cover
Contact Name
Suheflihusnaini Ashady
Contact Email
suheflyashady@unram.ac.id
Phone
+6287763203113
Journal Mail Official
parhesia@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No 62 Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 30217555     DOI : https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1
Jurnal Parhesia merupakan Jurnal Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang didedikasikan sebagai wadah bagi para peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan fokus pada hukum pidana, seperti kajian kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan lainnya. Jurnal Parhesia terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
Analisis Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung Muliani, Rika Ayu; Hidayat, Syamsul; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim Dissenting Opinion yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.
Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelanggar Lalu Lintas (Studi Polres Lombok Tengah): Imposition of Sanctions on Child Traffic Offenders (Study of Central Lombok Police) Abd Rasyid, Lalu Rifki
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi tilang terhadap anak di Polres Lombok Tengah, kemudian untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi tilang terhadap anak. Jenis penelitian ini adalah Empiris.Bentuk pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelanggar lalu lintas secara khusus sudah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam penerapan sanksi pelanggaran terhadap anak tidak dibedakan dengan orang dewasa dan tetap diproses dengan aturan yang umum
Kajian Kriminologi Perang Antar Kampung Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Afran, Afran; Ivan Natsir, Nanda; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2581

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung serta faktor-faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Polres Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan perang antar kampung di wilayah Polres Bima melalui tiga metode, yaitu, pre-emtif, metode preventif, dan metode represif. Sementara faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung yakni tidak adanya keterangan baik dari pelaku maupun korban, dan hadirnya keterangan dan saksi palsu dan, serta kurangnya barang bukti.
PENEGAKAN HUKUM DALAM JUAL BELI NARKOBA (STUDI DI KAPOLRESTA MATARAM) Rozi, Syahrurrozi
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan dan kendala terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini: 1) Proses penyidikan kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram di mulai dari penerimaan laporan, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan sanksi serta melakukan penahanan. 2) Kendala dalam proses penyidikan terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram yaitu a). Antara pengedar atau kurir dengan si penerima barang tidak saling mengenal, b). Kurangnya informasi yang pasti dari masyarakat tentang bahaya narkoba, bentuk dan jenis narkoba, c). Lokasi maupun tempat yang digunakan pada saat transaksi narkoba selalu berpindah-pindah.
PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MATARAM Asti Ayu Indriana
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sudah ada peraturan bagi penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun proses peradilan masih menggunakan KUHAP. Pengadilan Negeri Mataram sudah mengupayakan pelayanan berupa aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik bagi penyandang disabilitas. Pemerintah harus membentuk Undang-Undang tentang prosedur beracara bagi penyandang disabilitas dan diharapkan Pengadilan Negeri Mataram terus mengupayakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Dokter Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Nugraha, Aldino; Wulandari, Laely; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2849

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk kesalahan dokter yang dapat pertanggungjawabankan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya yang dapat dipertangunggjawabkan secara pidana dapat dikelompokan menjadi kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) Adapun bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya meliputi: aborsi, euthasia, pemalsuan surat keterangan, membuka rekam medik, dan kelalaian baik yang menyebabkan luka-luka maupun kematian. Pelanggaran dokter atas kewajiban melakukan tindakan medis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan Pasal 359, 360, dan 362 KUHP maupun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selain dokter, pihak rumah sakit juga bisa menanggung beban tanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokternya, hal tersebut mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Rini Walmuliana Putri
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan terhadap identitas anak sebagai pelaku tidnak pidana yang disebarkan di media sosial dan bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan terhadap identitas anak yang disebarkan di media sosial secara khusus diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diberikan melalui proses peradilan pidana, peran apparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta dengan memperhatikan hak-hak anak.
Analisis Kriminologi Tindak Pidana Anak di Kota Mataram (Studi Kasus di Polresta Mataram) Anggraeni Putri, Rina; Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan upaya apa yang dilakukan Polresta Mataram untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anak di Kota Mataram. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah keinginan, keluarga, lingkungan, ekonomi dan teknologi. (2) Upaya yang telah dilakukan Polresta Mataram untuk mencegah tindak pidana oleh anak di Kota Mataram yaitu upaya pre-emtif, preventif dan represif.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DI POLRESTA MATARAM Rustita
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyusun memilih Kota Mataram sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena di Kota Mataram terdapat indikasi kasus tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek dan apakah faktor penghambat dalam tindak pidana pemalsuan merek di daerah Polresta Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis kajian sosiologi hukum. Hasil penelitian di Polresta Mataram, mengenai upaya penanggulangan adalah menggunakan upaya secara Preventif yaitu dilakukan penyuluhan ke masyarakat tentang hukum merek untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang merek dan upaya secara Represif yaitu melakukan penegakan hukum dengan cara memproses sesuai dengan proses peradilan pidana dengan bekerja sama dengan BPOM. Adapun kendala kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek yaitu terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen Kekayaan Intelektual dan ahli yang selalu berbeda-beda, proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek. Kata kunci: Pemalsuan Merek, Kota Mataram, tindak pidana   ABSTRAK The writer chose the city of Mataram as the place to conduct the research because in the city of Mataram there were indications of a criminal case of brand counterfeiting that had occurred. This study aims to find out the efforts to deal with the crime of brand counterfeiting and what factors are the obstacles to the occurrence of the crime of brand counterfeiting in the Mataram City Police area. This study uses empirical legal research. The method used is a qualitative approach with the type of study of the sociology of law. The results of research at the Mataram Polresta regarding countermeasures using preventive measures, namely counseling to the public about trademark law to increase public knowledge about brands and repressive efforts, namely carrying out law enforcement by processing according to the criminal justice process in collaboration with BPOM. Obstacles for the police in preventing counterfeiting of trademarks are limited to complaint offenses, providing legal advice from the Directorate General of Intellectual Property and experts who are always different, the process of resolving cases at the Attorney General's Office where there is not always clarity and transparency, lack of socialization of the Trademark Law.
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Uang Konsumen Gegi Deep, Baiq; Hamid, Abdul; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dari pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen serta apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahap akhir pihak kepolisian mengupayakan untuk menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice yang sudah disepakati oleh pihak korban maupun pelaku. Dalam melakukan upaya penanggulangan pihak kepolisan mendapat beberapa kendala yang mampu teratasi dengan baik.

Page 4 of 14 | Total Record : 140