cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Andri
Contact Email
lppm.undar1965@gmail.com
Phone
+6281330202700
Journal Mail Official
jurnaljusticia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Justicia Journal
Published by Universitas Darul Ulum
ISSN : 25277278     EISSN : 28305221     DOI : https://doi.org/10.32492/jj.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Justicia Journal merupakan publikasi di bidang ilmu-ilmu Hukum untuk mengkonsumsikan persoalan-persoalan Hukum dan aplikasinya. Jurnal ini didesain untuk mewadahi pemikiran-pemikiran ilmiah dalam perspektif hokum dan kemasyarakatan, sehingga mempersyaratkan tulisan yang bersifat ilmiah untuk dapat dimuat dalam setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
 5   6   7   8   9 
Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pada Implementasi Penerapan Diversi: Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan Ferdy Ardhany Ferdy; Herwin Sulistyowati Herwin
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13208

Abstract

The philosophy of law is a part of the search that is studied in the sphere of philosophical scope. Philosophy is a systematic thinking activity that can only be satisfied with accepting the results arising from the thinking activity itself. Philosophy does not limit itself only to sensory, physical, psychological or spiritual symptoms. He also asks not only "why" and "how" these symptoms are, but also the basis of the symptoms, their characteristics and their truth. He tries to reflect the theoretical relationship in which the symptoms are understood or thought out. In that case, the philosopher will never be satisfied with an answer. Every argument must be reasoned or made and understood rationally. Because however philosophy is an activity of thinking meaning in a dialogical relationship with the others he tries to formulate arguments to obtain examination. Next, philosophy is in fact open and tolerant. Philosophy is not a belief or a dogmatism, if it is no longer open to new arguments and firmly adheres to the understanding once acquired, it is not surprising that philosophy practically leads to rigidity. As a philosophy, the philosophers of law should have an attitude of adaptation to the nature, methods and purposes of philosophies in general. Furthermore, the law as the object of the philosophy of law will influence the philology of law. The future of the child becomes our responsibility together except for the child who is faced with the law. The protection of children who are facing the law one of them is Diversi at every stage of law enforcement both in the investigation, prosecution, and examination in the Court. Therefore, in order for the diversi effort can be implemented optimally and be the best alternative in the settlement of criminal cases of children, there is a need for improvement in the Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System, given the obligation of the law-enforcement authorities to implement Diversi it is good to counter with the obligations of the parties in following Diversi; there is need for deeper socialization by the law enforce about what is diversi, what is Restorative Justice so that the wider public will understand the importance of Diversi as an effort to protect children who face the Law. The concept of law as the main objective of the philosophical struggle is as old as the history of philosophy itself. From ancient Greece to later times, the law was always discussed and questioned, that is, about its existence and reality. For the person who desires to know the law in depth, then he should strive to talk about the truth and origin of the law, the relationship of law with the Reflection and the Relevance of the Thought of the Philosophy of Law.
Pengaturan Hukum Penegakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Studi Kasus Di Kabupaten Purbalingga Diah Nur Widowati Diah
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13201

Abstract

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagai aparatur negara wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. ASN wajib bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ASN wajib bersikap netral dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh fakta terkait permasalahan netralitas ASN di Kabupaten Purbalingga pada Pilkada Serentak 2020. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Purbalingga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang terjadi sebelum masa kampanye, dan pada saat masa kampanye. Banyaknya ASN yang tidak netral dengan cara mengikuti kampanye, dan kegiatan panggung lainnya, serta menyediakan materi kampanye dengan menggunakan fasilitas negara seperti gedung perkantoran dan kendaraan dinas ASN. Tentunya keterlibatan dan keberpihakan ASN pada Pilkada 2020 ini tidak lepas dari adanya calon petahana. Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu Bupati Purbalingga seharusnya memberikan sanksi atau hukuman disiplin kepada ASN yang tidak netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati Purbalingga seharusnya lebih tegas dalam menyikapi kasus ASN yang tidak netral ini. Diperlukan pengaturan hukum dalam penanganan pelanggaran Netralitas ASN baik pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian,: Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) (Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Malang) Mahmud Alfi Syifa’ Alfi; Muhammad Andri Andri
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13209

Abstract

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kota Malang. Peraturan ini mengatur prosedur dan mekanisme yang harus dilalui dalam proses harmonisasi Raperda, untuk memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan nasional. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana proses harmonisasi dilaksanakan, termasuk peran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini telah diterapkan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi peraturan di tingkat daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.
Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami Dan Istri Muchammad Ariyahdul Ma’rifat
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13210

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengenal aturan pemanfaatan harta perolehan dalam perkawinan. Harta bersama dalam konsep yuridis dapat diartikan sebagai harta kekayaan suami dan isteri yang didapatkan selama perkawinan atau dengan kata lain harta bersama atau yang biasa disebut harta gono gini ini merupakan harta yang dihasilkan oleh sepasang suami isteri melalui kerja sama antara keduanya semasa berlangsungnya perkawinan. Suami dan Isteri memiliki hak guna dan hak milik atas harta bersama, dengan begitu keduanya memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan harta bersama tersebut dengan syarat atas persetujuan dari pasangannya. Hal tersebut erat kaitaannya bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama dengan ketentuan pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawwinan Tahun 1974, KUHPerdata pada Pasal 124 dan Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 91 hingga 93. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, perizinan pemanfaatan harta bersama masih sangat minim disadari terutama untuk harta bersama yang nilai materiil nya tidak signifikan berpengaruh pada perekonomian keluarga.Penelitian yang ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif yakni menjabarkan atau mengumpulkan bahan bersumber pada pustaka terkait teori mengenai ketentuan pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan.
ANALISIS YURIDIS HAK DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto Farhan Oky Setyawan; muhammad andri; Tri Susilowati
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14101

Abstract

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut, misalnya karena faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang dan lain sebagainya, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Tujuan penelitian ini antara lain: Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga nomor 310/Pdi.Sus/2022/PN.Mojokerto dan Mendeskripsikan efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/PN.Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut: Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto terdiri dari Saksi (korban) kekerasan dalam rumah tangga mengajukan tuntutan kepada pengadilan, Keterangan terdakwa dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri sesuai dengan putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/Pn.Mojokerto antara lain: Menjalankan Kebijakan Sesuai Kaidah Hukum, Bersinergi dengan aparat hukum, Memberikan Fasilitas Hukum, Memberikan Kesadaran Tentang Hukum Kepada Masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Majelis Hakim laporan tindak kekerasan terdakwa dalam rumah tangga yang dilakukan sesuai dalam pasal 5 huruf a terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, kemudian hasil penyelidikan luka lebam dan rasa sakit yang dialami saksi (korban) berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 353/3094/416-207/2022 dengan kesimpulan ditemukan memar pada kedua lengan atas, paha atas dan paha bawah setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan. Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Efektivitas putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai putusan pengadilan nomor 310/Pdi.Sus/2022/Pn.Mojokerto. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum.
REFORMASI SISTEM PERADILAN DALAM PENANGANAN KASUS PENYEROBOTAN TANAH: EVALUASI KASUS DR. UMMIE WASITOH DI KABUPATEN BANDUNG deddi fasmadhy
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14102

Abstract

Land encroachment in Indonesia is a criminal offense that often disrupts legal certainty and land ownership rights. One prominent case is the case involving Dr. Ummie Wasitoh in Bandung Regency, which reflects significant challenges in land law enforcement in Indonesia. Despite the existence of binding legal rulings, the execution of these rulings is often hindered by various obstacles such as intervention from certain parties, limited resources, and weak coordination among law enforcement agencies. This study aims to analyze the judicial system applied in handling land encroachment cases, specifically in the context of the Dr. Ummie Wasitoh case, and to evaluate the factors influencing the effectiveness of law enforcement in such cases. The research method used is a normative juridical approach, analyzing relevant regulations such as the Criminal Code (KUHP), the Agrarian Law, and other related laws. Data is collected through literature study, analysis of court decisions, and interviews with relevant parties, including legal counsels, law enforcement officers, and affected communities. The research findings indicate that despite clear and firm legal rulings, their implementation is often obstructed by structural issues, such as weak coordination among law enforcement officers and a lack of transparency in the execution procedures. The study concludes that to improve the effectiveness of the judicial system in handling land encroachment cases, policy reforms are necessary to support the integration of more robust regulations, transparent execution systems, and improved coordination among agencies. Additionally, the role of the community and public participation is also crucial in ensuring smooth law enforcement
DISPENSASI PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA Edi Suprianto; Moh Rafi'ie
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14103

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-undang. Bahan hukum sekunder yakni hasil karya dari pakar-pakar hukum, situs internet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut di atas menggunakan metode analisis secara normatif, diawali dengan mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang sama menurut sub aspek kemudian setelah itu dilakukan analisis dan interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami dan memberikan gambaran hasil secara utuh. Penelitian ini membahas mengenai akibat dispensasi perkawinan anak dibawah umur. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila permohonan dispensasi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yaitu memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut sah secara agama dan negara. Jika ditolak, boleh melakukan permohonan ulang dan upaya terakhir adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri harus lebih selektif dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi usia perkawinan, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.
PERMASALAHAN DAN PENYEBAB PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG) Yanki Wibisono; Kuswanto Kuswanto; Muhammad Ajid Husain
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14104

Abstract

Kasus perceraian meningkat setiap tahun di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui permasalahan dan penyebab perceraian pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor utama penyebab terbanyak yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan oleh pengabaiakan kewajiban rumah tangga, permasalahan finansial, KDRT, ketidakcocokan masalah seksual, timbul rasa curiga dan cemburu serta ketidakcocokan secara berlebihan, berkurangnya perasaan cinta, tidak ada toleransi antar pasangan, memiliki kekasih lain dan terdapat penyebab lain seperti perasaan tidak di hargai serta krisis kepercayaan pada pasangan. Sedangkan faktor ekonomi disebabkan oleh pengabaian kewajiban rumah tangga, judi, berkurangnya perasaan cinta pada pasangan, tidak ada toleransi antar pasangan serta penyebab lain seperti komunikasi yang buruk
PERAN ASAS EQUALITY YANG BERKEADILAN DALAM KEBIJAKAN SEKTOR HUKUM PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati; Lilik Warsito; Herjuno Ariwibowo Arifin; Leo Mada Kusuma
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14105

Abstract

Asasequality yang berkeadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Prinsip ini mengharuskan perlakuan yang setara terhadap wajibpajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama serta pengenaan pajak yang proporsional berdasarkan kemampuan masing-masing individu atau entitas. Dalam sistem perpajakan, asas equality tidak hanya berfungsi untuk mencegah diskriminasi dalam penentuan subjek dan objek pajak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung redistribusi kekayaan. Sejak lintas perdagangan memasuki globalisasi ekonomi, instrumen ekonomi seperti pajak menjadi lebih penting. Untuk menjalankan pemerintahan di setiap negara, ada banyak dana yang diperlukan. Penyeienggaraan pemerintahan membutuhkan banyak sumber dana, terutama untuk kegiatan pembangunan karena dana yang diperiukan tidak cukup. Pajak, retribusi, sumbangan, monopoli, dan pungutan lain disebut sebagai pungutan sendiri. Jika disederhanakan, beberapa penerimaan pemerintah ini dapat diklasifikasikan sebagai penerimaan pajak dan non-pajak. Upaya pemaksaan yang bersifat legal diperlukan untuk pemungutan pajak agar sesuai denganasas keseimbangan dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan dan sanksi yang berkaitan dengan penghindaran pajak harus lebih ditekankan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang menghindari pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu mengembangkan sistem administrasi yang transparan, berbasis teknologi, serta mengadopsi tarif pajak progresif untuk mendukung keadilan. Dengan penerapan asas equality yang berkeadilan, sistem perpajakan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan
KONTRIBUSI NOTARIS DALAM MENDUKUNG INVESTASI ASING DI INDONESIA: STUDI TENTANG PEMBUATAN AKTA OTENTIK DALAM PENANAMAN MODAL ASING (PMA) Lilik Warsito; Putri Maha Dewi
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14106

Abstract

Investasi asing memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Notaris berperan penting dalam proses penanaman modal asing (PMA) melalui pembuatan akta otentik yang memberikan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi notaris dalam mendukung investasi asing di Indonesia, khususnya dalam aspek pembuatan akta otentik sebagai instrumen legalitas investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi investor asing melalui pembuatan dokumen hukum yang sah. Namun, terdapat beberapa kendala dalam praktiknya, seperti perubahan regulasi yang dinamis, birokrasi yang kompleks, serta tantangan dalam penyelesaian sengketa investasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem perizinan, penguatan kapasitas notaris, serta digitalisasi layanan hukum guna meningkatkan efektivitas peran notaris dalam mendukung investasi asing. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih kompetitif dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Page 7 of 9 | Total Record : 84

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021