cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 241   242   243   244   245 
Tinjauan Perkawinan Sesama Jenis WNI Yang Dilakukan Di Luar Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Muhammad Rafshanjani Mahendra; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5209

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, fenomena perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi isu hukum yang menarik, terutama dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana WNI memperoleh status perkawinan sesama jenis di luar negeri serta bagaimana keabsahannya menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sesama jenis dapat dianggap sah di negara yang melegalkannya berdasarkan prinsip lex loci celebrationis. Namun, perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan dicatatkan di Indonesia karena bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.
Rekonstruksi Penilaian Yudisial Terhadap Diskresi Kebijakan Publik Dalam Sengketa Hak Keperdataan Endang Purwaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.5214

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik pada sengketa hak keperdataan dalam perspektif peran Mahkamah Agung sebagai judex juris. Penelitian normatif yuridis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual, untuk menghasilkan rekonstruksi parameter penilaian yudisial yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama, dan rekonstruksi dirumuskan dalam model penilaian yudisial yang mengintegrasikan teori keadilan, rasionalitas dan proporsionalitas tindakan, responsivitas terhadap konteks sosial dan ekonomi, serta penguatan asas prosedural dan partisipatif. Penerapan parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik oleh pengadilan dalam sengketa hak keperdataan, khususnya dalam perspektif fungsi Mahkamah Agung sebagai judex juris yang menilai konsistensi penerapan hukum, rasionalitas pertimbangan, dan kepatuhan terhadap batas kewenangan yudisial. Mahkamah Agung perlu mengembangkan dan merumuskan pedoman atau model penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik yang terintegrasi dengan parameter teori keadilan, kepastian hukum sebagai batas operasional, rasionalitas dan proporsionalitas tindakan, responsivitas terhadap konteks sosial dan ekonomi. penelitian lebih berfokus pada analisis doktrinal dan konseptual, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika empiris dalam praktik peradilan : Model ini memberikan kerangka konseptual bagi Mahkamah Agung guna menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi hukum terhadap putusan pengadilan di bawahnya
Penerapan Metode Talaqqi Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Santri Di Sekolah Hafizh Qur’an Zamrud Nasrulloh; Aang Mahyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode talaqqi dalam meningkatkan kualitas hafalan santri di Sekolah Hafizh Qur’an Zamrud. Metode talaqqi merupakan teknik pembelajaran Al-Qur’an yang menekankan proses belajar langsung antara guru dan santri melalui pembacaan, pendengaran, serta perbaikan bacaan secara intensif dan berkesinambungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui observasi mendalam, wawancara dengan guru tahfiz dan santri, serta analisis dokumen terkait kegiatan tahfiz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode talaqqi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyetoran hafalan secara langsung, pembetulan makhraj dan tajwid oleh guru, pengulangan (takrīr), serta evaluasi rutin. Penerapan metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hafalan santri, yang terlihat dari meningkatnya ketepatan bacaan, kelancaran hafalan, serta kemampuan santri dalam menjaga hafalan jangka panjang. Faktor pendukung keberhasilan metode ini meliputi kompetensi guru tahfiz, kedisiplinan santri, serta lingkungan belajar yang kondusif. Dengan demikian, metode talaqqi dapat dijadikan strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Qur’an di lembaga pendidikan tahfiz
Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin (Prenuptial Agreement) terhadap Perlindungan Harta Bersama dalam Pailit Sri Isnaida
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hubungan emosional, tetapi juga sebagai institusi hukum yang menimbulkan akibat terhadap status, hak, dan kewajiban suami istri, termasuk dalam pengaturan harta. Dalam hukum perdata, perkawinan pada dasarnya menyebabkan penggabungan harta kedua pihak, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian pranikah. Oleh karena itu, pengaturan harta menjadi penting guna memberikan kepastian hukum bagi pasangan serta perlindungan bagi pihak ketiga. Perjanjian perkawinan hadir sebagai instrumen hukum untuk mengatur aspek keperdataan tersebut, dengan memberikan kebebasan kepada pasangan dalam menentukan status dan batasan kepemilikan harta, baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian ini dapat mencakup pemisahan harta, pembagian hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap risiko ekonomi, termasuk dalam kondisi pailit. Dengan demikian, perjanjian perkawinan mencerminkan penerapan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.
Analisis Ketersediaan serta Aksesibilitas jalur pejalan kaki di Kota Palembang Angga Aji Saputra; Afifa Humaira; Napinurul Azizah; Meza Herlianti; Fatimah Azzahra Surga; Rudy Kurniawan; Suci Wahyu Fajriani; Lisya Septiana Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5244

Abstract

Aksesibilitas adalah suatu alat sarana prasarana yang dapat memberikan kemudahan bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan, pelayanan, dan juga lingkungan. Ini juga mencakup kemudahan bagi pengguna dengan kebutuhan khusus (difabel) dan lansia untuk mewujudkan kesamaan setiap warga, sedangkan pejalan kaki adalah istilah yang digunakan dalam transportasi untuk menggambarkan orang yang berjalan dijalan trotoar. Penelitian ini bertujuan menganalisis aksesibilitas pejalan kaki di kota Palembang dengan melihat ketersediaan dan kualitas dari infrastruktur, pola pemanfaatan ruang trotoar, serta implikasinya terhadap mobilitas masyarakat perkotaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi dan wawancara, serta melalui penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya guiding block yang berlubang dan tanjakan yang curam sehingga dapat menyulitkan pengguna kursi roda dan tunanetra saat melintas, hal ini menunjukkan bahwa fasilitas seperti trotoar, guiding block, dan jembatan penyeberangan telah tersedia di Kota Palembang. Namun, kualitas dan pemanfaatannya belum optimal. Masih ditemukan trotoar rusak, genangan air, serta alih fungsi trotoar yang digunakan pedagang kaki lima. Terlebih lagi, kondisi ini lebih berdampak pada penyandang disabilitas yang belum dapat mengakses fasilitas secara mandiri. Dengan demikian, permasalahan aksesibilitas tidak hanya terletak pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada kualitas, pemerataan, dan pengelolaannya di kota palembang. Implikasinya, pemerintah kota diharuskan lebih memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakatnya baik itu non-disabilitas dan penyandang disabilitas.
Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Benda Pusaka: Analisis Preferensi Masyarakat dan Pelimpahan Perkara dari Kepolisian ke Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong Anisah Friti Anjelia; Nabila Inkha Putri; Vallent Margaretha; Mardhatillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelimpahan perkara tindak pidana, khususnya pencurian benda pusaka, dari pihak kepolisian kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih penyelesaian melalui hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal yang mengkombinasikan analisis normatif dengan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan perkara dari kepolisian kepada BMA dilakukan melalui mekanisme diskresi dan koordinasi yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif serta kesepakatan para pihak dan dukungan masyarakat. Proses penyelesaian adat menekankan musyawarah, perdamaian, serta pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual, bukan semata-mata penghukuman. Selain itu, preferensi masyarakat Rejang Lebong terhadap penyelesaian adat dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural, efisiensi waktu, biaya yang relatif rendah, serta kemampuan hukum adat dalam mewujudkan keadilan substantif dan menjaga kohesi sosial. Praktik ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan BMA menunjukkan eksistensi dan legitimasi hukum adat sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana yang komplementer dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam kerangka keadilan restoratif, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Literasi Digital Dan Transformasi Kesadaran Kewarganegaraan Mahasiswa Dalam Ekosistem Demokrasi Digital Cnr Aly Nurmansyah; Musaid Purnomo Juwono; Nanda Khairiyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5248

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola interaksi sosial, akses informasi, serta praktik partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital, media sosial menjadi ruang publik baru yang memungkinkan mereka memperoleh informasi, mengekspresikan pandangan, serta terlibat dalam diskursus sosial dan politik. Namun, tingginya intensitas penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan berupa misinformasi, disinformasi, dan rendahnya kualitas literasi digital yang dapat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital dalam mendorong transformasi kesadaran kewarganegaraan mahasiswa di era demokrasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan melalui analisis terhadap berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan literasi digital, digital citizenship, dan civic awareness. Data dianalisis menggunakan pendekatan thematic content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang menjelaskan hubungan antara literasi digital dan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, etika digital, serta partisipasi mahasiswa dalam ruang publik digital. Kemampuan tersebut mendorong berkembangnya praktik digital citizenship yang berkontribusi terhadap transformasi civic awareness mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan literasi digital dalam pendidikan kewarganegaraan menjadi strategi penting untuk membangun generasi muda yang memiliki kesadaran kewarganegaraan yang kritis dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokrasi digital.
Batasan Toleransi dan Ketaatan kepada Pemimpin dalam Islam: Analisis Konseptual terhadap Prinsip Kemaslahatan Umat Susilo Wardoyo; Koko Khoerudin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5250

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan kajian toleransi dan ketaatan kepada pemimpin dalam Islam yang selama ini diposisikan secara terpisah dan parsial, sehingga belum menghasilkan kerangka konseptual yang integratif dalam perspektif kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan konseptual antara toleransi dan ketaatan kepada pemimpin dalam pemikiran Islam, serta merumuskan model integratif yang kontekstual bagi masyarakat Muslim modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-normatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap literatur klasik dan kontemporer, kemudian dianalisis melalui reduksi, klasifikasi tematik, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi berfungsi sebagai prinsip etis dalam membangun relasi sosial yang harmonis di tengah pluralitas, sedangkan ketaatan kepada pemimpin berperan sebagai mekanisme normatif untuk menjaga stabilitas dan legitimasi otoritas. Keduanya tidak berada dalam relasi yang saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya pergeseran aksentuasi normatif dalam wacana kontemporer yang lebih menekankan dimensi partisipatif dan akuntabilitas publik dalam memahami ketaatan bersyarat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integratif yang dapat menjadi rujukan teoretis dan praktis dalam memperkuat kohesi sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam
Transformasi Angkot Modern (Feeder): Strategi Palembang Membangun Jaringan Transportasi Publik Yang Kohesif di Kota Palembang Iis Ariska; Intan Emi Putri; Fitri Wahdaniyah; Fatur Aryatama; Shalsa Badisyafitri; Rudy Kurniawan; Lisya Septiani Putri; Suci Wahyu Fajriani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5253

Abstract

Transformasi angkot konvensional menjadi angkot modern (feeder) merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam memperkuat integrasi sistem transportasi publik perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi angkot modern sebagai feeder dalam membangun jaringan transportasi publik yang kohesif di Kota Palembang. Penelitian menggunakan metode penelitian kajian pustaka, yang difokuskan pada sinkronisasi jadwal serta keterhubungan fisik dengan LRT Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angkot modern telah berfungsi sebagai feeder secara operasional dan memperluas aksesibilitas masyarakat menuju stasiun LRT, namun integrasi sistem belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan potensi tumpang tindih rute dengan angkot lama, belum diterapkannya sistem tarif terpadu antar moda, serta pengaruh waktu tunggu terhadap keputusan moda pengguna. Kondisi tersebut membatasi terjadinya pergeseran signifikan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi tarif, sinkronisasi jadwal berbasis kepastian layanan, pembenahan kelembagaan, dan peningkatan kualitas infrastruktur simpul transit guna mewujudkan jaringan transportasi publik yang benar-benar kohesif di Kota Palembang.
Integrasi Nilai Pendidikan Akhlak Surah Luqman 12-19 dalam Pembelajaran PAI Muhammad Husain
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5263

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya integrasi nilai akhlak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang masih cenderung berfokus pada aspek kognitif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Surat Luqman ayat 12–19 serta merumuskan model integrasinya dalam pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis sumber-sumber ilmiah relevan lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai akhlak dalam ayat tersebut meliputi tauhid, syukur, birrul walidain, kesadaran pengawasan Allah, serta etika sosial, yang dapat diintegrasikan melalui perencanaan pembelajaran, metode reflektif, pendekatan kontekstual, pembiasaan, dan evaluasi afektif. Kesimpulannya, integrasi nilai akhlak secara sistematis mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PAI dan membentuk karakter peserta didik secara holistik. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendekatan integratif dalam pendidikan karakter berbasis Al-Qur’an

Page 244 of 245 | Total Record : 2447

 241   242   243   244   245 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue