cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,823 Documents
Problematika Manajemen Aset Daerah dalam Revitalisasi Pasar Cinde Kota Palembang Novri Alexa Amanda; Arrum Azzahra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6789

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika manajemen aset daerah dalam revitalisasi Pasar Cinde, terutama pada pelaksanaan kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) dan dampaknya terhadap kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh melalui berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dan revitalisasi Pasar Cinde. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Pasar Cinde mengalami berbagai kelemahan, terutama pada aspek perencanaan, pengawasan, dan pengendalian aset daerah. Pembongkaran bangunan lama sebelum tersedianya bangunan pengganti menyebabkan hilangnya fungsi ekonomi dan sosial pasar bagi masyarakat. Selain itu, proyek revitalisasi juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dalam perizinan, kerja sama pemanfaatan aset, serta kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp137,7 miliar. Mangkraknya proyek revitalisasi tersebut turut berdampak pada menurunnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah agar aset publik dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Kambang Iwak Kota Palembang dalam Mengatasi Permasalahan Sosial di Ruang Publik Monika Tantri; Futri Ananda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6791

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemanfaatan aset daerah pada kawasan Kambang Iwak Kota Palembang dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial di ruang publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melalui studi kepustakaan. Analisis penelitian menggunakan teori Manajemen Aset Doli D. Siregar yang meliputi identifikasi dan inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Kambang Iwak memiliki peran penting sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, olahraga, rekreasi, dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Namun, pengelolaan kawasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai permasalahan seperti penataan pedagang yang belum tertib, parkir liar, peningkatan volume sampah, kerusakan fasilitas umum, kemacetan, serta masalah sosial seperti pengemis, pengamen, dan tindakan kriminal. Pemerintah Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya penataan kawasan, namun diperlukan pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih optimal agar kawasan Kambang Iwak dapat dikelola secara aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Dampak Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Yang Diintervening Oleh Stres Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara Anggi Stevani; Ilham Mubaraq; Anissha Suvero Suyar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh stres kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis jalur (path analysis). Populasi penelitian berjumlah 110 pegawai BPBD Provinsi Sumatera Utara dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel sensus sehingga seluruh populasi dijadikan responden penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja pegawai. Beban kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selain itu, stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengujian mediasi menunjukkan bahwa stres kerja mampu memediasi pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai pada BPBD Provinsi Sumatera Utara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi beban kerja yang diterima pegawai maka tingkat stres kerja akan meningkat dan berdampak pada perubahan kinerja pegawai. Oleh karena itu, instansi perlu memperhatikan pembagian beban kerja secara proporsional guna meminimalkan stres kerja serta meningkatkan kinerja pegawai.
Implementasi Program Dinas PRKPP Kota Surabaya Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 1 Tanpa Kemiskinan Hanifatul Fitriya Fauzia; Zaraby Firdaus; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6794

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kebijakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 1, yaitu Tanpa Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya dalam mendukung pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung oleh Digital Research Methods melalui penelusuran data dari laporan kinerja dan sumber informasi publik yang relevan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program seperti Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan kuota bantuan, hambatan administratif, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan akses informasi, serta optimalisasi sumber daya agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pencapaian SDGs.
Kedudukan Dan Fungsi Pancasila Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Muhammad Khairan Fahmi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6798

Abstract

Banyak ahli yang sudah mengkaji kedudukan Pancasila dari sudut pandang hukum, terutama pada masa Orde Baru. Saat itu, Pancasila sedang mengalami masa-masa keemasannya. Namun setelah reformasi, Pancasila mulai meredup, dan seiring berjalannya waktu semakin dilupakan dan ditinggalkan oleh pendukungnya. Pasca Orde Baru runtuh, Pancasila tidak lagi menjadi prioritas dan primadona dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya sebuah kekhawatiran, Pancasila akan tetap menjadi dasar negara tetapi pada implemetasinya sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila di masa yang akan datang hanya akan menjadi sebuah retorika semata. Pancasila tidak sekadar dasar negara dalam arti filosofis, tetapi juga memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat nyata dalam sistem hukum kenegaraan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji di mana sebenarnya kedudukan Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan fungsinya secara konkret terhadap pembentukan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai regulasi dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila menempati posisi tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum, berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 sekalipun. Fungsinya bukan hanya sebagai landasan filosofis tetapi juga sebagai tolak ukur uji materiil dan batas legitimasi seluruh produk hukum yang ada. Implikasinya, setiap peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun secara formal sah, tetap bermasalah secara substansial.
Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan Dalam Penggunaan Anggaran Tahun 2023-2025 Zaraby Firdaus; Hanifatul Fitriya Fauzia; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6799

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan dalam menggunakan dana milik masyarakat, program-program utama tahun 2025, serta mengidentifikasi penyebab mengapa pendapatan daerah dari sektor pasar masih belum mencapai tingkat yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian digital, yaitu melalui pencarian dokumen, laporan program, dan informasi publik yang berkaitan dengan anggaran dan hasil kerja Disperindag. Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan sudah menerapkan transparansi dalam penggunaan anggaran dengan menerbitkan program dan detail pengeluaran yang jelas. Total anggaran program untuk tahun 2025 adalah Rp786.000.000. Program prioritas yang dilakukan mencakup pasar murah, pemantauan harga dan stok bahan pokok, pengelolaan pasar, pembinaan pengelola sarana distribusi, serta kegiatan di bidang perindustrian. Program tersebut memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga harga barang tetap stabil, meningkatkan kemampuan beli masyarakat, serta memperkuat pelayanan yang diberikan kepada publik. Namun, masih ada masalah di sektor pasar, yaitu penurunan pendapatan asli daerah sekitar Rp1,1 miliar. Hal ini disebabkan oleh perubahan target anggaran, batasan potensi pasar, serta faktor luar seperti kondisi alam dan perpindahan kegiatan para pedagang. Oleh karena itu, diperlukan pengevaluasian dan pengembangan cara pengelolaan, termasuk penggunaan sistem elektronik agar dapat meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal.
Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Bukit Sundi Selma Febriosa; Fajri Basyirun; Hendro Masril Saputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6800

Abstract

Rendahnya tingkat keaktifan belajar siswa di SMPN 3 Bukit sundi menjadi latar belakang utama penelitian ini. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap keaktifan belajar siswa di SMP Negeri 3 Bukit Sundi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif sebanyak 15 siswa dari SMPN 3 buku seni menjadi populasi penelitian dengan menggunakan rumus slovin dan teknik pengambilan sampel atas Sederhanakan 92 dan 19 sebagai sampel pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang telah diuji validitas adalah realibilitas sebagai instrumen penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakko ditolak sedangkan hak yang diterima dengan nilai signifikan di lingkungan teman sebaya sebesar 0,000 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa dalam ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 3 Bukit sendiri dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh lingkungan Teman sebaya.
Peranan Diklat Jabatan Dalam Meningkatkan Kinerja PNS Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian Lidya Kurnia Arizki; Novitasari; Anggita Dwi Maharani; Dela Efita Sari; Arvilla Az Zahra Hasibuan; Abdul Rohim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta mengkaji efektivitas implementasinya dalam perspektif hukum kepegawaian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diklat jabatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi, produktivitas kerja, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diklat masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya evaluasi pasca-diklat, tidak optimalnya implementasi hasil pelatihan di lingkungan kerja, serta masih adanya kecenderungan diklat dilakukan sebagai formalitas administratif. Dalam perspektif hukum kepegawaian, diklat jabatan merupakan kewajiban normatif yang mendukung penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pelaksanaan diklat melalui perencanaan berbasis kebutuhan, peningkatan kualitas metode pelatihan, serta penguatan sistem evaluasi dan monitoring. Dengan demikian, diklat jabatan diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Kota Sukabumi Terhadap Jalan Rusak Nazhifah Nur Aini; Agus Rasyid Chandra Wijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6806

Abstract

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang krusial bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Di Kota Sukabumi, kerusakan jalan menjadi isu signifikan yang dikeluhkan oleh masyarakat di 33 kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Sukabumi terhadap jalan rusak di wilayahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan kota. Selanjutnya, Pasal 24 ayat 1 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara jelas mewajibkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan rusak sehingga Pemerintah Kota Sukabumi memiliki kewenangan dan kewajiban hukum sebagai penyelenggara jalan kota untuk segera dan patut memperbaiki jalan rusak sesuai amanat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Implementasi Program Pelatihan: Kajian Sistematis Tentang Tahapan Dan Dampak Pengembangan Sumber Daya Manusia Rani Rani Wulandari; Raihan Raihan Rizky Ramadhan; Muhammad Ilham Fani; Machdum Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6810

Abstract

Implementasi program pelatihan merupakan tahapan krusial dalam pengembangan sumber daya manusia yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis implementasi program pelatihan melalui lima tahapan utama: persiapan dan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan pengawasan, evaluasi proses dan hasil, serta tindak lanjut dan pengembangan. Kajian ini menggunakan pendekatan literatur review dengan menganalisis berbagai studi kasus implementasi pelatihan di sektor pemerintahan, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program pelatihan sangat ditentukan oleh sinergi antar pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, penggunaan metode evaluasi bertingkat seperti model Kirkpatrick, serta keberlanjutan program melalui mekanisme tindak lanjut yang terstruktur. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan sistemik dalam implementasi pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap peningkatan kompetensi individu dan kinerja organisasi.