cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 329   330   331   332   333 
Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam serta Implikasinya terhadap Status Anak dan Harta Bersama Siti Rofiyaningsih; Nawira Rizka Ramadhani; Madina Lintang Tsalatsa; Regina Ratri Azizah Pratiwi; Tiara Aurelia Shafira; Sulistari; Rossy Aprilia Maulani; Shierly Anindya Sahya Renata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6758

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang akan terus berkembang di tengah Masyarakat Indonesia yang majemuk, namun hingga saat ini belum mendapat pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Penelitian in bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dan penerapannya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, serta mengkaji akibat hukum terhadap status anak dan harta benda apabila perkawinan beda agama tersebut tidak dicatatkan di negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta teknik pengumpulan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara normative Hukum Islam dan hukum nasional pada umumnya menolak atau membatasi perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kendala pencatatan administrasi. Ketidakpencatatan ini berdampak signifikan kepada anak yang lahir beresiko kehilangan pengakuan sebagai anak sah dan jaminan hukum terkait nasab, waris, nafkah, serta perwalian, dan untuk harta benda yang diperoleh selama hidup besama menjadi rentan terhadap ketidakpastian hukum dan kesulitan pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peluang pembuktian hubungan perdata, namun tidak mengubah posisi nasab menurut hukum islam secara substansial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan menjadi pondasi penting bagi kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Tantangan Global Dan Arah Masa Depan Kebijakan Kriminal Diindonesia Muhammad Haikal Muqsith; Jecklin M Dhewana; Yudi Krismen
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6759

Abstract

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kriminalitas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan modern dan transnasional seperti cyber crime, perdagangan narkotika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kebijakan kriminal di Indonesia dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, adaptif, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan global terhadap perkembangan kebijakan kriminal di Indonesia serta mengetahui arah masa depan kebijakan kriminal dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern di era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan modern menuntut adanya pembaruan hukum pidana, penguatan sistem penegakan hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kerja sama internasional. Selain itu, penerapan restorative justice menjadi salah satu arah baru kebijakan kriminal Indonesia yang lebih menekankan pada pemulihan dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kriminal di Indonesia harus mampu berkembang secara progresif dan responsif terhadap tantangan globalisasi.
Efektivitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau Wenny Friska; Sufian Hamim; Dia Meirina Suri; Raden Imam Al Hafis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas fisik yang terabaikan di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik di bawah Dinas Sosial Provinsi Riau. Penelitian ini berfokus pada pemahaman proses implementasi rehabilitasi sosial, bentuk layanan yang diberikan, faktor pendukung dan penghambat, serta pengalaman penerima manfaat dalam berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Partisipan terdiri dari penyandang disabilitas fisik yang menerima layanan rehabilitasi, pekerja sosial, instruktur, psikolog, dan staf terkait di UPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial telah diimplementasikan melalui bimbingan fisik, bimbingan mental dan spiritual, bantuan psikososial, dan pelatihan keterampilan kejuruan. Program ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepercayaan diri, interaksi sosial, dan motivasi penerima manfaat menuju kemandirian hidup. Namun, efektivitas proses rehabilitasi masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia profesional, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, dan stigma sosial yang masih ada terhadap penyandang disabilitas. Studi ini juga menemukan bahwa rehabilitasi sosial bukan hanya bentuk bantuan sosial tetapi juga proses pemberdayaan yang menekankan pemulihan psikososial dan reintegrasi sosial. Studi ini berkontribusi untuk memperkuat pemahaman tentang rehabilitasi sosial berbasis pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Secara praktis, temuan ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan rehabilitasi dan kebijakan sosial inklusif disabilitas. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk meneliti keberlanjutan pasca-rehabilitasi dan praktik rehabilitasi komparatif di wilayah lain.
Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Pelatihan Kewirausahaan, dan Motivasi Berwirausaha terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa S1 Akuntansi Undiksha Ni Nyoman Devik Srinatih; Ni Luh Gede Erni Sulindawati; Putu Riesty Masdiantini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6763

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi, pelatihan kewirausahaan, dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha mahasiswa S1 Akuntansi Undiksha. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dan mendapat hasil penyebaran sampel sebanyak 166 mahasiswa, kemudian hasil dari slovin tersebut dilakukan purposive sampling dengan kriteria mahasiswa aktif program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan tahun 2022, telah menempuh dan lulus mata kuliah kewirausahaan, serta telah menempuh mata kuliah inti akuntansi seperti pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, atau akuntansi manajemen. Sumber data yang didapat, yaitu berupa data primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kemudian dianalisis menggunakan uji regresi linear berganda. Data analisis yang digunakan, yaitu dengan SPSS versi 26 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha, sedangkan pelatihan kewirausahaan, dan motivasi berwirausaha berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha.
Transformasi Tata Kelola Dana BOS Melalui Akuntansi Manajemen: (Studi Retrospektif pada SMP Negeri 1 Nusa Penida) Putu Anugrah Adi Dalem; Anantawikrama Tungga Atmadja; I Putu Hendra Martadinata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6764

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Nusa Penida melalui penerapan akuntansi manajemen sebagai instrumen mitigasi fraud. Studi ini dilatarbelakangi oleh kontradiksi empiris antara riwayat kegagalan pengendalian internal pada periode 2012–2013 yang berujung pada penyimpangan dana BOS dan kondisi terkini ketika sekolah memperoleh apresiasi verbal dari tim BPK RI dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2024 atas kelengkapan dan kerapian dokumen pelaporan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-retrospektif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data utama berasal dari kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, serta dokumen keuangan dan kelembagaan sekolah. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi tata kelola dana BOS dilakukan melalui penganggaran partisipatif, otorisasi berlapis, digitalisasi administrasi melalui ARKAS dan SIPLah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntansi manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk membangun transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan menekan risiko penyalahgunaan anggaran. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan pergeseran dari agency problem menuju stewardship governance dalam pengelolaan dana pendidikan publik.
Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Pelayanan terhadap Niat Pembelian Ulang : (Studi Pada Konsumen Optik ABC di Singaraja) Kadek Ayu Gayatri; Komang Endrawan Sumadi Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6765

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek dan kualitas pelayanan terhadap niat pembelian ulang konsumen Optik ABC di Singaraja. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, niat pembelian ulang menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 327 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra merek dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Secara parsial, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang, di mana semakin baik persepsi konsumen terhadap merek, maka semakin tinggi keinginan untuk melakukan pembelian ulang. Demikian pula, kualitas pelayanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Perusahaan disarankan untuk terus memperku citra merek dan meningkatkan kualitas pelayanan guna mempertahankan loyalitas konsumen secara berkelanjutan.
Kebijakan Kriminalisasi Penipuan Online Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023: Relevansi Ketentuan Denda Dan Kategori Kerugian Dalam KUHP Nasional Imelia Dela Rokar; Rio Armanda Agustian; Yokotani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminalisasi penipuan online pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta mengevaluasi pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 492 terhadap berbagai modus operandi modern. Permasalahan Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memicu peningkatan kejahatan siber, seperti penipuan melalui QRIS palsu, phishing, dan rekayasa sosial , yang menimbulkan kerugian materiil dan psikologis signifikan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang menganalisis bahan hukum primer berupa UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi dalam KUHP Baru mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif dan restoratif melalui transformasi sanksi denda ke dalam sistem kategori (kategori V hingga Rp. 500.000.000,-) serta perluasan subjek hukum yang mencangkup korporasi. Selain itu, Pasal 492 KUHP Baru memiliki fleksibilitas yuridis yang mampu menjangkau evolusi modus penipuan online melalui redefinisi unsur “rangkaian kebohongan” dan “tipu muslihat” kedalam bentuk manipulasi data dan sistem elektronik. penelitian ini menyimpulkan bahwa kodifikasi baru ini memberi kepastian hukum yang lebih adaptif dalam menyeimbangkan perlindungan hak milik individu dengan integritas sistem transaksi digital.
BP3MI Banten's Responsibility in Empowering Post-Employment Migrant Workers in Relation to Law Number 18 of 2017 Beril Nugraha; Agus Prihartono; Nuryati Solapari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6769

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, namun dalam praktiknya PMI masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya setelah selesai bekerja di luar negeri. Negara melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang di daerah dilaksanakan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelindungan dan pemberdayaan bagi PMI pasca bekerja di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab BP3MI Banten terhadap PMI pasca bekerja di luar negeri serta menilai efektivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh BP3MI Banten terhadap PMI purna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Banten telah melaksanakan tanggung jawab pemberdayaan PMI purna melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan fasilitasi kerja sama dengan instansi terkait. Namun demikian, efektivitas pemberdayaan tersebut belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta belum meratanya jangkauan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran dan sinergi antarinstansi agar pemberdayaan PMI pasca bekerja di luar negeri dapat berjalan secara berkelanjutan.
Kekuatan Mengikat Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Nakzim Khalid Siddiq; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6770

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuatan mengikat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan studi kasus Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020. Perkara tersebut melibatkan dugaan praktik diskriminasi oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melalui penerapan Program Wholesaleryang membatasi akses 301 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) terhadap harga tiket khusus rute Jeddah dan Madinah. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan KPPU memiliki kekuatan mengikat yang bersumber dari Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, namun bersifat kondisional karena bergantung pada mekanisme upaya hukum keberatan dan fiat eksekusi Pengadilan Negeri. Sifat ekstra yudisial KPPU menyebabkan putusannya tidak dapat dieksekusi secara mandiri. Dalam perkara a quo, PT Garuda Indonesia terbukti melanggar Pasal 19 huruf d dan dikenakan denda Rp1.000.000.000,00, yang sekaligus menjadi preseden penting bagi penegakan hukum persaingan usaha sektor transportasi udara.
Analisis Hukum terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas Vera Rosmamalini; Aryo Fadlian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6772

Abstract

Penelitian ini membahas pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dari sudut pandang hukum dengan menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. BMN merupakan aset negara yang memiliki nilai penting sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya keterbukaan informasi dan lemahnya pengawasan dalam proses pemindahtanganan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai pemindahtanganan BMN sudah cukup jelas dan mengakomodasi prinsip transparansi serta akuntabilitas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses informasi publi, kurang optimalnya pengawasan, dan belum maksimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan agar pemindahtanganan BMN dapat berjalan sesuai dengan prinsip good governance.

Page 331 of 383 | Total Record : 3823

 329   330   331   332   333 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue