cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gerald A Bunga
Contact Email
artemislawjournal@undana.ac.id
Phone
+6281353767434
Journal Mail Official
artemislawjournal@undana.ac.id
Editorial Address
Gedung A, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Penfui, Kupang, NTT, Indonesia
Location
Kota kupang,
Nusa tenggara timur
INDONESIA
Artemis Law Journal
Published by Universitas Nusa Cendana
ISSN : -     EISSN : 30309387     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artemis Law Journal (ALJ) is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for legal research. These may include but are not limited to various fields such as: Civil Law; Criminal Law; Constitutional and Administrative Law; Procedural Law; International Law; and Another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 1   2   3   4   5 
JURIDICAL REVIEW OF THE MERGER OF COMPENSATION CLAIMS IN TRAFFIC ACCIDENT CASES IN KUPANG CITY AND ITS INHIBITING FACTORS BASED ON ARTICLE 98 OF THE CRIMINAL CODE IN KUPANG CLASS 1A DISTRICT COURT Lulu, Maher Juanrez; Masu, Renny Rebeka; Resopijani, A
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13325

Abstract

This thesis is entitled "Juridical Review of the Merger of Compensation Lawsuits in Traffic Accident Criminal Cases and its Obstacles Based on Article 98 of the Criminal Procedure Code at the Kupang District Court Class 1A". The regulation of the merger of compensation claims is regulated in general through the provisions in articles 98-101 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Based on Article 98 of the Criminal Procedure Code, the filing of a compensation claim is submitted no later than before the public prosecutor files a criminal charge. The role of the public prosecutor in the incorporation of compensation itself is to convey the rights of the victim to claim compensation at once in the judicial process and if the victim wants a civil compensation claim then the prosecutor will incorporate it into the criminal charges at once with the highest charge limit. The title of this thesis is directed to examine and research two problem formulations, namely: (1) How is the implementation of the merger of compensation claims in traffic accident cases at the Class 1A District Court, and (2) What are the inhibiting factors in the implementation of the merger of compensation claims in traffic accident cases at the Class 1A Kupang District Court. Based on the two problem formulations, the purpose of writing this thesis is to find out the mechanism of combining compensation claims in traffic accident cases and to find out the inhibiting factors. From the results of the author's research, there are obstacles that cause victims of traffic accidents not to file a merger of compensation claims, including the lack of proper socialization of article 98 of the Criminal Procedure Code, the ignorance of victims regarding the merger of compensation claims, and the lack of explanation from the prosecutor and the court regarding the merger of compensation claims according to article 98 of the Criminal Procedure Code to victims. It is hoped that the merger of lawsuits based on Article 98 of the Criminal Procedure Code, which facilitates victims in obtaining legal certainty effectively and efficiently, can be implemented for the realization of justice based on fast, cheap and low cost justice
Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak oleh Empat Pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Lesik, Lola Everdindje; Leo, Rudepel Petrus; Kian, Darius Antonius
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13327

Abstract

Saat ini, berbagai jenis tindak pidana dapat terjadi. Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dan sangat meresahkan didalam masyarakat yaitu tindak pidana persetubuhan pada anak, yang dimana persetubuhan sendiri merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Dari uraian di atas, adapun pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah faktor hawa nafsu sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor pergaulan bebas, faktor keadaan keluarga, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua serta faktor kesempatan dan niat. (2) Upaya Penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yaitu: (a) Upaya preemptif dengan cara memberi pengertian pentingnya menaati hukum yang berlaku, baik itu melalui banner dan meme. (b) Upaya preventif. Dalam upaya ini dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum. (c) Upaya represif. Dalam upaya ini dilakukan tindakan dalam hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses hukum positif
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KUATAE DAN DESA NOEMETO, KECAMATAN KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Selan, Jitron A; Tupen, Rafael R; Lamantaro, Cyrilius W T
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13331

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Sejauh mana Partisipasi Masyarakat dalam setiap Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2) Untuk mengetahui Faktor Penghambat Partisipasi Masyrakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto. Data Sekunder sebagai data pendukung yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dengan adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam prakteknya selama ini masih rendah, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. (2) faktor internal dan faktor eksternal, yang menjadi hambatan internal partisipaasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah. Sedangkan yang menjadi hambatan eksternal yaitu berkaitan dengan peran steakholder dalam hal ini Pemerintah Desa yang terlalu dominan dalam rencana pembangunan desa sedangkan masyarakat dan BPD terkesan pasif, sehingga pembangunan yang dilaksankan di Desa Kuatae dan Desa Noemeto terkesan tidak partisipatif dan bersifat top down
PENEGAKAN HUKUM DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG (Studi Kasus Putusan Nomor :92/Pid.B/2022/PN Kpg) Neno, Mario; Manuain, Orpa G; Amalo, Heryanto
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13332

Abstract

Manusia merupakan mahkluk hidup dengan daya pikir yang sangat baik. Terlepas dari itu manusia sendiri memiliki batasan-batasan dalam melakukan maupun menciptakan sesuatu. Batasan-batasan tersebut diciptakan oleh manusia itu sendirisebagai alat kontrol atas segala yang hendak dilakukan oleh manusia, dimana alat kontrol tersebut berfungsi mengatur apayang boleh dilakukan atau kebebasan danapa yang tidak boleh dilakukan atau larangan. Hukum sendiri berfungsi mengatur seluru aspek kehidupan dari hukum yang mengatur dunia atau hukum internasional, hingga sampai pada hukum negara. Dimana hukum yang diterapkan negara adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat negara yang termaksud. Hukum telah mengatur dan memberikan tuntutan yang besar terhadap siapa saja yang melanggarnya. Kendati demikian walaupun hukum memberikan sanksi yang cukup berat, kasus kekerasan masih saja sering terjadi.Bahkan dalam kasus kekerasan yang sering terjadi, ada kasus yang terjadi bukan dilakukan oleh pihak yang tidak saling kenal, ada juga kasus yang melibatkan pihak yang memiliki ikatan kekeluargaan Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1.Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang? 2.Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang? Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dimana penulis memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Proses penegakan hukum yang terjadi melalui beberapa tahap yaitu tahap penyelidikan/penyidikan, tahap penuntutan, tahap putusan pengadilan atau eksekusi. (2) Dasar pertimbangan hakim yang di jatuhkan kepada pelaku yaitu mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis. Sarandari penulis yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah lebih menerapkan aturan-aturan tersebut dengan lebih tegas kepada para pelaku kekerasan agar menimbulkan efek jera , sehingga tidak terjadi lagi kasus kekerasan dikemudian hari.
FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA KUPANG) Bekak, Ruben Yulisto Thertius; Stefanus, Kotan Y; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13333

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. (2) Untuk mengetahui kandala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Penelitian normativ yaitu penelitian yang datanya diambil dari peraturan perundang-undangan, (2) Penelitian empiris yaitu bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Fungsi yang didapatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk melaksanakan penetapann hak atas tanah dan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.Serta sosialisasi tentang pendaftaran tanah, data fisik dan yuridis sudah dijalankan dan faktor masyarakat pada saat melakukan validasi dan pendataan ulang tanah mengalami kesulitan karena pemilik tanah berdomisili di luar lokasi tanah tersebut, serta kendala karna faktor sarana prasarana yaitu pada anggaran yang dialokasian unuk penanganan di masa pandemi yang mengakibatkan berkurangnya dana pennerbitan sertifikat. Adapun kesimpulan penulis (1) Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan PTSL di kota kupang sudah menjalankan fungsinya dalam penetapan hak atas tanah dan penaftaran tanah sesuai dengan PERMEN ATR/BPN No 16 Tahun 2022. (2) Kendala pertama karena pemilik tanah berdomisisli di tempat yang berbeda dengan tanah yang akan divalidasi, serta kendala kedua yaitu pengalokasian dana yang kurang untuk penerbitan sertifikat pada masa pandemi. Adapun saran penuis : (1) Bagi Kantor BPN Kota Kupang diharapkan agar kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kota kupang dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan target yang ditentukan agar kepastian hukum serta kepemilikan hak atas tanah dapat terwujud dengan baik.(2) Bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang sebaiknya sering melakukan kegiatan sosialisasi menyangkut pengurusan sertifikat tanah dan juga melakukan pengkoordinasian dengan pemerintah setempat
Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi (Studi Di Kepolisian Sektor Kelapa Lima) Rihi, Meriyanti; Masu, Renny Rebeka; Resopijani, A
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13334

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki peran besar dalam menyumbangkan jumlah kasus di dunia saat ini, KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh suami, isteri, maupun anak yang berdampak buruk bagi keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan dalam berkeluarga. Penyelesaian KDRT dapat diselesaikan di luar pengadilan (Nonlitigasi) dengan alternatif penyelesaian perkara pidana (crime clearence) di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian dengan cara musyawarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengapa kasus KDRT perlu diselesaikan secara Nonlitigasi? (2) Bagaimanakah penyelesaian kasus KDRT secara Nonlitigasi di Kepolisian Sektor Kelapa Lima? (3) Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam penyelesaian kasus KDRT secara Nonlitigasi di Kepolisian sektor Kelapa Lima Kota Kupang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang dilaksanakan di kepolisian Sektor kelapa Lima. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang. Hasil pengelolaan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1) Kasus KDRT perlu diselesaikan secara Nonlitigasi karena para penyidik di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kupang mengarahkan korban dan pelaku untuk bermediasi bersama degan tujuan untuk mengambil keputusan dan perundingan yang menghasilkan penyelesaian akhir untuk mencegah terjadinya kembali kasus secara berulang. (2) Penyelesaian Kasus KDRT yang masuk ke Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang melalui tahap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, pelapor, saksi yang mengetahui adanya peristiwa KDRT, melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan gelar perkara, menetapkan perkara tersebut apakah dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak, memanggil terhadap terlapor atau diduga pelaku dalam kasus KDRT, dan melakukan penjilidan berkas dan pengiriman berkas ke kejaksaan atau pembatalan tuntutan (setuju berdamai). (3) Faktor-faktor pendukung penyelesain secara Nonlitigasi yaitu menjaga citra/nama baik, alasan pelaporan korban yang tidak paten, pemberian solusi dari pihak penyidik sebagai pihak yang netral, bentuk pembinaan, pertimbangan hubungan antara korban dan pelaku, berbelit atau birokrasi panjang, waktu, hubungan sosial (menjaga hubungan persahabatan/ kekeluargaan), dan biaya perkara. Adapun faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
SISTEM PEMBAGIAN TANAH ADAT MENGGUNAKAN SISTEM LODOK UNTUK MEWUJUDKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN MANGGARAI Dasal, Servas I P; Sukardan, Aloysius; Mauritsius, Darius
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13336

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur dan tata cara pembagian tanah adat menggunakan jaring laba-laba/Lodok, dan apakah sistem Lodok sudah mewujudkan rasa keadilan dalam pembagian tanah. Berdasarkan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan tata cara pembagian tanah menggunakan sistem jaring laba-laba / Lodok di Kabupaten Manggarai, serta untuk mengetahui apakah sistem lodok sudah mewujudkan rasa keadilan dalam pembagian tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian antropolgi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prosedur dan tata cara pembagian tanah lingko menurut hukum adat Manggarai Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terdiri dari ritual adat barong boa, ritual adat teing hang, ritual adat reke lodok, ritual adat wuat wa’i dan lilik compang dan pelaksanaan pembagian lingko dengan sistem lodok, serta sistem pembagian tanah adat menggunakan lodok sudah mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mendapatkan tanah dari pembagian menggunakan sistem lodok tersebut
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS TERHADAP PENANGANAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BELU) Harahap, Piter Leo; Stefanus, Kotan Y; Tupen, Rafael Rape
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13339

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaturan fungsi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penenganan ketertiban umum di Kabupaten Belu dan untuk mengetehui dampak pengaturan fungsi polisi pamong praja terhadap ketertiban umum di Kabupaten Belu. Penelitan ini merupakan penelitan yuridis empiris yang didukung dengan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungis Satpol PP, ketertiban umum dan ketentraman di Kabupaten Belu, masih banyak terjadinya kasus pelangaran seperti pedagang kali lima yang berjualan di jalan raya dan masih banyak pelangaran ketertiban lainnya. Dampak dari pengaturan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Belu belum terlaksana dengan baik diakibatkan kurangnya personil dan kurang efektif dalam penyampaian tentang pentingnya ketertiban umum kepada masyarakat.
PELAKSANAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM JUAL BELI TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG Solukh, Biyan Marco Christian; Mauritsius, Darius; Jacob, Yossie M Y
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13342

Abstract

Perbuatan hukum peralihan hak miilik atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli tanah. Dalam praktek jual beli tanah pada saat ini diharapkkan adannya kepastian hukum yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan balik nama sertifikat hak atas tanah. Akta jual beli hak atas tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, hal ini akan berimplikasi pada kepastian hukum tentang status tanah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Yuridis Empris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji hukum dan realitas atau kenyataan dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa proses transaksi jual beli tanah melalui 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan, yaitu Pertama, tahap persiapan sebelum melakukan proses jual beli tanah. Kedua, tahap pembuatan akta jual beli (AJB). Ketiga, tahap balik nama sertifikat atas tanah yang diperjual-belikan. Selain itu dalam upaya pelaksanaannya, ada hambatan-hambatan yang dialami. Dalam tahap pembuatan akta jual beli tanah, hambatan-hambatan dialami oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan para pihak. Sedangkan dalam tahap balik nama, hambatan-hambatan dialami oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan para pihak
TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH GUA BITAUNI ANTARA SUKU APLASI FATU BOLA DENGAN KEUSKUPAN ATAMBUA Naisusu, Nufrianus; Hedewata, Agustinus; Damat, Petornius
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13345

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah proses hak penguasaan tanah Gua Bitauni dari pihak adat ke pihak Keuskupan Atambua dan bagaimanakah kedudukan yuridis Keuskupan Atambua atas tanah Gua Bitauni. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana penelitian perpustakaan (libraryresearch), berdasarkan hasil sekunder. Artinya mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jenis dan bahan hukum yang diperoleh adalah melalui bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum tersier yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Bahan hukum yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara dekskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tanah Gua Bitauni adalah tanah adat milik Raja Insana (Usif) yang penguasaanya dipercayakan/dibagikan kepada suku Aplasi Fatubola untuk diolah, dirawat dan dijaga kemudian raja Insana bersama suku Aplasi bersepakat untuk menyerahkan ke Gereja secara sadar, sukarela dan iklas tanpa ada tuntutan apapun. (2) Kedudukan keuskupan Atambua atas tanah gua Bitauni diakui secara sah berdasarkan bukti dalam hal ini sertifikat dan juga keterangan para tokoh adat yang saat itu terlibat dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut sebab proses pengalihan tersebut juga melalui prosesi adat yang melibatkan semua pihak tokoh adat.

Page 1 of 14 | Total Record : 140

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2025): Artemis Law Journal Vol.3, No.1, November 2025 Vol 2 No 2 (2025): Artemis Law Journal Vol.2, No.2, May 2025 Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024 Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024 Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023