cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 45   46   47   48   49 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN USIA DINI: ANALISIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 27/PDT.P/2024/PA MKD Khafifatunnisa, Sa’diyah; Hirowati , Retno; Pakasy , Reinhart Sebastian; Suwandoko , Suwandoko
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2448

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan batin yang suci, memungkinkan individu untuk menjalin hubungan yang dianggap dewasa dari segi emosional, fisik, dan psikologis dengan individu lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa seseorang dapat menikah setelah mencapai usia minimal 19 tahun, namun ayat (2) memberikan opsi bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi jika calon mempelai masih di bawah usia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan utama yang mendasari permohonan dispensasi perkawinan bagi individu di bawah usia minimal perkawinan, serta untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan atau menolak dispensasi kawin dalam perkara nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa untuk mengajukan dispensasi kawin, harus beralasan bahwa usia calon pengantin belum memenuhi syarat dan disertai dengan alasan yang mendesak. Dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd yang menjadi faktor utama dalam mengajukan dispensasi kawin adalah usia calon pengantin laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun disertai faktor alasan mendesak berupa calon pengantin perempuan telah hamil. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan mengenai permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki pertimbangan dari beberapa aspek seperti kelengkapan administrasi, kemaslahatan, kemampuan calon suami untuk membiayai, serta prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
PERKEMBANGAN HUKUM PROGRESIF DALAM MENGATASI KORUPSI DI INDONESIA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF YURIDIS Aji, Adam Andromeda M.; Hosnah, Asmak Ul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2451

Abstract

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Indonesia perlu menerapkan cara berhukum yang khusus untuk memerangi korupsi agar aset hasil korupsi yang dikuasai pelaku dapat dikembalikan. Realitas menunjukan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil dikembalikan ke negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil korupsi mengharuskan dalam menerapkan strategi penegak hukum progresif dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu: (1) melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk jaminan pembayaran kerugian negara; (2) hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga nantinya akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti.
PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN KONTRAK BERBASIS SMART CONTRACT Salsabila, Jihan; Indraswary , Apriolla Dwi; Putri , Erga Eka; Pujawati, Sri Annisa; Seifana , Naila
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2455

Abstract

Pacta sunt servanda merupakan asas dasar dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa suatu kontrak yang sah harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks modern, perkembangan teknologi blockchain telah memungkinkan munculnya smart Contract, kontrak digital yang dijalankan secara otomatis berdasarkan kondisi yang terprogram. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam konteks smart Contract, dengan fokus untuk memahami relevansinya dan konsekuensi hukumnya. Permasalahan utama yang dibahas meliputi tantangan penafsiran dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran kontrak berbasis smart Contract. Metode penelitian menggunakan analisis literatur dan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi implementasi sebagaimana disebutkan di atas. Hasil analisis menunjukkan bahwa, meskipun terdapat potensi manfaat efisiensi dari smart Contract, penerapannya menimbulkan berbagai masalah hukum terkait interpretasi, penegakan, dan pengakuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum untuk memfasilitasi penggunaan kontrak pintar yang efektif dan adil dalam praktik kontrak modern.
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN BARRU Afis, Afis
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2458

Abstract

Masalah utama dari penelitian ini adalah banyaknya kasus yang terjadi terkait pernikahan dini khusus di kabupaten Barru. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi Implementor (penyuluh) dalam mensosialisasikan Kebijakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di usia dini Di kabupaten barru. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu peneliti menyajikan data dalam bentuk kata atau kalimat, yang kemudian diagregasi menjadi satu kesatuan utuh dalam bentuk dokumen hukum. . Prosedur penelitian ini meliputi observasi melalui wawancara kepada penghulu dan pihak terkait dari instansi pengadilan agama di Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa implementor dalam hal ini penghulu telah melaksakanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mensosialisasikan peraturan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Usia Dini dan terbukti dari data 3 tahun terakhir dari pengadilan Agama di Kabupaten Barru.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PADA SISTEM E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Friasmita, Anisa Devi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2470

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai penegakan tindak pidana pencurian data pribadi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data khususnya pada sistem e-commerce. Artikel ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, tetapi ketentuan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk data pribadi yaitu pada Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan hak perlindungan atas penggunaan data pribadi dan ketentuan pidana mengenai pelanggaran pencurian data berupa akses illegal sistem elektronik guna memperoleh informasi elektronik tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tindak pidana pencurian data pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Terciptanya penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia layanan e-commerce untuk menyediakan mekanisme perlindungan data pribadi, aparat penegak hukum yang profesional dan masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi.
FENOMENA CYBERBULLYING PADA REMAJA PENGGUNA MEDIA SOSIAL Purnama, Maria Ayu Riski
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2471

Abstract

Media sosial menjadi salah satu bentuk kemajuan teknologi yang menjadi kebutuhan pokok dalam aktivitas sehari-hari manusia. Kemudahan yang disuguhkan media sosial membuat manusia menjadi terbantu dalam menjalin komunikasi dan bersosialisasi. Namun, media sosial tidak hanya membawa dampak positif. Terdapat juga dampak negatif seperti dengan adanya peralihan kejahatan yang biasanya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis siber. Salah satu contohnya adalah bullying yang sekarang dapat dilakukan melalui media sosial, disebut dengan cyberbullying. Saat ini mungkin terdapat pertanyaan mengapa cyberbullying itu dapat muncul dan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi orang menjadi pelaku ataupun korban dari cyberbullying ini. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa saja faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku ataupun korban di dalam cyberbullying. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan mengambil data yang diperlukan dari sumber-sumber yang sudah ada. Sehingga diketahui terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku ataupun korban cyberbullying yaitu adanya faktor internal dari dalam dirinya sendiri ataupun faktor eksternal berupa lingkungan pergaulan dan pertemanannya di media sosial.
Tantangan Multikulturalisme Terhadap Solidaritas Kewarganegaraan Dalam Masyarakat Majemuk Nabilah, Zahra; Hudi, Ilham; Bella, Siti; Doni, Sofi Nabila; Azhara, Suci Cantika; Pradana, Ferdy Aland
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Multikulturalisme adalah konsep yang dipegang oleh suatu bangsa untuk menghargai dan mengakui berbagai perbedaan dalam masyarakat, seperti suku, agama, budaya, ras, dan lainnya. Tantangan sering timbul karena kurangnya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan ini, baik dalam konteks suku, budaya, agama, maupun gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam mencapai persatuan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan sumber dari jurnal-jurnal yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Multikulturalisme dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan adanya kemajuan yang substansial dalam minat penelitian di kalangan komunitas akademik. Peningkatan ini dapat diatribusikan kepada kemajuan fokus penelitian atau bahkan implikasi perubahan kebijakan. Hasil dari penelitian ini, diketahui apa saja yang menjadi tantangan dalam multikuralisme yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai bidang yang terkait.
PROSEDUR SIDANG TERPADU DALAM PERKARA ISBAT NIKAH SECARA MASSAL DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA Arianty, Uzlifatus Dea; Rosyadi, Elverda Nadifa; Mabrukah, Azizah Kaltsum; Sutrisno, Sutrisno
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2486

Abstract

Pernikahan adalah hal yang sakral dalam kehidupan suatu pasangan. Sebelum pernikahan, pasangan tersebut harus melengkapi beberapa dokumen lengkap agar pernikahannya bisa dicatat oleh negara. Namun, di dalam beberapa kasus, ada banyak pasangan yang hanya menikah secara agama dan tidak mencatatkannya ke negara. Sehingga, meskipun sah secara agama, pernikahan tersebut belum sah di mata hukum dan berakibat tidak memiliki perlindungan hukum. Oleh karena itulah ada pengesahan pernikahan atau isbat nikah. Selain bisa diajukan di di Pengadilan Agama setempat, terdapat juga acara isbat nikah massal, dimana banyak pasangan bisa mengesahkan pernikahannya sehingga pernikahannya sah secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini bertujuan agar memahami bagaimana prosedur pengajuan permohonan isbat nikah massal sampai ke proses sidangnya.
YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) PADA KEKERASAN TERHADAP ETNIS UIGHUR DI XINJIANG, CHINA Naila, Anindita Radya; Kusumawati, Erna Dyah; Sasmini, Sasmini
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan kejadian terhadap etnis Uighur di Xinjiang termasuk yurisdiki material International Criminal Court dan untuk menganalisis agar ICC dapat mengadili kekerasan yang dihadapi etnis Uighur di Xinjiang oleh Cina sebagai non-state parties ICC. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme dengan metode deduktif. Berdasarkan penelitian ini, kejadian terjadap etnis Uighur di Xinjiang terbukti termasuk dalam yurisdiksi material ICC menurut analisis dengan menggunakan Statuta Roma 1998. Terdapat cara agar ICC dapat mengadili kekerasan dan pelanggaran berat HAM yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang walaupun Pemerintah Cina tidak meratifikasi Statuta Roma 1998.
URGENSI PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI PENGENALAN TINDAK PIDANA PADA ANAK USIA SEKOLAH Ravizki, Eka Nanda; Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma; Wardani, Nila Wahyuningtyas; Alfarizi, Ramadhani Salman; Nurliana, Eka Sari
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan generasi muda yang dalam perlindungan hukum wajib dilindungi kehidupannya. Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang kayak menyesuaikan dengan martabat tanpa pendiskriminasian. Penerapan hukum perlindungan pada anak wajib dilakukan untuk melindungi hak-hak anak selain itu tujuan lain analisis ini dibuat untuk memberikan pengenalan tindak pidana kepada anak-anak usia sekolah agar anak-anak mendapatkan sedikit pengetahuan lain mengenai hukum pidana yang dimana mengenalkan peraturan hukum dalam tindak pidana. Selain itu tujuan lain dalam analisis ini untuk mengetahui juga mengenai urgensi penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia apakah sudah berjalan dengan baik dengan mencari tahu terkait peran pemerintah, peraturan hukum yang ada, peran masyarakat itu sendiri dalam memberikan penerapan hukum perlindungan anak kepada anak-anak usia sekolah, serta memberikan solusi juga mengenai perlindungan anak yang masih banyak permasalahan yang terjadi pada anak-anak usia sekolah. Analisa hukum ini secara metodologi merupakan metode penelitian yang menggunakan data kepustakaan melalui pendekatan terhadap sebuah statute approach (peraturan perundang-undangan). Dan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat dapat menerapkan perlindungan hukum terkait tindak pidana pada anak usia sekolah. Perlu diingat bahwa semua pihak harus berpartisipasi dalam perlindungan anak, terutama masyarakat.

Page 47 of 70 | Total Record : 696

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue