cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gerald A Bunga
Contact Email
artemislawjournal@undana.ac.id
Phone
+6281353767434
Journal Mail Official
artemislawjournal@undana.ac.id
Editorial Address
Gedung A, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Penfui, Kupang, NTT, Indonesia
Location
Kota kupang,
Nusa tenggara timur
INDONESIA
Artemis Law Journal
Published by Universitas Nusa Cendana
ISSN : -     EISSN : 30309387     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artemis Law Journal (ALJ) is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for legal research. These may include but are not limited to various fields such as: Civil Law; Criminal Law; Constitutional and Administrative Law; Procedural Law; International Law; and Another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 4   5   6   7   8 
kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan guna mendukung proses pembinaan narapidana Sonbay, Gicella; Kadja, Thelma S. M.; Medan, Karolus Kopong
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15135

Abstract

Masalah kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan seringkali menjadi perhatian karena dampaknya terhadap proses pembinaan narapidana. Penyebab utamanya termasuk rendahnya kepatuhan hukum di masyarakat dan sistem pemidanaan yang cenderung memanfaatkan lapas sebagai tempat hukuman. Data menunjukkan bahwa pada 12 September 2021, kapasitas lapas adalah 134.835, dengan jumlah penghuni mencapai 271.007. Pada 19 September 2022, jumlah penghuni meningkat menjadi 276.172, melebihi kapasitas yang hanya 132.107. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dua permasalahan utama: (1) Dampak dari kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan terhadap proses pembinaan narapidana. (2) Kebijakan hukum pidana dalam menangani kelebihan kapasitas tersebut untuk mendukung pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang dan literatur terkait, serta wawancara dengan petugas pemasyarakatan kelas IIA di Kupang untuk mendapatkan data tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembinaan narapidana terus berlanjut, kelebihan kapasitas lapas memberikan tekanan pada sistem pemasyarakatan dengan dampak seperti kesulitan pengawasan, buruknya kesejahteraan psikologis narapidana dan petugas, konflik antar penghuni, pemborosan anggaran, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah seperti menghambat arus masuk narapidana, menerapkan alternatif non-penjara, dan memberikan hak-hak seperti remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, serta pembebasan bersyarat untuk mempercepat reintegrasi narapidana ke masyarakat. Kata kunci: Kelebihan Kapasitas Pemasyarakatan, Dampak kelebihan kapasitas, Kebijakan Hukum Pidana.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan yang Membebaskan Pengedar Narkotika Golongan I(sabu-sabu) (Studi Kasus Putusan Nomor 17/pid.sus/2022/pn. plk) Dedo Ngara, Rambu Claudia Magi; Medan, Karolus Kopong; Leo, Rudepel Petrus
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15169

Abstract

The Palangkaraya District Court's decision to acquit narcotics defendants sparked demonstrations because it was deemed not to reflect justice. This research aims to analyze the basis of the judge's considerations in the court decision that acquits a Class I methamphetamine narcotics dealer who has fulfilled the principles of justice. The method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach, the data sources used are primary and secondary data sources and the data analysis technique used is qualitative analysis. Based on the research and analysis carried out by the author in the decision of the Narcotics Trafficking Crime Court Number 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk Palakaraya, the defendant Salihin Saleh Abdullah was declared guilty based on the second alternative charge of Article 112 Paragraph 2 of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The defendant was declared to have violated these provisions because without permission or against the law he possessed, stored, controlled or provided non-plant class I narcotics, weighing more than 5 grams. The basis of the judge's consideration in handing down the decision to acquit the Class I methamphetamine narcotics dealer Number 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk was based on juridical considerations as the main approach. Still, the article applied was not relevant to Article 112 paragraph (2) of Republic of Indonesia Law No. . 35 of 2009 concerning Narcotics, namely that the defendant was guilty of trafficking class I narcotics exceeding 5 grams in weight. The value of justice in Palakaraya's decision on the narcotics trafficker, the trial process in this case went well, but the inaccurate application of the article could harm procedural justice. contained in the decision.
Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Pengadilan Negeri Larantuka Cahyono, Albert Dwi; Medan, Karolus Kopong; Fanggi, Rosalind Angel
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15194

Abstract

Perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya tanpa alasan atau pembenaran yang jelas merupakan kegagalan suatu sistem hukum untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum. Masalah kebebasan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang ditanganinya menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas pemidanaan tersebut. Selain itu hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa. Disparitas pemidanaan ini telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dalam kasus perkara yang serupa atau sejenis yaitu tentang tindak pidana penganiayaan biasa. Maka dalam permasalahan ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah Pengadilan Negeri Larantuka serta menganalisis faktor-faktor sehingga terjadinya disparitas putusan hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Larantuka. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perbandingan, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari kelima putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan biasa itu terdapat disparitas pidana dengan melihat kasuistik setiap perkara. Maka dapat disimpulkan, alasan adanya perbedaan pertimbangan putusan hakim yaitu karena adanya perbedaan hal yang memberatkan dan meringankan di antara kelima putusan yang dikaji tersebut serta adanya perbedaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, motif, cara terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, serta sikap terdakwa selama persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. Faktor penyebab terjadinya disparitas dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa disebabkan oleh faktor ancaman pidana yang berbeda disetiap kasusnya yang dimana faktor tidak adanya pedoman pemidanaan yang harus digunakan hakim sehingga mempengaruhi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Implikasi atau saran dari penelitian ini yaitu harus dirumuskan suatu pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, serta hakim dalam menjatuhkan putusan harus selalu memperhatikan tujuan hukum dan hakim tidak harus lagi menggunakan pernyataan terdakwa yang berjanji tidak mengulangi perbuataan tindak pidana sebagai bahan pertimbangan yang meringankan sehingga dapat memberikan efek jera agar menghindari adanya pengulangan tindak pidana.
Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Adhytia, Putra; Leo, Rudepel Petrus; Amalo, Heryanto
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15220

Abstract

Witnesses are one of the valid evidence in the trial process, sanctions are people who are present or 2 the incident themselves while it is taking place, the presence of witnesses and victims is very meaningful because law enforcement officials face difficulties when searching and obtaining evidence carried out by the suspect which causes violence to the victim. The success or failure of the judicial process depends so much on the level of witnesses and victims who are successfully met and exposed in the sequence of events in the contest, which are mainly directly related to the explanation of witnesses, often cases that cannot be revealed because there is no testimony from witnesses that can support the duties of law enforcement. Protection of witnesses and victims is currently urgent to be held in every checking session in cases that are considered to require special attention and very tight guard. from this problem, the author discusses the problems, namely: (1) how is the implementation of the mechanism for providing legal protection to witnesses and victims by the LPSK (2) what are the factors that affect the effectiveness of providing legal protection to witnesses and victims by the LPSK. This research uses empirical research methods, while the data sources used are primary and secondary. The results of this study are: (1) to obtain protection must first apply for protection to the LPSK by fulfilling the conditions determined after receipt of the protection application, the protected will get legal protection and fulfillment of rights. (2) Factors that affect the effectiveness of protection are legal facts, law enforcement, facilities and facilities, community factors, and cultural factors. Suggestion: This institution should become an independent institution to provide comprehensive protection and the importance of the presence of this institution in the region so that legal protection feels optimal, not centralized in the center and the need for an introduction to this institution so that the public who lays about the law can know the existence of this institution.
Analisis Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Cina Sebagai Pesawat Mata-Mata (Spy Craft) Di Wilayah Udara Negara Lain Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 Nule, Monika Viani Robia; Likadja, Jeffry A Ch; Bunga, Gerald Aldytia
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15230

Abstract

Technological advances and high human activity in the field of aviation have the potential to cause violations of a country’s air sovereignty. One of which is the flight of Chinese hot air balloons without a valid permit in the air space of the United States. The research aims to analyze, explain and determine the form of enforcement of United States airspace sovereignty against Chinese hot air balloons based on the 1944 Chicago Convention Concerning International Civil Aviation. This research is normative juridical research in which the data is explained descriptively qualitatively. The results of this research show that China has violated the sovereignty of United States air space by flying its hot air balloons without permission over United States air space. Chinese hot air balloons are among the state aircraft used to spy on the United States, so they are called spy craft. The shooting carried out by the United States was necessary to uphold its sovereignty and maintain the security of its air space. The shooting down of the Chinese hot air balloon has raised diplomatic tensions between the two countries. Therefore, this problem should be resolved further through the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) so that both countries can obtain firm rights and sanctions for violations that have been committed.
Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Undana Kupang Sogen, Elisabeth Sanctris; Masu, Renny Rebeka; Resopijani, A
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15274

Abstract

This research was conducted in the Nusa Cendana University Kupang campus. The background to this research is that campuses are a place to study but there are also perpetrators of sexual violence. The problems studied are: (1) How is law enforcement regarding the prevention and handling of sexual violence in the Undana Kupang Campus environment, (2) What are the procedures for handling sexual violence in the Undana Kupang campus environment. This research is a descriptive analysis research using a normative juridical approach method that analyzes and examines Nusa Cendana University Chancellor's Regulation No. 8 of 2022. The research results show that: (1) Law enforcement regarding the prevention and handling of sexual violence in the Undana Kupang Campus environment has been implemented through Undana Chancellor's Regulation No. 8 of 2022 and has been implemented in Undana, from this Chancellor's Regulation a special Task Force has been formed to handle the problem of sexual violence in Undana. (2) Procedures for handling sexual violence within the Undana Kupang Campus have been carried out properly by the Task Force. This shows that it is important for Undana Higher Education to require Chancellor's Regulation No. 8 of 2022 is included in general courses and create a guidebook on preventing and handling sexual violence for all parties within the Undana campus.
Penerapan Sanksi Hukum Adat Ukun Badu Terhadap Pelaku Pencurian Kayu di Hutan Lindung Desa Sikun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Manuk, Weldo Susanto; Medan, Karolus Kopong; Pello, Jimmy
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15393

Abstract

The implementation of customary sanctions in Sikun Village, Malacca Regency makes customary sanctions a matter that invites pros and cons in the relationship of indigenous peoples because each perpetrator feels that the customary sanctions imposed on him are very detrimental. Researchers aim to determine the application of Ukun Badu customary law sanctions against perpetrators of theft in Sikun Village, as well as to find out the obstacles in applying Ukun Badu sanctions against perpetrators of theft in Sikun Village. The research method used is empirical juridical. This research approach is a case and conceptual approach. The results showed the application of Ukun Badu customary sanctions against perpetrators of timber theft in Sikun Village, through the process of determining the time of trial, identifying evidence based on witness reports, questions and answers with perpetrators, through customary deliberation, imposing decisions following fines under applicable customary law, handing over sanctions. What hinders the application of Ukun Badu customary sanctions on perpetrators of timber theft cases in the Sikun Village Protection Forest is that the perpetrators do not approve of the perpetrators not being present at the trial, the victims do not approve and lack of a sense of justice for the community, and obstacles on the part of traditional leaders in giving sanctions to perpetrators are not carried out properly. The author suggests that the community when experiencing a problem should be resolved first according to applicable customary law.
Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malakaa Hoar, Sisilia Derlince; Yohanes, Saryono; Tupen, Rafael
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15617

Abstract

The symptoms seen by the author one of the main factors that make the community complain about the duties and functions of the village government is the uneven development carried out by the village government because the village government focuses more on carrying out development for families than equitable distribution of development for local village communities. The problem formulation in this research is: (1) What is the function of the Village Government in village development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency? (2) What are the inhibiting factors in implementing village development functions in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency? The objectives of this research are: (1) to find out and describe the duties and functions of the Village development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency, (2) to find out and describe the inhibiting aspects in implementing development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency.This research uses empirical legal research methods and normative juridical legal research methods. The results of this research show: (1) The function of the village government in village development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency, namely: (a) Village development planning stage, (b) Implementation of village development, (c) Accountability stage, (2) Factors that become obstacles in the implementation of village development in Weain Village and Webetun Village, namely: (a) Low human resources, low understanding and level of education so that many opportunities are not touched.
Fungsi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Linome, Sari; Yohanes, Saryono; Tupen, Rafael Rape
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15863

Abstract

This research has been carried out in Nobi-Nobi Village, Central Amanuban District, South Central Timor Regency in September 2023. The purpose of this study is to identify the role that village heads play in the management of village funds in Nobi-Nobi Village, Central Amanuban District, South Central Timor Regency, as well as the factors that inhibit this management. Both normative and empirical juridical legal methodologies were employed in this investigation. Primary and secondary data are the two categories and sources of data. Literature reviews, interviews, and observation are used as data collection methods. Tabulation, coding, and editing are the three steps in data processing. The results showed that the management of Village Funds in Nobi-Nobi Village, Central Amanuban District, South Central Timor Regency from the planning stage, the implementation stage to the accountability stage has not run optimally in compliance with village financial management regulation Number of 2018 issued by the minister of home affairs. Inhibiting factors in the management of Village Funds in Nobi-Nobi Village are, lack of human resources, incomplete facilities and infrastructure, lack of awareness from the community and tend not to understand and sources of income that only come from one source, namely transfer funds.
Studi Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao Modokh, Bacri; Manafe, Deddy R. CH.; Dima, Adrianus Djara
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15896

Abstract

The crime of rape is very worrying especially if the victims are children who are still minors, because this affects the psychological development of children and causes trauma for the rest of their lives. In addition, their future becomes bleak and they have no future. The perpetrators of the crime of rape are often people known to the victim, some are even related, and the most concerning is a father who rapes his biological daughter. The conclusions of this study are: (1) The form of legal protection for child victims of rape in the jurisdiction of the Rote Ndao District Court is in the form of assistance from the PPA during the investigation process, the victim gets protection during the trial so as not to be under pressure the victim is returned to the parents after the trial without going through the rehabilitation process. (2) Consideration of Judges in Criminal Sentencing against perpetrators of Rape of biological children in the jurisdiction of the Rote Ndao District Court is appropriate, based on the testimony of witnesses and the confession of the defendant with evidence in the trial, as well as the judge's consideration of matters that aggravate the defendant, accompanied by consideration of matters that can alleviate the defendant, taking into account the relevant laws, and strengthened by the judge's confidence in imposing a fair decision.

Page 6 of 14 | Total Record : 140

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2025): Artemis Law Journal Vol.3, No.1, November 2025 Vol 2 No 2 (2025): Artemis Law Journal Vol.2, No.2, May 2025 Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024 Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024 Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023