cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 330   331   332   333   334 
Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Terhadap Konflik Tanah Batas Wilayah Oleh PT Dinamika Selaras Jaya Di Bengkulu Selatan Arum Redtna Rabia; M Rochman; Himawan Ahmed Sanusi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6776

Abstract

Tanah merupakan sumber daya strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena berkaitan langsung dengan aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Tingginya nilai tanah dan keterbatasan ketersediaannya memicu berbagai konflik, terutama apabila menyangkut penetapan batas wilayah yang bersinggungan dengan kewenangan administratif pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji secara yuridis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam menangani konflik tanah batas wilayah yang melibatkan PT Dinamika Selaras Jaya di Bengkulu Selatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan lima narasumber kunci: Kepala DPMPTSP, Sekretaris Daerah, Manajer PT Dinamika Selaras Jaya, Kepala BPN Kabupaten Kaur, dan Ketua ASBS, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan signifikan, khususnya pada pengawasan izin, koordinasi antarinstansi, dan mekanisme penyelesaian konflik yang belum terstruktur. Upaya yang direkomendasikan mencakup audit dokumen perizinan dan HGU, penguatan koordinasi lintas instansi, fasilitasi mediasi secara aktif, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Strategi Guru dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa melalui Deep Learning pada Mata Pelajaran PKn di SDN Sananwetan 2 Nadia Dwi Insani; Muhammad Muson; Kamila Salma Farikha; Putri Ramadhani; Nadia Ayu Pramudita; Surayanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6777

Abstract

Partisipasi siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masih menjadi permasalahan karena sebagian siswa cenderung pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa melalui pendekatan deep learning. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru dalam meningkatkan partisipasi siswa melalui penerapan deep learning pada mata pelajaran PKn di SDN Sananwetan 2. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian guru PKn dan 22 siswa kelas V SDN Sananwetan 2. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan angket skala Likert. Data dianalisis menggunakan persentase sederhana dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi deep learning mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran PKn. Guru menerapkan pembelajaran interaktif melalui penggunaan media pembelajaran, diskusi kelompok, pemberian kesempatan bertanya dan berpendapat, serta pengaitan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Mayoritas siswa memberikan respons positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Siswa menjadi lebih aktif berdiskusi, lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, serta lebih mudah memahami materi pembelajaran.
Kolaborasi Pemerintah Dan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual di Kota Malang: Kajian Berbasis Dokumen Dan Literatur Mita Indasari; Mochmmad Rozikin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6780

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Malang mencatat lonjakan 50 hingga 70 persen pada semester pertama 2025 dengan 93 kasus terdokumentasi, menjadikan intervensi kesehatan mental sebagai isu kebijakan publik yang kritis dan mendesak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi antara pemerintah dan tenaga kesehatan dalam penanganan kesehatan mental korban kekerasan seksual di Kota Malang, menggunakan kerangka teori collaborative stakeholder sebagai pisau analisis. Studi ini menggunakan desain kajian berbasis dokumen dan literatur (documentary study), dengan sumber data sekunder meliputi laporan resmi Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, regulasi KemenPPPA dan data SIMFONI-PPA, catatan tahunan Komnas Perempuan, serta artikel ilmiah terbitan 2015–2025. Keabsahan data ditetapkan melalui triangulasi sumber antara dokumen pemerintah, statistik nasional, dan penelitian terdahulu. Analisis menunjukkan bahwa kolaborasi kelembagaan telah terbentuk melalui mekanisme layanan terpadu yang melibatkan UPT PPA, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan psikolog klinis. Namun, efektivitas kolaborasi belum optimal akibat lemahnya koordinasi antar aktor, keterbatasan tenaga kesehatan mental profesional, belum terintegrasinya layanan secara berkelanjutan, stigma sosial, dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini berkontribusi pada penerapan teori collaborative stakeholder dalam konteks kebijakan kesehatan mental lokal di Indonesia, dan merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi penuh layanan kesehatan mental dalam sistem perlindungan korban di Kota Malang.
Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Warung Makan Ibu Gambreng dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988K/Pdt.Sus-HKI/2024 Muhammad Hari Alfatah HR; Kasmawati; Elly Nurlaili; Yennie Agustin MR; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6781

Abstract

Merek memiliki peran penting sebagai identitas usaha yang membedakan barang atau jasa antar pelaku usaha sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek “Warung Makan Ibu Gambreng” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, pemeriksaan substantif, dan penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata, pembatalan merek, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menggunakan merek dengan itikad tidak baik. Dalam perkara “Warung Makan Ibu Gambreng,” Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “Nasi Gambreng Bu Esti” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum merek belum sepenuhnya efektif karena penggunaan merek tanpa hak masih ditemukan setelah adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kualitas pemeriksaan merek agar perlindungan hukum merek di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.
Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pembelajaran Di Sma Dalam Menghadapi Krisis Moral Generasi Z Janet Azahara; Mar’atu Rosyada Al Fariz; Qodiron; Abdul Azim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6782

Abstract

Krisis moral pada Generasi Z menjadi tantangan penting dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat SMA. Perkembangan teknologi digital dan media sosialmemengaruhi perilaku, pola pikir, serta nilai moral pesertadidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan penyebab krisis moral Generasi Z, tantangan yang dihadapi guru dan sekolah, serta strategi pengembangan pembelajaran untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui analisis berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis moral ditandai dengan menurunnya etika sosial, rendahnya tanggung jawab, dan meningkatnya pengaruh negatif media sosial. Guru dan lembaga pendidikan menghadapi tantangan berupa kesenjangan generasi, ketergantungan digital siswa, dan lemahnya pendidikan karakter. Namun, perkembangan teknologi juga membuka peluang untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berbasis karakter melalui pemanfaatan teknologi, model pembelajaran aktif, serta penguatan peran guru. Dengan demikian, pengembangan pembelajaran di SMA perlu dilakukan secara adaptif dan berkelanjutan agar mampu membentuk peserta didik yang cerdas sekaligus berkarakter.
Pergeseran Perlindungan Hak Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Perspektif Epistemic Injustice dan Victim-Center Approach Ahwan; Ufran
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6783

Abstract

Artikel ini hendak menganalisis pengaturan korban dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan korban dalam KUHAP mengarah pada diskursus substansial terkait dengan pergeseran perlindungan korban. Artikel ini bertujuan menganalisis apakah pengaturan korban tersebut secara substansi menggeser paradigma atau hanya menambahkan hak tanpa perubahan cara kerja institusi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Selain KUHAP, konsep-konsep seperti restorative justice, epistemic injustice maupun victim-center approach yang digunakan dalam tulisan ini mengungkapkan bahwa pengaturan korban dalam KUHAP belum otomatis menghapus bias kelembagaan dalam pembuktian, pemeriksaan, penilaian kredibilitas, dan penanganan perkara. Selain itu, masuknya keadilan restoratif ke dalam KUHAP baru harus dipahami sebagai kemungkinan normatif yang memerlukan safeguards kelembagaan yang kuat, bukan sebagai solusi instan. Oleh karena demikian, artikel ini menegaskan bahwa perlindungan yang maksimal terhadap korban tidak ditentukan oleh pengaturan normatif semata, namun sejauh mana sistem peradilan pidana mengubah dirinya menjadi lebih adil, lebih peka dan lebih dapat dipercaya oleh korban. Namun, KUHAP secara substansi telah menggeser perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana.
Perbandingan Putusan Pengadilan Pada Perkara Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Esther Zaneta Siahaan; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Rohaini; Dianne Eka Rusmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6784

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam pembentukan akta jual beli, khususnya melalui perjanjian pinjam meminjam yang diselubungi sebagai peralihan hak atas tanah. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan posisi para pihak, baik secara ekonomi maupun psikologis, kerap dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk memperoleh keuntungan. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan perjanjian serta perlindungan bagi pihak yang dirugikan, Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan tanpa cacat kehendak, dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan hukum deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli yang dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan tidak memenuhi unsur kesepakatan bebas sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga mengandung cacat kehendak dan dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kekuatan mengikatnya sebagai alat bukti otentik gugur apabila terbukti adanya manipulasi keadaan, ketidakseimbangan para pihak, dan tidak adanya itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 K/Pdt/2019, hakim menyatakan Akta Jual Beli batal demi hukum karena terdapat penyalahgunaan keadaan berupa pemanfaatan kondisi Penggugat yang telah lanjut usia, tidak memahami isi dokumen, serta berada dalam posisi lemah ketika menandatangani akta yang tidak dibacakan dan pembayaran dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai formalitas akta, tetapi juga memperhatikan keadilan, itikad baik, keseimbangan para pihak, dan kemurnian kehendak dalam pembentukan perjanjian.
Reposisi Korban Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Ufran; Ahwan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas reposisi korban dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam hukum acara pidana, korban selama ini cenderung ditempatkan pada posisi marginal, terutama sebagai pelapor atau saksi, sementara kepentingan negara dan pelaku lebih dominan dalam struktur proses pidana. Pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan kedudukan korban melalui perluasan hak, partisipasi, pendampingan, dan orientasi pemulihan. Namun, artikel ini berargumen bahwa reposisi korban tidak cukup dipahami hanya sebagai perluasan hak prosedural. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa penguatan korban juga harus dibaca sebagai koreksi terhadap ketidakadilan epistemik yang selama ini membuat korban tidak dipercaya, tidak dipahami, atau tidak memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan pengalaman viktimisasinya. Victim-centered approach digunakan untuk menilai arah normatif pembaruan KUHAP, sedangkan epistemic injustice dipakai untuk mengungkap keterbatasan pengakuan sistem hukum terhadap korban sebagai subjek pengetahuan. Artikel ini menyimpulkan bahwa reposisi korban dalam pembaruan KUHAP hanya akan bermakna apabila disertai perubahan tidak hanya pada norma, tetapi juga pada kultur institusional, praktik pembuktian, dan cara aparat peradilan pidana mendengar, memahami, dan memperlakukan korban.
Bahasa Santun, Cerminan Karakter: Perkembangan Kesopanan Berbahasa Pada Siswa Martha Eka Ayu Pratiwi; Muhammad Fatikhun Naqiya; Putri Ramadhani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6786

Abstract

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan pengaruh terhadap penggunaan bahasa siswa dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesantunan berbahasa siswa kelas V SDN 1 Sanawetan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah menerapkan penggunaan bahasa santun dalam interaksi sehari-hari, seperti menggunakan kata “tolong”, “maaf”, dan “terima kasih” saat berkomunikasi dengan guru maupun teman sebaya. Namun, masih terdapat beberapa siswa yang menggunakan bahasa kurang santun akibat pengaruh lingkungan dan media sosial. Guru memiliki peran penting dalam membentuk kesantunan berbahasa melalui pembiasaan, pemberian teladan, dan penerapan aturan di sekolah. Selain itu, kerja sama antara sekolah dan keluarga juga menjadi faktor penting dalam mendukung pembentukan karakter siswa agar mampu menggunakan bahasa yang baik dan santun dalam kehidupan sehari-hari.
Kegagalan Komunikasi dan Fasilitasi Konflik dalam Sengketa Lahan Adat : (Studi Kasus Warga Desa Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari) Kinkin Setyaningrum; Sherly Renawati Sunanta; Devi Ayu Pratiwi; Nuuha Dzakiyyah; Maulana Fikri Hidayatullah Mashum; Saliman; Yumi Hartati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6788

Abstract

Tanah memiliki peran ganda sebagai aset sosial dan modal yang sering memicu ketegangan agraria akibat tumpang tindih klaim antara hak ulayat masyarakat adat dan konsesi korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab konflik lahan antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari serta mengevaluasi proses fasilitasi komunikasi guna merumuskan solusi penyelesaian yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik bersumber dari dualisme hukum pertanahan dan kegagalan komunikasi yang berujung pada tindakan kriminalisasi terhadap warga adat. Selain itu, operasional perusahaan memicu deforestasi dan kerusakan ekosistem air yang berdampak langsung pada marginalisasi ekonomi petani lokal. Proses fasilitasi oleh pemerintah dan pihak ketiga sejauh ini berjalan lambat serta belum mampu mengurai ketimpangan relasi kuasa antar-aktor. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa membutuhkan pengakuan legal atas tanah ulayat dan penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) demi mewujudkan keadilan agraria.

Page 332 of 383 | Total Record : 3823

 330   331   332   333   334 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue