cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ina Heliani
Contact Email
jurnalhukumumt@gmail.com
Phone
+6281316352225
Journal Mail Official
jurnalhukumumt@gmail.com
Editorial Address
Jl. Cipinang Besar No.2, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Jatinegara, Kota Jakarta Timur,13410
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Delegasi
Published by Universitas Mpu Tantular
ISSN : -     EISSN : 30264227     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DELEGASI : merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari mahasiswa jurusan hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut. Delegasi akan Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Januari dan Juli).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
EKTIFITAS PERAN TAHANAN PENDAMPING DI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIPINANG Edward Edward; Ina Heliany; Louis Hansen
DELEGASI Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya tulis ilmiah ini meneliti tentang Efektifitas Peran Tahanan Pendamping Di Dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang dengan maksud atau bertujuan untuk mengetahui efektifitas peran tahanan pendamping di dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pemasyarakatan di Lembaga PemasyarakatanLapas Kelas 1 Cipinang. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektifitas peran tahanan pendamping di dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang? dan (2) Untuk mengetahui hambatan Tahanan Pendamping dalam menjalankan perannya terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang.
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS.ANAK /2020/PN.JKT.PST) Eggi Adityas Pratama; Ina Heliany; Edy Supriyanto
DELEGASI Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Akan tetapi perlu di perhatikan, terkadang anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku kejahatan dan semata menjadi korban. Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat di mana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana kejahatan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh pelaku Anak pada putusan Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jkt.Pst? Bagaimana penerapan hukum pidana materiil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada putusan Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jkt.Pst? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian yang digunakan karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis data yang kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil analisis putusan pengadilan negeri Jakarta pusat Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jkt.Pst dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian pada putusan pengadilan negeri Jakarta pusat Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jkt.Pst untuk memperoleh data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan sementara penelitian ini menunjukan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.jkt.pst) memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut, sebab dalam fakta dipersidangan, dalam beberapa hari kemudian anak datang lagi kerumah anak korban untuk mengajak melakukan persetubuhan kembali, seharusnya hal ini disertakan kedalam salah satu hal yang memberatkan dan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang dianalisis oleh peneliti memiliki permasalahan, dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu amar dalam putusan tersebut hakim memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang dialami oleh anak korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku anak dapat meberikan efek jera. Perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara terhadap anak dengan hukum, dapat berjalan sebagaimana mestinya.
PROBLEMATIKA PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU Elfritz Paris Hutajulu; Ina Heliyany; M. Amin Saleh
DELEGASI Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan maksud atau bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukuman mati diterapkan pada kasus korupsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan tindak pidana khusus berupa korupsi pada masa bencana berskala nasional. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Problematika Yuridis Penjatuhan Pidana Mati terhadap Koruptor di Indonesia? dan (2) Bagaimana Urgensi Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Tindak pidana korupsi? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk Mengetahui Problematika Yuridis Penjatuhan Pidana Mati terhadap Koruptor di Indonesia. dan (2) Untuk Mengetahui Urgensi Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah undang-undang. Adapun Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa sumber hukum primer, yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai peraturan perundang-undangan serta didukung juga oleh sumber hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal, artikel-artikel dari internet maupun dari bacaan-bacan lainnya yang terkait atau relevan. Hasil penelitian dari analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pidana mati bagi Koruptor dapat diterapkan hanya pada kasus korupsi dalam keadaan tertentu, yaitu apabila korupsi terjadi pada saat negara dalam situasi terjadinya atau mengalami bencana alam dengan skala nasional dimana dana bantuan sosial bagi warga yang terdampak dikorupsi oleh pihak-pihak terkait.
JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DIBUAT DIHADAPAN PPAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1855 K/PDT/2020) Evi Menawati; Ina Heliany; Sri Hutomo
DELEGASI Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan para pihak yaitu penjual dan pembeli dimana penjual menyerahkan tanahnya dan pembeli membayar harga tanah tersebut. Permasalah yang diangkat adalah Bagaimana proses peralihan hak atas tanah tanpa adanya proses jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1855 K/PDT/2020 dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional? Penelitian ini merupakan penelitian hukum tipe normative dengan cara meneliti bahan Pustaka dan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran melalui objek data yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dianalisis dengan cara kualitatif . Hasil Penelitian bahwa terkait keabsahan peralihan hak atas tanah pada kasus yang ditinjau berdasarkan hukum adat dan juga hukum tanah nasional yang berdasarkan dari sifat dan syarat hukum tanah adat serta hukum tanah nasional dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960, dalam jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan keabsahan jual beli tanahnya tidak sah, terkait kasus jual beli tanah dalam ketentuan hukum tanah nasional yang diatur dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 terkait jual beli tanah, akta jual beli tanah, dan sertipikat hak atas tanah dari kasus tersebut putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan hukum tanah nasional dengan menyatakan akta jual beli tersebut cacat hukum.
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN DI TEMPAT KHAYALAK UMUM (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG NOMOR 125/PID.B/2021/PN.KOT) Hari Santoso; Charles D.L Pardede; Setia Jaya
DELEGASI Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berpangkal pada tindak pidana perjudian online yang salah satunya terjadi sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Nomor 125/Pid.B/2021/PN.Kot. Secara singkat, putusan tersebut menguraikan perihal usaha judi togel (toto gelap) yang dilakukan oleh dua orang terdakwa (Terdakwa I & Terdakwa II). Para terdakwa pun menggunakan togel tersebut untuk dikirim ke situs website SUHU TOGEL. Untuk itu, penelitian ini hendak mencari tahu bagaimana upaya penanggulangan perjudian. Lebih lanjut, hendak dicari tahu pula Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 125/Pid.B/2021/PN.Kot. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan tidak hanya mesti berpacu pada apa yang telah diatur dalam KUHP, tetapi adanya kolaborasi dengan berbagai negara untuk membantu melakukan upaya penanggulangan Tindak Pidana Perjudian ini. Adapun Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 125/Pid.B/2021/PN.Kot adalah dengan mempertimbangkan fakta di persidangan seperti alat/barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, dan juga mempertimbangkan keterangan saksi. Lalu pasal yang digunakan dalam pertimbangan hakim adalah Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum. Menurut Penulis apa yang telah dipertimbangkan Hakim telah tepat, dan juga memberikan vonis kepada Para Terdakwa juga sudah tepat dengan mempertimbangkan juga hal hal yang meringankan bagi Para Terdakwa.
ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN CATATAN BLOKIR ATAS SERTIPIKAT MELALUI PENETAPAN PENGADILAN” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 292/PDT.P/2020/PN.JKT.BRT) Hery Gunawan; Appe Hutauruk; Stepanus Pelor
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kepastian Hukum serta Kepastian Hak dalam hal pemegang dan pemilik Sertipikat Hak Milik atas tanah sudah dijamin dimana dengan tegas mengamanatkan kepada pemerintah agar diseluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum, Adanya kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini yang dibuktikan dengan sertifikat atau akta tanah memiliki kepastian yang dilindungi oleh Undang-Undang dan Pemerintah sebagai pemegang amanat dari Undang-Undang itu sendiri. Penulis mengambil Analisis Putusan Pengadilan Nomor 292/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt, dimana Pemohon adalah pemilik sah tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 259, Pemohon telah tinggal dan menetap di tanah tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Pada tahun 2008 Pemohon hendak menjual tanah tersebut, akan tetapi proses jual beli tersebut mengalami permasalahan dan hambatan yang diakibatkan Sertipikat atas nama Pemohon terdapat catatan blokir di Buku Tanah, catatan blokir tersebut seharusnya sudah hapus demi hukum / dengan sendirinya sebab blokir tersebut sudah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran blokir yaitu tanggal 17 Mei 2001. Namun faktanya catatan blokir tersebut masih ada sampai tahun 2020 tanpa dasar yang jelas. Rumusan Masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak yang tanahnya diblokir sepihak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 292/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt dan Apakah akibat hukum terhadap tanah yang di blokir oleh Badan Pertanahan Nasional menurut putusan Nomor 292/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan deskripsi analisis dengan tipe pendekatan penelitian yuridis normative. Dengan Kesimpulan Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan, dilandaskan dengan itikad baik dari pembeli yang dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang yang dilakukan oleh Pembeli tersebut, Pemblokiran yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, tidak hanya mengakibatkan kepastian hukum tidak terwujud, melainkan juga menimbulkan kerugian bagi pemilik sertipikat terblokir, baik kerugian materiil maupun idiil.
ANALISA HUKUM TERHADAP TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (PUTUSAN NOMOR : 3728/PDT.G/2021/PA.JS.) Ida Rouli Herawati Sinambela; Edy Supriyanto; Muhenri Sihotang
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama demikian juga dengan syarat-syarat tersebut ditentukan oleh hukum perkawinan. Jika pernikahan sudah dilakukan tetapi tidak bertemu persyaratan yang telah ditentukan, maka dapat diajukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya tali perkawinan juga dapat dimungkinkan karena pernikahan atau dengan artian dalam pembatalan pernikahan, dimana pembatalan pernikahan disebabkan oleh pelanggaran atau larangan menikah, sedangkan larangan untuk menunjukan kerusakan, atau sesuatu yang di larang seperti tidak memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan dalam keharmonisan rumah tangga. Salah satu perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah perkara dengan Nomor : 3728/Pdt.G/2021/PA.JS. Dalam perkara ini istri sebagai pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan suami sebagai termohon ternyata masih berumah tangga dengan wanita lain dan Termohon mengaku duda (cerai hidup). Berdasarkan analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 3728/Pdt.G/2021/PA.JS. tentang pembatalan perkawinan disebabkan karena pemalsuan identitas dalam Putusan Majelis Hakim menerima permohonan pemohon. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah.
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN ASIMILASI RUMAH NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG Ilham Salman; Ina Herliany; Amin Saleh
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narapidana pada pandemi covid-19 di Indonesia menambah masalah overkapasitas dan peningkatan fenomena kejahatan di tengah kondisi PSBB. Fenomena tersebut kebanyakan dilakukan oleh eks napi program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengetahui prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia serta mengetahui akibat hukum, jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan penelitian menggunakan aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian, serta melihat praktik yang terjadi di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sistem pembebasan asimilasi rumah di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang berdasarkan Permenkumham no. 32 tahun 2020 berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsi untuk mengurangi penyebaran covid-19 dengan jumlah 2.627 warga binaan asimilasi rumah hingga tahun 2023.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TAHANAN ATAU WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS I CIPINANG Irfan Gondomono Aji; Ina Heliany; M. Amin Saleh
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan. Oleh karena penegakkan hukum itu penting, maka peran Pemerintah sangat menentukan dalam mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, antara lain berupa penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana, Penegakkan hukum tersebut tidak terlepas dari terpidana atau narapidana sebagai subjek hukum dimana derajatnya sama dengan manusia yang lainnya, mereka dapat saja sewaktu-waktu melakukan kesalahan walaupun telah dihukum atau sebagai orang hukuman atau warga binaan pemasyarakatan (WBP), sehingga yang harus diatasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan terpidana atau narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, norma agama maupun terhadap kewajiban-kewajiban sosial lainnya. Sering kali dijumpai adanya penganiayaan dalam rutan baik antara petugas dan narapidana, maupun sesama tahanan dan narapidana. Padahal jelas perbuatan ini dilarang dalam perundang-undangan, namun masih sering terjadi penganiayaan. Bahkan dilakukan oleh seseorang yang berstatus tahanan dan narapidana, di tempat ia menjalankan sanksi atau hukuman atas perbuatan sebelumnya. Metode penelitian Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yang artinya pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR : 82/Pdt.G/2020/PN Tjk) Jeni Sanusi; Stephanus Pelor; Charles D.L. Pardede
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kepemilikan tanah secara bersama-sama dalam satu komunitas masyarakat hukum Adat tersebut diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Negara, serta menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok- Pokok Dasar Agraria (disebut UUPA) sampai saat ini masih dipandang sebagai parameter hukum tanah nasional, UUPA mengatur hampir semua hak-hak tanah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 16 kecuali hak pengolahan. Sebagaimana pada penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan analisa pada karya ilmiah terkait tentang Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Bersertifikat Hak Milik? Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 82/Pdt.G/2020/PN Tjk telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Metode yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penjelasan diatas ialah majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini kurang cermat serta eksepsi Tergugat tidak mengandung dari asas nemo plus yuris, maka penguasaan sesuatu hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak adalah batal.seharusnya majelis hakim yeng memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 82/Pdt.G/2020/PN Tjk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Page 3 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL Vol 2 No 1 (2022): DELEGASI JOURNAL Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL