cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suheflihusnaini Ashady
Contact Email
suheflyashady@unram.ac.id
Phone
+6287763203113
Journal Mail Official
parhesia@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No 62 Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 30217555     DOI : https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Parhesia merupakan Jurnal Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang didedikasikan sebagai wadah bagi para peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan fokus pada hukum pidana, seperti kajian kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan lainnya. Jurnal Parhesia terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 153 Documents
 11   12   13   14   15 
PENGATURAN KONSEP LEMBAGA PLEA BARGAINING DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Megawati Iskandar Putri; Ufran; Lalu Saipudin
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4035

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa ide dasar plea bargaining, untuk mengetahui bagaimana pengaturan konsep plea bargaining di berbagai negara, dan untuk mengetahui apa urgensi pengaturan konsep plea bargaining dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan ide dasar plea bargaining, yaitu untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, memperkuat asas dominus litis jaksa, dan memberikan keuntungan bagi terdakwa, korban, dan aparat penegak hukum. Lalu, setelah menjabarkan perbandingan plea bargaining di Amerika Serikat, Kanada, India, dan Indonesia terdapat perbedaan pengaturan konsep plea bargaining di berbagai negara ini. Plea bargaining yang menawarkan penyederhanaan dan efisiensi proses peradilan dengan menghadirkan praktik negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa di luar persidangan setelah dicermati telah sesuai dengan urgensi pembaharuan KUHAP ditinjau dari alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politik hukum.
ANALISIS PENERAPAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 SEBAGAI JUDICIAL PARDON TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN : (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt) Pariarsana, I Wayan
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4157

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep judicial pardon dalam Pasal 70 UU SPPA dan pertimbangan hakim perkara nomor:2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt yang menerapkan judicial pardon terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini, Pasal 70 UU SPPA perwujudan dari konsep judicial pardon, terbangun atas unsur-unsur Pasal 70 UU SPPA, sebagai klep/katup pengaman bagi hakim dalam penyelesaian perkara anak. Hakim menerapkan judicial pardon, karena kasus tersebut memenuhi syarat, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, yang terjadi kemudian, dan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Diperlukan harmonisasi antara hukum pidana materill dan formil mengenai putusan pemaafan. Kata Kunci: pasal 70 UU SPPA, judicial pardon.
TRADISI MERARIQ DALAM ADAT SASAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Aulia, Maulidya Rahmi
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4165

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai tradisi merariq dalam adat Sasak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tradisi merariq dalam adat Sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki yang ingin menikah dengan cara melarikan seorang Perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proseisi adat meirariq yang beirlangsuing tidak dapat dikateigorikan seibagai tindak pidana kareina merupakan salah satu bagian dari tradisi yang hidup dalam masyarakat sasak dan nilai yang terkandung didalamnya yaitui suikuiran atas keberhasilan seorang laki-laki meilarikan calon isterinya. Namun, tradisi merariq dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dalam praktiknya melanggar aturan adat dan negara, salah satunya pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penculikan.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online Khalishah, Khansa; Wulandari, Laely; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan korban balas dendam pornografi dengan mempergunakan aplikasi deepfake serta macam kendala dan hambatan yang terdapat didalam penegakannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyalahgunaan artificial intelligence (AI) ini mengharuskan negara untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan pada korban dalam ranah cyber crime, oleh karena itu korban balas dendam pornografi mendapatkan beberapa macam perlindungan seperti take down, right to be forgetten, kompensasi, restitusi, dan konseling. Upaya perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-undang tersebut. Namun, dalam penegakan pemberian perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi, terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan yang diberikan. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan berita-berita hoaks yang tersebar, sulitnya pembuktian dari penanganan kasus ini dikarenakan canggihnya teknologi di era 5.0, serta hambatan paling berarti adalah budaya patriarki dan victim blaming yang memojokan korban sehingga mengakibatkan adanya ketakutan dalam diri korban untuk menindak lanjuti peristiwa yang menimpanya.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) RAHMATIA, ANNISA
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan(Statute Approach) dan pendekatan konseptual(Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan perlindungan atas penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online. Perlindungan itu berupa sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang sanksi atas kasus penyalahgunaan data pribadi pinjaman online dengan hukuman yang tergolong cukup besar. Sanksi yang dimaksud termuat dalam Pasal 45 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat aturan bagi pelanggar pasal 27A yang akan diterapkan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000(Empat Ratus Juta Rupiah). Sedangkan Pasal 27B paling lama 6 tahun dan/denda paling banyak Rp. 1.000.000.0000(Satu Miliar Rupiah). Sanksi dalam ketentuan pasal tersebut tercantum sebagai bagian dari perlindungan hukum nasabah pinjaman online.
Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Yang Menjalani Pidana Melebihi Amar Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024) Kota, Raides; Ashady, Suheflihusnaini
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4944

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang dipidana melebihi vonis penjara yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan. Peneliti melakukan kajian terhadap lamanya vonis yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabukak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024 terhadap seorang terdakwa dan diperbandingkan dengan lamanya waktu penahanan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, termasuk dalam hal terjadinya pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah, maka seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar pasal 95 KUHAP, dan dapat juga melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial terkait dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN melani, arfina; taufan
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan sosiologis (Sociological Approch), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan terdiri dari perlindungan pada tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi. Peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya masih belum dilakukan secara optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO. 755/PID.SUS/2017/PN.MTR). afdoansyah, afdoansyah; Rodlyah
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia studi putusan pengadilan no. 755/pid.sus/2017/pn.mtr). Jenis penelitian hukum ini normatif dan emipiris. Hasil penelitian ini menunjukan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggung jawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggung jawaban pidana pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan. Putusan Nomor: 755/Pid.Sus/2017/PN. Mtr harus didasarkan pada ketentuan di atas yang dikaitkan dengan ketentuan rumusan unsur yang ada dalam Pasal 103 ayat (1) huruf “f” dan “g” Jo. Pasal 51 huruf “d”, “g”, “h”,”i” dan “j” Jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Dalam pemutusannya hakim harus mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang mana segala sesuatu yang diambil oleh hakim adanya rasa bertanggung jawab yang tinggi, berkeadilan, dan sama dimata hukum, dalam memutuskan dalam suatu perkara hakim harus mengedepankan suatu unsur Yuridis, Non Yuridis dan pertimbangan sosiologis, suatu mempertimbangkan segala sesuatu dalam menjatuhkan pidana.
PELAKSANAAN REINTEGRASI NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Gusti , Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae; taufan
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan serta faktor penghambat pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Lokasi penelitian di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram, terdapat dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kemandirian yang melalui pelatihan kerja seperti kerajinan, tata boga, dan batik ecoprint, serta pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, wawasan kebangsaan, kepramukaan, dan konseling. Pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan melibatkan penilaian kelayakan oleh Lapas dan Bapas, dengan tahap verifikasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Faktor penghambat dalam reintegrasi yaitu mencakup faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Kata Kunci: Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Reintegrasi
Analisis Yuridis Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2023/PN.Sel) tara, tara1; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/PN Selong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu (1) penerapan pidana terutama terhadap terdakwa Abah tidak sesuai jika mengacu pada Asas Legalitas karena penjatuhan pidananya batal demi hukum jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 dan putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan bagi terdakwa. (2) pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mulai dari keterangan saksi anak korban, para saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut, sehingga hal tersebut memberatkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang tepat.

Page 13 of 16 | Total Record : 153

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram