cover
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 141 Documents
TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM DIGITAL ATAS KONTEN DAN TRANSAKSI PENGGUNA Salsabilla Denov; Bebi Muhasnah; Ilhamdi Ilhamdi
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.191

Abstract

Perkembangan ekonomi platform digital di Indonesia telah mengubah peran platform dari perantara pasif menjadi pelaku aktif melalui kurasi algoritmik berbasis kecerdasan buatan. Perubahan ini menimbulkan celah hukum karena platform masih mengandalkan doktrin safe harbor untuk menghindari tanggung jawab atas kerugian transaksi, sementara penyelesaian sengketa terkendala ketidakharmonisan regulasi. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis ini menunjukkan bahwa intervensi algoritmik telah mengikis klaim netralitas platform. Penelitian ini mengusulkan kerangka pertanggungjawaban hukum berjenjang berdasarkan tingkat kendali platform guna mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak pengguna, serta menjaga inovasi dan persaingan yang sehat dalam ekosistem digital.
URGENSI PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO Rafidan Difan Victoryo; Dimas Hilmi Pangestu; Eka Pala Suryana
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.192

Abstract

Desa Bungurasih memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi akibat keberadaan Terminal Purabaya yang berdampak pada meningkatnya volume dan kompleksitas sampah. Namun, belum adanya Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah menimbulkan kekosongan norma dan lemahnya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Perdes sebagai bagian dari kebijakan lingkungan serta merumuskan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofisnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Perdes menyebabkan lemahnya pengaturan, ketidakjelasan pembiayaan, dan belum optimalnya pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pembentukan Perdes menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
PENOLAKAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN GAWAT DARURAT KARENA ALASAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Uktufiya Azmani; Anggraeni Endah Kusumaningrum
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.213

Abstract

Penelitian ini membahas persoalan penolakan dan penundaan pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat dengan alasan pembiayaan, sebuah fenomena yang masih berulang dalam sistem pelayanan kesehatan nasional meskipun telah dilarang tegas oleh Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam menangani pasien gawat darurat, menilai legalitas penolakan pelayanan karena alasan pembiayaan, serta merumuskan bentuk tanggung jawab hukum administratif, perdata, dan pidana yang dapat dikenakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan kasus, dan literatur hukum kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pelayanan karena alasan pembiayaan bertentangan dengan Pasal 174 dan Pasal 189 UU Nomor 17 Tahun 2023 serta prinsip nondiskriminasi dalam pemenuhan hak atas kesehatan, dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang bersifat kumulatif. Penelitian ini juga mengajukan kontribusi orisinal berupa konsep penolakan terselubung (soft refusal) dan uji tolok ukur kemampuan pelayanan untuk mengisi kekosongan norma dalam menjangkau bentuk-bentuk penundaan administratif yang secara fungsional setara dengan penolakan namun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit.
KEDUDUKAN HUKUM NASABAH PENABUNG SEBAGAI PEMILIK DANA PIHAK KETIGA DALAM KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM SYARIAH PADA PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) Azani Muhammad; Hasan Basri; Al Qudri; Sepryella Alysa Witri
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.214

Abstract

Konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) mengubah kedudukan hukum nasabah penabung sebagai pemilik Dana Pihak Ketiga (DPK). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum nasabah guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, perlindungan hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan karakter sui generis, yakni penelitian hukum yang bertumpu pada analisis norma hukum dan akibat hukum, namun secara selektif menggunakan data empiris sebagai bahan pendukung untuk menguji implementasi norma, dan konsistensi perubahan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi BUK menjadi BUS telah mengubah hubungan hukum nasabah dari kreditur–debitur menjadi hubungan berdasarkan akad mudharabah sebagai pemilik modal dan pengelola modal atau akad wadiah sebagai penitip dan penerima titipan. Perubahan tersebut berimplikasi pada hak, kewajiban, mekanisme perolehan manfaat, serta distribusi yang berorientasi pada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta penguatan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pemilik DPK.
REKONSTRUKSI TATA KELOLA PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH GADANG SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL PERSPEKTIF EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA Raihana Raihana; Aldino Aldino; Alib Roihan Najib; Juniarti Boru Hutagol; Ressy Amelia
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.216

Abstract

Rumah Gadang syarat makna nilai seni, estetik, religi, simbol sejarah bersifat komunal, keberlanjutan universal dan identitas masyarakat Minangkabau. Namun, perkembangan globalisasi digital, menempatkan identitas budaya pada nilai komersialisai dan dehumanisasi. Ini berdampak pada Rumah Gadang yang mengalami distorsi nilai, komersialisasi tanpa izin, dan hilangnya identitas budaya. Tujuan penelitian untuk membangun tata kelola perlindungan hukum Rumah Gadang sebagai EBT Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, analisis Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta WIPO IGC dan UNESCO 2003. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya model patriarki-statistik negara yang menempatkan negara sebagai satu-satunya pemegang hak atas EBT, yang dimungkinkan dapat memarjinalkan masyarakat adat dari tata kelola warisan budayanya sendiri. Temuan ini menawarkan rekonstruksi tata kelola kekayaan intelektual komunal model Participatory Living Cultural Governance, mengintegrasikan legitimasi negara, hukum adat, perlindungan digital, hak akses dan manfaat yang adil. Rekonstruksi ini menempatkan masyarakat adat sebagai etitas yang berdaulat secara utuh budaya dengan hak untuk menentukan nasib warisan intelektual komunal.
IMPLEMENTASI VERIFIKASI PERSYARATAN KERJASAMA PUBLIKASI ANTARA PERUSAHAAN PERS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Syafri Is; Ardiansah Ardiansah; Andrizal Andrizal
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.217

Abstract

Kerjasama publikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan pers merupakan instrumen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas informasi publik. Untuk itu, Kabupaten Rokan Hulu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 sebagai pedoman kerja sama publikasi yang profesional dan terstandar. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek verifikasi persyaratan sebagai mekanisme penjamin kredibilitas dan profesionalisme media mitra. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi verifikasi persyaratan kerjasama publikasi antara perusahaan pers dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi telah dilakukan secara sistematis, masih terdapat kendala pada pemahaman perangkat daerah, kepatuhan prosedur, perencanaan dan penganggaran, serta integrasi sistem pelaporan. Kesimpulannya, pertama, implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2022 telah menunjukkan upaya penataan kerjasama publikasi melalui koordinasi Diskominfo, namun masih terkendala oleh kurangnya pemahaman perangkat daerah, praktik kerjasama konvensional, perencanaan dan penganggaran yang belum optimal, sistem pelaporan yang belum terintegrasi, serta dilema verifikasi media antara legalitas formal dan dinamika media online. Kedua, implementasi verifikasi persyaratan menghadapi hambatan sistemik berupa keterbatasan pengawasan DPRD, ketiadaan standar teknis, kekhawatiran terhadap independensi pers, proses administrasi dan pencairan pembayaran yang lambat, persyaratan administratif yang ketat, praktik kerjasama yang kurang transparan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur media lokal. Ketiga, optimalisasi implementasi memerlukan penyusunan standar teknis yang operasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penyederhanaan administrasi melalui sistem digital terintegrasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan insan pers secara berkelanjutan.
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Purwoko Purwoko; Ahmadi Ahmadi
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.218

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menciptakan kemajuan teknologi yang signifikan, tetapi sekaligus menghadirkan pola kejahatan baru yang semakin kompleks dan sulit ditangani melalui pendekatan hukum pidana konvensional. Persoalan muncul ketika AI digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, menghasilkan akibat yang merugikan, atau memfasilitasi kejahatan dengan tingkat otomatisasi tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana, pembuktian, hubungan kausalitas, serta perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan berbasis AI serta merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang relevan dengan perkembangan teknologi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai peraturan dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik kejahatan berbasis AI. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang menegaskan klasifikasi perbuatan pidana berbasis AI, parameter pertanggungjawaban pihak yang terlibat, penguatan pembuktian elektronik, perlindungan korban, serta prinsip pengawasan manusia. Model tersebut diperlukan untuk mewujudkan hukum pidana yang adaptif, memberikan kepastian hukum, dan tetap menjamin keadilan serta perlindungan masyarakat.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI RIAU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Reno Afriadi; Bagio Kadaryanto; Hasan Basri
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.219

Abstract

Tujuan dilakukannya riset yaitu untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metodologi riset yang diaplikasikan yaitu penelitian yuridis sosiologis empiris. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Riau diimplementasikan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 melalui kontrol terkait implementasi PerDa dan PerGubRi, kontrol terkait regulasi yang berhubungan dengan kerja-kerja kenegaraan di daerah, serta kontrol terkait penyelesaian hasil pemeriksaan BPK. Dalam prakteknya, DPRD melakukan pengawasan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta monitoring dan evaluasi bersama SKPD. Artinya, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Riau telah diimplementasikan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketersediaan kelengkapan data, koordinasi, dan tindak lanjut rekomendasi. Faktor pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Riau meliputi adanya dasar hukum yang jelas, dukungan Sekretariat DPRD, koordinasi yang relatif baik dengan pemerintah daerah, keterbukaan informasi dari perangkat daerah, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Riau meliputi ketidaklengkapan data, keterbatasan waktu, padatnya agenda DPRD Riau, koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, perubahan regulasi yang dinamis, serta belum optimalnya tindak lanjut atas hasil pengawasan DPRD Riau maupun rekomendasi dari BPK.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BENTUK HUKUM RUMAH SAKIT SEBAGAI BADAN HUKUM Raudhatul Jannah; Ade Kodrat Nofriadi; Yeni Triana
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.220

Abstract

Rumah Sakit sebagai badan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab hukum Rumah Sakit, akar permasalahan yang menimbulkan akibat hukum, serta penerapan teori pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Rumah Sakit tidak hanya lahir dari tindakan individual tenaga medis, tetapi juga dari sistem tata kelola dan pengawasan institusi. Vicarious Liability Theory, Identification Theory, Strict Liability Theory, dan Aggregation Theory menjadi dasar pembebanan tanggung jawab hukum terhadap Rumah Sakit sebagai korporasi. Permasalahan utama yang sering menimbulkan sengketa hukum meliputi lemahnya SOP dan Hospital by Laws, tidak optimalnya credentialing, cacatnya informed consent, serta buruknya pengelolaan rekam medis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen risiko, tata kelola internal, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan pasien.
REKONSTRUKSI DRAFTING PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERBASIS ASAS KESEIMBANGAN PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 Saut Maruli Tua Manik; Febri Yendi; Muhammad Ady Fadilah; Kurnia Alamsyah
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.221

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat diperlakukan sebagai kontrak perdata biasa karena lahir dalam hubungan kerja yang secara struktural menempatkan pekerja pada posisi tawar lebih lemah. Artikel ini menganalisis konstruksi ketidakseimbangan klausul PKWT, implikasi perubahan hukum setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, serta merumuskan model drafting yang mampu mengoperasionalkan asas keseimbangan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran sistematis dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan tidak hanya muncul dari besaran hak ekonomi, tetapi juga dari ketidakjelasan objek pekerjaan, pengalihan risiko usaha kepada pekerja, klausul pengakhiran sepihak, pembatasan akses terhadap penyelesaian perselisihan, dan ketiadaan informasi mengenai kompensasi. Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat kepastian hukum melalui batas kumulatif paling lama lima tahun, termasuk perpanjangan, dan penegasan kewajiban bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Kebaruan artikel ini terletak pada formulasi uji tiga lapis terhadap klausul PKWT, yaitu uji legalitas, proporsionalitas, dan keterlaksanaan. Model tersebut diterjemahkan ke dalam matriks klausul minimum yang menautkan jenis pekerjaan, durasi, upah, jaminan sosial, waktu kerja, kompensasi, pengakhiran, dan penyelesaian perselisihan. Dengan demikian, keadilan PKWT tidak cukup dijamin oleh persetujuan formal, tetapi memerlukan desain kontrak yang transparan, dapat diverifikasi, dan tidak mengalihkan risiko perusahaan secara tidak wajar kepada pekerja.