cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,420 Documents
 229   230   231   232   233 
Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Asas Itikad Baik Pelaku Usaha Kuliner Dalam Masyarakat Pluralistik: Studi Kasus Mie Babi Cibadak Asep Imroni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.5007

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman suku, budaya, dan agama yang tinggi, yang terefleksi dalam kekayaan kulinernya. Kawasan Jalan Cibadak di Kota Bandung menjadi salah satu representasi pluralitas tersebut. Namun, heterogenitas produk kuliner di kawasan ini memunculkan tantangan hukum terkait transparansi informasi produk, khususnya mengenai kejelasan antara hidangan halal dan non-halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Asas Itikad Baik oleh pelaku usaha kuliner di masyarakat pluralistik serta menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan studi kasus Mie Babi Cibadak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data utama merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan labelisasi non halal yang jelas atau penggunaan atribut yang ambigu oleh pelaku usaha merupakan bentuk pengabaian terhadap Asas Itikad Baik dan pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c UUPK). Secara yuridis, UUJPH mewajibkan pemisahan lokasi dan pencantuman keterangan tidak halal secara eksplisit bagi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Ketidakterbukaan informasi menciptakan asimetri informasi yang tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga imateriil berupa pelanggaran hak konstitusional dalam menjalankan syariat agama. Penelitian menyimpulkan bahwa transparansi melalui sertifikasi dan penandaan visual yang kontras menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga harmoni sosial dan kepastian hukum di ruang publik yang heterogen
Tinjauan Yuridis terhadap Perwalian dalam Transaksi Penjualan Harta Anak di Bawah Umur: Studi Penetapan 313Pdt.P2023PN Dps Redyana Lutfianidha; Ferika Nurfransiska; Khoirun Nisak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5008

Abstract

Anak di bawah umur dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum yang berdampak pada aspek keuangan, sehingga memerlukan perlindungan melalui perwalian atau voogdij dalam transaksi pengalihan harta. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum mengenai peran wali dalam penjualan harta anak di bawah umur serta menilai apakah pertimbangan hakim dalam Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN telah mengedepankan prinsip the best interest of the child. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan the statute approach melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder serta analisis deskriptif kualitatif terhadap putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wali dibatasi oleh standar kehati hatian als een goed huisvader, kewajiban inventarisasi, dan larangan menjual harta anak tanpa izin pengadilan, sehingga wali berkedudukan sebagai pelindung aktif, bukan sekadar pelaksana administratif. Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps dinilai memenuhi legalitas formil melalui verifikasi status wali, usia anak, dan alasan kepentingan anak, namun aspek perlindungan substantif belum optimal karena belum tampak uji alternatif selain penjualan dan belum dirumuskan mekanisme pengawasan dana pascapenjualan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya izin bersyarat yang menegaskan pelaporan serta pengamanan hasil penjualan, termasuk pertimbangan mekanisme protektif seperti beneficiaire aanvaarding dan boedelbeschrijving.
Manajemen Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Benteng Kuto Besak Palembang: Studi Literatur Berbasis Multi – Stakeholder Fahrizi, Rizki; Yansyah, M. Randi; Awaluddin, Moh Alif; Pratama, Adithya; Rohmat; Kurniawan, Rudy; Ilham, Ilal; Asni Sari, Kurnia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5010

Abstract

Benteng Kuto Besak (BKB) merupakan salah satu destinasi wisata sejarah paling strategis di Kota Palembang yang dibangun pada tahun 1780 oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Meskipun memiliki nilai historis, budaya, dan pariwisata yang tinggi, pengembangannya terhambat oleh permasalahan keamanan yang berulang dan koordinasi lintas stakeholder yang belum optimal. Artikel ini bertujuan mengkaji manajemen stakeholder dalam pengembangan pariwisata BKB melalui pendekatan studi literatur kualitatif berbasis 13 artikel jurnal terpilih (2021-2026) yang dapat diakses secara online. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok stakeholder utama, yaitu pemerintah, swasta/CSR, dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran komplementer. Model kolaborasi ideal mengintegrasikan pendekatan Penta Helix (pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, media) dengan kerangka AGIL (Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, Pemeliharaan Latensi). Kepercayaan wisatawan terbukti menjadi variabel kunci yang menghubungkan kualitas manajemen keamanan dengan minat kunjungan ulang. Artikel ini merekomendasikan lima strategi prioritas pengembangan BKB yang memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan.
Analisis Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah Olivia Libra, Olivia Libra; Hisbullah, Hisbullah; Adriana Mustafa, Adriana Mustafa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5011

Abstract

Dibuatnya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi salah satu isu penting yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya pada pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur kritik pasal 218 dan 219, menganalisis perbedaan antara penghinaan dan kritik dalam pasal tersebut, serta pandangan siyasah dusturiyah terkait pasal-pasal tersebut. metode yang digunakan dalam penelitiaan ini yaitu kajian kepustakaan atau library research dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa unsur kritik dalam pasal ini terdiri atas unsur objektif dan subjektif, kemudian adapun perbedaan dari penghinaan dan kritik menurut pasal ini yaitu tergantung dari niat pelaku, serta menurut siyasah dusturiyah perlu untuk membuat pasal yang melindungi martabat presiden dan wakil presiden.
Ketimpangan Beban Emosional sebagai Faktor Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Way Kanan Bima Agung Prayoga; Gus Ahmad Fadillah; Isnawati Ulva; Mohamad Din Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5012

Abstract

Perceraian merupakan fenomena yang terus meningkat dalam praktik peradilan agama di Indonesia dan umumnya dirumuskan dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan beban emosional dalam relasi suami istri yang berujung pada perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung melalui analisis dokumen putusan perceraian dan wawancara dengan hakim serta staf pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan beban emosional muncul dalam beberapa bentuk, yaitu ketimpangan pengelolaan konflik rumah tangga, kurangnya dukungan emosional dari pasangan, ketimpangan tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, serta lemahnya komunikasi dalam hubungan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika emosional memiliki peran penting dalam memengaruhi stabilitas hubungan suami istri dan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perceraian
Perlindungan Hukum terhadap Diskriminasi bagi Penderita Tuberculosis di Lingkungan Kerja dan Pendidikan : Studi di Kabupaten Tapanuli Selatan Happy Sri Rezeki Purba; Rohim Harahap; Wulan Febrianti Nasution; Nur Ainun Pane; Fuja Lestari; Sinta Rofiah Siregar; Ade Safriany Arabiah Simanjuntak; Wisal Khaber Juhdi Siregar; Amanda Pratiwi; Ramadhani Maulana; Ahmad Sahadi Ritonga; Faisal Umar Nasution; Gilang Asmara; Ainun Mardiyah; Melvariani Syari Batubara; Fajar Padli Batubara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5013

Abstract

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia dan sering disertai dengan stigma serta diskriminasi terhadap penderitanya, termasuk di lingkungan kerja dan pendidikan. Diskriminasi tersebut dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia serta menghambat proses pengobatan dan pemulihan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi yang dialami penderita TB di lingkungan kerja dan pendidikan serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis regulasi, serta wawancara dengan tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB masih terjadi dalam bentuk pengucilan sosial, pembatasan aktivitas kerja atau belajar, serta kekhawatiran berlebihan terhadap penularan penyakit. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap penderita TB telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi kebijakan. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan perusahaan untuk menjamin perlindungan hak penderita TBC dari diskriminasi.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM Di E-Commerce Vanes Mardiah, Ni Made Yusi; Ni Made Jaya Senastri; Putu Ayu Sriasih Wesna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5014

Abstract

Peredaran kosmetik ilegal melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce) telah memunculkan permasalahan serius terkait perlindungan konsumen dan pengawasan standar keamanan kesehatan di Indonesia. Tantangan hukum muncul ketika produk yang tidak memenuhi standar BPOM, seperti produk yang mengandung merkuri atau tanpa izin edar, dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat izin edar produk kosmetik di Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha dan penyedia platform digital atas peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar BPOM di e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan izin edar kosmetik bersifat imperatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM guna menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk. Pertanggungjawaban hukum dalam ekosistem digital bersifat berlapis, di mana pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian konsumen, sementara penyedia platform digital memikul tanggung jawab hukum apabila lalai dalam melakukan pengawasan dan kurasi terhadap konten produk ilegal di sistem elektroniknya.
Implementation Of Rehabilitation In Judges’ Decisions Toward Juvenile Offenders Who Abuse Category I Narcotics For Personal Use: (Case Study Of Decision No. 1/Pid-Sus Anak/Pn Sgr) Widiastuti, Kadek Ayu Sri; Yuliartini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5015

Abstract

This study aims to (1) analyze the legal considerations of the panel of judges in imposing a sentence of imprisonment without an order for rehabilitation on a child who abused Category I narcotics for personal use in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr, and (2) examine the legal consequences of the absence of a rehabilitation order in the operative part of the judgment concerning the implementation of rehabilitation for a child who abused Category I narcotics for personal use. The research method employed is empirical legal research with a descriptive nature. The study was conducted at the Singaraja District Court and the National Narcotics Agency of Buleleng Regency. Data collection techniques included interviews, observation, and document study, with subjects determined through purposive sampling. The data processing and analysis were carried out qualitatively. The results of the study indicate that (1) the panel of judges in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr declared the child legally and convincingly guilty of violating Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and imposed a sentence of six (6) months’ imprisonment without ordering medical or social rehabilitation. In fact, based on the facts revealed during trial and the criteria set forth in Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2010, the child met the requirements to be classified as an addict who is legally entitled to mandatory rehabilitation. Therefore, the consideration was deemed inconsistent with Article 54 of the Narcotics Law and the principle of the best interests of the child under the Juvenile Criminal Justice System Law. (2) The omission of a rehabilitation order in the operative part of the judgment creates a legal vacuum for the National Narcotics Agency in executing rehabilitation measures, resulting in the child serving imprisonment without receiving medical and social recovery, potentially increasing the risk of recidivism and hindering the achievement of the educational and restorative objectives of juvenile sentencing.
Teori Manajemen Pendidikan Melalui Kajian Filsafat Ningsih, Indria
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5046

Abstract

Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan adalah bagaimana manajemen pendidikan pada sebuah organisasi atau lembaga. Implementasi manajemen pendidikan tidak hanya berupa aktivitas administratif dan organisatoris, tetapi juga didasari pada landasan filosofis yang memberikan arah, makna, serta nilai bagi setiap proses pengelolaan pendidikan. Manajemen pendidikan Islam adalah proses mengelola atau mengatur pendidikan Islam. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Hubungan antara Pendidikan dengan filsafat diibaratkan hubungan dua sisi mata uang, atau dapat dikatakan Pendidikan pada hakikatnya merupakan aplikasi dari filsafat. Filsafat merumuskan tujuan akhir kehidupan dan berfungsi sebagai landasan teoretis, memberikan arah dan pedoman dasar bagi sistem pendidikan, sedangkan pendidikan menawarkan saran tentang bagaimana tujuan akhir tersebut dicapai melalui implementasi praktis dan pengembangan kurikulum. Filsafat tanpa pendidikan dianggap "buta" karena tidak memiliki sarana untuk mewujudkan visinya secara nyata, sementara pendidikan tanpa filsafat akan "tidak valid" atau tanpa arah yang jelas, hanya menjadi konsep tanpa dampak praktis. Melalui kajian mendalam, penulis ingin menunjukkan bagaimana perspektif filsafat, memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan dan pengembangan teori manajemen pendidikan.
Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Kebijakan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial Novia Nasyomia; Rizky Dwi Pradana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5067

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial anak dan remaja saat ini. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya menjadi ruang utama bagi generasi muda untuk berkomunikasi serta mengakses beragam informasi. Namun, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga seringkali menimbulkan berbagai risiko bagi anak, seperti paparan konten negatif, cyberbullying, eksploitasi digital, serta kecanduan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan tersebut mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia tertentu pada berbagai platform digital sebagai langkah preventif dalam melindungi perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial tersebut dalam perspektif pendidikan Islam dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal) dan ḥifẓ al-akhlāq (perlindungan moral). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap regulasi pemerintah, literatur pendidikan Islam, serta kajian akademik mengenai literasi digital dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan pentingnya menjaga perkembangan intelektual dan moral generasi muda. Oleh karena itu, integrasi antara regulasi digital, pendidikan keluarga, serta pendidikan berbasis nilai-nilai Islam menjadi strategi penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan edukatif bagi anak.

Page 231 of 242 | Total Record : 2420

 229   230   231   232   233 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue