cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 363   364   365   366   367 
Penguatan Literasi Keuangan Digital sebagai Instrumen Resolusi Konflik dan Perlindungan Konsumen Teresa Stefny Valentine; Siti Nazwa Holidaziah; Tria Anugrah Lestari; Dewi Affyati; Faruq Fadhillah Alawi; Ratna Sari Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7514

Abstract

Transformasi digital di sektor keuangan telah meningkatkan penggunaan layanan keuangan digital, khususnya mobile banking, di kalangan mahasiswa sebagai generasi digital native. Namun, tingginya tingkat penggunaan belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi keuangan digital yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pemanfaatan teknologi dan pemahaman terhadap risiko transaksi, keamanan sistem, serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, literasi digital, dan persepsi risiko terhadap penggunaan mobile banking sekaligus mengkaji peran literasi keuangan digital sebagai instrumen resolusi konflik dan perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling terhadap 272 mahasiswa pengguna mobile banking di Kota Semarang. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dengan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, literasi digital, dan persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan mobile banking, baik secara parsial maupun simultan, dengan literasi keuangan sebagai variabel paling dominan. Selain itu, literasi keuangan digital terbukti meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan konflik transaksi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Temuan ini menegaskan bahwa literasi keuangan digital berperan sebagai instrumen edukatif sekaligus mekanisme preventif dalam memperkuat perlindungan konsumen di era transformasi sistem keuangan berbasis teknologi.
Strategi Resolusi Konflik Digital melalui Penguatan Literasi Media Sosia Rahadian Faisal Hakim; Refita Cahyani; Nessya Arditia Helmi; Roska Jemima Sirait; Lisa Hoyalis; Ratna Sari Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7517

Abstract

Penggunaan media sosial yang masif di era globalisasi tidak hanya membawa manfaat fungsional, tetapi juga memicu konflik digital seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber (cyberbullying). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi resolusi konflik digital melalui penguatan literasi media sosial sebagai upaya menciptakan ruang digital yang kondusif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), di mana data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah, dokumen digital, dan naskah akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi faktor utama meningkatnya konflik, terutama di kalangan remaja yang seringkali bertindak emosional tanpa verifikasi informasi. Strategi resolusi konflik yang efektif melibatkan penguatan kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi, internalisasi etika komunikasi digital yang santun, serta edukasi berkelanjutan melalui institusi pendidikan dan keluarga. Literasi media sosial berperan penting dalam mengubah pola interaksi dari reaktif-provokatif menjadi rasional-konstruktif. Kesimpulannya, penguatan literasi media sosial bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan fondasi etis dan kognitif yang diperlukan untuk meminimalisir potensi konflik dan membangun ekosistem komunikasi digital yang lebih sehat di masyarakat.
Model Resolusi Konflik Digital Berbasis Literasi Emosional untuk Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Generasi Z Dini Safinah; Rina Rahmayati; Najma Najdain; Alfi Nursyifa; Wafiq Aziz Matondang; Ratna Sari Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7519

Abstract

Krisis kesehatan mental pada Generasi Z semakin mengkhawatirkan seiring tingginya intensitas penggunaan internet dan media sosial. Ruang digital yang menjadi arena utama interaksi sosial remaja juga memunculkan risiko konflik, terutama dalam bentuk cyberbullying yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model resolusi konflik digital berbasis literasi emosional sebagai upaya preventif terhadap gangguan kesehatan mental pada Generasi Z. Kajian dilakukan melalui analisis konseptual terhadap fenomena cyberbullying, dampaknya terhadap kesehatan mental, serta pentingnya kemampuan regulasi emosi dalam interaksi daring. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa rendahnya literasi emosional memperburuk respons remaja terhadap konflik digital dan memperkuat siklus gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, stres, hingga penurunan prestasi akademik. Model yang dikembangkan menekankan penguatan kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi sebagai fondasi penyelesaian konflik secara konstruktif. Pendekatan preventif ini memerlukan kolaborasi keluarga, sekolah, pemerintah, dan platform digital untuk membangun ketahanan mental remaja di era digital
Dampak Sosial Budaya Perubahan Tutupan Lahan terhadap Eksistensi Masyarakat Agraris di Desa Kerobokan Oscar Ibrena Sinuhaji; I Gede Budiarta; I Gede Putu Eka Suryana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7520

Abstract

Perubahan tutupan lahan tidak sekadar merombak bentang fisik kewilayahan, melainkan turut membawa implikasi mendalam terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak sosial kultural dari dinamika perubahan tutupan lahan yang terjadi di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada rentang periode tahun 2020 hingga 2025. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana data keruangan hasil analisis tumpang susun (overlay) Sistem Informasi Geografis (SIG) diposisikan sebagai instrumen empiris dasar untuk menelusuri realitas sosial masyarakat melalui tahapan reduksi data dari hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil analisis spasial membuktikan terjadinya perubahan tutupan lahan yang sangat masif, ditandai dengan bergesernya 15,00 hektar kawasan lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Konversi fisik tersebut secara langsung memicu transformasi struktural di masyarakat, yakni bergesernya orientasi mata pencaharian menuju sektor non-pertanian dan menurunnya minat generasi muda terhadap profesi agraris. Secara kultural, hilangnya basis material berupa hamparan sawah berdampak pada degradasi sistem nilai komunal masyarakat. Hal ini terwujud dalam memudarnya tradisi gotong royong yang kini tergantikan oleh sistem kerja upah yang individualis, serta melemahnya eksistensi dan fungsi sosial kelembagaan adat pengatur tata air (Subak). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perubahan tutupan lahan berimplikasi serius terhadap tergerusnya identitas kebudayaan dan terdesaknya tatanan sosial masyarakat pedesaan akibat masifnya arus modernisasi ruang.
Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024 I Putu Arya Wira Darsana; Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi; I Made Widi Hartawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fluktuasi profitabilitas perusahaan pertambangan batubara yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan faktor internal perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 13 perusahaan dengan total 65 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Struktur modal diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), likuiditas menggunakan Current Ratio (CR), ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural total aset, dan profitabilitas menggunakan Return on Assets (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan investor dalam pengambilan keputusan keuangan dan investasi.
Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang Jaminan Fidusia di Kabupaten Bone Bolango Wahyuddin W Hamzah; Warsito Kasim; Rahmat Datau
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7529

Abstract

Fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas objek jaminan yang masih berada dalam penguasaan debitur. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit debitur yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan cara mengalihkan, menyewakan, atau menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan mengkritisi putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia. Metode penelitian menerapkan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum dalam Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto menggunakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdakwa terbukti mengalihkan objek tanpa persetujuan tertulis dari PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo selaku penerima fidusia. Penerapan hukum menerapkan asas lex specialis derogat legi generali, sehingga ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diutamakan dibandingkan Pasal 372 KUHP. Hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan, sehingga menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama lima bulan dan pidana denda sebesar satu juta subsidair satu bulan kurungan. Meskipun putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku, putusan ini belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan karena lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan kerugian korban. Hakim belum mempertimbangkan secara optimal aspek restitusi bagi penerima fidusia, sehingga kerugian yang dialami korban tetap tidak terselesaikan.
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perjudian di Tempat Umum Tanpa Izin : Studi Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk Fuan Ompu Ratu; Rinaldy Amrullah; Budi Rizki Husin; Firganefi; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7533

Abstract

Perjudian tanpa izin di tempat umum merupakan tindak pidana yang mengganggu ketertiban masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku perjudian di tempat umum tanpa izin serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Penegakan hukum dalam perkara ini telah dilaksanakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tanpa izin telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.
Persepsi Gen-Z terhadap Kesiapan Pernikahan: Studi pada Mahasiswa FISIP Universitas Riau Patricia Manurung; Yusmar Yusuf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7535

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi Generasi Z (Gen-Z) terhadap pernikahan dan kesiapan memasuki jenjang pernikahan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau. Fenomena penundaan pernikahan dan penurunan angka pernikahan nasional dari 1.705.348 (2022) menjadi 1.478.302 (2024) menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan utama dan satu informan kunci. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gen-Z memandang pernikahan sebagai institusi serius yang mengandung komitmen jangka panjang -bukan kewajiban normatif. Pernikahan dipersepsikan sebagai pilihan hidup yang mensyaratkan kesiapan multidimensional meliputi aspek emosional, finansial, spiritual, dan relasional. Paparan media sosial terhadap kasus KDRT dan perceraian membentuk orientasi defensif dan kehati-hatian. Berbasis Teori Persepsi Robbins, persepsi Gen-Z dibentuk oleh faktor individu, objek, dan situasi secara simultan. Teori Pilihan Rasional Coleman menjelaskan penundaan pernikahan sebagai strategi rasional akibat evaluasi sumber daya dan kalkulasi risiko kehidupan rumah tangga
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras Di Kota Tangerang MUHAMMAD RIZQI FADHLILLAH; Wulan Lestari; Siti Humulhaer; Raendhi Rahmadi; Retno Susilowati; Lily Kalyana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7538

Abstract

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai lembaga dan individu dalam menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara, pelanggaran masih sering terjadi.Apakah yang melatarbelakangi pelanggaran minuman keras di Kota Tangerang, Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menghindari peredaran minuman keras yang tidak sesuai di wilayah Kota Tangerang ?, metode yang digunakan bersifat yuridis empiris, yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran minuman keras di kota Tangerang, faktor ekonomi, sosial dan budaya, lemahnya penegakan hukum, kurang edukasi, kesadaran masyarakat,permintaan yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi pelanggaran peredaran minuman keras di Kota Tangerang adalah faktor ekonomi, sosial budaya, lemahnya penegakan hukum, termasuk peningkatan kerjasama antar instansi, edukasi masyarakat, dan penguatan regulasi. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Yang Beritikad Baik : Studi Kasus Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diklaim Oleh Badan Usaha Milik Negara Arron Eugene Raphael Sutikno; Kusumawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7541

Abstract

Sertifikat yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, namun pembeli yang beritikad baik tetap berada dalam posisi rentan ketika tanah yang dibelinya secara sah kemudian diklaim sebagai aset oleh Badan Usaha Milik Negara, khususnya pada bidang tanah yang memiliki riwayat sebagai tanah partikelir. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik belum memberikan kepastian hukum serta menelaah pertanggungjawaban hukum Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan sertifikat yang menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian bersumber dari sistem publikasi negatif bertendensi positif yang menjadikan sertifikat hanya sebagai alat bukti kuat dan bukan mutlak, diperparah oleh tumpang tindih riwayat tanah serta benturan norma antara perlindungan pembeli beritikad baik dan pengamanan aset negara. Badan Pertanahan Nasional dapat dimintai pertanggungjawaban melalui peradilan tata usaha negara dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa apabila terbukti terdapat maladministrasi, dan pembeli beritikad baik berhak atas ganti rugi. Diperlukan penguatan regulasi dan ketelitian pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum.

Page 365 of 383 | Total Record : 3823

 363   364   365   366   367 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue