Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jurnal Parhesia merupakan Jurnal Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang didedikasikan sebagai wadah bagi para peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan fokus pada hukum pidana, seperti kajian kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan lainnya. Jurnal Parhesia terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Oktober.
Articles
140 Documents
<![CDATA[Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ]]>
<![CDATA[Alfharizi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3166
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian yang digunakan adalah pebelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam sistem pemidanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki permasalahan sehingga pemidanaan terhadapa korporasi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 163 tidak dapat dilaksanakan dengan baik permasalahannya adalah perumusan identitas terdakwa, tidak adanya hukum yang mengikat apabila korporasi tidak membayar pidana denda, serta KUHAP belum mengatur tentang acara pidana korporasi. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Sri Ulfa]]>;
<![CDATA[Parman, H. Lalu]]>;
<![CDATA[Saipudin, Lalu]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3218
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM dan apakah kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, pendektan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Fakultas Hukum UNRAM berupa pembentukan satgas, penyuluhan tentang pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi dan dikenakan sanksi administratif, pelaku diskor sampai 2 tahun, dan bentuk pemberian seperti kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum Terhadap korban pelecehan seksual. Adapun kendala dari pihak Fakultas Hukum UNRAM yaitu banyak korban yang tidak mau bicara, mengalami trauma, segi faktor ekonomoi dan sebagian warga kampus tidak mau pelecehan seksual itu diproses dengan alasan nama baik lembaga (kampus).]]>
<![CDATA[Persetubuhan Yang Dilakukan Kepada Anak Dalam Perspektif Containment Theory ]]>
<![CDATA[Resty Ananda, Yulia]]>;
<![CDATA[Ufran, Ufran]]>;
<![CDATA[Saipudin, Lalu]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3261
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak menggunakan containment theory dan bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak berdasarkan containment theory yaitu terdapat faktor inner containment dan outer containment. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah yakni upaya represif dengan menindak pelaku dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan upaya preventif berupa bekerjasama dengan pihak sekolah mengadakan sosialisasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat.]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE: URGENSI HARMONISASI REGULASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syahril Jalaludin Jamil, Muhamad]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk.mengkaji bagaimana pengaturan restorative justice dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia saat ini. Penelitian dilakukan secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai restorative justice baik sebagai pendekatan penyelesaian tindak pidana ataupun sebagai proses. Pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, Perma Nomor 4 tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun demikian perlu dilakukan harmonisasi terkait syarat matriil dan formiil dalam berbagai regulasi tersebut agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan secara sistematis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI TERHADAP KEJAHATAN SIBER: (Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi) ]]>
<![CDATA[Jamil, Muhamad Shalahuddin]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk.mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi pengguna siber terhadap kejahatan siber yang kini massif terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian dilakukan secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna terhadap kejahatan siber dan regulasi tersebut juga mengatur ancaman pidana terhadap pelaku. Pelaku adalah orang perseorangan atau korporasi. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku cukup berat karena dirumuskan secara komulatif alternatif dan disertai dengan pidana tambahan. Ancaman sanksi juga diatur dengan menerapkan sanksi maksimum khusus.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Penggelapan Yang Mengalami Amnesia ]]>
<![CDATA[Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa]]>;
<![CDATA[Rodliyah, Rodliyah]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3511
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana seorang penyidik dapat mengajukan tersangka penggelapan yang sedang mengalami amnesia ke hadapan pengadilan serta memahami kebijakan undang-undang dalam isu perlindungan hukum dari berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan terhadap tersangka yang mengalami amnesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tersangka akan tetap dapat diajukan menjadi terdakwa oleh penyidik ke hadapan pengadilan, meskipun keadaan mental dari tersangka sedang terganggu (Amnesia) sehingga dibutuhkannya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang sudah tercantum dalam KUHAP berupa, untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang disangkakan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Pengguguran Kandungan ]]>
<![CDATA[Abirama Maolana, Syam]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3529
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses upaya penanggulangan tindak pidna pengguguran kandungan oleh pihak kepolisian serta apa saja kendala dalam proses penyelidikan terhadap hasus tindak pidana pengguguran kandungan di polresta Mataram. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan mengunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini antara lain : upaya dari kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengguguran kandungan ini mengunakan dua upaya secara preventif dimulai dari melakukan razia lokasi praktik bersalin yang melegalkan aborsi tanpa adanya saran dari dokter ataupun surat rujukan dan tempat pembelian obat penggugur kandungan seperti apotik dan toko obat, yang berada di kota Mataram.Upaya reprensif tindakan awal dari upaya ini dengan cara bekerja sama dengan pihak aparatur pemerintah seperti beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan seperti tidak adanya saksi dalam perkara kemudian barang bukti sudah di hilangkan atau dimusnahkan terlebih dahuku oleh pelaku, sulitnya penetapan tersangaka yang melarikan diri hingga luar kota.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi Di NTB ]]>
<![CDATA[Athfal, Raudatul]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3543
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB, Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi. Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum. Dan upaya BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB dilakukan Secara Preventif (pencegahan) Preemtif (pembinaan) Represif (penindakan) dan kuratif (kerjasama).]]>
<![CDATA[Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Mataram ]]>
<![CDATA[Ayu Dhirastri Yattiki, Anak Agung]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3556
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya hukum dari masyarakat yang berhadapan dengan kasus kejahatan kesusilaan serta apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kesusilaan. Budaya hukum korban yang takut dan pada umumnya lebih banyak bersikap diam terhadap reaksi kejahatan kesusilaan. Adanya budaya hukum masyarakat yang patriarki kemudian menganggap kejahatan kesusilaan merupakan suatu aib. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahap akhir pihak kepolisian, lurah, babinsa serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Mataram mengupayakan untuk menempuh proses jalur hukum yang sudah disepakati oleh pihak korban maupun keluarga. Dalam melakukan upaya penegakan hukum pihak kepolisan mendapat beberapa kendala yang mampu teratasi dengan baik.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Jayakusuma, Putra Alif]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3642
<![CDATA[Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 6 kasus. Dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Resort Lombok Timur menitikberatkan pada langkah penal (represif) dan non penal (prevetif). Dalam menaggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentu adanya dukungan dan hambatan yang di alami oleh Kepolisian Resort Lombok Timur.]]>
