cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 46   47   48   49   50 
PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK KEMITRAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIBIDANG KONTRUKSI Fauzan, Aan; Piranda, Dea Resti; Sinaga , Dessy Zulfianti; Sinaga , Rizky; Dalimunthe, Septian Rizky
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, mempelajari, dan memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta kelemahan dan solusi dari pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak dapat memperoleh keamanan hukum dalam perjanjian kemitraan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Hukum Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pemerintah semuanya memberikan perlindungan hukum kepada perjanjian kemitraan pengadaan.
ANALISIS YURISPRUDENSI PERCERAIN DIPENGADILAN AGAMA NOMOR 2717/Pdt.G/2023/PA MEDAN Umar, Umar; Harahap, Mhd Yadi; Sukiati, Sukiati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh sepasang suami istri jika berada dalam hubungan rumah tangga tidak dapat dipertemukan kembali dan jika diteruskan akan menimbulkan Madharat baik untuk suami, istri, anak dan lingkungannya. Begitu dalam Menurut hukum Islam, perceraian dilakukan dengan cara yang baik menciptakan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, hal ini dapat terjadi jika memang tidak dapat lagi terwujudnya tujuan dari pernikanhan itu sendiri, sebagai mana yang tertulis di pasal 3 kompilasi hukum islam. Perceraian dapat terjadi dan dapat dikabulkan jika memenuhi alasanya, dapat dilihat pada pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 jo, dan di pasal 116 kompolasi hukum islam. Metode penelitian ini mengarah pada penelitian kepustakawanan (library study), mengacu pada penerapan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, perdamaian dan kedamian dalam masyarakat.
KEPASTIAN HUKUM ATAS LISENSI OPEN SOURCE SOFTWARE YANG BERSIFAT GRATIS SERTA PERANNYA DALAM MEMBANTU MENCEGAH PEMBAJAKAN SOFTWARE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Noviantori, Aldo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi di bidang software sudah menjadi bagian hidup manusia salah satunya yaitu Open Source Software yang Kehadirannya disambut dengan begitu antusias oleh masyarakat teknologi informasi dunia, karena membuka peluang untuk turut melakukan pengembangan software secara bebas serta tidak merahasiakan kode sumber (source code). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan lisensi di UUHC 2014 masih belum memberikan kepastian hukum terkait penggunaan lisensi OSS atau lisensi gratis. Seharusnya dibentuk suatu Peraturan yang mengatur Lisensi Kekayaan Intelektual yang tidak hanya membuat aturan yang berkaitan dengan Pencatatan Lisensi namun juga membahas kedudukan hukum terkait lisensi yang bersifat publik/gratis. Selain hal tersebut lisensi harus dicatatkan oleh Menteri kurang relevan apabila lisensi yang dicatatkan tersebut bersifat gratis, karena hal tersebut akan menghambat perkembang teknologi atau kreativitas seseorang dalam mengembangkan suatu teknologi khususunya dalam lisensi Open Source Software. Selanjutnya OSS dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pembajakan software di Indonesia, sehingga sangat penting untuk dikembangkan OSS baik di Pemerintahan Pusat maupun Daerah, Perusahaan Swasta, Pendidikan, Komunitas-Komunitas. OSS memungkinkan kita untuk tidak lagi menggunakan milik orang lain secara tidak sah dengan menggunakan OSS maka dapat mengurangi tingkat pembajakan software berlisensi yang bisa merugikan vendor software.
ULOS KARO (UIS) SEBAGAI INSPIRASI PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS KALIGRAFI KONTEMPORER Apriana, Nur; M.Sn, Dr. Agus Priyatno,
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2517

Abstract

Penciptaan karya seni lukis ini terinspirasi dari lingkungan tempat tinggal penulis yang bermayoritaskan suku Karo. Pada saat acara adat masyarakat tersebut banyak menggunakan kain tradisional sebagai simbol yang biasanya dikenal kenal Uis dalam bahasa Karo yang artinya kain. Namun dengan berkembangnya zaman dan fashion sehingga membuat kain ini menjadi langka karena dahulu digunakan sebagai pakaian sehari-hari namun kini tidak lagi, hanya digunakan pada acara tertentu saja. Penciptaan ini bertujuan untuk memperkenalkan secara lebih luas tentang jenis kain tradisional Karo dalam bentuk visualisasi lukisan dan dipadukan dengan penulisan kaligrafi dengan jenis tulisan Diwani Jaly sebagai pendamping lukisan tersebut. Metode yang digunakan dalam penciptaan ini berpedoman pada metode penciptaan Alma M. Hawkins. Metode ini terdapat dialam bukunya yang berjudul “Creating Through Dance” yang telah diterjemahkan oleh Sumandiyo Hadi (1990:23), yang menyatakan bahwa penciptaan seni yang baik terdiri dari tiga tahap: pertama (eksplorasi), kedua improvisation (improvisasi), ketiga pembentukan atau komposisi (forming). Hasil dari penciptaan ini menghasilkan sebanyak 12 karya seni lukis dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaan dari masing-masing kain tersebut agar masyarakat lebih memperkenal dan tidak sembarangan dalam menggunakan kain tersebut.
PENGARUH BUDAYA NONGKRONG DI COFFE SHOP ELFISYAWI, KHAN KHALILI BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT CAIRO Wildani, Farhan Azis
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2521

Abstract

Studi ini menginvestigasi pengaruh budaya nongkrong di Coffe Shop Elfisyawi, Khan Khalili terhadap kehidupan masyarakat Cairo. Coffe Shop Elfisyawi menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan di kawasan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pengunjung dan pemilik usaha di tempat tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa Coffe Shop Elfisyawi tidak hanya menjadi tempat untuk bersantai dan menikmati kopi, tetapi juga berperan dalam memperkuat identitas lokal dan mendukung ekonomi lokal melalui perdagangan dan pertukaran ide. Budaya nongkrong di sini memfasilitasi interaksi sosial lintas generasi, membentuk jaringan sosial yang kuat, serta mempengaruhi pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat sekitar. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya ruang publik informal dalam memperkaya kehidupan sosial dan budaya kota. Studi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana tempat-tempat seperti Coffe Shop Elfisyawi dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat perkotaan.
Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Atas Putusnya Perkawinan Campuran (Putusan Pengadilan Negeri No.664/Pdt.G/2018/Pn.Dps) Ramadhan, M.Khairi; sukiati, sukiati; Harahap , Yadi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai akibat hukum terhadap hak asuh anak di bawah umur atas putusnya perkawinan campuran berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 664/PDT.G/2018/PN.DPS. Metode penelitian ini ialah berbentuk yuridis-normatif. Penelitian ini memperoleh data dari studi kepustakaan sehingga data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan hasil penelitian berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini ialah ditemukannya fakta bahwa anak yang lahir dalam perkawinan campuran kemudian perkawinan tersebut putus, maka berdasarkan putusan pengadilan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada salah satu orang tua yang selama ini mengurus dan mengasuh anak tersebut atau kepada ibunya, sedangkan orang tua lainnya atau ayahnya tersebut telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah yakni berupa nafkah dan kasih sayang kepada anak yang masih di bawah umur. Akibatnya, nafkah anak yang masih di bawah umur ditanggung oleh kedua belah pihak yakni ayah dan ibunya hingga anak tersebut berumur dewasa dan telah dapat mengurus dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau telah menikah. Selain itu, status kewarganegaraan anak yang masih di bawah umur ialah Anak dari Perkawinan Campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda, dan dapat memilih kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Perdana, Indra; Syapiq, Mirza; Zuwandana, Ahmad; Pasaribu, Liza Umami; Putri, Julia Rahma; Darnita, Darnita
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2542

Abstract

Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju, mempermudah untuk mengakses informasi apapun yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya informasi produk. Dengan kemudahan ini, sangat penting untuk dapat mengubah pola perdagangan, baik online maupun offline. Kemampuan komputer-komputer ini untuk saling terhubung memungkinkan metode pemasaran baru untuk produk dan jasa perusahaan. E-commerce adalah istilah untuk strategi pemasaran atau jual beli melalui internet. Tidak ada definisi yang jelas untuk e-commerce, tetapi secara umum didefinisikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui internet. Produsen telah menyalahgunakan klausula baku sebagai cara untuk mempermudah transaksi jual beli antara produsen dan konsumen dengan memberikan persyaratan yang tidak menguntungkan bagi konsumen, seperti perjanjian kredit perbankan, asuransi, penitipan barang, dan e-commerce. Analisis bahan hukum normatif digunakan untuk mencapai kesimpulan dan preskriptif tentang masalah hukum yang diteliti. Penalaran hukum atau logika deduktif digunakan. Oleh karena itu, klausula standar yang digunakan dalam transaksi e-commerce tetap sah selama tidak melanggar pasal 1337 BW dan pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Konsumen. Penulis berpendapat bahwa lembaga non-pemerintah BPSK dan LPKSM, yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, belum memberikan perlindungan yang ideal. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1364 UU Hukum Perdata, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut pelaku usaha untuk membayar kerugian yang dialami oleh konsumen.
DESAIN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA KREATIF PANGKALPINANG Sakiri, Sahli; Ibrahim, Ibrahim; Hidayat, Novendra
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2545

Abstract

Penelitian ini berfokus kepada pembangunan kota kreatif pemerintah Kota Pangkalpinang, termasuk berbagai kebijakan yang dikeluarkan serta melihat proses implementasi kebijakan yang dijalankan. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa desain kebijakan pembangunan kota kreatif yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan program yang berlandaskan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa lima program kebijakan yang meliputi pembentukan komunitas kreatif sub sektor ekonomi kreatif, memfasilitasi penerbitan legalitas, membuat aplikasi Appekraf, penyelenggaraan event dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif, dan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif. Dalam pelaksanaannya kebijakan kota kreatif Pangkalpinang yang telah dijalankan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari kelima program kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang hanya empat yang terlaksana dengan baik. Terdapat lima dukungan dan dua hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kota kreatif Pangkalpinang.
PENCEGAHAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DENGAN MENGENALI BERBAGAI FAKTOR KEKERASAN DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (BOARDING SCHOOL) Rizky Voth, Alfa; Isa Dharmaputra, Mochamad; Kurnia, Iftitah; Yusti Santosa, Maisya; Mara Ditta Caesar Purwanto, Aldira
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja, salah satunya di Pondok Pesantren. Tulisan ini berfokus pada faktor-faktor terjadinya kekerasan dan dampak akibat kekerasan di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban anak. Selain itu, penulis juga membahas mengenai peran stakeholder dalam suatu upaya pencegahan kekerasan di lingkungan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif. Sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder, seperti jurnal, artikel, buku, dan laporan berita. Tulisan ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor kekerasan dapat terjadi karena faktor internal yaitu kepribadian, keluarga, dan pola asuh. Sedangkan faktor eksternal, yaitu lingkungan dan budaya pondok pesantren tersebut. Dampak kekerasan ini, berupa secara fisik maupun psikis terhadap anak korban. Diharapkan peran stakeholder dapat mencegah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi semua pihak.
PENYELESAIAN SENGKETA SMART CONTRACT DALAM TEKHNOLOGI BLOCKCHAIN Khatimah, Husnul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi blockchain dan smart contract telah membawa revolusi dalam cara transaksi dan kontrak dieksekusi secara digital. Namun, potensi sengketa masih dapat terjadi dalam pelaksanaan smart contract, membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai mekanisme penyelesaian sengketa smart contract, baik litigasi maupun non-litigasi, serta mengevaluasi efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pengembangan kerangka hukum yang adaptif dan responsif untuk mendukung penyelesaian sengketa smart contract secara adil dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme litigasi melalui pengadilan, arbitrase, mediasi, serta pendekatan on-chain dan hybrid memiliki potensi dalam penyelesaian sengketa smart contract, namun menghadapi tantangan seperti masalah yurisdiksi, penegakan putusan, keamanan, dan kepastian hukum. Diperlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur aspek-aspek tersebut, serta upaya harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan internasional. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi solusi inovatif, seperti integrasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam proses penyelesaian sengketa.

Page 48 of 70 | Total Record : 696

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue