cover
Contact Name
Siska Amelia
Contact Email
planokrisna.unkris@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
planokrisna.unkris@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kampus UNKRIS Jatiwaringin, Jakarta 13077 Gedung G (Fakultas Teknik) Lantai 2 Ruang Sekretariat Prodi Teknik PWK
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Plano Krisna
ISSN : 23029307     EISSN : 26226189     DOI : -
Jurnal Ilmiah Plano Krisna (P-ISSN: 2032-9307 dan E-ISSN: 2622-6189 ) merupakan jurnal akses terbuka yang berfokus pada karya ilmiah yang ditujukan untuk kajian permasalahan pembangunan wilayah/kota dan pengelolaan lingkungan hidup. Jurnal ini menerbitkan penelitian empiris dan teoritis untuk memajukan dan menyebarkan pengetahuan terkait pembangunan wilayah/kota dan pengelolaan lingkungan. Jurnal ini menekankan pada isu keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan mengenai pembangunan regional dan perkotaan di Indonesia dan dunia. Semua manuskrip termasuk penelitian asli, catatan penelitian, dan resensi buku diterima dalam Bahasa Indonesia.
Articles 116 Documents
ANALISIS PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK YANG TERINTEGRASI DENGAN RUANG TERPADU RAMAH ANAK DI KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR Zefri; Farid Firdaus , Muhammad
Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol.17 No.1 | Juni 2021
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di wilayah perkotaan memiliki fungsi yang penting diantaranya terkait aspek ekologi, estetika dan sosial. Adapun dalam penyediaannya harus memenuhi kriteria ruang publik yang ideal seperti lokasi yang mudah dijangkau, nyaman dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Masih kurangnya ketersediaan jumlah RTH publik khususnya taman kota pada kawasan kota di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur menjadikan pemerintah berupaya memaksimalkan ruang publik yang ada. Taman kota dipilih sebagai solusi untuk melaksanakan peningkatan fasilitas publik dan sebagai wujud upaya pemenuhan hak anak. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). RPTRA sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Dalam upaya pelaksanaan program RPTRA pada taman kota, pemerintah provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan pembangunan mengunakan luasan RTH Publik. Dimana program ini juga berguna untuk peningkatan taman kota yang ada dan tersebar di kecamatan. Pemanfaatan ruang ini dilakukan sebagai Kebijakan dan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya khususnya pada pemenuhan hak-hak anak. Pemanfaatan ruang dengan melakukan program RPTRA yang diintegrasikan dengan RTH Publik tentunya diharapkan tanpa mengurangi fungsi utama dari taman kota sebagai pusat kegiatan terutama bagi anak dan warga, sehingga RPTRA dapat menjadi tempat tumbuh dan kembang anak, tempat kegiatan sosial warga setempat, sekaligus tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
ANALISIS KEBUTUHAN FASILITAS SOSIAL DAN EKONOMI DI KECAMATAN PONDOK GEDE KOTA BEKASI Sutaryo
Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol.17 No.2 | Desember 2021
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan sentralitas marshall, aksesibilitas, dan standar nasional Indonesia 2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Pada dasarnya perkembangan dan pertumbuhan kegiatan di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dengan penduduk yang terus bertambah mebutuhkan lahan yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi. Dalam Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2010-2030 menyatakan bahwa Kecamatan Pondok Gede dalam Sub Pusat Pelayanan Kota ( SPPK ) Pondok Gede di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan. Perkembangan Kecamatan Pondok Gede ditandai dengan peningkatan dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas perdagangan dan jasa.
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA MANGROVE ANGKE KAPUK DI KELURAHAN KAPUK MUARA KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA Pendi
Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol.19 No. 1, Juni 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah menyusun konsep dan strategi pengembangan wisata mangrove di Mangrove Angke Berdasarkan Analisis yang telah didapat Konsep Zoning Kebutuhan ruang di kawasan wisata angke kapuk Zona Utama merupakan kawasan utama wisata di angke kapuk dengan fungsi sebagai wisata alam mangrove berbasis Wisata Mangrove.. Zona Penunjang kawasan perancangan meliputi aktivitas memancing pedagangan dan jasa berupa kios kecil maupun kios berskala besar yang menjual hasil olahan mangrove, gardu pandang, gallery mangrove, area pemancingan, area olahraga air sebagai hiburan dari wisata jelajah mangrove Zona Pelayanan wisata merupakan Kapuk berupa aktivitas pelayanan informasi, persampahan, sanitasi/toilet, dan perparkiran. Aktivitas persampahan dalam bentuk kegiatan membuang sampah dan pengumpulan sampah untuk diangkut ke TPA yang dilakukan oleh wisatawan, penjual, dan pengelola yang berada di dalam kawasan pasar.
KAJIAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) DI KECAMATAN BEKASI SELATAN (STUDI KASUS TOD STASIUN LRT BEKASI BARAT) Kusmaryono, Ismono; Syah , Zildan Maulana
Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol.19 No. 2, Desember 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan Kawasan Transit Oriented Deveopment (TOD) di sekitar Stasiun Light Rail Transit (LRT) Bekasi Barat, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting Kawasan TOD, membuat rekomendasi, prioritas pengembangan, dan arahan pengembangan, serta menilai tingkat partisipasi dan kontribusi masyarakat (Stakeholder) setempat dalam prosses perencanaan pengembangan TOD di sekitar Stasiun LRT Bekasi Barat. Konsep TOD merupakan pendekatan dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan yang berfokus pada integrasi transportasi publik dengan pengembangan wilayah di sekitarnya. Pengembangan Kawasan TOD akan meningkatkan ekonomi baru, komersial, hunian vertikal, Ruang terbuka Hijau (RTH), dan adanya mix used (penggunaan campuran). Dengan adanya konsep TOD dalam suatu Kawasan, dapat menciptakan sebuah lingkungan perkotaan yang ramah pejalan kaki dan juga pesepeda dengan menyediakan sebuah fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat parkir sepeda, dan tempat parkir kendaraan pribadi. Penelitian ini menggunakan variabel dari Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017, sebagai acuan untuk mengetahui kondisi eksisting apakah sesuai atau tidak sesuai, peneliti juga menggunakan 2 teknik pengumpulan data dan 3 metode analisis data.
KAJIAN PEMANFAATAN RUANG DI SEPANJANG SEMPADAN SUNGAI : STUDI KASUS : SUNGAI KALI SUNTER, RW 003, RW 004, RW 009, KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KOTA JAKARTA TIMUR Rusmarsidik , Toni
Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol.19 No. 2, Desember 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya permintaan terhadap lahan terjadi pada salah satu Kelurahan di Kota Jakarta Timur, yaitu Kelurahan Cipinang Melayu yang memiliki luas wilayah sekitar 2,53 km2 (253 Ha). Pembangunan di Kelurahan Cipinang Melayu terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan menyebabkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Pemenuhan akan kebutuhan ini seringkali menggeser keberadaan sempadan sungai yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis sehingga banyak ditemui indikasi pelanggaran Sempadan Sungai (PS) di Kelurahan Cipinang Melayu.Studi ini bertujuan untuk mengetahui ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sempadan sungai di Kali Sunter, Kelurahan Cipinang Melayu. Melalui penelitian ini juga diharapkan akan menghasilkan rekomendasi solusi untuk mengatasi dampak yang muncul. Penelitian ini memanfaatkan Metode Analisis Deskriptif dan Analisis SWOT dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, faktor terjadinya indikasi pelanggaran Sempadan Sungai (PS) yaitu tuntutan akan tingginya kebutuhan lahan, serta lahan terbangun telah berdiri sebelum RDTR berlaku. Indikasi pelanggaran Sempadan Sungai di Kelurahan Cipinang Melayu telah memberikan dampak seperti terjadinya bencana banjir yang di sebabkan oleh masyarakat itu sendiri seperti peningkatan timbulnya sampah dan banyak tertutup dengan aspal ataupun pembetonan sehingga air tidak dapat meresap kedalam lapisan tanah.. Strategi yang didapatkan melalui metode analisis SWOT yaitu Memanfaatkan peraturan yang berlaku guna mempertegas sanksi, merevisi kembali peraturan daerah terkait penataan Sempadan Sungai (PS) di Kelurahan Cipinang Melayu, melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait fungsi dan manfaat Sempadan Sungai (PS), serta segera mengembalikan aspek fungsi Sempadan Sungai (PS) di Kelurahan Cipinang Melayu sebagai resapan air sehingga dapat mengurangi banjir.
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT INA TEWS DARI KESESUAIAN ASPEK TATA RUANG DAN BERBASIS GENDER Nurokhman, Nurokhman; Sukmarini, Herlin
Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol.19 No. 2, Desember 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana, karena lokasinya yang terletak di kawasan "Cincin Api Pasifik" (Ring of Fire), yang merupakan area dengan aktivitas seismik dan vulkanik tinggi, termasuk gempa bumi dan tsunami. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengubah paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, terkoordinasi dan komprehensif. Untuk mendukung hal tersebut Pembangunan Gedung Ina TEWS sangat diperlukan dengan tetap mempertimbangkan dan memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang yang ada dan tidak mengganggu keseimbangan sosial dan lingkungan. Pembangunan gedung bertingkat memiliki resiko yang tinggi. Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pengelolaan pengaduan, anti kekerasan berbasis gender/gender-based violence (GBV), eksploitasi anak dan pelecehan Seksual/ Sexual Exploitation and Abuse (SEA). Penerapan SMKK tersebut dimonitor baik secara online maupun pertemuan rapat sehingga tidak ada ruang kelalaian. Dengan penerapan SMKK, pengaduan, GBV, dan SEA diharapkan memberikan jaminan kelancaran proyek dan menidikasikan sistem manajemen proyek yang baik. Monitoring dilakukan oleh Konsultan manajemen konstruksi dan konsultan manajemen proyek. Hasil studi menunjukkan penerapan SMKK pada proyek terdapat alokasi pembiayaan Sistem Keselamatan Konstruksi 3,60% dari nilai proyek. Penerapapan SMKK yang dilakukan pada 5 elemen atau 82 parameter kegiatan mencapai nilai 100% yang berdasarkan penilaian PP No 50 Tahun 2012 termasuk kategori memuaskan. Lima elemen tersebut melingkupi (1) Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi (2) Perencanaan keselamatan konstruksi (3) Dukungan keselamatan konstruksi (4) Operasional keselamatan konstruksi dan (5) evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Bahkan dalam kinerja kegiatan terdapat penerapan pengaduan, GBV dan SEA yang menjadi persyaratan proyek yang didanan Bank Dunia dengan hasil yang baik. Secara umum dengan penerapan SMKK, Pengadua, GBV dan SEA telah berpengaruh pada komitmen zero accident yang juga faktor indikasi sistem manajemen proyek yang baik.

Page 12 of 12 | Total Record : 116