cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,420 Documents
Transformasi Pendekatan Hukum Agraria melalui Manajemen Konflik terhadap Kebijakan Pertanahan di Indonesia M. Harviend Gilang Perdana; Zanuar Barep Prasetyo; Muhamad Rusjana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5077

Abstract

Analisis transformasi pendekatan hukum agraria dari model represif menuju pendekatan partisipatif melalui integrasi teori manajemen konflik dalam kebijakan pertanahan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini mengkaji dinamika konflik agraria, keterlibatan aktor negara dan non-negara, serta efektivitas lembaga resolusi konflik seperti GTRA. Studi ini juga menyoroti contoh kasus konflik masyarakat adat Dayak dan PT Sintang Raya sebagai ilustrasi problematik implementasi kebijakan. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, peraturan, dan laporan CSO dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan secara tematik dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memberikan peluang untuk membangun keadilan agraria yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, implementasi teori manajemen konflik dalam praktik kebijakan masih menghadapi tantangan berupa resistensi birokrasi, disharmonisasi regulasi, serta ketimpangan akses informasi. Keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas lembaga, kemauan politik, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan lintas sektor, penguatan kapasitas SDM, serta sistem evaluasi berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, pendekatan manajemen konflik dapat berfungsi sebagai kerangka kerja transformatif dalam menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Pengaruh Pengungkapan ESG, Profitabilitas, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Pertambangan Mineral dan Barubara Dewi, Luh Sasmitha Kiara; Dewi, Gst. Ayu Ketut Rencana Sari; Vijaya, Diota Prameswari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5082

Abstract

Riset mengkaji perusahaan-perusahaan di subsektor pertambangan mineral dan batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024, dengan fokus pada pengaruh pengungkapan ESG, profitabilitas, serta struktur modal terhadap nilai perusahaan. Populasi riset mencakup seluruh 47 entitas yang beroperasi di subsektor tersebut. Sebanyak enam belas perusahaan, yang menghasilkan empat puluh delapan observasi, dipilih sebagai sampel melalui pendekatan purposive berdasarkan kriteria tertentu. Studi literatur dan dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan laporan tahunan serta laporan keberlanjutan untuk pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 30. Nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin's Q, pengungkapan ESG dievaluasi berdasarkan indikator GRI 2021, profitabilitas dihitung melalui ROA, sedangkan struktur modal dianalisis dengan DER. Hasil riset menunjukkan hubungan negatif antara pengungkapan ESG dan nilai perusahaan, hubungan positif antara profitabilitas dan nilai perusahaan, serta tidak adanya hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan.
Perbarengan Dalam Tindakan YU Yang Menggunakan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Christabel Valmai Setia Darma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.2988

Abstract

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin usaha. Tetapi masih banyak pihak yang melanggar. Seperti dalam kasus yang terjadi, yaitu tindakan YU yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiiki izin dari Pemerintah. Dalam tindakan pertambangan tersebut YU juga mendayagunakan Sumber Daya Air tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pertambangannya. Karena tindakannya ini maka dalam tindakan YU juga melanggar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Sehingga tindakan YU dapat dikategorikan sebagai perbarengan ditinjau dari dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
Tantangan Pendidikan Akuntansi di Lingkungan Pembelajaran Berbasis Teknologi: Analisis Kelelahan Akademik dan Dampaknya pada Hasil Belajar Siswa Generasi Z Putri Khairunnisa; Mardi Mardi; Sri Widi Lestari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3264

Abstract

Studi kuantitatif korelasional ini dirancang untuk mengisi gap penelitian mengenai hubungan antara kelelahan akademik dan performa pada mata pelajaran spesifik, yaitu akuntansi, di kalangan siswa Gen Z. Academic fatigue dibagi menjadi tiga dimensinya yaitu kelelahan emosional, sinisme, dan penurunan efikasi akademik. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis sejauh mana sindrom ini mempengaruhi minat belajar dan capaian kompetensi akuntansi (hasil belajar). Populasi penelitian ini adalah siswa SMK akuntansi yang berada dalam rentang usia Gen Z. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi Product-Moment Pearson. Temuan utama menunjukkan bahwa dimensi sinisme dan kelelahan emosional memiliki korelasi yang paling kuat dengan penurunan minat belajar akuntansi. Selanjutnya, penurunan minat ini berdampak signifikan pada rendahnya hasil belajar akuntansi siswa. Hasil penelitian ini memberikan landasan empiris untuk mengembangkan kerangka intervensi di sekolah, menekankan perlunya dukungan psikologis dan restrukturisasi kurikulum akuntansi agar lebih adaptif dan menarik bagi Gen Z, sehingga mengurangi academic fatigue dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha Johan Alfred Sarades Silalahi; Binsar Rizky Tampubolon; Lucky Ezer Silalahi; Virginia Nainggolan; Surya Darma Sinaga; Ahmad Fauzi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3524

Abstract

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha tanpa mengikuti tahapan hukum yang ditentukan masih menjadi persoalan dominan dalam praktik hubungan industrial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara Mahkamah Agung menilai keabsahan tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pandangan doktrin, serta dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai tolok ukur utama dalam menentukan sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja. Pengabaian terhadap prosedur tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi pengusaha untuk memenuhi seluruh hak normatif pekerja. Putusan ini menegaskan peran peradilan sebagai mekanisme pengendali dalam hubungan kerja serta sebagai sarana perlindungan hukum bagi pekerja yang berada pada posisi yang lebih lemah.
Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perdamaian Di Pengadilan Agama Siantar Johan Alfred Sarades Silalahi; Elvi Rosdiana Damanik; Anggi Sevia; Dimas Pratama; Fahri Sembara Saragih; Tongam Manurung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan guna mendorong tercapainya perdamaian antara para pihak sebelum perkara diputus melalui proses litigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengombinasikan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen di lingkungan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pematangsiantar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung, namun tingkat keberhasilannya masih tergolong rendah. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain sikap para pihak yang kurang kooperatif, keterbatasan waktu mediasi, serta persepsi bahwa mediasi hanya merupakan tahapan formalitas dalam proses berperkara. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran mediator dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa perceraian.
Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam system Peradilan Anak di Indonesia Johan Alfred Sarades Silalahi; Faisal Yusuf Damanik; Revany Cyntia Andini; Suci Hikmala; Tria Ramadhan; Veny Indrian Damanik
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3526

Abstract

Diversi dan keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan melindungi hak anak serta mengurangi dampak negatif proses peradilan formal. Pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman dinilai kurang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena berpotensi menimbulkan stigma dan hambatan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum diversi dan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menelaah implementasinya dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel jurnal ilmiah dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dan keadilan restoratif telah diposisikan sebagai mekanisme yang wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak untuk mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pemulihan hubungan sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya dukungan regulasi teknis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci optimalisasi penerapan diversi dan keadilan restoratif.
Tanggung Jawab Hukum Influencer Mira Hayati Dalam Mempromosikan Produk Kosmetik Ilegal Di Media Sosial Sherly Ravena Sihombing; Johan Alfred Sarades Silalahi; Elsa Nora M. Sipayung; Jhon Ferry Matondang; Yessi Renata Nadeak; Yusuf Putrama Sembiring
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3527

Abstract

Perkembangan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pemasaran modern, khususnya melalui peran influencer media sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen. Daya persuasi dan jangkauan luas yang dimiliki influencer menjadikan aktivitas endorsement sangat efektif, namun sekaligus menimbulkan persoalan hukum ketika produk yang dipromosikan tidak memenuhi persyaratan legal, terutama kosmetik ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum influencer dalam mempromosikan kosmetik ilegal serta menganalisis implikasi yuridisnya melalui studi kasus Mira Hayati. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administratif, dan etis apabila secara sengaja atau lalai mempromosikan kosmetik tanpa izin edar. Kasus Mira Hayati menegaskan bahwa influencer yang terlibat dalam promosi dan peredaran kosmetik ilegal dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dikenai sanksi sesuai peraturan kesehatan serta transaksi elektronik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan guna melindungi konsumen dan membangun ekosistem digital yang aman serta bertanggung jawab.
Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban Di Era Digital Terhadap Tantangan Administratif Dan Hukum Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi; Siti Nurhayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3813

Abstract

Transformasi digital telah memunculkan kejahatan siber baru seperti doxing (penyebaran data pribadi tanpa izin) yang marak terjadi, namun belum diatur secara eksplisit sebagai delik tersendiri dalam UU ITE maupun UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), sehingga perlindungan bagi korban belum memadai. Penelitian ini, yang menggunakan metode normatif yuridis dan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum (berdasarkan UU ITE, KUHP, dan UU PSK), mekanisme LPSK dalam menangani ancaman digital, serta tantangan administratif dan hukum yang dihadapi lembaga independen ini. Ditemukan bahwa LPSK menjalankan perlindungan melalui empat tahap (Permohonan, Administratif, Rapat Paripurna, dan Pelaksanaan Bantuan), namun mekanisme tersebut terhambat oleh tantangan hukum berupa kekosongan regulasi spesifik untuk doxing dan kelemahan implementasi restitusi karena LPSK tidak memiliki kewenangan eksekutorial, ditambah tantangan administratif seperti keterbatasan SDM forensik dan hambatan yurisdiksi lintas batas. Sebagai solusi, disimpulkan bahwa perlindungan harus ditingkatkan melalui reformasi regulasi yang berorientasi pada korban (victim-oriented criminal law), harmonisasi UU ITE dan UU PDP, penetapan sanksi doxing yang spesifik, serta peningkatan kapasitas SDM dan kerja sama internasional untuk mengatasi kompleksitas kejahatan siber.
Dinamika Sejarah dan Kebudayaan Islam di Zaman Modern: Transformasi Tradisi Menuju Identitas Muslim Kontemporer Della Sakinah Simamora; Nelmawarni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3881

Abstract

Perkembangan Islam di era modern menunjukkan adanya dinamika historis dan kultural yang kompleks, ditandai oleh pergeseran nilai, praktik keagamaan, serta pola interaksi sosial umat Muslim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tradisi Islam dalam konteks modernitas serta bagaimana perubahan tersebut berkontribusi pada pembentukan identitas Muslim kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji sumber-sumber historis, karya akademik modern, dan fenomena sosial keagamaan yang muncul pada abad ke-20 hingga abad ke-21. Hasil analisis menunjukkan bahwa modernitas telah mendorong proses adaptasi budaya Islam, mulai dari reformasi pemikiran, pembaruan praktik ibadah, hingga munculnya ekspresi keagamaan baru di ruang publik dan digital. Transformasi ini tidak hanya menegaskan fleksibilitas Islam dalam merespons perubahan zaman, tetapi juga membentuk identitas Muslim yang lebih beragam, inklusif, dan dinamis. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman mengenai hubungan antara sejarah, kebudayaan, dan modernitas dalam perkembangan masyarakat Muslim global serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai praktik budaya Islam di era digital dan post-modern.