cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Megan Asri Humaira
Contact Email
megan.asri@unida.ac.id
Phone
+6281314039779
Journal Mail Official
karimah.tauhid@unida.ac.id
Editorial Address
Universitas Djuanda cc. Badan Pengembangan Keilmuan Jl Tol Ciawi No 1, Bogor, Jawa Barat, Indonesia email: karimah.tauhid@unida.ac.id
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Karimah Tauhid
Published by Universitas Djuanda Bogor
ISSN : -     EISSN : 2963590X     DOI : https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences
Karya Ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil penelitian maupun pengabdian yang mencakup semua bidang ilmu baik dalam bidang sosial maupun eksakta.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,358 Documents
 170   171   172   173   174 
Model Perlindungan Hukum kepada Kreditur Beritikad Baik Terhadap Putusan Non Executable Pramudia, Ardi; Hakim, Aal Lukmanul; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14462

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020 tidak dapat dilakukan eksekusi, karena PT. EJB sudah tidak lagi beroperasi, dan aset-asetnya pun tidak diketahui secara pasti keberadaannya, hal ini disebabkan oleh sudah beralih/berpindah tangan kepada pihak lain, sehingga hal ini semakin sulit bagi kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagaimana termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengkajian terhadap isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin, serta penelitian-penelitian ilmiah. Adapun objek penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan berdasarkan konsep tanggung jawab yang timbul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi hukum yang dialami oleh PT BSIN sebagai kreditur melawan PT EJB sebagai debitur yang tidak kunjung mendapatkan hasil menimbulkan hilangnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga PT EJB sebagai debitur harus tetap memenuhi kewajibannya kepada PT BSIN sebagai kreditur. Model perlindungan hukum kepada kreditur terhadap putusan non executable guna memberikan hak-hak kreditur maka dilakukan upaya paksa yang dilakukan negara terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya; dilakukan sita jaminan; dan lelang, serta dilakukan upaya hukum lain melalui Permohonan Kepailitan, PKPU maupun Pidana.
Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Pariwisata Arca Domas Desa Sukaresmi Kabupaten Bogor Khunaepi, Rivay; Nurwati; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14535

Abstract

This study aims to determine the legal protection of the Arca Domas cultural heritage tourism site and to find out the obstacles in the management of Arca Domas tourism in Sukaresmi Village. The type of research that the author uses in this research is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted using a statutory approach coupled with books, journals, papers, and opinions of legal experts. In the implementation of legal protection of arca domas tourism cultural heritage sites, protection is needed to obtain legal certainty about the protection itself so that there are no disturbances or dangerous things; and to obtain comfort in the legal protection of arca domas tourism cultural sites. Domas statue is one of the cultural sites that must be protected as stipulated in Law number 09 of 2010 concerning cultural heritage. In Article 58 paragraph 1 of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage it is stated that "the rescue of cultural heritage is carried out to prevent damage due to human and/or natural factors that result in changes in authenticity and accompanying values". Thus, the protection carried out by the Sukaresmi Village Government of the Arca Domas Cultural Heritage Site is by checking or repairing what needs to be repaired. The obstacle felt by the Sukaresmi Village Government in carrying out the management of the Arca Domas Cultural Heritage is the limited licensing regarding land management at the Arca Domas Cultural Heritage Tourism Site, including the surrounding lands.
Analisis Yuridis Kepemilikan Satuan Rumah Susun Warga Negara Asing yang Berdiri Diatas Hak Guna Bangunan Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 TTahun 2021 Rania, Anindira Annisya; Sihotang, Sudiman; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.14606

Abstract

Kepemilikan rumah susun WNA diIndonesia adalah topik yang menarik untuk dikaji dari segi yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum serta implikasi hukum dari kepemilikan rumah susun WNA diIndonesia. Mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan ini, dilakukan kajian literatur serta pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipadukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pertama, UU Cipta Kerja, PP No. 18 Tahun 2021, serta peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 29 Tahun 2016 saat ini mengatur kepemilikan asing atas unit hunian diIndonesia. Kedua, WNA yang memiliki dokumen keimigrasian seperti visa, paspor, atau izin tinggal yang diberikan instansi berwenang adalah satu-satunya orang yang diperbolehkan memiliki unit apartemen diIndonesia. Dokumen-dokumen tersebut terbatas pada rusun yang dibangun diatas tanah dengan hak sebagai berikut: hak pakai atau membangun diatas tanah negara; hak pakai atau bangunan diatas tanah hak pengelolaan; dan hak menggunakan atau membangun diatas tanah hak milik. Implikasi hukum dari peraturan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan investasi serta kepemilikan properti WNA diIndonesia. ang disadari dan bisa diperbaiki dimasa mendatang. Kesimpulan dan implikasi penelitian.
Model Transparansi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Girsang, Chrisna Delviana; Mulyadi; R. Djuaniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.14649

