The Prosecutor Law Review
Focus: The primary focus of The Prosecutor Law Review is to serve as a prominent forum for the exchange of legal scholarship and insights related to the field of prosecution and its ongoing evolution. Scope: The scope of The Prosecutor Law Review encompasses a wide range of subjects within the realm of prosecution and related legal areas. It welcomes scholarly contributions, research, and discussions pertaining to (but not limited to): Prosecutorial Practices: Analysis and critique of various aspects of prosecutorial practices, including investigation, trial strategy, evidence presentation, and sentencing. Legal Developments: Examination of recent legal developments, case law, and legislative changes affecting the role and responsibilities of prosecutors. Comparative Studies: Comparative studies of prosecutorial systems and practices in different jurisdictions, highlighting similarities, differences, and best practices. Ethical Considerations: Exploration of ethical dilemmas and issues faced by prosecutors, as well as discussions on professional conduct and accountability. Policy and Reform: Discussions on policy recommendations, reforms, and innovations aimed at improving the effectiveness and fairness of prosecution within the criminal justice system. Interdisciplinary Approaches: Integration of insights from related fields such as criminology, sociology, psychology, and political science to enhance the understanding of prosecution. International Perspectives: Insights into international prosecution, including discussions on international criminal law, the role of international tribunals, and transnational legal cooperation. Training and Education: Articles addressing the education and training of future prosecutors, as well as the development of prosecutorial curricula. Social Justice and Equity: Examination of how prosecution intersects with issues of social justice, equity, and access to justice, particularly for marginalized communities. Technological Advancements: Assessment of the impact of technology, digital evidence, and cybercrime on modern prosecution. The Prosecutor Law Review welcomes contributions from legal scholars, practitioners, policymakers, researchers, students, and anyone interested in advancing the discourse on prosecution and its broader implications for the legal landscape.
Articles
45 Documents
<![CDATA[Menakar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Pada Penghentian Penuntutan Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan Restorative Justice: Studi Kasus Pada Kejaksaan Bangka Tengah ]]>
<![CDATA[Isfarin, Nadia Nurani]]>;
<![CDATA[Saputra, Indra]]>
<![CDATA[ The Prosecutor Law Review Vol 2 No 2 (2024): The Prosecutor Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64843/prolev.v2i2.39
<![CDATA[Kejaksaan ialah lembaga negara yang memiliki tugas serta kewenangan melaksanakan aturan hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus pidana lewat upaya pendekatan restorative justice. Hal ini bisa dilihat dari terbitnya Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perpektif Restoratif Justice. Restorative justice ialah usaha menyelesaikan kasus pidana lewat jalur diluar pengadilan dengan cara melibatkan korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya guna secara bersama menemukan penyelesaian perkara yang seadil-adilnya dengan mengutamakan pemulihan kembali terhadap kondisi sediakala dan bukan merupakan suatu pembalasan. Restorative Justice mulai populer dan diadaptasikan pada sistem hukum negara Indonesia pasca ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karya tulis ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pendekatan restorative.justice pada perkara laka lantas anak pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Metode penelitian yang dipakai adalah metode Yuridis Sosiologis. Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwasanya pelaksanaan restorative justice mulai diterapkan dengan cukup baik oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, hal ini bisa dicermati dari adanya beberapa perkara yang diselesaikan menggunakan prinsip restorative justice. Kejaksaan Negeri Bangka mulai mengedepankan hati nurani dan melakukan berbagai pertimbangan dengan cermat dan terukur guna mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[The Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie: Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie ]]>
<![CDATA[Allo, Zet Tadung]]>;
<![CDATA[Ulil Amri]]>;
<![CDATA[Syarif Saddam Rivanie Parawansa]]>
<![CDATA[ The Prosecutor Law Review Vol 2 No 1 (2024): The Prosecutor Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64843/prolev.v2i1.40
<![CDATA[Prapenuntutan dalam arti sempit berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, didefenisikan sebagai tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntuan. Permasalahan hukum yang timbul berkenaan prapenuntutan yakni tidak adanya batasan berapa kali pengembalian berkas perkara (P18/P19) kepada penyidik serta tidak adanya sanksi apabila berkas perkara tidak kunjung dihentikan atau dilimpahkan ke pengadilan. Perkara pidana yang penyidikannya bolak balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa batas waktu menimbulkan ketidakadilan proses yakni kebutuhan akan kepastian hukum adalah hak asasi setiap orang atas kejelasan bersalah atau tidaknya seseorang sesuai dengan prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocent), karena dengan tidak adanya batas waktu bolak baliknya berkas perkara, telah mereduksi hak tersangka untuk membela diri serta menyimpangi asas contante justitie. Berdasarkan data Case Management System (CMS) Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum tahun 2022 tercatat dari 165.936 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian terdapat sebanyak 36.283 yang tidak dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti untuk disidangkan oleh Penuntut Umum tanpa alasan atau keterangan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana dan model prapenuntutan progresif dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergitas antara penyidik dan penuntut umum, dengan mengambil lokasi proyek penelitian bertempat di 5 (lima) satuan kerja yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makasar, Kejaksaan Negeri Gowa, Kejaksaan Negeri Maros dan cabang Kejaksaan Negeri Makasar di Pelabuhan dengan target waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni dan Juli 2023 untuk menerapkan prapenuntutan progresif apakah dapat menurunkan angka balok-baliknya di ke-5 satker percontohan tersebut dengan 3 (tiga) indikator yakni berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa perpanjangan penahanan (T4); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa pengembalian berkas perkara (Tanpa P.18/19); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) yang hanya 1 (satu) kali pembebalian berkas perkara.]]>
<![CDATA[Reconciling Civil Recovery and Prosecution in the Fight Against Grand Corruption ]]>
<![CDATA[Mustafa, Cecep]]>;
<![CDATA[Komalasari, Rita]]>
<![CDATA[ The Prosecutor Law Review Vol 2 No 2 (2024): The Prosecutor Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64843/prolev.v2i2.41
<![CDATA[This essay seeks to explore the treatment of grand corruption and the legal categorization of civil recovery regimes. It aims to provide fresh insights into the interface between combating corruption and protecting human rights. Specifically, it questions whether grand corruption should be primarily treated as a criminal offense and examines the human rights concerns raised by the civil recovery approach. Moreover, it introduces clear criteria for balancing these competing imperatives. The research employs a literature approach, drawing from legal, human rights, and anti-corruption literature. This essay presents a twofold conclusion. First, it argues that grand corruption should be predominantly treated as a criminal offense, challenging the prevailing emphasis on civil recovery. This research offers fresh insights into reconciling these conflicting imperatives and informs future policy and legal developments in the fight against corruption.]]>
<![CDATA[Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi: Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime ]]>
<![CDATA[Oktobrian, Dwiki]]>;
<![CDATA[Basuki, Fernando]]>;
<![CDATA[Lumempow, Euodia Syefela]]>
<![CDATA[ The Prosecutor Law Review Vol 2 No 2 (2024): The Prosecutor Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64843/prolev.v2i2.44
<![CDATA[Maraknya kasus penipuan investasi di Indonesia menimbulkan pertanyaan substantif tentang apakah mereka yang menjadi korban berhak mendapatkan asset recovery. Tulisan ini hendak mengungkap bagaimana keterjangkauan regulasi Indonesia memfasilitasi hal asset recovery dan bagaimana proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset melihat asset recovery bagi korban penipuan investasi. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan memfokuskan pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, berbagai putusan pengadilan yang telah menguji asset recovery sebagai hak korban kejahatan investasi, dan telaah literatur dalam topik yang sama. Artikel ini mengungkap bahwa regulasi tidak menjangkau asset recovery, dan keterbatasan ini juga dialami Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai regulasi yang diproyeksikan berlaku di masa depan. Rancangan ini membatasi pada upaya negara untuk memiskinkan koruptor melalui kemudahan perampasan aset, tanpa mempertimbangkan bahwa pencucian uang tidak selalu berasal dari korupsi, tapi juga penipuan investasi.]]>
<![CDATA[Self assessment, Hak Wajib Pajak ASAS KESETARAAN PADA IMBALAN BUNGA BAGI WAJIB PAJAK DALAM REKONTRUKSI HUKUM PAJAK INDONESIA: Self Assessment, Taxpayer’s Rights, Interst Reward ]]>
<![CDATA[Jatmiko, Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko]]>;
<![CDATA[Bakhtiar]]>
<![CDATA[ The Prosecutor Law Review Vol 2 No 2 (2024): The Prosecutor Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64843/prolev.v2i2.45
<![CDATA[Pada tahun 1983, Indonesia melakukan reformasi pajak dengan mengeluarkan UU Pajak Nasional baru yang menggantikan UU Pajak warisan kolonial, yang menganut system self-assessment. Prinsip ini memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang mereka sendiri. UU KUP telah mengalami empat kali perubahan, termasuk perubahan pada ketentuan dan tata cara pemberian imbalan bunga yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip self-assessment. Konflik antar norma hukum ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, khususnya antara Pasal 27A ayat (1) UU KUP dengan Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2011. Konsep imbalan bunga dalam UU KUP yang berlaku saat ini tidak berbasis pada asas kesederhanaan, kesetaraan dan keseimbangan. Kedepan, ketentuan dan tata cara pemberian bunga harus diatur kembali sesuai dengan prinsip self-assessment dan berbasis kesetaraan antara Wajib Pajak dan pemerintah untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban.]]>
<![CDATA[Implikasi Reformulasi Delik Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Hertanto, Eko]]>
<![CDATA[ The Prosecutor Law Review Vol 2 No 3 (2024): The Prosecutor Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64843/prolev.v2i3.52
<![CDATA[Hak beragama dan berkepercayaan dilindungi oleh Konstitusi di Indonesia. Di sisi lain hukum melarang adanya perbuatan penodaan agama dengan menjadikannya sebagai delik melalui Pasal 156a KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghapus ketentuan delik tersebut. Penulisan ini menganalisis bagaimana potensi konflik pasca reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP Baru dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan keagamaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Dari penulisan ini dapat diketahui bahwa reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP Baru tersebut membawa konsekuensi perbuatan yang dahulunya bisa dikategorikan sebagai penodaan agama, nantinya sudah tidak lagi dapat begitu saja dipidanakan. Hal tersebut berpotensi bermunculannya aliran keagamaan atau kepercayaan baru yang diikuti dengan aktivitas penyebaran ajarannya yang membawa potensi konflik baru. Reformulasi tersebut juga berimplikasi penyelesaian konflik yang dilakukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat menjadi semakin berat karena akan diperhadapkan pada dua pihak yang posisinya setimbang.]]>
<![CDATA[Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penganan Perkara Koneksitas ]]>
<![CDATA[Saragih, Indra Aprio Handry]]>
<![CDATA[ The Prosecutor Law Review Vol 2 No 3 (2024): The Prosecutor Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64843/prolev.v2i3.55
<![CDATA[Since the enactment of Joint Decision Number KEP/B/61/XII/1971, the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Military Judiciary Law, which regulate the legal process for handling connectivity cases, most connectivity cases have not been processed as connectivity cases. This research is normative legal research related to the systematics of law with a legislative approach. The results of this research indicate that the failure to implement connectivity according to KUHAP and the Military Judiciary Law is due to the connectivity norms being lex imperfecta, meaning that if these norms are not implemented, there are no sanctions for law enforcement officers. The central role of the prosecution in handling connectivity cases is granted by law to the Attorney General to coordinate, control, and conduct investigations, inquiries, and prosecutions of criminal acts committed jointly by civilians and military personnel. The Attorney General delegates part of the prosecutorial authority to the General Auditor for prosecution purposes. This is the embodiment of the dominus litis principle and the single prosecution system, which means that all prosecutorial authority is under the supervision and control of the Attorney General as the highest public prosecutor, especially within the new structure of the Military Criminal Attorney General. The Military Criminal Attorney General has duties and authority in the technical coordination of prosecution in handling connectivity cases and acts as a catalyst in handling connectivity cases through connectivity examination procedures.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Perpajakan Melalui Denda Damai ]]>
<![CDATA[Rahmattullah]]>
<![CDATA[ The Prosecutor Law Review Vol 2 No 3 (2024): The Prosecutor Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64843/prolev.v2i3.60
<![CDATA[The settlement of tax crimes through the payment of a composition fine is essentially a case settlement in accordance with the principle of swift, simple, and low-cost justice, which also contributes to the optimization of state revenue. The Attorney General has the authority to approve a composition fine as a manifestation of the principle of opportunity in prosecuting economic crimes, including tax, customs, excise, and other economic crimes. Based on research, there is still a lack of harmony in the laws and regulations and implementation provisions regarding the settlement of tax crimes using composition fines carried out by the Prosecutor's Office. Therefore, it needs to immediately prepare implementing regulations regarding the application of composition fines in handling tax crime cases to harmonize the provisions contained in the Law on Harmonization of Tax Regulations and the Attorney General's Law related to the legitimacy of the Attorney General's authority to use this settlement.]]>
<![CDATA[Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral Dan Kausatif Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan ]]>
<![CDATA[ALFARISI, FADLI]]>
<![CDATA[ The Prosecutor Law Review Vol 2 No 3 (2024): The Prosecutor Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64843/prolev.v2i3.64
<![CDATA[Forest and land fires (Karhutla) in Indonesia have caused massive damage to forest areas. Even the haze that passes through neighboring countries has an impact on Indonesia's relations in ASEAN. The state is obliged to manage and protect the environment through integral law enforcement between criminal and social policies that combine proportional repressive and preventive efforts as well as a causative approach to tackle crime. The prosecutor's office as law enforcer must understand the direction and policy of national development in dealing with forest and land fires. The research method used is normative research to find out how positive law is applied in a particular problem. Based on the research results, it is necessary to develop a comprehensive environmental management legal system to ensure legal certainty for the management of natural resources. One of them is through the multidoor system method, which is a case resolution mechanism using various interrelated statutory instruments. Conclusion to realize an integral and causative criminal political approach in dealing with forest and land fires through penal and non-penal means.]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia ]]>
<![CDATA[Prasetio, Lilik]]>
<![CDATA[ The Prosecutor Law Review Vol 2 No 3 (2024): The Prosecutor Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64843/prolev.v2i3.65
<![CDATA[Corruption in procuring goods and services has become a crucial problem that hampers development in Indonesia. The high potential for deviations in this process requires effective and sustainable efforts to overcome it. This study aims to identify strategic steps in preventing and prosecuting corruption in this sector. This paper uses legal research methods, namely normative legal research and empirical juridical. Several stages that have the potential for deviations in the procurement of goods and services, some of which include Deviations in the Budget Planning and Negotiation Stages, Deviations in the Tender Process, Deviations in the Implementation of Work and Project Handover, Payment Patterns "Late Payment Approach" and "At Cost" to overcome criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in addition to preventive prevention efforts and repressive eradication efforts, it is necessary to be accompanied by administrative legal instruments based on supervision (controlling).]]>
