cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Andri
Contact Email
lppm.undar1965@gmail.com
Phone
+6281330202700
Journal Mail Official
jurnaljusticia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Justicia Journal
Published by Universitas Darul Ulum
ISSN : 25277278     EISSN : 28305221     DOI : https://doi.org/10.32492/jj.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Justicia Journal merupakan publikasi di bidang ilmu-ilmu Hukum untuk mengkonsumsikan persoalan-persoalan Hukum dan aplikasinya. Jurnal ini didesain untuk mewadahi pemikiran-pemikiran ilmiah dalam perspektif hokum dan kemasyarakatan, sehingga mempersyaratkan tulisan yang bersifat ilmiah untuk dapat dimuat dalam setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 7   8   9   10   11 
Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Po Rosalia Indah Atas Kerugian Kehilangan Barang yang Dialami Penumpang Aji Mahendra, Restu; Putri Maha Dewi; Fatma Ayu Jati Putri
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14207

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab hukum perusahaan PO Rosalia Indah atas kerugian yang dialami oleh penumpang. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang penumpang bersifat bersyarat: perusahaan dapat dibebaskan jika tidak terbukti lalai, namun akan dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat bukti kelalaian dalam pengawasan atau pengelolaan barang. Perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini penumpang, harus diutamakan, dan klausul pembebasan tanggung jawab tidak serta-merta berlaku jika melanggar hukum positif.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jombang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur Rahma Tri Rahayu, Firli; Susilowaati, Tri; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14209

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan seksual yang tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena berdampak serius terhadap fisik, psikis, dan masa depan korban yang masih dalam masa tumbuh kembang. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg terhadap kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah memenuhi unsur Pasal 81 UU Perlindungan Anak, namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip the best interest of the child. Diperlukan penguatan perspektif perlindungan anak agar putusan tidak hanya memenuhi syarat formil tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.
Tinjauan Hukum Sifat Indissolubilitas Perkawinan Katolik Terhadap Perceraian Menurut Pandangan Hukum Perkawinan Di Indonesia Bakdo Lasito Aji; Susilowardani; Putri Maha Dewi
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum sifat indissolubilitas perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari presfektif hukum perkawinan di Indonesia. Dalam menganalisis permasalah tersebut penulis mengunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Indissolubilitas perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari presfektif hukum perkawinan di Indonesia bahwa dalam struktur hukum di Indonesia Dinas kependudukaan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negeri adalah pranata hukum yang berperan sebagai pelaksana dan penegak hukum perkawinan dan perceraian. substansi aturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Budaya hukum yang berkembang di Indonesia mengenai perkawinan memperbolehkan adanya suatu perceraian sedangkan bagi masayarakat Katolik di Indonesia perkawinan yang bersifat indissolubilitas (tidak dapat diputuskan) oleh siapapun kecuali oleh kematian. Adanya perbedaan paham mengenai perceraian ini harus disikapi bagi masyarakat Katolik untuk tetap meghormati dan mengakui aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Adanya perbedaan paham mengenai perceraian di Indonesia antara hukum nasional dan hukum gereja Katolik ini harus disikapi bagi masyarakat Katolik untuk tetap meghormati dan mengakui aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Mengenai struktur substansi hukum perkawinan di Indonesia dalam perumusan undang-undang perkawinan di Indonesia perlu dibuat sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di semua elemen masyarakat Indonesia. Serta dalam budaya hukum menenai aturan yang sudah ada saat ini masyarakat Katolik harus mematuhi dan mentaati aturan hukum yang ada walaupun aturan tersebut bertentang dengan norma dan nilai perkawinan dalam ajaran Katolik. Mematuhi dan mentaati aturan hukum bukan berarti melanggar norma dan nila ajaran Katolik tentang indisolubiliotas Perkawinan tetapi dengan cara tetap menjaga kesakralan indisolubiliotas Perkawinan dan tidak mencoba untuk menuju kearah perceraian
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Sertifikat Ganda Bagus Sasmito, Anton; Romlan, Romlan; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14208

Abstract

Pengaturan tentang tanah harus di tata dan dibuatkan perencanaannya dengan hati-hati dan penuh dengan kearifan. Adanya persengketaan di bidang pertanahan ini dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa, bahkan konflik ini bisa sampai kepada masing-masing ahli waris yang bersengketa, terkadang konflik tentang bidang pertanahan ini juga dapat menimbulkan banyak korban yang terlibat di dalamnya, sehingga adanya suatu persoalan sertifikat ganda dikemudian hari hal ini menjadi pedoman kehati-hatian dalam melakukan penerbitan sebuah sertifikat hak milik, terutama dalam peralihan adanya jual-beli yang mana data yuridis masih berbentuk letter c, ini harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ke pihak Badan Pertanahan Nasional guna untuk meminimalisir atas kejadian adanya sertifikat ganda, jika hal ini tidak dilakukan kemungkinan adanya terbit sertifikat ganda menjadi sangat jelas walaupun terbitnya sertifikat merupakan kewenangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional dan apabila pihak atas pemilik dari pada sertifikat merasa dirugikan atas perbuatan tersebut langkah yang harus dilakukan ialah menempuh upaya hukum administrative melalui mediasi ke BPN, jika upaya mediasi tidak mendapatkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, maka atas putusan mediasi tersebut dibuat dasar untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan pembatalan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini.
Penyelesaian Hukum Atas Kredit Macet Bank Melalui Panitia Piutang Negara (PUPN) Malik Mahardika AR
Justicia Journal Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study questioned What are some factors causing the rise of bad loans, both internally and externally and how the process of completion through PUPN. Through the method, normative with the processing of the data deductively. The results of this study found that the factors causing bad loans internally due to less careful in assessing the collateral; and or insensitivity in monitoring the credit, while the external factor arises because. poor management of the debtor's business, bad character debtor, and coercion and loan resolution melalul PUPN are: the handover of the management of state receivables, calls and warning calls, on-site inspection and safety assurance, interviews and News Events FAQ, the Joint Statement, Determination of Number of State Receivables , billing forced once by letter, foreclosure, disbursement of collateral, forced weight, Establishment of state receivables for Billable As yet, the establishment of state receivables paid off and finished.
Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Mati Di Indonesia bahri, syaiful
Justicia Journal Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem in this research is how the implementation of the death penalty in Indonesia ?. This study aims to determine how the implementation of the death penalty in Indonesia. The approach used in the writing of this research is normative juridical law, the discussion is based on laws and regulations that apply to the problem of the death penalty in Indonesia, namely Law No. 2 / PNPS / 1964 on procedures for the implementation of capital punishment and the Law No. 3 1950 Clemency Law Number 22 Year 2002 regarding the petition for clemency in a way to examine the opinions of jurists literature is secondary data or literature. In analyzing the data used "Qualitative Methods" is a way of research that produces descriptive data analytical.Provided that the implementation of the death penalty in Indonesia is difficult, because the number of procedures that can be taken prior to the implementation of the execution through a Judicial Review (PK) where the demand for a judicial review is not limited to a certain period of time. (Article 264 Criminal Procedure Code), as well as filing for clemency to the President.
Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sahal, Sahal afhami
Justicia Journal Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem in this research is how the pros and cons of the UU No. 22 of 1997 on narcotics and its implementation in the field?. In order to determine the strengths and weaknesses of Law No. 22 of 1997 on narcotics and its implementation in the field, the authors use the law narmatif sociological research methods.It was concluded that the excess of Act No. 22 of 1997 is a more complete and perfect load of Article 104 where the Act previously only contains 55 articles. Weakness of UU No. 22 Year 1997 on Narcotics, namely: lack of action in the form of socialization of UU No. 22 Year 1997 on Narcotics, lack of supporting funds for the implementation of UU No. 22 Year 1997 on narcotics, lack of mastery of the Act No. 22 1997 On Narcotics.
Tanggungjawab Dokter adib, moh
Justicia Journal Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research problem is when does a doctor can be expressed malpractice ?. The purpose of thisstudy was to determine some criteria that must be met in determining cases of malpractice by doctorsin performing profession.The result is that there is a difference between theory and practice. According to the theory to beable to prove the existence of medical malpractice, there are three criteria used are: The requirementfor physicians providing care to the patient, presence of a violation of such obligations, The emergenceof losses as a result. Meanwhile, according to the practice to be declared malpractice should be fourcriteria: existence of a relationship between the rights and obligations of doctors and their clients (duty)?, existence of breach of duty (break of duty), presence of physical loss (damage), There is a causalrelationship ( causation), so that all the elements proved; ie elements of duty, break of duty, demageand causation, it was malpractice.The emergence of accountability to civil doctor when can dibutikan their unlawful acts, in thesense that doctors make mistakes / omissions but errors / omissions that cause harm, such as in errors /omissions by doctors cause injury or handicap something limbs even losses, which inflicts death
Tinjauan Advokasi Terhadap Korban Trafficking Secara Yuridis prasodjo, romlan
Justicia Journal Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this study the formulation of the problem is how to determine the form of the HumanTrafficking? and what efforts are made to combat the trafficking ?. This study was conducted todetermine how trafficking can occur, as well as children and women trafficking network that has beenaccommodated as well.This type of research is a kind of research Qualitative-Normative circuitry makes the library (libraryresearch) as a data field that is studying the literature textbooks, lecture notes, and articles as well asother information contained in electronic media such as television, radio and computer (Internet)associated with this research. This study uses materials Secondary data research, namely researchmaterial obtained from literature studies of Legal Materials Primary, Secondary Legal Materials. Analysisof the data in this study was obtained through the study and Case Approach.The results in this study was Trafficking in persons is a form of crime committed by organized ofcrime. Performance of Trafficking action so neatly that it is difficult to break the chain which iscontinuous with each other. Trafficking in action, women and children are more dominant becomevictims because they are more vulnerable and weak to be a victim. Therefore, to prevent and trying tobreak the chain of Trafficking conducted efforts against Trafficking with this form of determinationagainst Trafficking law, opposition to trafficking.
Diversi Sebagai Aplikasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia susilowati, tri
Justicia Journal Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As we know, that there is a real act of dr aspect there is no difference between criminal do not minors with criminal offenses committed by adults. Which can distinguish between the two is on the perpetrators themselves.The difference involves the question of motivation for their actions. Judging from the motivation to do a crime, in general, a child who commits an offense is not based on the motivation of evil (evil mill / evil mind) who came dr child itself.On the basis of that, children who deviate from social norms, to their understanding as the "bad boy" or the term "Juvenil Deliquency".Based on UU No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Son, so that the child's dignity as human beings; then the child should be given special protection, especially protection law in the juvenile justice system.Therefore, in order to children in conflict with the law (ABK) can be well protected, then one of them different ways of treatment pursued through the Restorative Justice Diversion process.

Page 9 of 12 | Total Record : 120

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 9 No. 1 (2020): VOL 9 NO.1 (2020) September Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September Vol. 5 No. 1 (2016): VOL 5 NO.1 (2016) September Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September More Issue