Abstract

CHRISNA DELVIANA GIRSANG. NIM: E. 2010209. "Model of Transparency of Regional Tax and Regional Levy Revenue at the Regional Revenue Management Agency of Bogor Regency". Thesis. Legal Study Program, Faculty of Law, Djuanda University Bogor, 2024. Payment of regional taxes and regional levies originating from people's money is a manifestation of community participation in financing national development, in its collection and management it must be transparent, professional and accountable and supported by a tax administration system that is easy for taxpayers to understand, so that it has an impact on increasing Regional Original Income. This research aims to examine the model of transparency in regional tax revenue and regional levies at the Regional Revenue Management Agency of Bogor Regency and its impact on public trust and increasing regional income. Transparency in public financial management, especially taxes and levies, is an important factor in realizing good governance. The research results show that the implementation of the transparency model in the receipt of Regional Taxes and Regional Levies at the Bogor Regency Regional Revenue Management Agency includes information accessibility, accountability and community participation. Regional governments that implement this transparency model are able to increase public trust, which in turn contributes to increasing taxpayer compliance and regional revenues. Obstacles faced in implementing transparency include limited human resources, information technology, and bureaucratic cultural resistance, so that the results have an impact on increasing Regional Original Income. The research method used is through a normative and empirical juridical approach with a literature approach using laws, regional regulations, and interviews. It can be concluded that the system and mechanism for monitoring regional tax collections and regional levies is still not running as effectively as expected. For this reason, with the authority of Regional Autonomy, regions can make regional regulations, especially regarding innovations in regional tax collection models and regional levies in accordance with the demographics of the region which will have an impact on the progress and empowerment of the region. Keywords: Transparency, Regional Tax, Regional Levy, Bappenda.
Peran Penting Komunikasi dalam Pendidikan Jarak Jauh Mengidentifikasi Tantangan dan Solusi Pratami, Dheya; Putri, Listya Eka; Shafwatunnisa, Salwa Maisya
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.14650

Abstract

Pendidikan jarak jauh telah menjadi alternatif utama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Artikel ini membahas peran penting komunikasi dalam konteks pembelajaran jarak jauh, khususnya di Program Studi Sains Komunikasi Universitas Djuanda Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan wawancara mendalam terhadap 2 mahasiswa yang pernah mengikuti perkuliahan daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menghadapi tantangan seperti kualitas jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya interaksi dalam pembelajaran daring, dan masalah disiplin terhadap jadwal perkuliahan. Solusi yang diusulkan mencakup penggunaan jaringan internet seluler yang lebih handal, penerapan aturan kehadiran yang ketat, serta peningkatan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Artikel ini menyoroti pentingnya komunikasi efektif dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dalam konteks pembelajaran jarak jauh, serta memberikan pandangan terhadap langkah-langkah praktis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.
Analisis Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar yang Dikuasai dan Dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga karena Telantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Setiawan, Hendy; Monaya, Nova; Sihotang, Sudiman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14706

Abstract

Tanah telantar diartikan sebagai tanah yang dimiliki seseorang, namun tidak dipergunakan dan tidak diusahakan sesuai keadaannya, sifat pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah. Kepemilikan tanah telantar di pemukiman biasanya karena pemilik tanah memanfaatkan tanah tersebut dengan tujuan investasi kepemilikan aset. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengatur mengenai objek penertiban tanah telantar. Tanah yang tidak diusahakan dan dimanfaatkan menjadi objek penertiban tanah telantar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanah terdaftar yang ditetapkan sebagai tanah telantar serta perlindungan hukum terhadap pemilik tanah terdaftar yang dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik oleh pihak ketiga pada perumahan CGCJ. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka). Jenis penelitian yaitu deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 memberikan dasar hukum kuat, dengan melalui prosedur penertiban sampai terbitnya peringatan tertulis dan sanksi sehingga melindungi hak atas tanah terdaftar yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga karena telantar. Hak dan kewajiban pemegang izin tanah terdaftar diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk pengelolaan tanah yang efektif dan efisien. Selain aspek hukum, peraturan ini mendorong manfaat sosial dan pemanfaatan sumber daya tanah secara berkelanjutan. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah terdaftar diatur dengan ketat pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, pemilik hak atas tanah memiliki hak untuk melindungi kepentingan dan integritas propertinya. Dalam upaya mencegah tanah telantar, aturan tersebut mengatur bahwa pemegang hak atau izin usaha atas tanah/kawasan memiliki kewajiban untuk aktif mengusahakan, mempergunakan, dan memanfaatkan tanah tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kepemilikan tanah terdaftar di CGCJ yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara hak pemilik, kepentingan masyarakat, dan kebutuhan negara.
Optimalisasi Fungsi Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota dalam Implementasi Program Patroli Siaga Bencana di Kota Bogor Wildan, Zacky; Mulyadi; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.14725

Abstract

Jumlah kejadian bencana alam dan non-alam di Kota Bogor dari Januari hingga November 2023 mencapai 886 kejadian, dengan tanah longsor menjadi yang paling sering terjadi sebanyak 227 kejadian. Grafik-gafik terperinci di bawah ini menggambarkan kejadian bulanan bencana alam dan non-alam di Kota Bogor sepanjang tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis implementasi program patroli siaga bencana oleh Samapta Bhayangkara di Kota Bogor, serta untuk mengeksplorasi strategi untuk mengoptimalkan peran Samapta Bhayangkara dalam program patroli siaga bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma, prinsip, atau doktrin. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana oleh Samapta Bhayangkara di Kota Bogor, yang meliputi optimalisasi organisasi manajemen bencana, implementasi prosedur operasional standar (SOP), optimisasi kepemimpinan lapangan atau pengendalian komando, optimisasi personel, optimisasi materiil, dan optimisasi keuangan, dapat signifikan meningkatkan efektivitas mereka.
Analisis Hukum Tindak Pidana Mengalihkan Objek Kendaraan yang Masih dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Rivaldo, Tri Cakti; Sihotang, Sudiman; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.14780

Abstract

Tindakan menyewakan, menggadaikan, atau menjual menjual benda jaminan fidusia dapat merugikan pihak kreditur dari sisi keuangan karena tidak menerima manfaat dari benda yang disewakan atau digadaiakan yang seharusnya menjadi haknya karena memegang hak atas benda tersebut sebagai suatu jaminan. tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui analisis hukum tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang pertanggung jawaban hukum seorang pelaku tindak pidana karena mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah menjaminkan kepada pihak kreditur. Penelitian ini mengalisis aturan yang mengatur tentang jenis sanksi yang dijatuhkan kepada kreditur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) dalam dua aspek,yaitu aspek pidana dan aspek perdata, pada aspek pidana, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan objek fidusia harus dihukum penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penanganan kasus tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan preventif dari pihak kepolisian yaitu melakukan sosialisasi kepada pihak pembiayaan konsumen untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kanwil Kemenkumham kemudian dari pihak korban yaitu ditingkatkan pengawasan terhadap konsumen yang menunggak, menambah jumlah eksekutor, mendaftarkan dan membuat akta jaminan fidusia, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi kemasyarakat.
Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia Dinata, Kasril; Nuraeny; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14928

Abstract

Korupsi menjadi salah satu masalah serius di Indonesia yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dalam upaya memberantas korupsi, aparat penegak hukum sering kali melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali hak-hak tersangka menjadi terlupakan atau dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana praktik perlindungan hak tersangka dalam kasus korupsi sudah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang ada, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat penerapan perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa regulasi yang menjamin perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi, namun masih terdapat pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan seperti rendahnya kesadaran akan prinsip HAM, kekurangan sumber daya, dan tekanan politik juga menjadi faktor yang menghambat perlindungan hak tersangka. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi, antara lain peningkatan kesadaran akan prinsip HAM, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM, serta perlunya penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap pelaksanaan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif oleh Humas Korps Brimob di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas Muslim, Adib Syaiful; Nurwati; Aminulloh, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.15008

Abstract

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas korp brimob sangat penting untuk karena di era modern ini banyak kegiatan gangguan keamanan yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh anggota polri yang bertugas. Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan kamtibmas yang kondusif oleh Humas Korps Brimob di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif Oleh Humas Korps Brimob Di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas yaitu 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap pengawasan, 4) tahap evaluasi, dan 5) tahap pengembangan. Terdapat beberapa hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas yaitu: 1) Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber Daya Manusia yang belum kompeten, 2) SDM masih banyak yang kurang kompeten dalam mengelola teknologi dan informasi yang digunakan oleh Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas. Informasi yang diperoleh dari lapangan masih banyak simpang siur.

Page 172 of 236 | Total Record : 2358

 170   171   172   173   174 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 12 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid Vol. 2 No. 6 (2023): Karimah Tauhid Vol. 2 No. 5 (2023): Karimah Tauhid Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid Vol. 2 No. 2 (2023): Karimah Tauhid Vol. 2 No. 1 (2023): Karimah Tauhid Vol. 1 No. 6 (2022): Karimah Tauhid Vol. 1 No. 5 (2022): Karimah Tauhid Vol. 1 No. 4 (2022): Karimah Tauhid Vol. 1 No. 3 (2022): Karimah Tauhid Vol. 1 No. 2 (2022): Karimah Tauhid Vol. 1 No. 1 (2022): Karimah Tauhid More Issue