cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suheflihusnaini Ashady
Contact Email
suheflyashady@unram.ac.id
Phone
+6287763203113
Journal Mail Official
parhesia@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No 62 Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 30217555     DOI : https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Parhesia merupakan Jurnal Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang didedikasikan sebagai wadah bagi para peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan fokus pada hukum pidana, seperti kajian kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan lainnya. Jurnal Parhesia terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Kasus Jaksa Pinangki Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif (Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) Handoyo, Buyu; Hidayat, Syamsul; Natsir, Nanda Ivan
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, serta mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI ditinjau berdasarkan hukum progresif. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pertimbangan yuridis dan non-yuridis di atas, penulis menilai bahwa dasar pertimbangan hakim tidak sesuai dengan asas equality before of the law dan tidak mempertimbangkan status terdakwa sebagai penegak hukum namun justru melakukan tindak pidana korupsi. Dalam konsep hukum progresif, hakim sejatinya dapat lebih leluasa dalam memberikan putusan, yakni dengan melakukan penemuan-penemuan atau terobosan-terobosan berkaitan denga apa yang saat ini menurutnya sudah tidak relevan. Akan tetapi dalam penerapan sanksi tidana terhadap Jaksa Pinangki dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI jika ditinjau berdasarkan hukum progresif belumlah terpenuhi. Sebab pengurangan sanksi pidana penjara oleh Majelis Hakim tidak diimbangi dengan peningkatan sanksi denda, serta dalam pertimbangan penjatuhan sanksi pidana tersebut Majelis Hakim hanya terkesan berfokus pada status gender terdakwa.
Studi Criminal Profiling pelaku penganiayaan berat (Studi di rumah tahanan kelas II B Raba Bima) Fadillah, muhamadfadillah; Ufran; Amin, Idi
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study is aimed at analyzing criminal profiling on perpetrators of serious assaults and to gain an understanding of the criminal acts that will occur by employing criminal profiling studies. The study used empirical legal research. The findings showed that using a criminal profiling study, we could find out how the perpetrator of the crime of serious assault in Class II B Detention Center Raba Bima. In forecasting, the perpetrator would use three stages, namely pre-occurrence (Profiling Crime), at the time of the occurrence (Actualization Crime), and the possibility that will occur (Probability Crime), so that the forecasting process will be able to elucidate the possibility and potential of criminal acts that will be committed by the perpetrator of serious assault. Keywords: Criminal Profiling; Forecasting Serious Offenders.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK TAMBANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi di Kec. Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur) Aryatama, Bagas; Ivan Natsir, Nanda; Amin, Idi
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap sopir truk tambang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan bagaimana upaya satlantas Polres Lombok Timur dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas sopir truk tambang. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian upaya penegakan hukum adalah dengan upaya represif yaitu memberikan Tindakan langsung kepada pelaku yaitu sopir truk yang melakukan pelanggaran dan upaya menanggulangi yang dilakukan Satlantas polres Lombok Timur adalah dengan memberikan penyuluhan dan himbauan secara langsung dan poster himbauan di pinggir jalan. Kata kunci : Penegakan hukum, Menanggulangi, Pelanggaran Lalu Lintas Truk Tambang. ABSTRACT This research aims to analyze the law enforcement against mining truck drivers who commit traffic violations and an attempt conducted by the East Lombok Police Traffic Unit to traffic violations by mining truck drivers. This research was carried out at the East Lombok Police Station. The method used in this research is empirical research using a sociological approach. The results determined that law enforcement efforts are repressive and preventive actions. The repressive efforts are by direct law action against the truck driver who committed the violation. The preventive efforts are lowering the number of traffic violations by providing direct counseling and appeals and warning posters on the side of the road. Keywords : Law enforcement, mining truck drivers, traffic violations
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online Khalishah, Khansa; Wulandari, Laely; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan korban balas dendam pornografi dengan mempergunakan aplikasi deepfake serta macam kendala dan hambatan yang terdapat didalam penegakannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyalahgunaan artificial intelligence (AI) ini mengharuskan negara untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan pada korban dalam ranah cyber crime, oleh karena itu korban balas dendam pornografi mendapatkan beberapa macam perlindungan seperti take down, right to be forgetten, kompensasi, restitusi, dan konseling. Upaya perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-undang tersebut. Namun, dalam penegakan pemberian perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi, terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan yang diberikan. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan berita-berita hoaks yang tersebar, sulitnya pembuktian dari penanganan kasus ini dikarenakan canggihnya teknologi di era 5.0, serta hambatan paling berarti adalah budaya patriarki dan victim blaming yang memojokan korban sehingga mengakibatkan adanya ketakutan dalam diri korban untuk menindak lanjuti peristiwa yang menimpanya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN melani, arfina; taufan
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan sosiologis (Sociological Approch), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan terdiri dari perlindungan pada tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi. Peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya masih belum dilakukan secara optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO. 755/PID.SUS/2017/PN.MTR). afdoansyah, afdoansyah; Rodlyah
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia studi putusan pengadilan no. 755/pid.sus/2017/pn.mtr). Jenis penelitian hukum ini normatif dan emipiris. Hasil penelitian ini menunjukan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggung jawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggung jawaban pidana pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan. Putusan Nomor: 755/Pid.Sus/2017/PN. Mtr harus didasarkan pada ketentuan di atas yang dikaitkan dengan ketentuan rumusan unsur yang ada dalam Pasal 103 ayat (1) huruf “f” dan “g” Jo. Pasal 51 huruf “d”, “g”, “h”,”i” dan “j” Jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Dalam pemutusannya hakim harus mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang mana segala sesuatu yang diambil oleh hakim adanya rasa bertanggung jawab yang tinggi, berkeadilan, dan sama dimata hukum, dalam memutuskan dalam suatu perkara hakim harus mengedepankan suatu unsur Yuridis, Non Yuridis dan pertimbangan sosiologis, suatu mempertimbangkan segala sesuatu dalam menjatuhkan pidana.
PELAKSANAAN REINTEGRASI NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Gusti , Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae; taufan
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan serta faktor penghambat pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Lokasi penelitian di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram, terdapat dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kemandirian yang melalui pelatihan kerja seperti kerajinan, tata boga, dan batik ecoprint, serta pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, wawasan kebangsaan, kepramukaan, dan konseling. Pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan melibatkan penilaian kelayakan oleh Lapas dan Bapas, dengan tahap verifikasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Faktor penghambat dalam reintegrasi yaitu mencakup faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Kata Kunci: Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Reintegrasi
Analisis Yuridis Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2023/PN.Sel) tara, tara1; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/PN Selong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu (1) penerapan pidana terutama terhadap terdakwa Abah tidak sesuai jika mengacu pada Asas Legalitas karena penjatuhan pidananya batal demi hukum jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 dan putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan bagi terdakwa. (2) pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mulai dari keterangan saksi anak korban, para saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut, sehingga hal tersebut memberatkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang tepat.
IMPLEMENTATION OF LAW ON THE RIGHT TO HEALTH SERVICES FOR PRISONERS : A CASE STUDY AT CLASS IIB PRAYA DETENTION CENTER Lalu Arafath Gymnastiar Rahman; Hidayat, Syamsul; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study, titled Implementation of Law on the Right to Health Services for Prisoners : A Case Study at Class IIB Praya Detention Center, aims to determine whether prisoners' rights to health services are stipulated in the relevant laws and regulations, and how the implementation of the fulfilment of prisoners' health service rights is carried out at Class IIB Praya Detention Center. The research employs both empirical and normative methods, utilizing legislative, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that the right to health services for prisoners is indeed regulated in the existing legal framework. However, the fulfilment of these health service rights at Praya Detention Center has not been fully achieved. The lack of adequate health facilities negatively impacts the health and well-being of prisoners. This limitation often leads to insufficient access to necessary medical care, an increased risk of disease transmission, and a reduced quality of life for inmates. These issues may be attributed to inadequate infrastructure, a shortage of medical personnel, and budgetary constraints. Keywords: Right to Health Services, Prisoners, Detention Center.
Analisis pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik maulida Alawiyah, Mila
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The profession of a judge is a noble profession. Its decisions are expected to provide a sense of justice for all parties. Not only limited to realizing legal certainty. The researcher conducted a study on Decision Number 691/Pid.Sus/2020/PN Mtr concerning defamation. The purpose of this study is to contribute ideas to the development of criminal law in general and the crime of defamation, in particular. This research is a normative study using a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study show that judges in making decisions are required to explore, follow, and understand the legal values ​​and sense of justice that live in society. This article directs judges that judges must be able to understand the background, sociology of law and cultural anthropology that exist in an area. This is because various beliefs and values ​​are still alive, believed, practiced and considered as law in a number of areas. Thus, the decision will not only provide legal protection for victims, but also for society

Page 3 of 14 | Total Record : 140

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram