cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 240   241   242   243   244 
Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Risma Yulia; Endang Yuliana; Esti Aryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5168

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana. Permasalahan yang muncul adalah mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya masih bergantung pada adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku (conviction-based confiscation), sehingga dalam kondisi tertentu perampasan aset tidak dapat dilakukan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi adanya kekosongan hukum dalam pengaturannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perampasan aset telah diatur dalam KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun mekanisme yang ada masih berorientasi pada pemidanaan pelaku sehingga belum mampu mengakomodasi perampasan aset dalam situasi ketika pelaku tidak dapat diproses secara pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai kekosongan hukum dalam mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) sebagai instrumen yang berpotensi memperkuat efektivitas pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.  
Implikasi Yuridis Penolakan Pembayaran Tunai dalam Sistem Transaksi Digital di Indonesia Achmad Zainuddin Yuli Mady; Prihatin Effendi; Yati Fitria
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5170

Abstract

Perkembangan zaman membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, terutama pada sektor keuangan. Perubahan ini terlihat dari perkembangan alat transaksi dan sistem pendukungnya. Pada awalnya, transaksi hanya dilakukan menggunakan uang tunai (cash). Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, metode transaksi mengalami perkembangan yang pesat melalui hadirnya berbagai alat pembayaran digital seperti QRIS, e-banking, dan uang elektronik (OVO, DANA, GoPay). Di era digital saat ini, penggunaan uang tunai semakin berkurang karena masyarakat lebih memilih transaksi non-tunai yang dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien. Selain itu, uang elektronik memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa harus membawa uang fisik, sehingga akses terhadap keuangan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja
Penegakan Hukum Oleh Polri dalam Memberantas Pelaku tindak Pidana Judi Online di Indonesia M. Maulana Husni AL Mubarok; Hartoyo; Dedi Wardani Nasution; Wahyu Prawesthi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5171

Abstract

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak luas terhadap ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, serta keberlangsungan generasi bangsa. Kompleksitas kejahatan narkotika tidak hanya melibatkan pelaku tunggal, tetapi juga jaringan terorganisasi yang melakukan permufakatan jahat dalam aktivitas jual beli narkotika. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait penerapan norma pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam kesepakatan melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkotika Golongan I serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tipe penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum dalam menilai adanya permufakatan jahat dalam transaksi narkotika. Pertimbangan hakim didasarkan pada pembuktian unsur kesepakatan pelaku, alat bukti, serta peran terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kajian hukum pidana mengenai penerapan norma permufakatan jahat serta implikasinya bagi praktik penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan narkotika di Indonesia.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika Golongan 1: Studi Putusan Nomor 579/PID.SUS/2025/PN SBY I Ketut Wira Bawa; Wahyu Prawesthi; Renda Aranggraeni; Hartoyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5172

Abstract

Penegakan Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan lebih dari satu pelaku dalam suatu kesepakatan untuk melakukan peredaran gelap narkotika. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi sering kali dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap permufakatan jahat dalam praktik peradilan guna memastikan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkotika golongan I serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menerapkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap permufakatan jahat memiliki peran penting dalam menanggulangi jaringan peredaran narkotika. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana khususnya mengenai penerapan konsep permufakatan jahat dalam praktik peradilan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum narkotika melalui pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan hukum pidana dalam masyarakat.
Diskresi Hakim sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Substantif dalam Sengketa Merek Golden Valley: Studi Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 Mariska Septiani; Selvia Oktaviana; Siti Nurhasanah; Yennie Agustin MR; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5175

Abstract

Penelitian pada artikel ini memuat analisis dasar pertimbangan dan penggunaan kewenangan diskresi oleh majelis hakim kasasi dalam mengesampingkan prinsip first to file demi mewujudkan keadilan substantif pada sengketa merek Golden Valley Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Isu utama penelitian ini berangkat dari problematika praktik di mana penerapan prinsip first to file dalam pendaftaran merek di Indonesia sering kali menimbulkan ketidakadilan ketika dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menilai sejauh mana hakim dapat menggunakan kewenangan diskresi dalam mengesampingkan prinsip first to file yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis guna memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan terdapat dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat mempertimbangkan terkait persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang merupakan merek terkenal asing. Putusan ini memberikan pergeseran paradigma hukum di mana hakim tidak lagi hanya berpijak pada formalitas siapa yang mendaftar lebih dahulu, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek kejujuran dan moralitas dalam berusaha. Oleh karena itu, diskresi hakim digunakan untuk mengoreksi kelemahan sistem pendaftaran merek dengan prinsip first to file yang sering dimanfaatkan oleh pendaftar merek dengan itikad tidak baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip first to file tidak bersifat absolut dan dapat dikesampingkan demi keadilan substantif.
Meningkatkan Kompetensi Masyarakat melalui Pelatihan Tata Rias Wajah di Desa Pasir Jaya, Kabupaten Bogor Nurhanipah; Arin Khairunnisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5188

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelatihan tata rias wajah dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri perempuan di RW 01, 02, dan 03 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan peserta yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta pada aspek kognitif berupa pemahaman terhadap jenis dan fungsi produk kosmetik serta alat tata rias, dan pada aspek psikomotor tampak melalui kemampuan peserta menerapkan teknik make-up dasar secara lebih tepat setelah mengikuti praktik langsung bersama instruktur. Peningkatan aspek afektif juga terlihat dari bertambahnya rasa percaya diri serta motivasi peserta untuk memanfaatkan keterampilan tersebut sebagai peluang usaha jasa rias. Evaluasi pelatihan mengungkap bahwa kegiatan berjalan efektif meskipun terdapat kendala terbatasnya alat rias, dan temuan ini mendukung konsep bahwa keberhasilan pelatihan ditentukan oleh kesiapan materi, instruktur, media, dan peserta. Secara keseluruhan, pelatihan tata rias wajah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas personal dan potensi ekonomi perempuan di tingkat komunitas serta layak untuk diterapkan secara berkelanjutan.
Meningkatkan Pengetahuan Terkait Alkohol dan NAPZA pada Orang Tua dan Remaja melalui Psikoedukasi di Komunitas Kemangi “MB” Rahmadhani Syar'i; Adnani Budi Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5189

Abstract

Permasalahan perilaku berisiko pada remaja, seperti konsumsi alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, merupakan isu yang semakin sering ditemukan di lingkungan masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika psikologis kelompok remaja serta mengevaluasi efektivitas intervensi psikoedukasi berbasis komunitas dalam meningkatkan pemahaman remaja dan orang tua terkait regulasi emosi, pola asuh, serta bahaya alkohol dan obat-obatan terlarang. Metode asesmen menggunakan pendekatan kualitatif melalui semi-structured interview, group interview, dan focus group discussion (FGD) yang melibatkan remaja, orang tua, Ketua RT, Ketua RW, dan lurah di RW 7 Kelurahan K, Kecamatan G, Kota Surabaya. Intervensi dilakukan melalui tiga sesi psikoedukasi yang mencakup regulasi emosi remaja, pola asuh orang tua, serta edukasi bahaya alkohol dan NAPZA dengan metode ceramah interaktif, diskusi, latihan praktik, dan media poster edukatif. Hasil evaluasi menggunakan pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan pada remaja maupun orang tua. Intervensi ini terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta keterlibatan keluarga dalam upaya pencegahan perilaku berisiko pada remaja.
Implementasi Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia Windu Baskoro; Ade Cici Rohayati; Iman Santoso; Andi Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia serta Dampak Pemberian Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan kajian empiris melalui studi literatur, regulasi pemasyarakatan, serta data kebijakan terkait sistem pembinaan narapidana. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian sanksi berjalan efektif dan sesuai dengan kerangka kebijakan pemasyarakatan yang berlaku. Sosialisasi tata tertib kepada narapidana, dukungan sumber daya manusia yang memadai, komitmen petugas dalam menjalankan aturan, serta struktur birokrasi yang jelas menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan penerapan sanksi. Pemberian sanksi terbukti memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku narapidana, seperti meningkatnya kepatuhan terhadap aturan, munculnya rasa jera, serta tumbuhnya kesadaran hukum dan kedisiplinan. Namun demikian, efektivitas sanksi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan latar belakang narapidana sehingga pendekatan pembinaan tidak dapat dilakukan secara seragam. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu diintegrasikan dengan program pembinaan yang berkelanjutan agar dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana secara optimal dalam sistem pemasyarakatan Indonesia
Status Hukum dan Perlindungan Pekerja Platform Digital: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura Vincent; Gunardi Lie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5204

Abstract

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital telah melahirkan model kerja baru yang dikenal sebagai gig economy, di mana pekerja platform digital berada dalam zona abu-abu hukum antara kategori “pekerja” dan “kontraktor independen”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi status hukum pekerja platform serta membandingkan kerangka perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, status hukum pekerja platform masih didominasi oleh konsep “kemitraan” yang cenderung semu, di mana pekerja memiliki posisi tawar rendah dan perlindungan jaminan sosial yang belum memadai. Sebaliknya, Singapura telah melakukan langkah progresif melalui Platform Workers Act yang memberikan pengakuan hukum khusus bagi pekerja platform, mencakup perlindungan kecelakaan kerja dan kontribusi dana pensiun (CPF) tanpa harus menyematkan status karyawan penuh. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan rekonstruksi regulasi yang lebih spesifik guna menciptakan keadilan bagi pekerja platform. Kesimpulan dari studi ini merekomendasikan perlunya kategori hukum ketiga (sui generis) dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia untuk mengakomodasi karakteristik unik pekerja platform yang memiliki subordinasi ekonomi namun memiliki fleksibilitas kerja, guna menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan mereka di masa depan demi tegaknya keadilan sosial.
Analisis Yuridis Pidana Judi Online sebagai Bentuk Cybercrime Transnasional: Modus Operandi, Tantangan Penegakan Hukum Berdasarkan UU ITE dan KUHP Baru Ramsi Meifati Barus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5215

Abstract

Judi online telah berkembang menjadi ancaman cybercrime transnasional yang masif di Indonesia, dengan modus operandi berbasis server luar negeri, aplikasi enkripsi, dan pemasaran via media sosial. Penelitian ini menganalisis yuridis pidana judi online berdasarkan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 303 KUHP lama, serta Pasal 559-567 KUHP baru yang mengatur tindak pidana perjudian digital. Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis kualitatif data sekunder (peraturan, putusan pengadilan, dan laporan Polri), studi ini mengungkap tantangan penegakan hukum seperti yurisdiksi lintas batas, anonimitas pelaku via VPN/blockchain, serta minimnya koordinasi dengan platform global seperti Google dan Telegram. Temuan menunjukkan bahwa sanksi pidana existing masih lemah terhadap bandar utama (hanya 4-6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar), sementara korban sosial-ekonomi mencapai triliunan rupiah per tahun. Disarankan reformasi legislasi berupa UU Pidana Khusus Cyber Judi, penguatan cyber forensics forensik, dan kerja sama ASEAN+Interpol untuk ekstradisi. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan doktrin pidana cybercrime dan rekomendasi kebijakan pencegahan judi online di era digital

Page 242 of 245 | Total Record : 2447

 240   241   242   243   244 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue