cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suheflihusnaini Ashady
Contact Email
suheflyashady@unram.ac.id
Phone
+6287763203113
Journal Mail Official
parhesia@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No 62 Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 30217555     DOI : https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Parhesia merupakan Jurnal Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang didedikasikan sebagai wadah bagi para peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan fokus pada hukum pidana, seperti kajian kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan lainnya. Jurnal Parhesia terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 153 Documents
 4   5   6   7   8 
Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Hijriatin Mastura, Ulan; Parman, H. Lalu; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisispertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak subsidi dan bagaimana penerapan pidana terhadap bagaimana menafsirkan kata “penyalahgunaanpengangkutan” secara konkret dalam hal menentukan kepastian hukum sehingga terhindar dengan adanya multi tafsir dalam merumuskan suatu unsure dalam setiap tindakpidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian pada putusan No 188/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr hakim memberikan suatu pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengarah pada setiap unsur yang terdapat pada pasal 53 undang-undang minyak dan gas bumi yaitu terkait perizinan, namun hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tetap berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dengan pasal 55 Undang-undang minyak dan gas bumi yang mengatur terkait penyalahgunaan pengangkutan yang belum mengakomodir setiap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Pendekatan Restorative Justice Raehul Janah; Hidayat, Syamsul; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3645

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai macam latar belakang kehidupan, adat budaya, karakter, sifat, pemikiran,dan pendirian sering kali memicu adanya konflik, tindak kekerasan, bahkan terjadinya perkara tindak pidana seperti yang terjadi di Dusun Ganjar, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sehingga tersusunlah Skripsi yang berjudul Penyelesaian Konflik Sosial Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat), Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Kasus (Case Approach). Analisis data yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Restorative Justice sesuai dengan perkap polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pasal 12 di sebutkan proses penyidikan dapat di lakukan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu, faktor hambatan yg terjadi di Internal Kepolisian kurangnya pemahaman mediator, tidak ada peraturan yg mengatur secara kongkrit, maupun ekternal dari masyarakat itu Sendiri waktu tidak intensif dan poin-poin kesepakatan yang tidak merugiakan korban, sehingga Penyelesaian konflik Sosial melalui Pendekatan Restorative Justice di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat merupakan pemilihan jalan tengah yang sangat efektif sesuai dengan peraturan polri dengan pengembalian ganti rugi dalam bentuk materiil dan pemulihan kembali Setelah dilakukannya mediasi dengan Restorative Justice Walaupun dalam Penyelesaiannya memiliki beberapa hambatan internal dan eksternal namun tidak menjadi kendala Restorative Justice terselesaikan.
Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia Mustafa Umami, Allan; Almau Dudy, Aryadi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3649

Abstract

Perjanjian merupakan kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kebutuhan di bidang ekonomi. Perjanjian termasuk salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan interaksi ekonomi guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya. Pengertian perjanjian sendiri dalam sistem hukum Nasional di Indonesia disebutkan di Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) yaitu berbunyi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Namun pengertian Pasal 1313 KUHper dianggap tidak sempurna oleh para ahli karena tidak mencerminkan perjanjian dalam perkembangan masyarakat. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHper dianggap terlalu umum dan tidak memiliki kepastian hukum, sebabnya menurut Pasal 1313 KUHper memberikan pengertian terhadap perbuatan bisa saja setiap perbuatan selain perjanjian itu sendiri. Kemudian pengertian mengikatkan dirinya terhadap orang lain bisa saja tidak ada aspek konsesualisme, selanjutnya pengertian Pasal 1313 KUHper dianggap bersifat dualisme. Para ahli hukum sepakat untuk memunculkan teori hukum perjanjian klasik dan teori hukum perjanjian baru untuk menutup kekosongan hukum perjanjian dari ketidakjelasan pengertian hukum perjanjian dari Pasal 1313 KUHper. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian pustaka yakni mengambil bahan dari beberapa buku mengenai hukum perjanjian dan penyampaian kuliah hukum perikatan. Penelitian tidak berfokus kepada peraturan perundang-undangan namun tetap mempergunakan KUHper karena peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian perjanjian, namun sebaliknya doktri dari para sarjana hukum yang lebih digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian. Berdasarkan Penelitian Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia terdapat dua kesimpulan yakni pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHper sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai pengertian perjanjian karena sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perjanjian. Teori yang tepat untuk mengisi keterlambatan hukum perjanjian di Indonesia adalah teori baru. Oleh karenanya teori baru menyatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Saran saya untuk para akademisi hukum dan para pendidik hukum untuk dapat mengarahkan hukum perjanjian di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengingat perkembangan dinamika masyarakat Indonesia yang terus bergerak, jangan sampai seperti adagium yang menyatakan hukum tertatih-tatih mengikuti kehidupan manusia.
KEBERLAKUAN ATURAN PEMAKSAAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKKAN AWIG – AWIG DI KABUPATEN LOMBOK UTARA: KEBERLAKUAN ATURAN PEMAKSAAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKKAN AWIG – AWIG DI KABUPATEN LOMBOK UTARA Puja Astuti, Ni Luh Vinna
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.3756

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis mengenai ketentuan tindak pidana pemaksaan perkawinan berdasarkan pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan dalam penegakkan awig – awig di Kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan penelitian normatif dengan pengumpulan data berupa studi Pustaka serta beberapa pendekatan Perundang – Undangan dan Konseptual. Sehingga penelitian ini dapat dilihat bahwa ketentuan tentang pemaksaan perkawinan tersebut dapat berlaku dalam penegakkan awig-awig kawin maghrib di KLU melalui teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, tetapi diperlukan revitalisasi terhadap sanksi adat tersebut berupa denda sejumlah uang bolong. Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan, Awig-Awig, Lombok Utara
Perbandingan Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati antara Indonesia dan Korea Selatan Nia Maharani; Syamsul Hidayat; Titin Nurfatlah
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.3766

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati di Indonesia dan Korea Selatan serta bagaimana perbandingan pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati di kedua negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-Undang Khusus masing-masing negara. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Sedangkan pelaksanaan pidana mati di Korea Selatan dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan ketentuan Criminal Code (KUHP) Korea Selatan Kata kunci: Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Pidana Mati, Indonesia, Korea Selatan ABSTRACT This research aims to determine the types of criminal acts punishable by the death penalty in Indonesia and South Korea and the comparison of its implementation in both countries. The type of research used is normative legal research. This research determines that the types of criminal acts punishable by the death penalty in both countries are regulated by the Criminal Code and several special laws in each country. The method of the death penalty in Indonesia is by shooting following Law Number 2/PNPS/1964. Meanwhile, the death penalty in South Korea is conducted by hanging under the South Korean Criminal Code (KUHP). Keywords: Comparative Law, Crime, Death Penalty, Indonesia, South Korea
Tinjauan yuridis Pemberian sanksi terhadap pelaksanaan pinjaman online yang menggunakan identitas seseorang tanpa seizin pemilik kartu identitas: TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN ONLINE YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS SESEORANG TANPA SEIZIN PEMILIK KARTU IDENTITAS Sapta Mahendra, Bahyfar Lintang Mahendra
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.3796

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi apakah yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online dan bagaimana perlindungan hukumnya apabila data pribadinya digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi terhadap pelaksanaan pinjaman online terdiri dari sanksi penyalahgunaan data, pengancaman, pemerasan, pencemaran nama baik, pencurian, dan penipuan. Kemudian ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online yaitu salah satunya dengan upaya ganti rugi materill terhadap korban, restitusi dan kompensasi. Namun pemberian sanksi terkait pelaksanaan pinjaman online kini belum memiliki aturan atau tidak memiliki kejelasan aturan mengenai pinjaman online.
PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 10 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 89Pid.Sus2022PN Lsm) Juanita, Liana
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.3827

Abstract

PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 10 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm) LIANA JUANITA D1A019322 APPLICATION OF ARTICLE 2 PARAGRAPH (1) JO ARTICLE 10 OF THE LAW OF THE RI NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PEOPLE (Study Decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm) ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts who assist or attempt to carry out human trafficking in decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm and the application of Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 10 of the Law Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking in decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm. This research is normative legal research using the statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study can be concluded that (1) the judge's consideration in decision Number 89/Pid.Sus/202/PN Lsm was sufficient to impose a crime on the defendant, starting from the statements of the witnesses, the defendant's statement, and the evidence presented at the trial, making it easier for judges to consider the right decision. (2) the application of the crime against the defendant is not appropriate if it refers to the Principle of Legality because the sentence imposed is below the particular minimum limit of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons and the judge's decision does not reflect legal certainty. Keywords: human trafficking, application of the article, judge's consideration.
PENGATURAN KONSEP LEMBAGA PLEA BARGAINING DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Megawati Iskandar Putri; Ufran; Lalu Saipudin
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4035

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa ide dasar plea bargaining, untuk mengetahui bagaimana pengaturan konsep plea bargaining di berbagai negara, dan untuk mengetahui apa urgensi pengaturan konsep plea bargaining dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan ide dasar plea bargaining, yaitu untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, memperkuat asas dominus litis jaksa, dan memberikan keuntungan bagi terdakwa, korban, dan aparat penegak hukum. Lalu, setelah menjabarkan perbandingan plea bargaining di Amerika Serikat, Kanada, India, dan Indonesia terdapat perbedaan pengaturan konsep plea bargaining di berbagai negara ini. Plea bargaining yang menawarkan penyederhanaan dan efisiensi proses peradilan dengan menghadirkan praktik negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa di luar persidangan setelah dicermati telah sesuai dengan urgensi pembaharuan KUHAP ditinjau dari alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politik hukum.
ANALISIS PENERAPAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 SEBAGAI JUDICIAL PARDON TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN : (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt) Pariarsana, I Wayan
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4157

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep judicial pardon dalam Pasal 70 UU SPPA dan pertimbangan hakim perkara nomor:2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt yang menerapkan judicial pardon terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini, Pasal 70 UU SPPA perwujudan dari konsep judicial pardon, terbangun atas unsur-unsur Pasal 70 UU SPPA, sebagai klep/katup pengaman bagi hakim dalam penyelesaian perkara anak. Hakim menerapkan judicial pardon, karena kasus tersebut memenuhi syarat, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, yang terjadi kemudian, dan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Diperlukan harmonisasi antara hukum pidana materill dan formil mengenai putusan pemaafan. Kata Kunci: pasal 70 UU SPPA, judicial pardon.
TRADISI MERARIQ DALAM ADAT SASAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Aulia, Maulidya Rahmi
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4165

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai tradisi merariq dalam adat Sasak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tradisi merariq dalam adat Sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki yang ingin menikah dengan cara melarikan seorang Perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proseisi adat meirariq yang beirlangsuing tidak dapat dikateigorikan seibagai tindak pidana kareina merupakan salah satu bagian dari tradisi yang hidup dalam masyarakat sasak dan nilai yang terkandung didalamnya yaitui suikuiran atas keberhasilan seorang laki-laki meilarikan calon isterinya. Namun, tradisi merariq dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dalam praktiknya melanggar aturan adat dan negara, salah satunya pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penculikan.

Page 6 of 16 | Total Record : 153

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram