cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 113 Documents
 8   9   10   11   12 
URGENSI RELATIVISME USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dinata, Umar; Hendrawan, Heru
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perdebatan seputar usia seseorang yang dianggap anak dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terlihat jelas bahwa banyak undang-undang menerapkan ambang batas yang berbeda, karena hal ini didasarkan pada tujuan dan maksud khusus dari undang-undang tersebut. Perkembangan teknologi yang pesat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan jumlah kasus di mana anak-anak menjadi pelaku. Tujuan penelitian ini untuk membahas dan menganalisa pengaruh penerapan relativisme mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak untuk mencapai keadilan substantif dan untuk membahas penerapan relativisme yang optimal dalam kerangka reformasi hukum pidana anak. Metode yang digunakan adalah riset hukum normatif dengan fokus pada tinjauan pustaka undang-undang dan peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah sistem yang diabadikan dalam hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran larangan suatu tindakan tertentu. Pengadilan anak diharapkan mempertimbangkan keadaan hidup yang kurang baik bagi anak dan tidak boleh disamaratakan seperti orang dewasa dalam proses pidana. Hukum pidana anak merupakan sistem hukum yang spesifik.
STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA: MALAYSIA, BRUNEI DARUSSALAM, DAN SINGAPURA Tanjung, Rima Rahmayani; Damanik, Wahda Hilwani; Wani, Wani; Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Efendi, Rahmad
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.142

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum perkawinan di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, dengan menyoroti pengaruh kolonial Inggris serta posisi hukum Islam dalam masing-masing sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Malaysia dan Singapura menerapkan sistem hukum ganda, di mana hukum sipil berbasis common law berjalan berdampingan dengan hukum Islam yang berlaku terbatas bagi umat Islam, khususnya dalam bidang perkawinan dan keluarga. Sebaliknya, Brunei Darussalam menerapkan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional yang bersifat monistik dan mengikat secara menyeluruh. Dalam konteks Singapura, pengaruh Inggris tampak kuat melalui penerapan Women’s Charter dalam perkawinan sipil, sementara hukum Islam diatur melalui Administration of Muslim Law Act dengan yurisdiksi terbatas pada Mahkamah Syariah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum perkawinan di ketiga negara tersebut dipengaruhi oleh sejarah kolonial, struktur ketatanegaraan, serta kebijakan negara dalam mengakomodasi pluralitas agama dan budaya, sehingga membentuk karakter hukum keluarga yang berbeda meskipun sama-sama berada dalam kawasan Asia Tenggara.
TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Kamil, Ahmad; Nurasiah, Nurasiah; Arfa, Faisar Ananda
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.143

Abstract

Tulisan ini membahas dinamika teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-12, hukum Islam telah menjadi bagian integral tata sosial masyarakat, namun keberlakuannya senantiasa dinegosiasikan melalui interaksi dengan hukum adat dan hukum kolonial (Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kajian ini memfokuskan tiga aspek utama. Pertama, hakikat hukum Islam beserta konsep dasar pemberlakuannya, yang menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan hasil dialektika antara wahyu, nalar, dan konteks sosial. Kedua, pemetaan delapan teori pemberlakuan hukum Islam, mulai dari Teori Kredo, Receptio in Complexu, Receptie, Receptie Exit, Receptio a Contrario, Recoin, Teori Eksistensi, hingga Eklektisisme, yang masing-masing mencerminkan konteks dan kepentingan politik-hukum pada masanya. Ketiga, analisis kritis terhadap relevansi dan problem penerapannya dalam negara bangsa modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada teori yang sepenuhnya dapat menjelaskan pemberlakuan hukum Islam secara tunggal. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia bergantung pada tiga pilar: penerimaan sosial, proses legislasi formal, dan pelembagaan dalam struktur negara. Dalam konteks kekinian, tantangan utama adalah bagaimana menghadirkan hukum Islam secara adil, inklusif, dan sesuai prinsip negara hukum tanpa mengabaikan pluralitas masyarakat Indonesia.
PERJANJIAN BAKU DAN KEADILAN KONTRAKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA Safitri, Endah; Suroso, Teguh; Wardani, Susilo
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.144

Abstract

Perjanjian baku telah menjadi instrumen dominan dalam transaksi komersial modern, khususnya di era ekonomi digital. Fenomena ini sering kali menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara pembuat dan pihak yang menerima perjanjian, yang berpotensi menabrak prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi konsep keadilan kontraktual dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia, khususnya terkait perjanjian baku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak dapat lagi diterapkan secara absolut. Keadilan kontraktual dalam perjanjian baku mensyaratkan adanya intervensi dari itikad baik subyektif maupun objyektif. Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah diatur eksplisit dalam UU Perlindungan Konsumen, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam bentuk “kesepakatan sepihak” yang disamarkan dalam click-wrap agreements. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Perdata Indonesia perlu mereinterpretasi doktrin kebebasan berkontrak menuju kebebasan yang bertanggung jawab, di mana klausula baku yang tidak seimbang dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan sifat objektif perjanjian.
PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Rakhman, Duta Paku
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.145

Abstract

Penelitian ini membahas perkembangan teori hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya dalam praktik untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, dengan menganalisis undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang mencerminkan pengaruh berbagai aliran pemikiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hukum alam menekankan prinsip moral, keadilan, dan hak asasi manusia, tercermin dalam Pancasila dan UU HAM. Positivisme hukum menekankan formalitas dan hierarki peraturan, sedangkan realisme hukum mendorong penyesuaian hukum positif dengan realitas sosial dan budaya, termasuk hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat. Teori hukum progresif berperan dalam membangun hukum yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tercermin dalam UU Kesejahteraan Sosial, UU Pemberantasan Perdagangan Orang, serta program pemerintah seperti JKN, pendidikan wajib belajar, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Meski demikian, penerapannya belum sepenuhnya konsisten dan merata, dengan beberapa produk hukum yang masih kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teori hukum telah memengaruhi pembentukan perundang-undangan di Indonesia, namun implementasinya perlu disempurnakan agar hukum benar-benar mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.
TINDAKAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMEGANG IZIN DALAM PERSPEKTIF NEGARA Adrima, Azkiya
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.146

Abstract

Penelitian ini membahas tindakan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang izin meskipun mereka bertindak sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh otoritas berwenang. Fenomena ini muncul karena izin yang diterbitkan oleh negara sering kali tidak mampu mengantisipasi seluruh dampak yang mungkin timbul dari kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Dalam konteks ini, legalitas formal suatu tindakan tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan substantif, terutama dalam kegiatan konstruksi, pengelolaan lahan, atau operasional bisnis. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik terkait pertanggungjawaban hukum pemegang izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang izin tetap memiliki pertanggungjawaban hukum atas dampak negatif yang ditimbulkan, dan pendekatan yang bertanggung jawab serta inklusif diperlukan untuk mencegah konflik hukum. Dengan demikian, negara menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu dalam pemberian izin dan pelaksanaan kebijakan.
REGULASI DAN EKSISTENSI WAKAF UANG SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN Kahar Muzakir
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.147

Abstract

Wakaf uang dapat dijadikan solusi terhadap masalah sosial dan keuangan rakyat. Selain dikarenakan ajaran agama Islam, wakaf uang menitikberatkan urgensi kemakmuran masyarakat. Wakaf uang dapat dijadikan salah satu pilihan yang bisa diimplementasikan dalam memberantas kemiskinan. Wakaf uang punya manfaat yang besar dalam mendayagunakan keuangan dan memberantas kemiskinan, apalagi sebagian besar orang Indonesia itu agamanya Islam, sehingga uang wakaf yang bisa dikumpulkan dari orang-orang tentunya juga banyak. Implementasi wakaf uang menjadi permodalan usaha mikro dengan sistem Perjanjian Investasi Kolektif dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang kepada para pelaku usaha agar punya bisnis. Dengan demikian, ekonomi umat dapat diberdayakan sehingga bangkit dari kemiskinan.
PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Harahap, Irawan; Pratiwi, Riantika; Rachman, Yusnidar
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.148

Abstract

Pelaksanaan pembangunan menjadi kebutuhan nyata yang harus diwujudkan. Namun menjadi perhatian adalah mewujudkan pembangunan tetap harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, agar lingkungan tidak menjadi rusak dan tercemar, yang dapat merugikan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menempati posisi fundamental dalam paradigma perlindungan dan tata kelola lingkungan hidup. Prinsip ini mengedepankan harmoni yang dinamis antara tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial, baik untuk generasi saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menyimpulkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai dasar normatif dan filosofis dalam perencanaan kebijakan serta implementasi pengelolaan lingkungan. Penerapannya secara efektif mensyaratkan internalisasi pertimbangan lingkungan ke dalam setiap tahap pembangunan, guna menjamin pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan.
URGENSI HUKUM ADMINISTRASI SERTA PERANANNYA DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Justisianto, Muhammad Ghifari; Hakiki, Imam
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.149

Abstract

Hukum Administrasi Negara memiliki urgensi serta berperan penting dalam mewujudkan good governance di Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan, Pertama, Apa peran hukum administrasi dalam mendorong praktik Good Governance? Kedua, Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi hukum administrasi untuk mencapai Good Governance? Ketiga, Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dapat diperkuat melalui kerangka hukum administrasi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menenukan bahwa, Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan good governance karena administrasi negara merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan, kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencerminkan sejauh mana prinsip good governance diterapkan. Penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, belum optimalnya penegakan hukum, serta resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum administrasi yang konsisten. Penguatan good governance dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan keterbukaan informasi, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan etika aparatur, serta perluasan partisipasi publik. Dengan landasan hukum administrasi negara yang kuat, prinsip good governance diharapkan dapat terintegrasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
IMPLEMENTASI PEMBERI KERJA DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN ROKAN HULU Sianipar, Sindy Utari; Ardiansah, Ardiansah; Andrizal, Andrizal
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.150

Abstract

Ekspansi perkebunan kelapa sawit membuka peluang kerja yang substansial sebanding dengan luasnya lahan di Rokan Hulu, potensi kesempatan kerja yang terbuka seharusnya sangat tinggi. Namun fakta menunjukkan ketidakselarasan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja lokal sehingga tidak berkontribusi pada tingkat oengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis melalui wawancara dan observasi dan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Rokan Hulu sejak ditetapkannya Peraturan Daerah  munnjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja lokal dalam tiga tahun terakhir seiring dengan ekspansi industri sawit. Pemerintah Daerah sudah melakukan tugasnya dalam rangka pengawasan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan mendorong pembukaan lowongan kerja melalui Disnaker dan kantor desa. Lemahnya penegakan sanksi dan proses administratif yang tidak jelas menyebabkan kebijakan ini tidak efektif secara normatif dan struktur untuk mendukung penyerapan tenaga kerja lokal.

Page 11 of 12 | Total Record : 113

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022