cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,447 Documents
Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era Digital: Review Negatif Yang Dilakukan Influencer Di Platfrom Tiktok Shop Yang Merugikan Tahani Zulfa Pranoto; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4993

Abstract

Di era digitalisasi saat ini, terus berkembang dengan pesat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, semakin terdorong untuk memanfaatkan platform digital seperti TikTok Shop sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk. Media sosial tidak hanya menjadi tempat bersosialisasi, tetapi juga menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul tantangan hukum baru yang sering kali luput dari perhatian, salah satunya adalah dampak dari review negatif oleh influencer yang dapat merugikan UMKM secara signifikan. Artikel ini mengangkat pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang menghadapi situasi demikian, mengingat regulasi yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE lebih berfokus pada perlindungan konsumen, bukan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memberikan gambaran hukum yang lebih adil bagi semua pihak. Melalui pemahaman etika bisnis, tanggung jawab influencer, serta perlunya kebijakan hukum yang inklusif, artikel ini berupaya mendorong kesadaran bersama bahwa ekosistem digital yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak konsumen, pelaku usaha, influencer, dan negara memiliki peran dan perlindungan yang seimbang
Tanggung Jawab Hukum Streamer Dalam Jual Beli Produk Cacat Melalui Live Streaming Tiktok Shop Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Ido Pranata Nainggolan; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4994

Abstract

Perkembangan live streaming e-commerce melalui TikTok Shop melahirkan fenomena streamer sebagai promotor produk secara real-time. Maraknya transaksi tersebut kerap diiringi persoalan produk cacat yang menimbulkan kerugian konsumen. Permasalahan utamanya adalah belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan tanggung jawab hukum streamer dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum streamer sebagai pelaku usaha serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya dalam kasus produk cacat melalui live streaming TikTok Shop. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, streamer yang beroperasi secara profesional dan komersial memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pasal 1 angka 28 PP Nomor 71 Tahun 2019, dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 80 Tahun 2019. Kedua, streamer dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terpenuhi unsur perbuatan, sifat melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Pertanggungjawaban juga bersumber dari Pasal 19 UUPK serta PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban ini masih terhambat oleh kekaburan norma, kesulitan pembuktian, dan kompleksitas distribusi tanggung jawab antarpihak.
Pergeseran Pola Interaksi Sosial dalam Kelompok Ruang Publik Kawasan Taman Kambang Iwak Palembang Agung Permadi; Ananda Meylisha; Haniifa Rahmah; Nesya Dwi Ramadhani; Venny Salsabela Wijaya; Rudy Kurniawan; Suci Wahyu Fajriani; Lisya Septiani Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4995

Abstract

Ruang publik memiliki peran penting sebagai wadah interaksi sosial masyarakat. Seiring dengan perubahan pola kehidupan sosial, terjadi pergeseran dalam bentuk interaksi yang berlangsung di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran pola interaksi sosial dalam kelompok di kawasan Taman Kambang Iwak Palembang serta mengidentifikasi karakter interaksi yang terbentuk di dalamnya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Kambang Iwak Palembang masih berfungsi sebagai ruang publik yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, rekreasi, berkumpul bersama keluarga, pertemuan komunitas, serta aktivitas ekonomi informal. Pengunjung berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, pola interaksi sosial yang terjadi cenderung berlangsung dalam kelompok-kelompok yang telah memiliki hubungan sebelumnya, seperti keluarga, teman sebaya, atau komunitas tertentu. Interaksi antar kelompok yang berbeda relatif terbatas dan umumnya hanya berupa kontak sosial singkat tanpa komunikasi yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola interaksi sosial di ruang publik, di mana komunikasi lebih banyak berlangsung dalam lingkup kelompok masing-masing meskipun ruang tersebut bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima Amy Shientiarizki; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4996

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menelaah konstruksi tanggung jawab hukum penyelenggara program dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Presiden tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dianalisis secara sistematis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap peserta MBG secara normatif telah tersedia melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana, namun belum dirumuskan dalam satu konstruksi pertanggungjawaban yang terintegrasi. Kedua, terdapat celah normatif dalam pengaturan akuntabilitas berlapis yang berpotensi menimbulkan ambiguitas tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran standar gizi. Ketiga, artikel ini menawarkan model integratif pertanggungjawaban berlapis sebagai penguatan rezim perlindungan hukum dalam program pemenuhan gizi nasional
Pengaruh Kepemimpinan Otentik Terhadap Kreativitas Karyawan Dengan Leader-Member Exchange Sebagai Mediator Pada Karyawan Hotel Di Bandar Lampung Sabila Kaira; Ayi Ahadiat; Nova Mardiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4999

Abstract

Kreativitas karyawan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan operasional perusahaan. Kreativitas karyawan ini membutuhkan kepemimpinan otentik dan hubungan leader-member exchange yang baik antara pemimpin dan karyawan. Hal ini dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin hotel berbintang empat di Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan otentik terhadap kreativitas karyawan dengan leader-member exchange sebagai mediator pada karyawan hotel di Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 110 karyawan internal. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua hipotesis didukung oleh penelitian ini, yakni kepemimpinan otentik berpengaruh positif namun tidak signifikan secara langsung terhadap kreativitas karyawan, sedangkan leader-member exchange ditemukan memediasi secara positif dan signifikan pengaruh kepemimpinan otentik terhadap kreativitas karyawan. Saran hasil penelitian adalah pimpinan perlu lebih terbuka dalam menunjukkan refleksi diri dan mengakui keterbatasan di hadapan tim, manajemen hotel harus lebih gencar membangun self-efficacy karyawan melalui program pengembangan kompetensi internal, serta pimpinan dan perusahaan perlu meningkatkan kapasitas profesional dan pengetahuan teknis industri modern melalui fasilitas pelatihan manajerial tingkat lanjut.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Twister Dog Kribo I Kadek Fajar Dwi Swastika; Made Mulyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5000

Abstract

Industri kuliner di Bali mengalami persaingan yang semakin ketat seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya konsumsi makanan di luar rumah. Fluktuasi penjualan pada Twister Dog Kribo selama periode 2024–2025 menunjukkan adanya dinamika keputusan pembelian konsumen yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi pemasaran digital, standar kualitas makanan, dan strategi diskon harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 128 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital, standar kualitas makanan, dan strategi diskon harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien determinasi sebesar 59,5%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh model penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi promosi digital, konsistensi kualitas produk, dan kebijakan diskon yang tepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen pada usaha kuliner.
Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Nandini Cahya Suci; Dona Raisa Monica; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5001

Abstract

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan karena anak merupakan individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu tindak pidana yang sering menimbulkan perhatian hukum dan sosial adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi guna menjamin masa depan anak. Oleh karena itu, hakim dituntut mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana.
Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah Aslinda; Darussalam syamsuddin; Abdul Syatar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5003

Abstract

Masalah penelitian ini bermula dari pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang memicu perdebatan konstitusional. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara yuridis kedudukan Otorita IKN dalam sistem pemerintahan Indonesia, kesesuaian dengan siyasah dusturiyah, serta selarasnya dengan konstitusionalitas, keadilan sosial, dan maslahat hukum. Metode yang dipakai adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya, Otorita IKN unggul dalam evektivitas dan konsisten pembangunan, tetapi mengorbankan demokrasi partisipatif dan desentralisasi. Dari sudut siyasash dusturiyah, kebijakan ini dapat di terima jika maslahat lebih besar daripada mafsadah, dengan syarat ada mekanisme akuntabilitas dan perlindungan masyarakat. Sran untuk penelitian lanjutan, perluas kajian ke implementasi kebijakan otorita IKN, termasuk perlindungan masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi publik.
Pencurian Identitas Digital sebagai Bentuk Kejahatan Pendahuluan dalam Cybercrime Angelica Suciara; Darrel Michelin; Giovano Allan Loway; Grace Amaze Huberta; Kimberly Fewsan; M. Almer Fathoni; Meiraate Leos Lediana Tombeg; Michelle Regine Maukar; Muhammad Bintang Guntoro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5005

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi data identitas dari bentuk fisik menjadi digital yang terintegrasi dalam sistem elektronik. Identitas digital yang meliputi data kependudukan, kredensial akun, serta informasi finansial yang kini memiliki nilai ekonomi tinggi membuatnya menjadi rentan disalahgunakan. Fenomena pencurian identitas (Identity theft) di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan masifnya digitalisasi layanan keuangan, e-commerce, dan platform komunikasi daring. Dalam fenomena sekarang, pencurian identitas tidak lagi berdiri sebagai tindak pidana tunggal melainkan berfungsi sebagai entry crime dalam rangkaian kejahatan siber, seperti penipuan daring dan tindak pidana pencucian uang. Secara normatif, perlindungan terhadap data pribadi dan sistem elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit yang mengkualifikasikan pencurian identitas sebagai delik tersendiri yang menyebabkan adanya kekosongan kepastian hukum dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencurian identitas memiliki karakter sebagai entry crime dalam struktur kejahatan siber modern, sehingga memerlukan konstruksi hukum yang lebih sistematis guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan korban.
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Petani dalam Mengakses Program Bantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul (Desa Simangaronsang) Putri Damai Yanti Purba; Natalia E. Sihombing; Lampola Sitorus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5006

Abstract

Urgensi penelitian ini yaitu penting karena kualitas pelayanan memengaruhi kepuasan petani dalam mengakses program bantuan pemerintah. Pelayanan yang kurang optimal dapat menghambat pemanfaatan bantuan serta menurunkan kepercayaan petani. Oleh karena itu, kajian ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan petani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul, Desa Simangaronsang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan petani dalam mengakses program bantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul, Desa Simangaronsang. Jenis penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul,dengan waktu proses penelitian mulai dari pengajuan judul hingga sampai meja hijau yaitu November 2025-April 2026. Dalam penelitian ini jumlah populasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul yang berjumlah 192 anggota kelompok tani. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel non-probabilitas, dengan cara purposive sampling (sampel pertimbangan). Berdasarkan rumus slovin maka diperoleh jumlah sebanyak 66. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan petani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul (Desa Simangaronsang). Hal ini dibuktikan melalui uji t dengan nilai thitung 4,038 > ttabel 1,998 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Uji F juga menunjukkan nilai Fhitung 16,308 > Ftabel 3,99 yang berarti kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan petani. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,203 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mampu menjelaskan kepuasan petani sebesar 20,3%, sedangkan 79,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian