cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 241   242   243   244   245 
Implementasi Kaidah Sadd al-Żarī’ah dan Ḥifẓ al-Nafs pada Hadis : Memadamkan Api Sebelum Tidur Cep Irpan Alip Mukarom; Imam Sucipto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3213

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kaidah sadd al-żarīʿah (menutup jalan menuju mafsadat) dan prinsip maqāṣid ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dalam penafsiran hadis anjuran memadamkan api sebelum tidur. Tujuan penelitian adalah menjelaskan apakah hadis tersebut sekadar berfungsi sebagai imbauan keselamatan yang kontekstual atau dapat diposisikan sebagai instrumen preventif yang tetap relevan dalam rumah tangga Muslim kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan yang menelaah literatur klasik dan kontemporer tentang uṣūl al-fiqih, maqāṣid al-syarīʿah, serta syarah hadis terkait keselamatan domestik dan etika tidur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sadd al-żarīʿah berperan sebagai metode pencegahan dengan menutup sarana mubah yang berpotensi kuat menimbulkan bahaya, sementara ḥifẓ al-nafs menjadi landasan normatif untuk memprioritaskan keselamatan jiwa di atas aspek formal-ritual. Hadis yang diteliti dinilai berderajat ṣaḥīḥ dari sisi sanad dan dipahami para pensyarah sebagai bimbingan non-ritual yang berorientasi pada pencegahan bahaya kebakaran di rumah. Dalam konteks modern dengan penggunaan listrik dan standar keselamatan baru, perintah memadamkan api sebelum tidur lebih tepat dipahami sebagai sunnah yang lentur untuk mendorong mitigasi risiko dan kualitas tidur yang sehat, bukan kewajiban yang kaku. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya pendekatan maqāṣid dalam penafsiran hadis agar tuntunan kenabian tetap aktual di tengah perubahan teknologi dan sosial
Analisis Gaya Bahasa Dalam Puisi “Diponegoro” Karya Cahiril Anwar Neysa Fausta; Resa Farhah Khoirunisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3285

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji penggunaan gaya bahasa, baik majas maupun non-majas, dalam puisi “Diponegoro” karya Chairil Anwar. Puisi tersebut merupakan salah satukarya sastra modern Indonesia yang menonjolkan nilai perjuangan dan semangat perlawananmelalui tokoh historis Pangeran Diponegoro. Metode penelitian yang digunakan adalahkualitatif deskriptif, yakni memaparkan unsur kebahasaan dalam puisi serta menafsirkannyaberdasarkan teori gaya bahasa. Data penelitian berupa baris dan frasa bermuatan majas,diperoleh melalui pembacaan cermat, pencatatan, serta penelusuran pustaka.Hasil analisis menunjukkan bahwa Chairil Anwar menggunakan berbagai jenis majas sepertipersonifikasi, metafora, hiperbola, sinekdoke, metonimia, oksimoron, dan sarkasme untukmenegaskan nilai heroik, semangat perlawanan, serta kritik terhadap penindasan kolonial.Selain itu, unsur gaya bahasa non-majas seperti diksi bernuansa heroik, repetisi, gaya perintah(imperatif), pola klimaks, serta ritme yang kuat turut membangun suasana perjuangan yangintens dan penuh energi. Pemanfaatan berbagai gaya bahasa tersebut bukan hanyamenghasilkan keindahan estetis, tetapi juga memperkuat pesan ideologis tentang nasionalisme,pengorbanan, dan perlawanan. Dengan demikian, puisi “Diponegoro” tidak sekadar menjadikarya sastra, tetapi juga sarana retorik yang membangkitkan kembali kesadaran sejarah dansemangat perjuangan bagi bangsa.
Analisis Kebijakan Perlindungan Data Pribadi pada Platform Generative AI: Studi Implementasi UU No 27 Tahun 2022 terhadap Operasional Gemini di Indonesia Inkha Hedian Dena Fritiar; Wawan Gunawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4068

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan perlindungan data pribadi dalam pemanfaatan platform Kecerdasan Buatan (AI) Generatif, Gemini di Indonesia. Seiring dengan Implementasi penuh UU No. 27 Tahun 202 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat urgensi kritis untuk mengevaluasi bagaimana model bahasa besar memproses data pengguna secara transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan metode yuridis normative melalui oendekatan kebijakan publik, studi ini mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara evolusi algoritma yang cepat dengan kerangka pengawasan regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun UU PDP membeikan landasan hukum yang kuat, kompleksitas teknis dalam pemrosesan data otomatis dan pemenuhan hak subjek data masih menjadi persoalan. Studi ini menyimpulkan bahwa integrase Gemini yang efektif memerlukan pembentukan segera otoritas perlindungan data yang idependen dan standarisasi audit AI guna menjaga kedaulatan digital nasional. Penelitian ini berkontribusi pada diskurusus kepastian hukum dan hak konstitusional dalam menghadapi inovasi teknologi disrupsi.
Efektivitas Dakwaan Pasal 359 KUHP dalam Perspektif Keadilan Hukum Hardini; Fence M. Wantu; Mellisa Towadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan efektivitas dakwaan Pasal 340 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pemenuhan keadilan hukum berdasarkan kesesuaian antara konstruksi peristiwa hukum dan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis komparatif antara perkara yang melibatkan Ferdy Sambo dan perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dakwaan Pasal 340 sangat bergantung pada kemampuan pembuktian unsur perencanaan secara sah dan meyakinkan. Dalam kasus Ferdy Sambo, unsur perencanaan terbukti secara sistematis sehingga penerapan Pasal 340 dinilai relevan dan memenuhi keadilan hukum. Sebaliknya, dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO, fakta persidangan menunjukkan perbuatan yang bersifat spontan sehingga hakim lebih tepat menerapkan Pasal 338 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dakwaan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materil, tetapi terutama oleh kesesuaian antara norma yang didakwakan dan fakta materiil, guna menjamin proporsionalitas pidana, kepastian hukum, dan keadilan substantif.
Efektivitas Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Analisis Regulasi Dan Praktik Pengawasan Paskalis Steven Edrika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan membandingkan kerangka regulasi dan praktik pengawasan di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 71 dan Pasal 76, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan secara normatif pengawasan telah ditempatkan sebagai instrumen penegakan hukum administrasi lingkungan yang bersifat preventif dan korektif, termasuk melalui kewajiban AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan penerapan sanksi administratif. Tetapi, dalam praktik pengawasan lingkungan, implementasi pengawasan masih bersifat administratif formal, kewenangan pengawas tidak digunakan secara maksimal, dan sanksi administratif jarang diterapkan meskipun terjadi pelanggaran berulang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik yang mengakibatkan pengawasan belum berfungsi secara optimal
Eksistensi Hukum yang Hidup (Living law) sebagai Alasan Penghapus Sifat Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Pasca KUHP Nasional Khaoeirun Nissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep living law sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum dalam perkara pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait interpretasi hakim terhadap “rasa keadilan masyarakat”, kedudukan hukum adat, dan potensi konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap Pasal Pasal 12 KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan konsep living law memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan norma sosial, hukum adat, dan kearifan lokal dalam menentukan keberadaan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Namun, penerapan konsep ini berpotensi menimbulkan konflik antara asas kepastian hukum yang bersumber dari hukum tertulis dengan asas keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, penerapan living law dalam praktik peradilan pidana membutuhkan interpretasi yang hati-hati dan pembuktian yang jelas agar tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
AAnalisis Batasan Kriminalisasi Mufakat Jahat dalam Pasal 13 UU No. 1 Tahun 2023: Perlindungan Terhadap Kebebasan Berpendapat Khaoeirun Nissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kriminalisasi mufakat jahat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dalam membedakan antara kesepakatan verbal biasa dengan mufakat jahat yang dapat dipidana, dan merumuskan parameter perbuatan persiapan yang nyata dan mengkaji perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 53 KUHP, dan instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional yang didukung oleh studi kepustakaan dan penafsiran hukum secara sistematis, gramatikal, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan suatu kesepakatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai mufakat jahat apabila memenuhi kriteria objektif berupa adanya niat yang nyata, tujuan yang spesifik, dan komitmen pelaksanaan yang terwujud dalam perbuatan persiapan yang nyata seperti pengumpulan alat, pembagian peran, atau tindakan awal menuju pelaksanaan tindak pidana. Tanpa terpenuhinya parameter ini, kesepakatan masih berada dalam ranah wacana yang tidak dapat dipidana. Dalam perencanaan aksi protes massa, sepanjang tidak terdapat niat kriminal dan tindakan persiapan nyata, maka tidak dapat dikategorikan sebagai mufakat jahat sehingga penerapan Pasal 13 harus dilakukan secara restriktif guna menjaga kepastian hukum, prinsip legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia dari risiko overcriminalization.
Kondisi Sosial Lingkungan Padat Penduduk di Rumah Susun 24 Ilir Kota Palembang Mellys Wahyuni; Ochi Ramadhanti; Fadillah Nur Habibah M; Lidya Shela Agustin; Acparel Ganesa Islami Pasha; Rudy Kurniawan; Lisya Septiani Putri; Suci Wahyu Fajriani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5164

Abstract

Fenomena yang sering terjadi dalam perkembangan di kota-kota besar yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya Pulau Sumatera yaitu terjadinya pertumbuhan penduduk yang begitu pesat yang biasanya tidak disertai dengan antisipasi daya dukung dengan baik. Di wilayah Palembang, salah satu contoh yang mencolok adalah Rusun 24 Ilir. Rusunawa, yang juga dikenal sebagai Rumah Susun atau disingkat "rusun", sering digunakan pemerintah sebagai cara untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat dengan pendapatan rendah atau mereka yang terkena dampak kebijakan penataan kota. Namun, adanya rusun di kawasan perkotaan yang padat belum tentu bisa mengatasi semua masalah sosial dan lingkungan yang rumit. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa kondisi lingkungan di masa lalu cukup memprihatinkan karena saluran air dan pembuangan limbah belum tertata dengan baik. Kondisi sanitasi yang masih terbuka dan belum terkelola secara optimal sering kali menimbulkan bau tidak sedap serta memberikan kesan kumuh pada kawasan perumahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan di Rumah Susun 24 Ilir Palembang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang padat dan keterbatasan fasilitas. Pendudukan penduduk berdampak pada sanitasi, distribusi udara, kondisi bangunan yang sudah tua, serta kenyamanan hidup sehari-hari.
Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas II Masamba Arwan Ridwan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5197

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba dan faktor-faktor memengaruhi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba. Penelitian menggunakan metode penelitian empiris dengan cakupan data primer melalui kuesioner tertutup kepada 24 responden dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, internet, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba kurang efektif dan faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba yaitu; faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor sarana dan prasarana. Rekomendasi atau saran yang diberikan oleh peneliti yaitu, untuk mencapai keberhasilan mediasi oleh hakim mediator dalam perkara perceraian maka harus memperhatikan faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor sarana dan prasarana.
Teori Organisasi Struktur Modern dan Pemikiran Islam dalam Manajemen Pendidikan Islam Nabilah Amaliyah Iqbal; Nur Arfiyah Febriani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5208

Abstract

Tulisan ini menganalisis integrasi antara teori organisasi struktur modern dan pemikiran Islam klasik dalam rangka membangun model manajemen pendidikan Islam yang lebih efektif, adaptif, dan bernilai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, yang meliputi analisis isi terhadap teori organisasi modern termasuk birokrasi Weber, manajemen administratif Fayol, scientific management Taylor, teori sistem, serta teori jaringan kemudian dikomparasikan dengan gagasan Al-Mawardi, Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Al-Ghazali. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa teori organisasi modern memberikan fondasi teknis yang kuat melalui struktur hierarkis yang jelas, pembagian kerja rasional, koordinasi sistematis, mekanisme umpan balik, serta pola jaringan kolaboratif yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pendidikan. Namun, kerangka teknis tersebut belum cukup tanpa dimensi moral-spiritual. Pemikiran Islam klasik melengkapi struktur modern dengan nilai keadilan, amanah, syura, integritas pemimpin, solidaritas sosial (‘ashabiyyah), serta orientasi kemaslahatan yang memperkuat legitimasi, etika, dan keseimbangan sistem organisasi. Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan model manajemen pendidikan Islam yang holistik dan berkarakter, karena menggabungkan profesionalitas struktural dengan nilai-nilai etis dan spiritual. Dengan demikian, sintesis teori modern dan pemikiran Islam menjadi landasan strategis untuk mewujudkan tata kelola pendidikan Islam yang unggul, responsif, dan berkelanjutan.

Page 243 of 245 | Total Record : 2447

 241   242   243   244   245 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue