cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 205 Documents
 16   17   18   19   20 
INOVASI SOSIAL FILTER MASACO SEBAGAI FILTRASI PENGELOALAAN AIR LIMBAH (IPAL) DI FUEL TERMINAL CIKAMPEK DAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR BERSIH (IPAB) UNTUK MASYARAKAT DESA WALAHAR Ismail, Taufik; Sudewo R, Arizky; Ali, Jauhari; Insaniah M, Cita; Ma’ruf, Khakam; Justian S, Rizal
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.58319

Abstract

Inovasi untuk meningkatkan perbaikan dampak lingkungan dilaksakan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek sesuai dengan analisis Life Cycle Assessment (LCA). Salah satu diantaranya yaitu terkait dengan penurunan beban pencemaran air dengan menciptakan inovasi Filter Masaco (Membran Selulosa Eceng Gondok). Inovasi tersebut diciptakan sejalan dengan keterkaitan LCA dan inovasi sosial untuk mejawab hotspot terkait dengan dampak eutrofikasi. Filter Masaco yang diterapkan pada Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek dapat menurunkan kadar BOD 56,83%, COD 28,86%, TSS 79.60%, Minyak dan Lemak 27,27%, serta Total coliform 3,50% sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.  Filter Masaco yang diterapkan pada Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPAB) pada pelaksanaan Program Ngabedahkeun Walahar (Ngalindungi Baberengan Danau Cinta Kanggo Ekosistem Keberlanjutan) dapat menurunkan kadar Escherichia Coli yang sebelumnya 100 CFU/100ml menjadi 0 CFU/100ml dan Total Coliform yang sebelumnya 7 CFU/100ml menjadi 0 CFU/100ml, Total Disolve Solid yang sebelumnya 450 mg/L menjadi 218 mg/LP, dan mangan terlarut yang sebelumnya 30 mg/L menjadi 0,01 mg/L sehingga menghasilkan air bersih hygiene dan sanitasi sesuai dengan Peraturan Meteri kesehatan No 2 Tahun 2023 Tentang Standart Baku Mutu Kesehatan Lingkungan. Innovation to improve environmental impact was conducted by PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek in accordance with the Life Cycle Assessment (LCA) analysis. One of them is related to reducing the load of water pollution by creating the Masaco Filter innovation (Water Hyacinth Cellulose Membrane). The innovation was created in line with the linkage of LCA and social innovation to answer a hotspot related to the impact of eutrophication. The Masaco filter applied to the domestic Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) or wastewater management installation of PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek could reduce BOD levels by 56.83%, COD by 28.86%, TSS by 79.60%, Oil and Fat by 27.60%, and Oil and Fat by 27.60%. 79.60%, Oil and Fat 27.27%, and Total coliform 3.50% based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number: P.68/Menlhk-Setjen/2016 concerning Domestic Wastewater Quality Standards. The Masaco filter applied to the Clean Water Management Installation or Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPAB) in the implementation of the Ngabedahkeun Walahar Program (Ngalindungi Baberengan Danau Cinta Kanggo Ekosistem Keberlanjutan) resulted in a reduction in Escherichia Coli levels from 100 CFU/100ml to 0 CFU/100ml and Total Coliform from 7 CFU/100ml to 0 CFU/100ml, Total Dissolve Solid which was previously 450 mg/L to 218 mg/LP, and dissolved manganese which was previously 30 mg/L to 0.01 mg/L so as to produce clean water hygiene and sanitation following the Minister of Health Regulation No. 2 of 2023 concerning Environmental Health Quality Standards.
STAKEHOLDERS' INTERESTS IN POLICY IMPLEMENTATION: A CASE STUDY OF REGIONAL ASSET MANAGEMENT IN BANTEN PROVINCE Komara, Syifa Rachmania
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.60127

Abstract

Stakeholders' interests play a pivotal role in policy implementation, particularly in the management of regional assets. This study aims to analyze the interests affected during the implementation of regional asset management policies in Banten Province. Using a qualitative approach, the research explores the dynamics among involved actors, the prioritization of different interests, and their impacts on policy success. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations. The findings reveal that conflicting interests among stakeholders—such as local governments, legislative bodies, and the public—significantly influence the effectiveness of policy implementation. This study provides strategic recommendations to enhance collaboration among actors to achieve more transparent and efficient regional asset management.
PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Putri, Mutiara Cahyaning Permadhani; Candradewini, Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.60162

Abstract

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Jawa Barat memiliki potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Namun, dalam data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022-2023 tidak pernah mencapai target. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan terkait proses perencanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota Bandung belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan penerimaan PBB-P2 dengan baik. Terdapat kendala pada tahapan pengumpulan data, pelaksanaan, serta evaluasi hasil yang dicapai, sehingga menyebabkan capaian realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum maksimal bahkan tidak mencapai target. Kendala tersebut meliputi ketidaksesuaian data wajib pajak akibat pelimpahan data dari pemerintah pusat ke daerah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terbatasnya jumlah pegawai, serta kurang efektifnya evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perbaikan diperlukan untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk memperluas aspek penelitian yang lebih mendalam. Bandung City, as the capital of West Java, has significant potential for generating Regional Original Revenue, one of which is through Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2). However, data indicates that the realization of PBB-P2 revenue in 2022-2023 never met the target. The purpose of this study is to describe the planning process for PBB-P2 revenue at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bandung City. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The results show that Bapenda Bandung City has not effectively implemented the PBB-P2 revenue planning. There are challenges in the data collection, implementation, and evaluation stages, resulting in the suboptimal realization of PBB-P2 revenue and failure to meet the target. These challenges include discrepancies in taxpayer data due to the transfer of data from the central government to the regions, low taxpayer compliance, limited staff, and ineffective evaluation of planning. This study concludes that improvements are needed to enhance the accuracy of taxpayer data and compliance levels. The results of this study are expected to serve as a reference for future researchers to expand on more in-depth aspects of this topic.
PENGANGGARAN PENDAPATAN USAHA DI PT X (PERSERO) Sabilli, Husni Ibnu; Candradewini, Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.60108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penganggaran pendapatan usaha di PT X (Persero) pada tahun 2023 dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian meliputi empat tahap utama penganggaran: persiapan, penyusunan, ratifikasi, serta implementasi dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran di PT X (Persero) sebagian besar telah sesuai dengan prosedur, namun terdapat kendala signifikan dalam tahap pertanggungjawaban. Masalah utama adalah ketidaktepatan pelaporan realisasi pendapatan akibat kurangnya koordinasi antar departemen, sehingga pendapatan dari proyek kerja sama operasi (KSO) tidak tercatat dalam laporan realisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan koordinasi antar departemen serta peningkatan konsistensi dalam implementasi dan evaluasi anggaran sangat diperlukan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam mengoptimalkan proses penganggaran. This study aims to analyze the business income budgeting process at PT X (Persero) in 2023 using a descriptive qualitative approach. The research focuses on four main budgeting stages: preparation, drafting, ratification, and implementation and accountability. The findings reveal that while the budgeting process at PT X (Persero) mostly follows established procedures, significant issues arise in the accountability stage. The primary problem is the inaccuracy of income realization reporting due to poor coordination between departments, resulting in the exclusion of revenue from joint operation (JO) projects in the realization report. This study concludes that improving inter-departmental coordination and enhancing consistency in budget implementation and evaluation are essential. The findings are expected to serve as a reference for other companies aiming to optimize their budgeting processes.
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI JUNIOR WEB PROGRAMMER DI DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON Monica, Grace; Candradewini, Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.61296

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Bidang Junior Web Programmer di UPT LTK Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Beberapa permasalahan masih ditemukan dalam proses pelaksanaan PBK yang menyebabkan proses PBK belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh belum diterapkannya analisis kebutuhan pelatihan dan kurang memadainya fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelatihan. Selain itu, jumlah peserta yang mengikuti PBK di bidang Junior Web Programmer masih sedikit yang diterima untuk bekerja di perusahaan-perusahaan mitra setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, yaitu hanya berjumlah 4 orang dari 32 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Bidang Junior Web Programmer di UPT LTK Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori ADDIE yang dikemukakan oleh Branch (2009) yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analysis (analisis), design (desain), develop (mengembangkan), implement (implementasi), dan evaluate (evaluasi). Penelitian ini menujukkan bahwa PBK Junior Web Programmer belum sepenuhnya menerapkan beberapa unsur yang terdapat dalam model desain dan pengembangan ADDIE. Namun, di samping itu, pada tahun 2024, program ini dapat menghasilkan tingkat kelulusan peserta sebesar 93,75% yang menggambarkan bahwa mayoritas peserta mampu memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan, baik dalam penguasaan materi teori maupun keterampilan praktik. This research aims to describe Competency Based Training (PBK) for Junior Web Programmers at UPT LTK Cirebon City Manpower Service. Several problems are still found in the PBK implementation process which causes the PBK process to not run effectively. This is caused by the lack of implementation of training needs analysis and inadequate facilities and equipment needed for training. Apart from that, the number of participants who took part in PBK in the Junior Web Programmer field was still small and was accepted to work at partner companies after attending competency-based training, namely only 4 people out of 32 participants. This research aims to describe Competency Based Training (PBK) for Junior Web Programmers at UPT LTK Cirebon City Manpower Service. The theory used in this research is the ADDIE theory proposed by Branch (2009) which consists of several stages, namely analysis, design, develop, implement and evaluate. This research shows that PBK Junior Web Programmer has not fully implemented several elements contained in the ADDIE design and development model. However, in addition, in 2024, this program can produce a participant graduation rate of 93.75%, which illustrates that the majority of participants are able to meet the competency standards that have been set, both in mastering theoretical material and practical skills.
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA CIREBON Pangestu, Nyoman Ferdi Chandra; Isnawaty, Neneng Weti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.61457

Abstract

Perencanaan sumber daya manusia (SDM) pada organisasi publik mengacu pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang berkaitan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi. Perencanaan SDM pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kekurangan pegawai pada beberapa posisi strategis, distribusi beban kerja yang tidak merata, serta kurang optimalnya pemanfaatan data monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana SDM. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antarinstansi turut memperburuk implementasi rencana SDM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perencanaan SDM di BKPSDM Kota Cirebon berdasarkan empat tahapan utama: inventarisasi SDM, perkiraan kebutuhan SDM, penyusunan rencana SDM, serta monitoring dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BKPSDM Kota Cirebon telah menjalankan tahapan perencanaan SDM sesuai teori Soekidjo Notoatmodjo, tetapi pelaksanaannya belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya temuan faktor penghambat utama, yakni keterbatasan anggaran, kurangnya pembaruan data secara berkala, dan minimnya koordinasi lintas instansi. Kesimpulannya, BKPSDM Kota Cirebon perlu mengoptimalkan sistem perencanaan berbasis teknologi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi untuk perencanaan SDM yang lebih baik di masa depan. Human resource planning (HRP) at Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon faces several challenges, such as a shortage of staff in key strategic positions, uneven workload distribution, and the suboptimal use of monitoring and evaluation data as a basis for HR planning. Additionally, budget constraints and lack of interagency coordination further hinder the implementation of HR plans. This study aims to analyze the HR planning process at BKPSDM Kota Cirebon based on four main stages: human resource inventory, HR needs forecasting, HR plan development, and monitoring and evaluation. The research employs a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that while BKPSDM Kota Cirebon has followed the HR planning stages outlined in the theory of Soekidjo Notoatmodjo, its implementation remains ineffective. Key obstacles include limited budget allocations, infrequent data updates, and insufficient cross-agency coordination. The study concludes that BKPSDM Kota Cirebon needs to optimize technology-based planning systems, enhance interagency collaboration, and improve the effectiveness of monitoring and evaluation processes to achieve better HR planning outcomes in the future.
PENERAPAN E-FILING DALAM PELAPORAN SPT TERHADAP PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG Ginting, Dio Frastia; Muttaqin, Zaenal
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.61344

Abstract

Penerapan e-filing pada KPP Pratama Sumedang memiliki beberapa tantangan seperti ketidakstabilan server saat periode pelaporan puncak, keterbatasan literasi teknologi di kalangan wajib pajak, dan potensi kesalahan pengisian data. Fenomena ini berpengaruh pada efektivitas pemeriksaan pajak yang menjadi elemen penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-filing terhadap efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Sumedang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif menggunakan data primer melalui wawancara dengan petugas pajak dan data sekunder dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-filing berhasil mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan keakuratan data, meskipun kendala teknis dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan sosialisasi kepada wajib pajak, dan pelatihan teknis bagi petugas pajak untuk memaksimalkan penerapan e-filing. Dengan langkah tersebut, diharapkan e-filing dapat lebih efektif dalam mendukung pemeriksaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. The implementation of e-filing at KPP Pratama Sumedang faces several challenges, such as server instability during peak reporting periods, limited technological literacy among taxpayers, and the potential for data entry errors. These phenomena impact the effectiveness of tax audits, which are a crucial element in ensuring taxpayer compliance. This study aims to analyze the implementation of e-filing in relation to the effectiveness and efficiency of tax audits at KPP Pratama Sumedang. The research adopts a descriptive-qualitative approach, utilizing primary data through interviews with tax officers and secondary data from official documents. The findings indicate that e-filing has successfully expedited the reporting process and improved data accuracy, although technical issues and low digital literacy remain significant obstacles. This study recommends improving technological infrastructure, strengthening outreach programs for taxpayers, and providing technical training for tax officers to maximize the implementation of e-filing. These measures are expected to make e-filing more effective in supporting tax audits and enhancing taxpayer compliance.
KAPASITAS ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON DALAM MENERBITKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Abdallah, Ahmad Faqih; Sukarno, Dedi
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.61460

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan penduduk di Kota Cirebon mendorong peningkatan juga pada penduduk wajib administratif untuk pembuatan dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan sebagai instansi pelaksana di bidang kependudukan harus mampu menanggapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat dengan kapasitas organisasinya. Namun dari hasil lapangan mengindikasikan permasalahan seperti sumber daya manusia, infrastruktur dan keterlibatan pihak lain menunjukkan belum memadai.Penelitian ini bertujuan menjelaskan kapasitas organisasi Disdukcapil Kota Cirebon dalam menerbitkan dokumen kependudukan menggunakan teori (Horton et al., 2003). Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian mengukur dua sub variabel: resources (staffimembers,iinfrastructure, technology, andi financialiresources) dan managementi(strategicileadership, programiand process management, networking andilinkages). Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 28 responden. Managementimerefleksikan kapasitas organisasi lebih kuat (R Square 0,944) dibanding resources (R Square 0,851). Dimensi terkuat dalam hubungan dengan kapasitas organisasi adalah infrastructure, technology, and financial resources (R Square 0,891), strategic leadership (R Square 0,830), dan program and process management (R Square 0,786). Sedangkan staff members (R Square 0,707) dan networking and linkages (R Square 0,657) lemah. Rekomendasi yang diajukan yaitu dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik serta menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksternal. This researchiis motivated by theiincrease in population in the city of Cirebon, which also drives an increase in the number of residents required to complete administrative tasks for the creation of population documents. The Population Office, as the implementing agency in the field of population, must be able to respond to the demands of service to the community with its organizational capacity. However, field results indicate that issues such asistaffimembers, infrastructure, and involvement of other parties are still inadequate.This research aims to explain the capacity of the Disdukcapil organization in Cirebon City to issue population documents using the theory (Horton et al., 2003). With a quantitative approach, the research measures two sub-variables: resources (staffimembers,iinfrastructure,itechnology, and financial resources) and managementi(strategicileadership, programiand process management, networking andilinkages). Data were collected through questionnaires from 28 respondents. Management reflects a stronger organizational capacity (R Square 0.944) compared to resources (R Square 0.851). The strongest dimensions in relation to organizational capacity are infrastructure, technology, and financial resources (R Square 0.891), strategic leadership (R Square 0.830), and program and process management (R Square 0.786). Meanwhile, staff members (R Square 0.707) and networking and linkages (R Square 0.657) are weak. he recommendation proposed is to manage human resources well and establish strategic partnerships with external parties.
FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA PEGAWAI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN (PROKOMPIM) SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON Alam, Lola Agnes Putri; Isnawaty, Neneng Weti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.61501

Abstract

Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan (PROKOMPIM) Sekretariat Daerah Kota Cirebon menghadapi sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan tugas, seperti beban kerja yang terus meningkat setiap tahunnya dan tumpang tindih tugas. Meskipun demikian, kinerja pegawai dinilai baik berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kinerja yang paling memengaruhi pencapaian kinerja optimal di Bagian PROKOMPIM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga faktor utama yang dianalisis, yaitu Kompetensi Individu, Dukungan Organisasi, dan Dukungan Manajemen, faktor Dukungan Organisasi memberikan pengaruh paling signifikan terhadap kinerja pegawai dengan kontribusi sebesar 39%, diikuti oleh Dukungan Manajemen sebesar 38%, dan Kompetensi Individu sebesar 23%. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peran Dukungan Organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai Bagian PROKOMPIM, mencakup penyediaan fasilitas kerja, pengorganisasian yang baik, serta suasana kerja yang mendukung, yang menjadi kunci utama untuk mengatasi permasalahan kinerja dan mencapai hasil yang lebih optimal.   The Communication and Leadership Protocol Section (PROKOMPIM) of the Cirebon City Regional Secretariat faces a number of problems in carrying out its duties, such as the workload that continues to increase every year and overlapping tasks. However, employee performance is considered good based on data from the Accountability Statement Report (LKPJ) and Employee Work Targets (SKP). This study aims to identify the performance factors that most influence the achievement of optimal performance in the PROKOMPIM Section. This study uses a quantitative approach with the Partial Least Square (PLS) Analysis method through SmartPLS 4 software. Data were obtained through questionnaires, interviews, and observations. The results of the study indicate that of the three main factors analyzed, namely Individual Competence, Organizational Support, and Management Support, the Organizational Support factor has the most significant influence on employee performance with a contribution of 39%, followed by Management Support at 38%, and Individual Competence at 23%. The conclusion of this study emphasizes the importance of the role of Organizational Support in improving the performance of PROKOMPIM Section employees, including the provision of work facilities, good organization, and a supportive work atmosphere, which are the main keys to overcoming performance problems and achieving more optimal results.
FORMULASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA CIREBON Ramadhana, Raul; Sugandi, Yogi Suprayogi
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i2.61421

Abstract

Penelitian ini mendalami tentang formulasi kebijakan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Kota Cirebon. Kebijakan ini dibuat sebagai adaptasi dari reformasi birokrasi untuk mengatasi dan mempercepat agenda pembangunan nasional, salah satunya isu kemiskinan. Permasalahan pada penelitian ini adalah tidak tercapainya capaian nilai reformasi birokrasi tematik di Kota Cirebon yang kurang mencapai maksimal bobot poin. Tujuan penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan reformasi birokrasi tematik dan mencari tahu penyebab kegagalan capaian kebijakan di tahap formulasi kebijakan. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Kota Cirebon melewati beberapa tahapan, seperti vision, present, dan priorities. Kebijakan ini juga dibutuhkan sebagai solusi dari beberapa masalah, yaitu: (1) Perencanaan program dalam mengantisipasi kekeliruan data penerima manfaat program masih belum matang; (2) Koordinasi antar perangkat daerah belum terlaksana baik; (3) TKPK sebagai tim pelaksana koordinasi kurang menjalankan fungsi secara maksimal; (4) Sifat egosektoral yang masih melekat di lingkungan masyarakat hingga perangkat daerah; dan (5) Solidaritas dari masyarakat yang masih cukup minim. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah proses dari kebijakan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan dibentuk berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Cirebon hingga masyarakat. This study delves into the formulation of thematic bureaucratic reform policies for poverty alleviation in Cirebon City. This policy was made as an adaptation of bureaucratic reform to overcome and accelerate the national development agenda, one of which is the issue of poverty. The problem in this study is that the achievement of the value of thematic bureaucratic reform in Cirebon City is not achieved, which does not reach the maximum weight of points. The purpose of this study is to describe the formulation of thematic bureaucratic reform policies and find out the causes of policy achievement failure at the policy formulation stage. This research method is a qualitative research for data collection through interviews and literature studies. The results of the study show that the thematic bureaucratic reform policy for poverty alleviation in Cirebon City goes through several stages, such as vision, present, and priorities. This policy is also needed as a solution to several problems, namely: (1) Program planning in anticipation of incorrect data on program beneficiaries is still immature; (2) Coordination between regional apparatus has not been carried out well; (3) TKPK as a coordination implementation team lacks to carry out its functions optimally; (4) Egosectoral traits that are still inherent in the community to the regional apparatus; and (5) Solidarity from the community is still quite minimal. The conclusion that can be drawn from this study is that the process of thematic bureaucratic reform policies for poverty alleviation is formed based on the problems faced by the Cirebon City Government and the community. 

Page 18 of 21 | Total Record : 205

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025 Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025 Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024 Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024 Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023 Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023 Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022 Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022 Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021 Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017 Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME More Issue