cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 136 Documents
 10   11   12   13   14 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM DIGITAL ATAS KONTEN DAN TRANSAKSI PENGGUNA Salsabilla Denov; Bebi Muhasnah; Ilhamdi Ilhamdi
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.191

Abstract

Perkembangan ekonomi platform digital di Indonesia telah mengubah peran platform dari perantara pasif menjadi pelaku aktif melalui kurasi algoritmik berbasis kecerdasan buatan. Perubahan ini menimbulkan celah hukum karena platform masih mengandalkan doktrin safe harbor untuk menghindari tanggung jawab atas kerugian transaksi, sementara penyelesaian sengketa terkendala ketidakharmonisan regulasi. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis ini menunjukkan bahwa intervensi algoritmik telah mengikis klaim netralitas platform. Penelitian ini mengusulkan kerangka pertanggungjawaban hukum berjenjang berdasarkan tingkat kendali platform guna mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak pengguna, serta menjaga inovasi dan persaingan yang sehat dalam ekosistem digital.
URGENSI PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO Rafidan Difan Victoryo; Dimas Hilmi Pangestu; Eka Pala Suryana
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.192

Abstract

Desa Bungurasih memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi akibat keberadaan Terminal Purabaya yang berdampak pada meningkatnya volume dan kompleksitas sampah. Namun, belum adanya Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah menimbulkan kekosongan norma dan lemahnya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Perdes sebagai bagian dari kebijakan lingkungan serta merumuskan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofisnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Perdes menyebabkan lemahnya pengaturan, ketidakjelasan pembiayaan, dan belum optimalnya pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pembentukan Perdes menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
PENOLAKAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN GAWAT DARURAT KARENA ALASAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Uktufiya Azmani; Anggraeni Endah Kusumaningrum
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.213

Abstract

Penelitian ini membahas persoalan penolakan dan penundaan pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat dengan alasan pembiayaan, sebuah fenomena yang masih berulang dalam sistem pelayanan kesehatan nasional meskipun telah dilarang tegas oleh Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam menangani pasien gawat darurat, menilai legalitas penolakan pelayanan karena alasan pembiayaan, serta merumuskan bentuk tanggung jawab hukum administratif, perdata, dan pidana yang dapat dikenakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan kasus, dan literatur hukum kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pelayanan karena alasan pembiayaan bertentangan dengan Pasal 174 dan Pasal 189 UU Nomor 17 Tahun 2023 serta prinsip nondiskriminasi dalam pemenuhan hak atas kesehatan, dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang bersifat kumulatif. Penelitian ini juga mengajukan kontribusi orisinal berupa konsep penolakan terselubung (soft refusal) dan uji tolok ukur kemampuan pelayanan untuk mengisi kekosongan norma dalam menjangkau bentuk-bentuk penundaan administratif yang secara fungsional setara dengan penolakan namun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit.
KEDUDUKAN HUKUM NASABAH PENABUNG SEBAGAI PEMILIK DANA PIHAK KETIGA DALAM KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM SYARIAH PADA PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) Azani Muhammad; Hasan Basri; Al Qudri; Sepryella Alysa Witri
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.214

Abstract

Konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) mengubah kedudukan hukum nasabah penabung sebagai pemilik Dana Pihak Ketiga (DPK). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum nasabah guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, perlindungan hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan karakter sui generis, yakni penelitian hukum yang bertumpu pada analisis norma hukum dan akibat hukum, namun secara selektif menggunakan data empiris sebagai bahan pendukung untuk menguji implementasi norma, dan konsistensi perubahan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi BUK menjadi BUS telah mengubah hubungan hukum nasabah dari kreditur–debitur menjadi hubungan berdasarkan akad mudharabah sebagai pemilik modal dan pengelola modal atau akad wadiah sebagai penitip dan penerima titipan. Perubahan tersebut berimplikasi pada hak, kewajiban, mekanisme perolehan manfaat, serta distribusi yang berorientasi pada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta penguatan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pemilik DPK.
REKONSTRUKSI TATA KELOLA PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH GADANG SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PERSPEKTIF EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA Raihana Raihana; Aldino Aldino; Alib Roihan Najib; Juniarti Boru Hutagol; Ressy Amelia
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.216

Abstract

Rumah Gadang syarat makna nilai seni, estetik, religi, simbol sejarah bersifat komunal, keberlanjutan universal dan identitas masyarakat Minangkabau. Namun, perkembangan globalisasi digital, menempatkan identitas budaya pada nilai komersialisai dan dehumanisasi. Ini berdampak pada Rumah Gadang yang mengalami distorsi nilai, komersialisasi tanpa izin, dan hilangnya identitas budaya. Tujuan penelitian untuk membangun tata kelola perlindungan hukum Rumah Gadang sebagai EBT Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, analisis Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta WIPO IGC dan UNESCO 2003. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya model patriarki-statistik negara yang menempatkan negara sebagai satu-satunya pemegang hak atas EBT, yang dimungkinkan dapat memarjinalkan masyarakat adat dari tata kelola warisan budayanya sendiri. Temuan ini menawarkan rekonstruksi tata kelola kekayaan intelektual komunal model Participatory Living Cultural Governance, mengintegrasikan legitimasi negara, hukum adat, perlindungan digital, hak akses dan manfaat yang adil. Rekonstruksi ini menempatkan masyarakat adat sebagai etitas yang berdaulat secara utuh budaya dengan hak untuk menentukan nasib warisan intelektual komunal.
IMPLEMENTASI VERIFIKASI PERSYARATAN KERJASAMA PUBLIKASI ANTARA PERUSAHAAN PERS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Syafri Is; Ardiansah Ardiansah; Andrizal Andrizal
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.217

Abstract

Kerjasama publikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan pers merupakan instrumen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas informasi publik. Untuk itu, Kabupaten Rokan Hulu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 sebagai pedoman kerja sama publikasi yang profesional dan terstandar. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek verifikasi persyaratan sebagai mekanisme penjamin kredibilitas dan profesionalisme media mitra. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi verifikasi persyaratan kerjasama publikasi antara perusahaan pers dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi telah dilakukan secara sistematis, masih terdapat kendala pada pemahaman perangkat daerah, kepatuhan prosedur, perencanaan dan penganggaran, serta integrasi sistem pelaporan. Kesimpulannya, pertama, implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2022 telah menunjukkan upaya penataan kerjasama publikasi melalui koordinasi Diskominfo, namun masih terkendala oleh kurangnya pemahaman perangkat daerah, praktik kerjasama konvensional, perencanaan dan penganggaran yang belum optimal, sistem pelaporan yang belum terintegrasi, serta dilema verifikasi media antara legalitas formal dan dinamika media online. Kedua, implementasi verifikasi persyaratan menghadapi hambatan sistemik berupa keterbatasan pengawasan DPRD, ketiadaan standar teknis, kekhawatiran terhadap independensi pers, proses administrasi dan pencairan pembayaran yang lambat, persyaratan administratif yang ketat, praktik kerjasama yang kurang transparan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur media lokal. Ketiga, optimalisasi implementasi memerlukan penyusunan standar teknis yang operasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penyederhanaan administrasi melalui sistem digital terintegrasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan insan pers secara berkelanjutan.

Page 14 of 14 | Total Record : 136

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022