cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Andri
Contact Email
lppm.undar1965@gmail.com
Phone
+6281330202700
Journal Mail Official
jurnaljusticia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Justicia Journal
Published by Universitas Darul Ulum
ISSN : 25277278     EISSN : 28305221     DOI : https://doi.org/10.32492/jj.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Justicia Journal merupakan publikasi di bidang ilmu-ilmu Hukum untuk mengkonsumsikan persoalan-persoalan Hukum dan aplikasinya. Jurnal ini didesain untuk mewadahi pemikiran-pemikiran ilmiah dalam perspektif hokum dan kemasyarakatan, sehingga mempersyaratkan tulisan yang bersifat ilmiah untuk dapat dimuat dalam setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 6   7   8   9   10 
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS herwin, Herwin Sulistyowati; warsito, lilik
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14107

Abstract

Pemalsuan akta otentik dalam peralihan hak atas tanah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak hukum serius, baik bagi individu maupun bagi sistem pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pemalsuan akta otentik, faktor penyebabnya, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam mencegah serta menghadapi pertanggungjawaban hukum terkait pemalsuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta otentik dalam peralihan hak atas tanah sering terjadi akibat lemahnya sistem administrasi pertanahan, keterlibatan oknum notaris yang tidak berintegritas, serta kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta otentik dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 dan 266 KUHP, pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul, serta sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan sistem administrasi pertanahan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan terhadap notaris, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan akta otentik.
PENANGANAN KREDIT MACET TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK Ardana, Fransiska; Andri, Muhammad; Winarsih, Rini
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14108

Abstract

Sebuah usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha masyarakat yang meningkatkan kehidupan taraf ekonominya, seiring perkembangan zaman perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang UMKM bekerjasama dengan pihak permodalan atau bank dengan tujuan memperbesar usaha tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang akan diterima. Pihak bank sendiri sebelum melakukan pencairan modal usaha harus mempunyai keyakinan bahwa pihak pelaku usaha mampu menangung pembayaran setiap bulanya dengan jaminan berupa hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini. Hutang-piutang bagi debitur yang meninggal dunia tidak terlepas adanya tanggung jawab untuk melunasi hutangnya hal ini menjadi harta peninggalan yang harus di tanggung oleh ahli waris guna menyelesaikan adanya sisa hutang-piutang. Namun faktanya semasa hidupnya pelaku usaha atau debitur mengikatkan hutangpiutang beserta perikatan asuransi jiwa kredit, maka semua sisa hutangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Upaya yang harus dilakukan ahli waris agar tidak terjadi wanprestasi, melakukan klaim asuransi dengan dasar sebagai pemegang polis pengganti dari debitur yang meninggal dunia, jika perusahaan asauransi tidak mencairkan dana dari klaim asuransi jiwa, maka perlindungan hukum bagi ahli waris menempuh upaya hukum baik Non Litigasi maupun Litigasi. Setelah diadakan pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka dapat di simpulkan bahwa jika didasarkan akan hal ini pihak ahli waris selaku pengganti dari pewaris wajib melakukan pelunasan sisa hutangnya dengan dasar adanya asuransi jiwa kredit yang mana menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, guna pengambilan jaminanan berupa sertifikat atau sering disebut dengan hak tanggungan. Sisa pokok hutang pada kredit macet besarannya berpariatif. Jika nilai lelang obyek Hak Tanggungan lebih besar dari nilai sisa pokok hutang, maka pihak kreditur (Bank) memberikan kelebihan yang dimaksud kepada pihak debitur, yang dalam hal debitur telah meninggal dunia maka kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli waris
ANALISIS YURIDIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JOMBANG mujiono, mujiono; Romlan, romlan; Bahri, Syaiful
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14109

Abstract

Fenomena tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang menjadi isu sosial yang membutuhkan perhatian serius. Perceraian banyak dipicu oleh faktor internal, seperti masalah ekonomi, perselisihan terus-menerus, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta faktor eksternal, seperti perselingkuhan dan kurangnya kesiapan pasangan muda. Data menunjukkan mayoritas gugatan perceraian diajukan oleh istri, dengan alasan ekonomi sebagai penyebab dominan. Fenomena ini juga berdampak buruk pada anak-anak yang sering mengalami tekanan psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka. Data dikumpulkan melalui analisis literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan dari Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami keterkaitan berbagai faktor yang mempengaruhi perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang peran dalam pernikahan, dan minimnya pendidikan pranikah menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko perceraian. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka perceraian mencakup penyuluhan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan pranikah, dan layanan konseling keluarga. Selain itu, mediasi di pengadilan agama diterapkan untuk memberikan peluang rekonsiliasi. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, kebijakan ekonomi, dan penegakan hukum untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan keharmonisan keluarga di Kabupaten Jombang.
PERAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Errika, Noer Diana; Andri, Muhammad; Susilowati, Tri
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14110

Abstract

Dengan adanya peran Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak terlepas dari beberapa ketentuan hukum yang berlaku seperti sebelum dilakukannya penunututan, Kejaksaan melakukan upaya penyelidikan hingga pemeriksaan tersangka. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan wewenang Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta mengetahui faktor yang menghambat Jaksa dalam melaksanakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi mencakup fungsi sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut (Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999), serta pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Wewenang yang dimiliki Jaksa adalah dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan penyadapan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan (Pasal 7 ayat (1) KUHAP). Adapun hambatan yang dihadapi Jaksa berupa hambatan internal yang meliputi kualitas sumber daya manusia dan birokrasi yang kompleks, serta hambatan eksternal yang berupa intervensi politik dan stigma negatif dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan sistem pencegahan tindak pidana korupsi agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal, serta perlunya pembaruan sistem hukum yang terfokus pada pencegahan korupsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku.
Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Efektivitas Dan Kinerja Pemerintahan Daerah Budiman, Haris; Nurohmah, Ainun; Nadia Pratiwi, Chika; Nur Islami, Tsulistiyani
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14201

Abstract

Abstract Central government policies, including Presidential Instruction No. 1 of 2025 on state spending efficiency, have direct implications for local government fiscal performance and capacity. The purpose of this study The purpose of this research is to find out how the policies in the Budget Cut stipulated in Presidential Instruction Number 1 of 2025 and how the impact of Budget Cut on Regional Infrastructure Development. This research uses a normative juridical approach with a literature study method to analyze the impact of the policy on regional infrastructure development. The results show that budget cuts have the potential to cause various negative impacts, such as delays in infrastructure projects, decreased quality of public services, increased unemployment, and development inequality between regions. However, this policy also opens opportunities to encourage improvements in project governance, budget optimization, and funding innovation. Keywords : Efficiency Budget Efficiency, Presidential Instruction, Regional Infrastructure. Abstrak Kebijakan pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, memiliki implikasi langsung terhadap kinerja dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan dalam Pemangkasan Anggaran yang diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan bagaimana implikasi Pemangkasan Anggaran pada Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tertundanya proyek infrastruktur, menurunnya kualitas layanan publik, meningkatnya pengangguran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, kebijakan ini juga membuka peluang untuk mendorong perbaikan tata kelola proyek, optimalisasi anggaran, dan inovasi pendanaan. Kata Kunci : Efisiensi Anggaran, Infrastruktur Daerah, Instruksi Presiden
Ketimpangan Perlindungan Hukum Afiliator di Platform E-Commerce Indonesia Anugrah, Dikha; Lintang Dialog, Bias; Siti Fauziah, Risa; Budiman, Haris
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14202

Abstract

Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia telah melahirkan berbagai model bisnis baru, termasuk program afiliasi yang mempertemukan afiliator sebagai pihak ketiga dengan konsumen melalui promosi produk. Namun, hubungan hukum antara afiliator dan platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan Lazada masih menyisakan persoalan perlindungan hukum, terutama dalam aspek kejelasan hak atas komisi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian afiliasi dalam e-commerce dan menelaah sejauh mana regulasi dan implementasinya melindungi hak-hak afiliator. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi dokumen hukum dan wawancara dengan afiliator aktif dari berbagai platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian afiliasi bersifat sepihak (adhesi) dan tidak sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap afiliator, khususnya dalam hal transparansi komisi dan akses penyelesaian sengketa. Sementara regulasi seperti UU ITE dan PP No. 80 Tahun 2019 telah mengatur e-commerce secara umum, namun belum secara khusus mengakomodasi posisi hukum afiliator. Penelitian ini merekomendasikan perlunya formulasi kebijakan khusus, berupa penguatan norma kontraktual dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan setara bagi afiliator di ranah digital. Kata Kunci: Afiliator, E-commerce, Hukum kontrak elektronik, Perlindungan hukum, Sengketa Legal Protection Inequality for Affiliates on E-Commerce Platforms in Indonesia ABSTRACT The evolution of digital technology has significantly impacted trade dynamics in Indonesia, notably through the emergence of e-commerce platforms such as Shopee and TikTok Shop. These platforms promote affiliate programs, enabling individuals to earn commissions by marketing products online. However, the contractual relationship between affiliates and platforms is often imbalanced, with standard-form electronic agreements that offer limited protection to affiliates, particularly in terms of commission rights and dispute resolution mechanisms. This research seeks to examine how affiliate agreements are structured in Indonesian e-commerce platforms and how they affect the legal protection of affiliates. Furthermore, it explores policy formulations aimed at strengthening both normative and practical aspects of affiliate protection. Utilizing a normative juridical method with a statutory and comparative approach, the study reveals a lack of legal safeguards and clarity for affiliates, exacerbated by unilateral policy changes and weak bargaining positions. The study concludes with recommendations for regulatory improvement, including more transparent contractual terms and dispute mechanisms to ensure justice, equity, and legal certainty for affiliates in the digital economy. Keywords: Affiliate Agreement, Commission, Consumer Protection, Dispute Resolution, E-Commerce
Analisis Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Aktivitas Jual Beli E-Commerce Wilandria Putri, Alifia; Maha Dewi, Putri
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14203

Abstract

Pertumbuhan pesat industri e-commerce di Indonesia telah mendorong berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya adalah Cash On Delivery (COD). Sistem ini awalnya dimaknai sebagai transaksi langsung antara penjual dan pembeli, namun dalam praktik e-commerce, COD mengalami pergeseran makna menjadi pembayaran yang dilakukan kepada kurir setelah barang diterima. Pergeseran ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen, yang berujung pada sengketa dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konsumen dalam sistem pembayaran COD pada e-commerce, serta mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memperkuat pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai sistem COD dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab konsumen tetap dapat ditegakkan melalui asas-asas hukum perdata, termasuk asas pacta sunt servanda dan Pasal 1365 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa dalam transaksi COD dapat dilakukan melalui mediasi, pengaduan ke platform e-commerce, maupun jalur hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya, serta peran aktif e-commerce dalam mencantumkan dan mensosialisasikan syarat dan ketentuan penggunaan layanan COD secara jelas.
Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen) Melindasari, Dearahma; Irawan, Andrie; Sumarwoto, Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14204

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan tehnologi sekarang ini, masyarakat lebih terbuka tentang kehamilan sebelum pernikahan. Hamil sebelum pernikahan tidak lagi di pandang sebagai kesalahan atau malu seperti sebelumnya. Namun dalam agama Islam sebaiknya, hukum tetap menjadi hukum tidak merubah dari masa ke masa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana status anak pada pernikahan wanita hamil menurut hukum islam studi kasus di Kabupaten Sragen. 2) Bagaimana solusi penghulu Kabupaten Sragen terkait status anak pada pernikahan wanita Hamil. Adapun jenis penelitian metode yuridis empiris dengan metode wawancara dan dkajian pustaka. Penelitian ini disimpulkan para penghulu di kabupaten Sragen memilik pandangan status anak di pengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam. Solusi penghulu Kabupaten Sragen terkait status anak pada pernikahan wanita Hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya sesuai Kompilasi Hukum Islam dan Penerapan tersebut termasuk dalam maslahah mursalah yang berada ditingkat maslahah daruriyah dikarenakan menyangkut kehidupan manusia.
Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc dan Hybrid Serta Mekanisme Pelaporan Kasus Lutfi, Moh; Saif Al'adeel, Muhammad; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14205

Abstract

Perkembangan sistem peradilan pidana internasional menghadapi tantangan kompleks dalam menangani kejahatan internasional yang semakin berkembang di era globalisasi modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pengadilan pidana internasional sementara dan campuran serta mengkaji efektivitas mekanisme pelaporan kasus dalam konteks penegakan hukum pidana internasional kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Statuta Roma 1998, dan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan pidana internasional sementara memiliki karakteristik khusus sebagai respons terhadap situasi konflik tertentu dengan yurisdiksi temporal dan geografis yang terbatas, sementara pengadilan campuran menawarkan pendekatan yang menggabungkan unsur hukum nasional dan internasional dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengintegrasikan keahlian internasional dengan pengetahuan lokal. Implementasi mekanisme pelaporan kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menunjukkan adopsi prinsip aksesibilitas yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara langsung kepada Komnas HAM dengan sistem perlindungan korban dan saksi yang komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pengadilan pidana internasional sementara dan campuran dengan sistem peradilan nasional dapat menciptakan kerangka penegakan hukum yang lebih responsif dan efektif dalam menangani kejahatan internasional melalui koordinasi yang optimal antara berbagai lembaga penegak hukum dan implementasi teknologi forensik modern dalam proses investigasi dan penuntutan.
Analisis Konstruktif Pemindahan Warisan Dalam Bentuk Kepemilikan Saham Di Bursa Efek Indonesia Maskuri, Erkham; Ratri Alya Dija, Hening
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14206

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada isu utama terkait penerapan asas keadilan dalam penyusunan komponen pewarisan, khususnya dalam konteks warisan berbentuk kepemilikan saham. Komponen pewarisan yang dimaksud merujuk pada proporsi kepemilikan saham yang menjadi dasar peralihan hak serta mekanisme distribusi saham sebagai bagian dari harta warisan kepada para ahli waris. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual, serta dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan saham yang diwariskan merupakan konsekuensi logis bagi ahli waris yang menerima hak tersebut. Dengan demikian, perbedaan nilai saham yang mungkin terjadi dalam proses pewarisan tidak dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan tidak adil atau diskriminatif. Kata kunci : Kewarisan Islam, Keadilan, dan Kepemilikan Saham Abstract This study focuses on the central issue of applying the principle of justice in the formulation of inheritance components, particularly in the context of inheritance in the form of share ownership. The inheritance components in question refer to the proportion of share ownership that forms the basis for the transfer of rights and the mechanism for distributing shares as part of the estate to the heirs. This research adopts a normative legal method combined with a conceptual approach, and is analyzed through a qualitative perspective. The findings indicate that the liquidation of inherited shares is a logical consequence for the heirs who receive those rights. Therefore, any differences in the value of shares that may arise during the inheritance process should not be regarded as a form of unfair or discriminatory treatment. Keywords : Islamic Inheritance, Justice, and Share Ownership

Page 8 of 12 | Total Record : 120

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 9 No. 1 (2020): VOL 9 NO.1 (2020) September Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September Vol. 5 No. 1 (2016): VOL 5 NO.1 (2016) September Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September More Issue