cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,420 Documents
 226   227   228   229   230 
Efektivitas Program Pencegahan Stunting Di Kabupaten Tapanuli Utara: (Studi Kasus: Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita) Caroline, Putri; Muhammad Husni Thamrin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4942

Abstract

Gizi balita di indonesia masih belum terpenuhi dengan baik sehingga mengakibatkan suatu permasalahan fisik yakni stunting. Di berbagai wilayah tidak luput dari permasalahan tersebut salah satunya Desa Sangkaran yang berada di level tinggi kasus stunting se Kecamatan Siatas Barita dan masih terus menunjukkan angka yang naik turun. Padahal program pencegahan stunting telah diupayakan, namun memang masih ditemukan permasalahan pada sumber daya manusia dimana masih terdapat Masyarakat yang belum begitu paham mengenai pemahaman stunting serta masalah mengenai ketidaktepatan sarana pemanfaatan program. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program pencegahan stunting di Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Efektivitas program yang dijalankan mengenai pemberian makanan tambahan berhasil dijalankan sesuai waktu yang telah ditetapkan namun realisasi yang dihasilkan tidak dapat maksimal, karena kebermanfaatan pemberian makanan tambahan tidak sepenuhnya masuk ke sasaran. Adapun pada program kelas ibu hamil dan ibu balita dapat membawa pengaruh dan berdampak baik bagi peserta kelas, dimana dapat menambah pemahaman para ibu. Hanya saja, peserta kelas terbatas dan sangat minim jumlahnya sehingga tidak dapat mencakup seluruh sasaran ibu hamil dan ibu balita Desa Sangkaran. Program penanganan stunting belum sepenuhnya tercipta pada aspek pencapaian tujuan, dimana regulasi telah sesuai dan kurun waktu berhasil dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan hanya saja sasaran yang konkrit belum terlaksana. Pada aspek integrasi, telah terlaksana sesuai prosedur sedangkan proses sosialisasi telah sesuai acuan standar operasional prosedur, Adapun pada aspek adaptasi, peningkatan kemampuan terealisasi sedikit demi sedikit namun berkaitan dengan sarana prasarana yang belum memadai.
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa: Analisis Peran Mediasi Dalam Mengurangi Beban Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Isna Nurul Hasanah; Nadhira Kusuma, Syafiqa; Arvin Zakiy Fuadi, Muhammad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4943

Abstract

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam pemeriksaan perkara perdata yang bertujuan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mengurangi beban perkara di pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh mediasi apakah dapat dilaksanakan dan membuahkan hasil atau hanya sekadar prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan PERMA yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan perdata, tetapi efektivitasnya dalam perkara perceraian masih belum optimal akibat kondisi emosional para pihak yang memperngaruhi keberhasilan dari mediasi, beban kerja mediator, dan keterbatasan kapasitas mediator. Namun, mediasi tetap berperan penting dalam menciptakan penyelesaian yang lebih humanis dan berkeadilan.
Antara Keadilan dan Sensasi: Kajian Fenomena No Viral No Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Zakki, Mumtazia Zakkia; Imroah Qurotul Aini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4944

Abstract

Fenomena No Viral No Justice menunjukkan bahwa konflik antara praktik sensasionalisme di era perkembangan zaman digital ini. dan pencarian keadilan substantif. Di dalam kasus-kasus tertentu dalam penegakan pidana di Indonesia baru- baru ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Ini menunjukkan dua perspektif bertentangan, yaitu viralitas mempercepat proses hukum dan kontrol publik, sementara di sisi lain, ketergantungan pada sensasi menimbulkan resiko percobaan media yang dapat merusak prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menelaah KUHP, KUHAP, UUD 1945, literatur hukum pidana, dan efektivitas hukum. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa No Viral No Justice berasal dari peningkatan partisipasi publik masyarakat melalui media sosial dan kurangnya profesionalitas dan integritas para penegak hukum di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum yang tidak seimbang. Menunjukkan bahwa budaya hukum lebih sensitif terhadap tekanan publik daripada norma itu sendiri. Akibatnya, untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana berjalan dengan sesuai prinsip keadilan yang objektif dan tidak tergantung pada sensasi. Diperlukan peningkatan sistem pengawasan, transparansi, dan internalisasi pada integritas.
Pengembangan Model Kolaboratif Mahasiswa dan Masyarakat dalam Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal M. Syadli; Radika Alhasani; Hanis Sulastri; Fara Padila; Romayani; Riska Sapitri; Cindi Rahma Riadi; Nabillah; Mirna; Dea Anada; Anggi Tri Wulandari; Anggela Ayu Wulandari; Khofiza Irly Fathira; M. Khazin Khairullah; Khairul Mutaqin; M. Lutfi Alfarez; Syabbus Sauki; Rama Ardianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4963

Abstract

Penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal menjadi urgensi dalam merespons tantangan polarisasi sosial dan intoleransi di tengah masyarakat multikultural. Perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui keterlibatan mahasiswa dalam program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada harmonisasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kolaboratif antara mahasiswa dan masyarakat dalam memperkuat moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain participatory action research (PAR). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif yang dikembangkan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: (1) pemetaan sosial dan identifikasi nilai kearifan lokal, (2) perancangan program kolaboratif berbasis dialog dan partisipasi aktif, serta (3) implementasi dan refleksi bersama untuk memperkuat sikap toleransi, inklusivitas, dan komitmen kebangsaan. Model ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya moderasi beragama serta memperkuat kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa model kolaboratif berbasis kearifan lokal yang dapat direplikasi dalam konteks masyarakat multikultural lainnya.
Gagasan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati: Mencari Keseimbangan Antara Kebutuhan Dengan Pelaksanaan Yang Manusiawi Sodikin, Sodikin; Abdul Azis Muhammad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4966

Abstract

Perjalanan sejarah budaya manusia terhadap pidana mati terdapat perdebatan yang tak kunjung usai mengenai persoalan dipertahankan atau tidaknya pidana mati, namun pada dasarnya jenis pidana ini masih tetap diberlakukan di Indonesia. Tujuannya adalah bagaimana konsep atau gagasan pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia pada masa yang akan datang, dengan permasalahannya adalah pelaksanaan pidana mati dengan mencari keseimbangan antara kebutuhan dan pelaksanaan yang manusiawi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asas-asas hukum, konsep hukum, teori hukum, pendapat ahli. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, adanya ketentuan secara yuridis formal, maka gagasan pidana mati di masa yang akan datang masih akan tetap masih dipertahankan dengan konsep pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dan pelaksanaan yang manusiawi sebagaimana konsep KUHP terbaru yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, gagasan pelaksanaan maupun pengaturan pidana mati dimasa depan tentunya harus mempertimbangkan pandangan masyarakat serta kerugian yang dialami oleh korban.
Pergeseran Paradigma Pembatalan Perkawinan Posthumous: Dari Kepastian Prosedural Menuju Keadilan Substantif (Analisis Pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2024) Fadya Amara Putri; Kasmawati; Nurlaili, Elly; Aprilianti; Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4968

Abstract

Legalitas perkawinan yang didasarkan pada manipulasi identitas menimbulkan dilema yuridis mendalam dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama ketika salah satu pihak telah wafat. Penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma hukum mengenai pembatalan perkawinan pasca-kematian (posthumous marriage annulment) dalam konteks poligami ilegal melalui pemalsuan identitas. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi transisi doktrinal dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang bersifat kaku menuju SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang mengadopsi prinsip "iktikad tidak baik". Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr, penelitian ini menemukan bahwa rigiditas regulasi sebelumnya telah memicu ketidakadilan sistemik bagi istri pertama. Praktik penggunaan surat kematian palsu oleh suami untuk berpoligami diklasifikasikan sebagai civil death yang merampas hak eksistensial pasangan sah. Analisis menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen keadilan substantif yang memprioritaskan perlindungan korban penipuan melalui pembatalan perkawinan. Studi ini juga mengontekstualisasikan masalah melalui perbandingan doktrin predatory marriage di Inggris dan Amerika Serikat guna memperkuat perlindungan hak kewarisan. Penelitian merekomendasikan penguatan verifikasi administratif melalui integrasi real-time sistem SIMKAH dan Dukcapil. Sebagai simpulan, pembatalan perkawinan harus dipandang sebagai mekanisme restorasi status hukum dan moral guna mencegah pihak yang beriktikad buruk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah (unjust enrichment).
Analisis Yuridis Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris Rumah Tinggal Berdasarkan Hukum Adat Bajawa, Nusa Tenggara Timur Maria Safira Age Djaga; Budiana, I Nyoman; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal menurut hukum adat Bajawa di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan membatasi hak waris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan sejarah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (mosalaki), tokoh agama, kepala desa, serta perempuan yang pernah menerima warisan rumah tinggal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bajawa menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan, khususnya anak perempuan pertama, sebagai penerus utama rumah tinggal keluarga. Perempuan memiliki hak genealogis atas rumah adat, sementara laki-laki berperan dalam pengelolaan dan perlindungan rumah adat tersebut. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dipengaruhi oleh faktor sosial seperti sistem stratifikasi sosial (rang), perkawinan endogami, pengakuan keluarga, serta legitimasi adat. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan anak di luar kawin dalam pewarisan rumah tinggal. Secara keseluruhan, hukum adat Bajawa memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap hak perempuan atas rumah tinggal, meskipun belum memiliki kepastian hukum formal karena tidak dikodifikasi secara tertulis.
Kekuatan Pembuktian Kuitansi dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4690 K/Pdt/2024 Roberta R.P Situmorang; Rohaini; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4970

Abstract

Peralihan hak atas tanah dalam praktik seringkali didasarkan pada kuitansi sebagai bukti pembayaran. Permasalahan timbul ketika kuitansi dijadikan dasar klaim kepemilikan tanpa didukung akta autentik sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian kuitansi dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4690 K/Pdt/2024 serta menilai pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuitansi hanya memiliki kekuatan sebagai bukti pembayaran dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna untuk membuktikan telah terjadinya peralihan hak atas tanah tanpa adanya akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan pentingnya pemenuhan formalitas hukum dalam peralihan hak atas tanah guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Persepsi Wisatawan Terhadap Penerapan Sapta Pesona Pada Objek Wisata Pantai Batakan Baru Kabupaten Tanah Laut Putri, Annisa Mailani; Normelani, Ellyn; Rusdiansyah; Kartika, Norma Yuni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi wisatawan terhadap implementasi Sapta Pesona di objek wisata Pantai Batakan Baru yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi deskriptif yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Tashakkori dan Creswell, sebagaimana dikutip dalam Donna M. Martens (2010), mendefinisikan metode campuran (mixed methods) sebagai suatu pendekatan penelitian yang mengintegrasikan pengumpulan dan analisis data, mengombinasikan temuan, serta menarik kesimpulan inferensial dengan memanfaatkan dua pendekatan berbeda, yaitu kuantitatif dan kualitatif, dalam satu kajian penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama satu minggu di lokasi penelitian, yakni pada tanggal 24 Mei hingga 30 Mei 2025, kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 30 Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain observasi, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka. Sampel penelitian terdiri atas 50 responden yang sedang berkunjung ke Pantai Batakan Baru. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wisatawan terhadap penerapan Sapta Pesona di Pantai Batakan Baru berada dalam kategori baik, berdasarkan tujuh unsur utama, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memberikan kenangan. Namun demikian, terdapat satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dari pengelola destinasi wisata, yakni kebersihan. Hal ini disebabkan masih ditemukannya beberapa area yang kurang terawat, adanya sampah yang berserakan, serta keterbatasan fasilitas tempat sampah yang memadai. Oleh karena itu, pengelola disarankan untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan di kawasan wisata guna menciptakan lingkungan yang lebih nyaman serta meningkatkan kepuasan pengunjung
Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa dari BAPMI ke LAPS-SJK Zahra Rasyid, Putri Akmalia; Yulia Kusuma Wardani; Nenny Dwi Ariani; Rohaini; Dita Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4972

Abstract

Integrasi kelembagaan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui POJK Nomor 61/POJK.07/2020 mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa pasar modal dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum peralihan kewenangan tersebut serta mengkaji akibat hukumnya terhadap kewenangan arbitrase, keberlakuan klausula arbitrase, dan kepastian hukum dalam sengketa pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan memiliki dasar hukum dalam atribusi kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan diimplementasikan melalui POJK 61/2020. Integrasi kelembagaan tersebut memperkuat standardisasi dan efisiensi penyelesaian sengketa serta perlindungan konsumen. Namun demikian, pengalihan forum secara normatif menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan klausula arbitrase yang sebelumnya menunjuk BAPMI dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda dalam hukum arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kelembagaan memperkuat sistem penyelesaian sengketa, tetapi memerlukan pengaturan transisi yang lebih eksplisit agar tidak menimbulkan ambiguitas normatif.

Page 228 of 242 | Total Record : 2420

 226   227   228   229   230 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue