cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 214 Documents
 5   6   7   8   9 
mplementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata di Kawasan Pantai Pangandaran Oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Pangandaran Saat Covid-19 Harish Hasbi Rahman Wakila; Mas Dadang Enjat Munajat; Imanudin Kudus
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41263

Abstract

Pangandaran is one of the districts in West Java that has great tourism potential. At the time of Covid 19, there were still tourists visiting Pangadaran Beach. At the time of Covid 19, many business actors were not operating because Pangandaran Beach was limited by tourists, even closed. Therefore, the Department of Tourism and Culture, which is abbreviated as Disparbud, created a Tourism Development Program at Pangandaran Beach during the time of Covid with strict health protocols with the aim of increasing PAD when APBD funds were used for handling Covid. The tourism development program refers to the 2016-2022 Strategic Plan of Disparbud and the vision of the regent who wants Pangandaran to become a world-class tourism.In carrying out this research, the author uses the theory of Van matter and Van Horn, as a guide in analyzing the planning process carried out. There are 6 points in the process of implementing a policy, namely standardization and targets, resources, Organizational Characteristics, Organizational Communication, Attitudes of implementers and Social Environment.The purpose of this research is to describe and analyze how the implementation of the tourism development program by the Pangandaran Disparbud is carried out. This study uses a qualitative method, which will conduct interviews with various stakeholders, then will search for data through the relevant literature to strengthen the data that has been obtained from interviews. From this research, it will be seen how successful the implementation of the tourism development program in Pangandaran Regency was during the COVID-19 pandemic.The result of the research is that of the 6 dimensions of the problem, there are still 4 dimensions that have not been implemented properly, which consist of Standards and Policy Goals, Resources, Organizational Communication and the Economic Environment. Two dimensions that have been implemented well are the characteristics dimension and the Attitude Dimension of the Implementers. Therefore, it can be said that the implementation of the Tourism Development Program at Pangandaran Beach during the Covid-19 pandemic has not been carried out properly. Therefore, the researcher advises Disparbud in carrying out its program to communicate more often with Tourism stakeholders and improve the implementation of the program standards so that when applied in the field it can run even better. Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Pada saat Covid 19 berlangsung masih ada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangadaran. Pada saat Covid 19 berlangsung banyak dari pelaku usaha yang tidak berdagang dikarenakan Pantai Pangandaran yang dibatasi wisatawannya, bahkan ditutup. Maka dari itu Dinas Pariwisata dan budaya yang disingkat menjadi Disparbud  membuat Program Pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran pada saat Covid dengan protocol kesehatan yang ketat dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dikala dana APBD digunakan untuk penanganan Covid. Program pengembangan Pariwisata mengacu pada Renstra 2016-2022 Disparbud dan visi bupati yg ingin jadikan pangandaran menjadi wisata world class. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Van matter dan Van Horn, sebagai pedoman dalam menganilisis proses perencanaan yang dilakukan. Terdapat 6 point dalam proses mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu standarisasi dan sasaran, sumberdaya, Karaktersitik Organisasi, Komunikasi Organisasi, Sikap para pelaksana dan Lingkungan Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganilisis bagaimana pelaksanaan program pengembangan Pariwisata oleh Disparbud Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai macam stake holder, lalu akan mencari data melalui literature literature terkait untuk menguatkan dat yang sudah didapatkan dari wawancara. Dari penelitian ini akan dilihat sejauh mana keberhasilan dari implementasi program pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran pada saat covid 19.Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa dari 6 dimensi permasalahan, masih terdapat 4 dimensi yang belum terlaksana dengan baik, yang terdiri dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Organisasi dan Lingkungan Ekonomi. Dua dimensi yang sudah terlaksana dengan baik adalah dimensi Karakteristik dan Dimensi Sikap para Pelaksana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa implementasi Program pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran saat Covid  masih belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu peneliti memberi saran kepada Disparbud dalam menjalankan prrogramnya untuk lebih sering berkomunikasi dengan stakeholder Pariwisata dan meningkatkan standar implementasi program tersebut agar ketika diterapkan di lapangan dapat berjalan lebih baik lagi.
PENGARUH PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP KINERJA GURU DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMPN 30 BANDUNG Ratna Shella Musfira; Nina Karlina; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28703

Abstract

Penelitian ini menggambarkan mengenai pengaruh Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pendidikan Inklusif terhadap Kinerja Guru dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di SMPN 30 Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum efektifnya kinerja guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di SMPN 30 Bandung, padahal SMPN 30 Bandung merupakan pilot project pendidikan inklusif di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pendidikan Inklusif terhadap Kinerja Guru dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di SMPN 30 Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelatihan dari Joan E. Pynes, dan teori kinerja guru dari Ibrahim Bafadal. Metode yang digunakan adalah metode survei yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pendidikan Inklusif di SMPN 30 Bandung sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada beberapa hal yang belum dilaksanakan dengan baik, seperti penjelasan materi pelatihan yang belum dijelaskan secara menyeluruh serta pada akhir kegiatan tidak dilakukannya evaluasi pelatihan. Kinerja Guru dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di SMPN 30 Bandung sudah cukup baik, hal ini dapat terlihat dari kemampuan guru dalam memberikan penilaian kepada siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan kemampuan guru dalam memberikan motivasi semangat belajar kepada siswa ABK. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pendidikan Inklusif terhadap Kinerja Guru dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di SMPN 30 Bandung sebesar 39,5% yang berarti memiliki pengaruh cukup tinggi.
JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) MELALUI PEROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG Firda Pujianti; Entang Adhy Muhtar; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45112

Abstract

This research describes an overview of the policy network in the implementation of Child Friendly City policies that focus on programs for the protection and handling of victims of violence against children in the city of Bandung which is a derivative of the Child Friendly City policy in cluster 5, namely special protection. This research is motivated by the existence of problems regarding the unintegrated process of implementing protection programs and handling victims of violence against children in the city of Bandung, the author's interest in researching the implementation of protection programs and handling victims of violence against children involving many actors from the Government, Non-Governmental Organizations, and the Business World. . The theory that is used as a reference in this research is according to Frans Van Waarden (1992), the policy network can be seen from seven dimensions, namely actors, function, structures, institutionalization, rules of conduct, power relations, and actor strategies. This study uses descriptive qualitative research methods The results of the research revealed that the program for the protection and handling of victims of violence against children was not optimal because there were still aspects that were not running optimally, including the dimensions of actors, structure, institutionalization and power relations. First, the actor has not involved the mass media. Second, Second, less than optimal coordination, because there are no implementing instructions, so coordination throwing each other. Third, the same tasks occur, the required resources have not fulfilled due to unscheduled coordination meetings and program activities.  Penelitian ini memberikan gambaran mengenai jejaring kebijakan dalam pelaksanaan kebijkan Kota Layak Anak yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dari kebijakan Kota Layak Anak pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus. Penelitian ini dilatarbelakngi dengan adanya permasalahan mengenai tidak terintegrasinya proses pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, ketertarikan penulis dalam meneliti pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak aktor baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha. teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ialah menurut Frans Van Waarden (1992), jejaring kebijakan dapat dilihat dari tujuh dimensi, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, serta Strategi Aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan, program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum optimal karena masih ditemukan aspek yang belum berjalan secara maksimal diantaranya pada dimensi aktor, pelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Pertama, aktor belum melibatkan media massa. Kedua, koordinasi yang kurang optimal, karena tidak adanya petunjuk pelaksana, sehingga terdapat koordinasi yang saling melempar. Ketiga, terjadi pembagian tugas yang sama, belum terpenuhinya sumberdaya yang dibutuhkan karena tidak terjadwalnya pertemuan rapat koordinasi maupun kegiatan program.
E-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Applications) M. Andri Julianto P; Slamet Usman Ismanto; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41313

Abstract

This research was distributed by the existence of the phenomenon of changing job fair services that go an offline system to an online system and not achieving the three performance targets in the implementation of online job fair services through the BIMMA applicatio.. The purpose of this research is to find out how the e-Readiness of the Bandung City Manpower Service in organizing online job fair market services through the BIMMA application. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The validity technique is done by triangulating sources from the results of interviews and documentation studies.                                                                                                                                   The results of this research showed that the e-Readiness of the Bandung City Manpower Service in providing online job fair market services through the BIMMA application was considered ready on the grounds that there were 5 (five) factors that had been fulfilled and 1 (one) factor that had not been fulfilled related to the factors affecting e-Readiness of the Bandung City Manpower Office. These factors can be seen from the availability of telecommunication infrastructure needs, the availability of connectivity and the use of IT by the government because the facilities have been used and maintained properly, the funds and budget are available according to their needs, the law that regulates online job fair market services is available, and there has been a paradigm shift by government employees. Suggestions for this problem are the Bandung City Manpower Service needs to pay attention to the needs of facilities and infrastructure, refinement of human resource planning in the division of tasks, re-analyze the workload and quantity of employees, take decisive action in carrying out tasks issuing sanctions, and increasing the intensity of discussion and joint evaluation among employees. Penelitian ini dilatabelakangi oleh adanya fenomena perubahan pelayanan bursa kerja dari sistem offline menjadi sistem online serta tidak tercapainya tiga capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.                             Hasil penelitian menunjukan bahwa e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA dinilai sudah siap dengan alasan telah terdapat 5 (lima) faktor yang sudah terpenuhi dan 1 (satu) faktor yang belum terpenuhi terkait dengan faktor yang mempengaruhi e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Faktor-faktor tersebut yaitu bisa dilihat dengan sudah tersedianya kebutuhan infrasturktur telekomunikasi, sudah baiknya tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah karena sarana dan prasaran telah dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, sudah tersedianya dana dan anggaran sesuai dengan kebutuhannya, sudah tersedianya perangkat hukum yang mengatur tentang pelayanan bursa kerja online, dan sudah baiknya perubahan paradigma oleh para pegawai. Saran yang diajukan atas penelitian ini ialah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu untuk memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana, melakukan perencanaan SDM dalam melakukan pembagian tugas, menganalisis kembali antara beban kerja dan kuantitas pegawai, melakukan tindakan yang tegas dalam menjalankan sanksi, dan meningkatkan intensitas diskusi dan evaluasi bersama antar pegawai.
KAPASITAS PERUM PERHUTANI KPH BANDUNG SELATAN DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA HUTAN (Studi di Hulu Citarum, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, Jawa Barat) Siti Nurbaiti; Sawitri Budi Utami; Imanudin Kudus
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38132

Abstract

ABSTRACTManaging Forest Resources in a sustainable manner is a manifestation of one of the visions of Perum Perhutani KPH Bandung Selatan. In managing forest resources, Perum Perhutani KPH Bandung Selatan is responsible for forest destruction in the upstream Citarum. The organizational capacity will support the performance of KPH Bandung Selatan in achieving these goals. The researcher used Horton's theory of organizational capacity as the main theory. According to Horton, organizational capacity includes five aspects, namely: (1) Human Resources, (2) Infrastructure, technology and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, (5) networking and linkages. This study aims to assess the organizational capacity of the KPH Bandung Selatan which originated from the forest issue in the Upper Citarum. This research method uses qualitative techniques. The results of this study indicate that in managing forest resources by KPH Bandung Selatan, not all HR staff receive training, training is not based on the needs at the KPH level. The performance appraisal system is more targeted at employees who get sap production above the company's target. Facilities and availability of infrastructure and technology are prioritized for pine resin production forests, as well as financial resources obtained from the management of pine sap production forests. And in financial management, KPH Bandung Selatan do not have a complete financial management system. Because financial management is carried out at the central Perhutani Corporation. In the network of organizational cooperation, KPH have not been able to equalize perceptions within their internals. In the end, this study recommends that the Central Perhutani Corporation give greater autonomy to forestry managers at the KPH level to more effectively manage their own budget resources. KPH Bandung Selatan can involve stakeholders in program planning and review to get input in decision making. In addition, to improve HR capabilities, KPH can carry out staff development planning, map capabilities according to their respective competencies, and provide rewards to employees who excel in their respective fields. ABSTRAK Mengelola Sumber Daya Hutan secara lestari merupakan sebagai wujud salah satu visi dari Perum perhutani KPH Bandung Selatan. Dalam pengelolaan sumber daya hutan Perum Perhutani KPH Bandung Selatan bertanggung jawab atas kerusakan hutan di hulu citarum. Kapasitas organisasi akan mendukung kinerja KPH Bandung Selatan dalam mencapai tujuan tersebut. Peneliti menggunakan teori kapasitas organisasi oleh Horton sebagai teori utama. Menurut Horton kapasitas organisasi mencakup lima aspek yaitu: (1) Sumber Daya Manusia, (2) Infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan, (3) kepemimpinan strategis, (4) program dan manajemen proses, (5) jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas organisasi KPH Bandung Selatan yang bermula dari isu hutan di Citarum Hulu. Metode penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mengelola sumber daya hutan oleh KPH Bandung Selatan, tidak semua staf SDM mendapatkan pelatihan, pelatihan tidak berdasarkan kebutuhan yang ada di tingkat KPH. Sistem penilaian kinerja lebih ditargetkan kepada karyawan yang mendapatkan produksi getah diatas target perusahaan. Fasilitas dan ketersediaan infrastruktur dan teknologi diutamakan untuk hutan produksi getah pinus, begitupun dengan sumber daya keuangan yang didapatkan dari hasil pengelolaan hutan produksi getah pinus. Dan dalam pengelolaan keuangannya, KPH tidak memiliki sistem pengelolaan keuangan yang utuh. Karena pengelolaan keuangan dilakukan di perum perhutani pusat. Dalam jariangan kerjasama organisasi, KPH belum mampu menyamakan persepsi didalam internalnya. Pada akhirnya penelitian ini merekomendasikan bahwa Perum perhutani Pusat memberikan otonomi yang lebih besar kepada pengelola kehutanan tingkat KPH untuk menjalankan pengelolaan sumber anggarannya sendiri dengan lebih efektif. KPH Bandung Selatan dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan peninjauan program untuk mendapatkan masukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu untuk meningkatkan kapabilitas SDM KPH dapat melakukan perencanaan pengembangan staff, memetakan kemampuan sesuai dengan kompetensi masing-masing, memberikan reward kepada karyawan berprestasi pada bidang masing-masing. 
PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Pratiwi Pratiwi; Rita Myrna; Sawitri Budi Utami
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35044

Abstract

ABSTRACTThe extraction of mining minerals causes environmental damage carried out in protected areas, and the number of permits for these areas is increasing every year. In addition, there are still many illegal mines that are still operating. The purpose of this research is to find out and analyze how to control how the mining business control in West Bandung Regency is implemented. The author conducts an analysis using the control theory of Gareth R. Jones and Jennifer M. George, who suggest that there are four control measures, namely Establish the standards of performance, goals, or targets against which performance is to be evaluated, Measure actual performance, Compare actual performance against chosen standards of performance, Evaluate the result and initiate corrective action if the standards are not being achieved. The research method used is a research method with a qualitative approach, and data collection techniques are carried out using observation, interviews and documents. And to validate the author's data using source triangulation techniques. The results of this study indicate that the control of the mining business in the West Bandung Regency has not run effectively and efficiently. This can be seen from field inspections that have not been carried out on all mining companies; there are still violations contrary to existing standards. Then in taking action, if there are violations, there is no firm action such as giving fines to determining business actors.  ABSTRAKTerjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan bahan galian tambang yang dilakukan di Kawasan lindung dan jumlah izin untuk Kawasan tersebut semakin bertambah setiap tahunnya. Selain itu masih banyaknya tambang ilegal yang masih saja beroperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengendalian bagaimana pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung barat dilaksanakan. Penulis melakukan analisis menggunakan teori pengendalian dari Gareth R. Jones dan Jennifer M. George, yang mengemukakan terdapat empat langkah pengendalian yaitu Establish the standars of performance, goals, or targets against which performance is to be evaluated, Measure actual performance, Compare actual performance against chosen standards of performance, Evaluate the result and initiate corrective action if the standars is not being achieved. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Dan untuk memvalidasi data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan efektif dan efisien. . Hal tersebut dilihat dari  pemeriksaan lapangan yang belum dilakukan terhadap seluruh  perusahaan tambang, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan standar yang ada, Kemudian dalam melakukan penindakan apabila terdapat pelanggaran Belum adanya tindakan secara tegas seperti pemberian denda untuk memberikan efek jera kepada para pelaku usaha pertambangan.   
EVALUASI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA BEKASI Arshella Prasetya Jati; Sawitri Budi Utami; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41280

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of street children who have increased every year and the presence of disturbing street children also disturbs the community in Bekasi City. To reduce the number and restore the social function of street children, the Agency of Social Service of Bekasi City held a Service and Rehabilitation Program for Street Children. However, after this program was implemented, street children still returned to the streets and did not behave in accordance with the prevailing social values and norms. The author sees a problem in evaluating the service and rehabilitation program for street children. The purpose of this study was to find out and analyze how to evaluate the service and rehabilitation program for street children at the Agency of Social Service of Bekasi City. By using the theory, namely the five steps of implementing program evaluation according to Debra J. Holden and Marc A. Zimmerman (2012), namely Assess Context, Gather Reconnaissance, Engage Stakeholders, Describe the Program, and Focus the Evaluation. The method in this study uses qualitative research methods. The results showed that the service and rehabilitation program for street children at the Agency of Social Service of Bekasi City had not gone well, because the evaluation of the program had not been informative in delivering the evaluation results and had not shown the efficient progress of the program, so it was not in accordance with the five steps of implementing the program evaluation. Then, problems are still found in the program facilities and infrastructure that cannot be used optimally and there are still shortcomings. The design of the program evaluation planning matrix has not yet been compiled and has not involved stakeholders and program sponsors in the evaluation process. In addition, the priority of the types of questions in the evaluation focus has not been determined. The evaluation report of the service and rehabilitation of street children also has not conveyed the overall problems of each activity in the program. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena anak jalanan yang mengalami peningkatan tiap tahun dan kehadiran anak jalanan yang meresahkan juga mengganggu masyarakat di Kota Bekasi. Untuk menekan jumlah dan memulihkan fungsi sosial anak jalanan, Dinas Sosial Kota Bekasi mengadakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Jalanan. Namun, setelah program ini diterapkan anak jalanan masih kembali ke jalan dan belum berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Penulis melihat adanya permasalahan dalam evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi. Dengan menggunakan teori yaitu lima langkah pelaksanaan evaluasi program menurut Debra J. Holden dan Marc A. Zimmerman (2012) yaitu Assess Context, Gather Reconnaissance, Engage Stakeholders, Describe the Program, dan Focus the Evaluation. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, dikarenakan evaluasi program tersebut belum informatif dalam penyampaian hasil evaluasi serta belum menunjukkan kemajuan efisien program, sehingga belum sesuai dengan lima langkah pelaksanaan evaluasi program tersebut. Kemudian, masih ditemukannya permasalahan pada sarana dan prasarana program belum dapat digunakan secara maksimal dan masih terdapat kekurangan. Rancangan matriks perencanaan evaluasi program belum tersusun dan belum melibatkan para pemangku kepentingan serta sponsor program dalam proses evaluasi. Selain itu, belum ditentukan prioritas jenis pertanyaan dalam fokus evaluasi. Laporan evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan juga belum menyampaikan secara keseluruhan permasalahan dari setiap kegiatan dalam program.
ADAPTASI PROGRAM KETAHANANAN PANGAN TERHADAP PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDUNG Puti Praharypha Rizkhy; Ida Widianingsih; Ramadhan Pancasialwan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.37996

Abstract

 ABSTRACT This article explains how the City of Bandung adapts to the food security situation in the era of the Covid-19 pandemic. The City of Bandung has been implementing the Urban Agriculture program since 2014. The Urban Agriculture Program, also known as “Buruan Sae”, is a program that focuses on increasing public awareness to be able to provide some parts of their own food. The initiation of this program came as an answer to food challenges in the city of Bandung, including the low food accessibility index in the city of Bandung and inflation in the city of Bandung which is often caused by rising food prices. The City of Bandung through this program has successfully implemented it in almost 151 urban villages in the City of Bandung, and based on periodic reports submitted to the Ministry of Home Affairs regarding the availability of food, the City of Bandung has not experienced problems since the beginning of the pandemic, which shows the City of Bandung can adapt to food security stability in society. ABSTRAK Artikel ini menjelaskan bagaimana Kota Bandung melakukan adaptasi terhadap situasi ketahanan pangan di era pandemi Covid-19. Kota Bandung telah melaksanakan program Pertanian Perkotaan sejak tahun 2014. Program Pertanian Perkotaan yang juga dikenal dengan istilah “Buruan Sae”, merupakan salah satu program yang fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat menyediakan beberapa bagian dari pangannya sendiri. Inisiasi program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan pangan di Kota Bandung, antara lain rendahnya indeks aksesibilitas pangan Kota Bandung dan inflasi di Kota Bandung yang seringkali diakibatkan oleh kenaikan harga pangan. Kota Bandung melalui program ini telah berhasil melaksanakannya di hampir 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung, serta berdasarkan laporan berkala yang disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri terkait ketersediaan panga, Kota Bandung tidak mengalami kendala sejak awal terjadinya pandemi, yang menunjukan Kota Bandung dapat melakukan adaptasi terhadap stabilitas ketahanan pangan di masyarakat. 
KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR Aryanda Rahmat; Ira Irawati; Enjat Munajat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28700

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur”. Penulis menggunakan teori Kualitas Pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman, yang terdiri dari dimensi kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan produk-produk fisik. Metode penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam pembuatan surat izin mendirikan bangunan di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur yang terdiri dari dimensi kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan produk-produk fisik memiliki kualitas pelayanan lebih besar dari 70%. Hasil ini diketahui berdasarkan analisis hasil angket dan hasil uji hipotesis yang menunjukkan Ha diterima. Walaupun hasil dari angket menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan surat izin mendirikan bangunan di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur sudah memuaskan, namun masih ada beberapa aspek yang harus dibenahi.
EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT Angelia Tio Tobing; Candradewini Candradewini; Mas Dadang Enjat Munajat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i1.41805

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Kondisi Kota Medan saat ini memiliki tingkat penduduk tinggi ditambah dengan perekonomian tinggi memberikan kemungkinan beberapa wajib pajak lalai menunjukkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Peneliti memakai metode penelitian deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data memakai studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator efektivitas pemeriksaan pajak yang dijelaskan oleh Richard M Steers (2020) yaitu integrasi, pencapaian tujuan, dan adaptasi didapatkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan pedoman pemeriksaan perpajakan serta regulasi yang ada tetapi memang dalam pelaksanaanya belum efektif. Hal ini terlihat dari berbagai kendala selama pemeriksaan pajak, dimulai dari keterbatasan pegawai hingga ruang lingkup pekerjaan yang terlalu luas. Hal ini menyebabkan pemeriksaan pajak tidak dapat mencapai target yang ditentukan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat diharapkan dapat mencegah serta mengurangi kendala yang ada sehingga proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih baik. The research objective is to find out and analyze related tax audits at the KPP Pratama Medan Barat. The current condition of the City of Medan has a high population rate, with a high economy, it is possible for some taxpayers to fail to show compliance with their tax obligations. Identification of the problem in this study is how the effectiveness of tax audits on corporate taxpayers at the KPP Pratama Medan Barat. baratresearchers used descriptive qualitative research methods and data collection techniques using library research and field studies. The results of this study indicate that based on the indicators of the effectiveness of tax audits described by richard m steers (2020) of integration, goal achievement, and adaptation, it was found that the process the implementation of the tax audit has been running well in accordance with the tax audit guidelines, but has not been effective. This can be seen from the various obstacles during the tax audit, starting from the limited number of employees to the scope of work that is too broad. This causes the tax audit can not reach the specified target. KPP Pratama Medan is expected to be able to prevent and reduce existing obstacles so that the tax audit implementation process can run more effectively and better. 

Page 7 of 22 | Total Record : 214

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2026 Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025 Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025 Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024 Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024 Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023 Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023 Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022 Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022 Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021 Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017 Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME More Issue