini menggunakan, Metode penelitian normatif berfokus pada objek kajiannya yang murni normatif hukum, yaitu peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku secara substansial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kualitatif tentang penerapan hukum dalam kasus kematian Iwan Budi dalam hal ini terkait perlindungan hukum terhadap saksi dari kasus pidana korupsi.

Page 45 of 70 | Total Record : 696

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue