cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suheflihusnaini Ashady
Contact Email
suheflyashady@unram.ac.id
Phone
+6287763203113
Journal Mail Official
parhesia@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No 62 Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 30217555     DOI : https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Parhesia merupakan Jurnal Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang didedikasikan sebagai wadah bagi para peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan fokus pada hukum pidana, seperti kajian kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan lainnya. Jurnal Parhesia terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 153 Documents
 12   13   14   15   16 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI MABUK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MATARAM Amelia, Tasya Putri
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/baffey34

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan dan upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap pengemudi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah Pengemudi dalam keadaan mabuk dapat dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan telah melanggar Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Mataram yakni dengan menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu re-emtif berupa seminar dan sosialisasi, preventif berupa penjagaan dan patroli serta represif berupa operasi rutin dan gabungan serta memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SIDIK JARI SEBAGAI PENDUKUNG PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN: Studi di Polres Kota Mataram MAHESA, ERICH EFENDI
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/avhnd402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fungsi dan kekuatan sidik jari sebagai pendukung dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan mengetahui efektifitas sidik jari sebagai alat bukti pendukung pembuktian tindak pidana pembunuhan di Polres Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berbentuk observasi dan wawancara, analisis data yang digunakan melalui metode analisis kualitatif dengan analisis deskriptif. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan rindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Dalam proses penyidikan, menemukan sebuah kebenaran atas suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia tidaklah mudahkarna sering terjadi kekurangan alat bukti maupun saksi. Sehingga penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan alat bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.
ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN PERBUATAN (CONCURSUS REALIS) DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ANAK: Studi Putusan Nomor: 44/PID/SUS-ANAK/2022/PN/MKS Farida, Abd. Rahma Syarif
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/kn760n50

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan bagaimana penerapan pidana terhadap perbarengan perbuatan pidana (concursus realis) dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak dalam putusan Nomor : 44/Pid/Sus-Anak/2022/PN/Mks. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku anak selain memenuhi unsur persetubuhan Pasal 81 ayat (2) juga memenuhi unsur perbarengan perbuatan Pasal 65 KUHP. Penerapan pidana yang diberikan oleh hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa anak untuk bisa meperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seharusnya Hakim memanfaatkan “keadilan substansif” yang dimilikinya dengan memperhatikan perbarengan perbuatan  (Concursus Realis) yang di lakukan anak.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE: Studi di Polda Nusa Tenggara Barat Wahyu Cahyadi, Muhammad Rifki; amin, idi
Parhesia Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/0x1jv621

Abstract

Tindak pidana judi online semakin marak terjadi di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala upaya penanggulangan tindak pidana judi online dan apa faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana judi online dalam studi di Polda NTB. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Upaya penanggulangan tindak pidana judi online kepolisian Polda NTB mengunakan tiga upaya yaitu upaya preemtif, preventif dan represif. Faktor-faktor penghambat kepolisian Polda NTB terdapat dua faktor yaitu faktor internal yaitu sumber daya manusia, dan sarana fasilitas, dan faktor eksternal yaitu faktor server yang melegalkan judi, penggunaan jaringan pribadi virtual, dan masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIADANA PENGANCAMAN PADA KASUS PINJAMAN ONLINE Arfianti, Eni; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/0spx8n60

Abstract

Perkembangan teknologi dibidang keuangan dalam hal ini “Financial technology” atau “ fintech” memunculkan kejahatan-kejahatan baru terutama kasus yang terkait pinjaman online. Persoalan mengenai kejahatan akibat pinjaman online ini sering dipicu oleh korban yang mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan, dalam hal ini kejahatan tidak mungkin timbul jika tidak adanya pelaku dan korban kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dikaji dapat di identifikasikan sebagai berikut: Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman online? Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman online? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yakni peraturan yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan berbagi literature yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan Berkaitan dengan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pengancaman sehingga dapat mempermudah dirinya menjadi korban. Upaya dalam penanggulangan dalam kasus pengancaman pinjaman online dapat dilakukan baik oleh pemerintah, instansi yang berwenang dan masyarakat itu sendiri
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA WARGA KELURAHAN GERUNG SELATAN: Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat Ivan Natsir, Nanda; Taufan; hidayat, wahyu
Parhesia Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/0jxt6k84

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Lombok Barat dan BAPAS Klas IIA Mataram, untuk pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana warga Gerung Selatan dan efektivitas pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana warga Gerung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan melakukan wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat dan Balai Pemasyarakatan Klas IIA Mataram khususnya yang menangani pembinaan terhadap warga binaan dan klien. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Adapun pelaksanaan pidana penjara seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan pemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap wargabinaan dan klien semua diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2-Pasal 6. Tahun 2021 95 residivis, tahun 2022 75 residivis dan tahun 2023 28 residivis, total 198 residivis pada 3 tahun ke belakang, dan adanya perubahan lebih baik dari mantan Narapidana.
PERAN KESATUAN PELAKSANAAN PENGAMANAN PELABUHAN (KP3) DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA: Studi Di Pelabuhan Lembar Lombok Barat Radya Pito Brata, Dewa Gede; Hidayat, syamsul; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/tcbcf546

Abstract

Permasalahan yang diteliti ialah peran Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, upaya apa yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dan mengetahui upaya dan hambatannya seperti apa. Jenis metode penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja KP3 dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan setelah mendapatkan informasi valid dari satuan reserse narkoba, dan sistem keamanan rutin di pelabuhan. Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) juga melakukan upaya berupa sosialisasi, patroli, dan pengawasan dengan pemeriksaan rutin di pelabuhan. Saat melaksanakan upaya, terdapat hambatan seperti tidak tersedianya sarana alat canggih, sterilisasi yang belum tercapai sepenuhnya dan minimnya informasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP: Studi Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh Saipudin, Lalu; Taufan; Ariandi Putra, Deri
Parhesia Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/w15zdh17

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab korporasi terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Pengadilan Negeri Unaaha, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, tanggungjawab korporasi terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin, dalam dakwaan JPU terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan negeri unaaha karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, jadi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif pertama, dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagimana diketahui bahwa sanksi yang dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa.
TINDAK PIDANA REKAYASA GENETIKA DALAM HAL PANGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Amin, Idi; Hidayat, Syamsul; uzmah, Aulia safa'atul
Parhesia Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/srm4px86

Abstract

This study seeks to examine the legal analysis of genetic technology innovations from the standpoint of criminal law. It adopts both normative and empirical legal research methods, employing a statute approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Law No. 18 of 2012 concerning Food includes provisions under Article 133, which stipulates that food business operators who intentionally hoard or store food beyond the maximum quantity specified in Article 53—resulting in inflated prices of staple foods for profit—are subject to a maximum imprisonment of seven years or a fine of up to IDR 100 billion. The Indonesian government has established principles and regulatory standards governing the research and application of genetic engineering, including several laws related to biosafety and food security. Nevertheless, genetic engineering poses significant risks to the authenticity of genetic resources and ecological balance. This research recommends that the government intensify oversight by implementing laboratory testing procedures and establishing a regulatory body to monitor genetically modified seeds in Indonesia. Science and technology have long contributed to the improvement of human well-being and have continuously shaped modern lifestyles. The widespread use of chemical-based products and the growing application of genetic engineering in various sectors are part of broader efforts to enhance the quality of life. Through human intellect and innovation, genetically engineered products have been created with the aim of producing high-value goods that offer substantial added benefits to society—particularly in the agricultural sector
JURNAL EKSISTENSI POLISI NASIONAL TIMOR LESTE DAN POLISI CIENTIFIK INVESTIGASI CRIMINAL DALAM MENJAMIN PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL Alarico dos Santos; Leonito Ribeiro; Reinaldo F.Luis, Lic. Dir., M.Dir; hawari, m.zaidi
Parhesia Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/3v7rrc85

Abstract

Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial berbasis demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga kedaulatan seperti Presiden, Parlamen, Pemerintah, dan Pengadilan, yang tunduk pada konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara. Pemerintah sebagai badan eksekutif memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, termasuk dalam bidang keamanan nasional. Salah satu institusi di bawah kendali pemerintah adalah Policia Nacional de Timor Leste (PNTL), yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi hak-hak warga negara. Meskipun konstitusi tidak secara eksplisit mengatur kewenangan PNTL, Peraturan Pemerintah No. 34/2024 memberikan dasar hukum yang jelas bagi operasional institusi tersebut. Di sisi lain, Policia Cientifica Investigação Criminal (PCIC), yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah No. 15/2014, memiliki kewenangan eksklusif dalam menangani kejahatan berat dan transnasional dengan pendekatan ilmiah, serta bersifat independen dari intervensi institusi lain. Status superior PCIC ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik kewenangan dengan PNTL di lapangan, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum terkait sebagai sumber utama analisis.

Page 15 of 16 | Total Record : 153

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram