cover
Contact Name
Nobrya Husni
Contact Email
nobrya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
inovasibpp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Diponegoro No. 21-A Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan
ISSN : 26153815     EISSN : 26148935     DOI : https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i1
INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan adalah jurnal ilmiah bidang ilmu politik dan kebijakan yang Terakreditasi Peringkat 2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 200/M/KPT/2020 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020. INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik yang terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 162 Documents
Peta Jalan Implementasi Target 4.7 SDGs di Kalimantan Timur: Kolaborasi Lintas-Sektor untuk Pendidikan Inklusif Berkelanjutan Lukman Hakim; Priguna Adhitama; Riko Dwi Suharto Putro; Enos Paselle; Cathas Teguh Prakoso
Inovasi Vol 23 No 1 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/rtddk523

Abstract

Target 4.7 of the Sustainable Development Goals (SDGs) emphasizes the importance of education for sustainable development, global citizenship, human rights, and cultural diversity in the education system. This study aims to develop a roadmap for the implementation of Target 4.7 in East Kalimantan, emphasizing cross-sector collaboration as a strategic approach. The method used is exploratory qualitative through in-depth interviews and policy analysis of stakeholders in the education, environment, and social sectors. The study results show that East Kalimantan has great potential to integrate sustainability values into the local curriculum, supported by regional development planning documents and strong policy commitments. However, the implementation process still faces significant challenges such as institutional fragmentation, the lack of operational indicators for Target 4.7, and limited inter-sectoral coordination capacity. Recommendations from this study include the establishment of a multi-level partnership model involving local governments, academics, NGOs, and the private sector, as well as strengthening monitoring and evaluation mechanisms based on local indicators. The roadmap is expected to serve as a strategic reference for improving the effectiveness of sustainable education integration in regional policies, in line with East Kalimantan's vision of becoming an advanced and sustainable economic superhub. Through a transformative and inclusive approach, cross-sectoral collaboration is considered crucial to ensuring the systemic, measurable, and sustainable implementation of Target 4.7.
Green Budgeting dalam Pembangunan Daerah: Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Identifikasi Kendala Penganggaran di Kota Semarang Samsul Arifin; Maryono Maryono; Yanuar Luqman
Inovasi Vol 23 No 1 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/29mcb162

Abstract

Isu lingkungan yang semakin kompleks di Kota Semarang, seperti banjir, rob, degradasi lahan, pencemaran air, rendahnya ruang terbuka hijau, serta capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selalu kategori sedang, menuntut adanya kebijakan fiskal yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan green budgeting di Kota Semarang, mengidentifikasi tren alokasi anggaran sektor lingkungan tahun 2021–2024, mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaannya, serta mengkaji kendala dalam penentuan alokasi anggaran. Pendekatan penelitian menggunakan mixed methods, dengan analisis kuantitatif melalui Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi dan Cost Effectiveness Analysis (CEA) untuk mengukur efektivitas, serta analisis kualitatif untuk telaah kebijakan melalui wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan adanya keterpaduan antara kebijakan makro (banjir, air, transportasi, tata ruang, pertanian, perikanan, dan sampah) dengan mikro (kecamatan, kelurahan, edukasi, dan partisipasi masyarakat). Secara fiskal, alokasi anggaran menunjukan tren kenaikan dari Rp647,40 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp757,19 miliar tahun 2024.  Nilai efisiensi hasil DEA bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat dari 0,83 (2022) menjadi 0,85 (2024). Hasil CEA juga memperlihatkan pola efektivitas yang membaik pada 2023-2024, ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 51,32 (2022) menjadi 59,41 (2024). Kendala utama penentuan alokasi anggaran sektor lingkungan meliputi keterbatasan ruang fiskal, kendala teknis, kendala regulatif, dan kendala politis. Oleh karena itu, diperlukan Langkah-langkah strategis seperti penerapan local green tagging, penetapan isu lingkungan sebagai prioritas pembangunan, penguatan partisipasi masyarakat, optimalisasi pembiayaan inovatif, dan penerapan penganggaran berbasis kinerja guna mewujudkan keberkelanjutan di Kota Semarang.
Analisis Implementasi Kebijakan Lima Hari Sekolah di Provinsi Sumatera Utara Deni Syahputra
Inovasi Vol 23 No 1 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/jaes3f85

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan lima hari sekolah (LHS) pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Utara yang mulai diterapkan pada tahun 2025/2026. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 64.063 responden dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya polaritas persepsi, sementara guru dan orang tua mendukung kebijakan ini demi peningkatan karakter dan efisiensi kinerja, siswa menunjukkan resistensi tinggi akibat kelelahan fisik dan mental (burnout). Analisis SWOT mengidentifikasi bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan rekonstruksi kurikulum yang lebih humanis.
Sekularisasi Sinyal Keagamaan Pada Pasar Multikultural: Model Jalur Ganda Konsumsi Halal Di Indonesia M. Afif Shahputra Zen; Saparuddin Siregar; Sugianto Sugianto; Muhammad Habibi Siregar
Inovasi Vol 23 No 1 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/pa8s9n64

Abstract

This study aims to deconstruct the psychological architecture of consumer preferences for halal products within a multicultural market transitioning toward a mandatory certification regime. Amidst the theoretical schism between religious approaches (Theory of Planned Behavior) and utilitarian perspectives (Lancaster’s Theory), this research proposes an integrative model to explain how a single religious symbol acts as a driver for consumption across diverse faith groups simultaneously. Employing a Mixed-Methods Sequential Explanatory design, this study analyzed data from 182 respondents in Medan City using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with Multi-Group Analysis (MGA), followed by a qualitative deepening through Reflexive Thematic Analysis of 25 informants. The MGA results reveal a sharp and statistically significant behavioral divergence. In the Muslim group, the direct pathway from religion to preference is substantial (β = 0.293), driven by a mechanism of "Transcendental Compliance" which is largely inelastic. Conversely, in the Non-Muslim group, the influence of religion is negligible (β = 0.002). Qualitative findings illuminate this statistical anomaly through the phenomenon of "Symbol Secularization," where Non-Muslim consumers deconstruct the halal label from its theological attributes and reconstruct it as a functional indicator of quality assurance and hygiene (Hifz al-Nafs). The primary conclusion of this study is that market equilibrium is achieved because the halal label operates as a Polysemic Signal; a single visual signifier that transmits meanings of "sanctity" for the in-group (Muslim) and "quality assurance" for the out-group (Non-Muslim) concurrently. This research recommends that industry players adopt ambidextrous marketing strategies, emphasizing universal quality standards without compromising the authenticity of Sharia values. Keywords: Halal Certification, Multicultural Market, Polysemic Signal, Symbol Secularization, Multi-Group Analysis, Mixed-Methods.
Peran Model Pentahelix dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera Utara dan Aceh Nelly Armayanti; Azizul Kholis; Dodi Pramana
Inovasi Vol 23 No 1 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/kakn5s11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran model Pentahelix dalam meningkatkan efektivitas manajemen bencana serta pemulihan pasca bencana di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui analisis dokumen kebijakan dan studi literatur untuk memahami implementasi tata kelola penanggulangan bencana di tingkat daerah. Sementara itu, pendekatan kuantitatif menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menganalisis hubungan antara aktor dalam model Pentahelix terhadap efektivitas manajemen bencana dan pemulihan pasca bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor dalam model Pentahelix yang meliputi pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat, dan media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas manajemen bencana. Selain itu, efektivitas manajemen bencana juga berperan sebagai variabel mediator yang memperkuat hubungan antara kolaborasi aktor dan keberhasilan pemulihan pasca bencana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam model Pentahelix dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana secara lebih efektif. Oleh karena itu, pengembangan tata kelola kolaboratif berbasis model Pentahelix menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di tingkat daerah.
Analisis Manajemen Energi pada Rumah Sakit Umum Haji Medan Anton Parlindungan Sinaga Sinaga; Jonni Sitorus; Nobrya Husni; Silvia Darina; Syafri syari; Yanita Yanita; Dumora Jenny Margaretha Siagian; Maisarah Harahap; Asnawi Asnawi
Inovasi Vol 23 No 1 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/x3m1g667

Abstract

Rumah Sakit Umum Haji Medan menghadapi beberapa tantangan terkait manajemen energi yaitu konsumsi energi yang tinggi. Rumah sakit memerlukan energi dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan, termasuk pencahayaan, pendinginan, peralatan medis, dan fasilitas pendukung. Penggunaan energi yang tinggi sering kali tidak diimbangi dengan praktik efisiensi yang memadai, mengakibatkan biaya operasional yang tinggi. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat intensitas konsumsi energi pada RSU Haji Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan menelusuri beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian seperti konsumsi listrik bulanan tiga tahun terakhir, luas bangunan yang terpapar energi, denah bangunan, dan foto fasad bangunan. Hasil analisis menunjukkan RSU Haji Medan telah berhasil mempertahankan konsumsi energi yang sangat efisien selama periode 2021-2023 dengan IKE 114 kWh/m²/tahun pada tahun 2021, naik menjadi 137 kWh/m²/tahun pada tahun 2022, dan mencapai 177 kWh/m²/tahun pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan konsumsi energi, nilai IKE masih berada di bawah ambang batas 180 kWh/m²/tahun, yang masuk dalam kategori Sangat Efisien. RSU Haji Medan masih berada jauh di bawah rata-rata konsumsi energi rumah sakit secara global (380 kWh/m²/tahun), menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam pengelolaan energi. Analisis kesiapan penerapan sistem manajemen energi berdasarkan ISO 50005:2021 menunjukkan bahwa RSU Haji Medan masih berada pada tahap awal dalam beberapa aspek, seperti tinjauan energi, penetapan tujuan dan target energi, serta pengembangan kompetensi dan kesadaran energi.Untuk mempertahankan kategori sangat efisien perlu rekomendasi yang harus dilakukan RSU Haji medan yaitu perlu terus memantau IKE secara rutin dan ketat, penguatan Sistem Manajemen Energi, pengoptimalan penggunaan teknologi hemat energi, dan pelatihan dan kampanye kesadaran energi serta penyediaan anggaran untuk mendukungnya.
SLEMAN DARURAT SAMPAH: BAGAIMANA TEKNOLOGI GIS DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT BISA MENJADI JAWABANNYA? Rohmat Junarto; Eko Budi Wahyono
Inovasi Vol 23 No 2 (2026): VOL. 23 NO. 2 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/w43mjw57

Abstract

The Indonesian government is actively working towards achieving comprehensive waste management through a range of strategies implemented across different regions. The decline in waste management can be attributed to the fast-paced rise in population, urbanization, and industrial consumption across various sectors. This research focuses on identifying the primary obstacles of waste management in Sleman Regency. It involves analyzing geospatial data through GIS techniques to determine suitable locations for new waste landfills. In addition, it strives to present all-encompassing solutions that consider both environmental and economic factors at the individual and community levels. The research method employed is a combination of quantitative and qualitative approaches, involving the collection and analysis of data from various sources such as maps, observations, interviews, and document searches. The study findings highlight several key challenges in waste management in Sleman, including the need to address increasing waste volumes, raise public awareness, improve infrastructure, strengthen regulations and law enforcement, secure adequate funding, foster collaboration, and adapt to changing community consumption patterns. Additionally, the study identifies a suitable landfill location in Madu Rejo Village, Prambanan District, spanning 4.1 hectares, which meets national standards (SNI) and feasibility norms (SKL). Lastly, the study suggests an alternative solution that integrates waste banks, TPST3R, with TPA, and emphasizes the importance of community education in addressing these issues. Managing waste in a methodical, thorough, and sustainable manner from start to finish (from households to waste treatment facilities) brings economic advantages, promotes community health and environmental safety, and has the potential to influence people's actions.
Melampaui Tata Kelola Kolaboratif: Pengelolaan Bersama Simbolis dalam Kemitraan Konservasi Laut di Taman Nasional Wakatobi zainul; Union; Asmiddin
Inovasi Vol 23 No 2 (2026): VOL. 23 NO. 2 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/ev744v28

Abstract

Artikel ini mengkaji dinamika institusional dan implikasi praktis dari konservasi kolaboratif antara Otoritas Taman Nasional Wakatobi dan Forum Posa’asa di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Menggunakan metodologi studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis struktur tata kelola, peran pemangku kepentingan, distribusi manfaat, dan konflik yang muncul dalam kemitraan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kemitraan ini secara formal didasarkan pada prinsip co-management, operasionalnya berlangsung dalam model tata kelola yang didominasi oleh aktor negara. Struktur ini membatasi kewenangan pengambilan keputusan lokal, memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan, dan menghalangi partisipasi inklusif. Ketidakjelasan zonasi, inersia kelembagaan, serta lemahnya penegakan hukum semakin memperdalam kesenjangan antara retorika kolaboratif dan praktik di lapangan. Akibatnya, pengelolaan bersama berlangsung secara simbolis, tanpa pembagian kekuasaan yang setara maupun akuntabilitas mutual antarpemangku kepentingan. Studi ini mengidentifikasi hambatan kritis bagi kolaborasi yang efektif, termasuk ketidakjelasan zonasi, inersia institusional, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan kapasitas, dan ketidakhadiran mekanisme penyelesaian konflik. Mengacu pada kerangka kerja kontemporer dalam tata kelola kolaboratif, teori jaringan, dan tata kelola publik baru, artikel ini berargumen bahwa co- manajemen yang sejati memerlukan perancangan ulang institusional yang mempromosikan pembagian kekuasaan, pembentukan kepercayaan, dan tata kelola adaptif. Penelitian ini berkontribusi pada debat terkini dalam administrasi publik dan tata kelola lingkungan, menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk kemitraan konservasi yang lebih adil, berdimensi jangka panjang dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa redistribusi wewenang dan mekanisme deliberatif yang mengikat, kolaborasi hanya akan melanggengkan ketimpangan struktural dan menghambat legitimasi sosial tata kelola laut, serta mereduksi efektivitas konservasi sumberdaya laut dalam jangka panjang
Strategi Kolaborasi BLK dan DUDI Berbasis BLK TematikBioindustri dan Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara Dumora Jenny Margaretha Siagian; Muhammad Farhan Rizki; SUPRAPTO; Syafri; Anton Parlindungan Sinaga; Yanita; Nobrya Husni; Silvia Darina; Jonni Sitorus; Siswati Saragi
Inovasi Vol 23 No 2 (2026): VOL. 23 NO. 2 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/evyjr073

Abstract

Kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal terhadap kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di sektor bioindustri dan pariwisata. Untuk mengatasi tantangan ini, Balai Latihan Kerja (BLK) perlu berkolaborasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam memberikan pelatihan yang mengintegrasikan wawasan industri secara strategis ke dalam program pelatihan, untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan oleh pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi kolaborasi yang efektif antara Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal terampil. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain Sequential Explanatory. Responden penelitian sebanyak 102 orang yang dipilih secara purposive dari pengelola BLK, DUDI, pemerintah, asosiasi industri, dan lulusan BLK di lima kabupaten/kota prioritas (Simalungun, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Batubara, dan Asahan). Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLK memiliki kekuatan pada aspek sertifikasi kompetensi, kurikulum dasar, dan tingkat daya serap lulusan, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas praktik, minimnya instruktur ahli bidang bioindustri dan pariwisata, serta rendahnya keterlibatan DUDI dalam penyusunan kurikulum. Dari sisi eksternal, peluang besar muncul dari tumbuhnya industri berbasis komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan ekowisata Danau Toba, serta meningkatnya permintaan tenaga kerja bersertifikat. Namun demikian, ancaman seperti masuknya tenaga kerja dari luar daerah, perkembangan teknologi industri yang cepat, dan lemahnya regulasi daerah turut mempengaruhi efektivitas program. Berdasarkan hasil perhitungan matriks SWOT dan prioritas strategi, penelitian ini merekomendasikan penguatan kemitraan BLK–DUDI melalui penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri, penyediaan program magang terstruktur, peningkatan kapasitas instruktur melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta pengembangan pelatihan berbasis komoditas unggulan daerah. Penelitian ini menghasilkan lima rencana aksi strategis: perluasan pelatihan ke daerah terpencil, penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi dan industri, pengembangan program berbasis komoditas unggulan, optimalisasi kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan dana CSR untuk pengembangan SDM lokal.   Kata kunci: kolaborasi BLK-DUDI, tenaga kerja terampil, BLK Tematik, bioindustri, pariwisata.
Orkestrasi Sumber Daya dan Kendala Ganda (Dual Constraints):Analisis Peran Moderasi Manajemen Risikoterhadap Kualitas Portofolio Pembiayaan UUS BPD Representatif di Sumatera edi faisal Harahap; Saparudin siregar; Sugianto
Inovasi Vol 23 No 2 (2026): VOL. 23 NO. 2 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/t76m6710

Abstract

Industri perbankan syariah Indonesia menghadapi paradoks struktural: pertumbuhan aset yang pesat tidak diimbangi oleh kualitas portofolio yang konsisten, khususnya pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam sistem perbankan ganda. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi bagaimana manajemen risiko memoderasi hubungan antara kompetensi, kepatuhan syariah, dan strategi penagihan terhadap kualitas portofolio pembiayaan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD), dengan mengintegrasikan Resource Orchestration Theory, Enabling Bureaucracy Theory, dan Institutional Logic Theory dalam kerangka Maqasid al-Syariah. Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan teknik sensus terhadap 111 pemegang kewenangan pembiayaan di UUS Bank Sumut, Medan, menggunakan analisis Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi karyawan dan kepatuhan syariah secara kolektif memberikan kontribusi sebesar 80,6% (R²=0,806) terhadap peningkatan kualitas portofolio, mengonfirmasi dominasi kontrol preventif (ex-ante) dibandingkan upaya pemulihan (ex-post). Temuan krusial mengungkap fenomena “Kendala Ganda” (Dual Constraints): manajemen risiko efektif sebagai enabling bureaucracy dalam memperkuat kompetensi komersial (β=0,187, p=0,013), namun gagal mengintegrasikan logika religius (kepatuhan syariah) secara organik, sehingga kedua sistem tata kelola beroperasi terpisah tanpa sinergi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan Resource Orchestration Theory dalam konteks organisasi multi-logika dan mengoperasionalisasikan hifdz al-mal dalam manajemen risiko perbankan modern. Rekomendasi kebijakan diarahkan kepada OJK untuk mewajibkan penerapan Maqāṣid-Based Risk Scorecard dan kepada Direksi BPD untuk membentuk jabatan Shariah Risk Officer guna menyelaraskan logika komersial dan religius dalam operasional perbankan daerah. Kata kunci: Manajemen Risiko; Kompetensi; Kepatuhan Syariah; Kualitas Portofolio; Kendala Ganda.     ABSTRACT Indonesia’s Islamic banking industry faces a structural paradox: rapid asset growth is not matched by consistent portfolio quality, particularly in Sharia Business Units (SBUs) operating under a dual banking system. This study investigates how risk management moderates the relationships between competence, Sharia compliance, and collection strategy on financing portfolio quality in Regional Development Banks (RDBs), integrating Resource Orchestration Theory, Enabling Bureaucracy Theory, and Institutional Logic Theory within a Maqasid al-Shariah framework. A quantitative explanatory design was employed, using a census survey of 111 financing authority holders at the Sharia Business Unit of Bank Sumut, Medan, analyzed through Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4.0. Results indicate that employee competence and Sharia compliance collectively account for 80.6% of variance in portfolio quality (R²=0.806), confirming the primacy of preventive ex-ante controls over ex-post recovery efforts. The study’s crucial finding reveals a “Dual Constraints” phenomenon: risk management effectively functions as an enabling bureaucracy in amplifying commercial competence (β=0.187, p=0.013), yet fails to organically integrate religious logic (Sharia compliance), leaving both governance systems operating in parallel without mutual reinforcement. These findings contribute theoretically to Resource Orchestration Theory in multi-logic organizational contexts and operationalize hifdz al-mal within modern banking risk management. Policy recommendations direct OJK to mandate the Maqāṣid-Based Risk Scorecard and RDB boards of directors to establish the Shariah Risk Officer position to align commercial and religious logics in regional banking operations. Keywords: Risk Management; Competence; Sharia Compliance; Portfolio Quality; Dual Constraints.