cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 361   362   363   364   365 
Internalisasi Aturan Dan Pembentukan Habitus Siswa Dalam Arena Sekolah Berasrama: Studi Kasus Pada SMAN CMBBS Ari Fathin Maulana; Rizki Setiawan; Stevany Afrizal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7462

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karakteristik sekolah berasrama (boarding school) yang beroperasi sebagai institusi total melalui monopoli ruang dan waktu serta penegakan aturan yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara mendalam mekanisme internalisasi aturan sekolah dan asrama ke dalam kognisi serta tindakan siswa di SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS), sekaligus menganalisis bagaimana habitus yang terbentuk memanifestasikan dirinya dalam praktik sosial sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap dua belas informan, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara interaktif dibantu perangkat lunak NVivo untuk pengkodean bertema arena, modal, dan habitus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi awal siswa dengan struktur objektif asrama memicu fenomena hysteresis, yaitu ketegangan antara habitus primer dari rumah dengan regulasi ketat institusi yang melahirkan rasa terpaksa dan gegar budaya. Kendati demikian, melalui tindakan pedagogis yang berulang, pengawasan, dan penegakan sanksi, aturan eksternal tersebut berhasil diserap menjadi disposisi subjektif (habitus baru). Habitus ini termanifestasi dalam praktik kedisiplinan manajemen waktu yang berjalan otomatis serta kemampuan siswa mengonversi paksaan struktural menjadi modal kultural dan simbolik, seperti yang tercermin pada kompetensi berpikir kritis dan rasa percaya diri dalam tradisi pidato tiga bahasa (Muhadoroh). Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan terjadinya reproduksi sosial yang sukses di SMAN CMBBS melalui transformasi aturan institusional menjadi keunggulan praktik sosial siswa di berbagai ranah kehidupan.
Implementasi Media Wordwall Berbasis Pendekatan Deep Learning Untuk Meningkatkan Minat Belajar PAI Siswa SMAN 1 2x11 Enam Lingkung armelinda; Alfurqan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi media Wordwall berbasis pendekatan Deep Learning dalam meningkatkan minat belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa SMAN 1 2x11 Enam Lingkung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara semiterstruktur dengan satu orang guru PAI dan delapan siswa, serta dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) guru melakukan perencanaan yang sistematis meliputi analisis kebutuhan siswa, penyiapan modul ajar yang terintegrasi dengan Wordwall, perancangan strategi integrasi media secara fleksibel, serta penyusunan rancangan berbasis motivasi berkelanjutan melalui konsep joyful learning; (2) pelaksanaan mencakup tiga komponen Deep Learning yaitu meaningful learning (pendalaman pemahaman konseptual melalui kuis relevan), mindful learning (mendorong refleksi dan berpikir kritis), serta joyful learning (menciptakan suasana kompetitif yang menyenangkan); dan (3) evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada empat indikator minat belajar, yaitu meningkatnya perasaan senang, ketertarikan, perhatian, serta keterlibatan aktif seluruh siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media Wordwall berbasis pendekatan Deep Learning terbukti menjadi solusi inovatif yang efektif dalam mengatasi rendahnya minat belajar PAI siswa di era digital.
Peran Sosialisasi Pajak terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM: (Kajian Yuridis-Normatif) Nina Mutiara Ardhani; Rafif Gadi Maulana; Nafa Isma Fattih Nur Widiana; Siti Nur Fadhilatul Bariyah; Ahmad Irza Milady; Moh. Imam Gusthomi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7468

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran sosialisasi pajak terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak pelaku UMKM melalui pendekatan yuridis-normatif. Dengan menganalisis norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023, penelitian ini menelaah konstruksi normatif sosialisasi pajak serta implikasinya terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dilengkapi dengan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif sosialisasi perpajakan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen yang memiliki landasan hukum jelas dalam sistem self assessment dan secara konseptual berfungsi menjembatani norma hukum dengan kapasitas wajib pajak UMKM untuk memahami dan melaksanakannya. Implikasi normatif dari regulasi terkini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.
Kompetensi Guru Pendidikan Islam Di Era Digital: (Tantangan Adaptasi Teknologi Dan Penguatan Nilai Spiritual) daffa fadillah; Jasiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7470

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat saat ini membuat para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus lebih kreatif. Tantangan utamanya adalah bagaimana menggunakan teknologi sebagai alat bantu mengajar tanpa merusak perkembangan rohani atau spiritual peserta didik. Di tengah arus digital yang kuat, guru tidak hanya dituntut memiliki keterampilan literasi digital yang baik, tetapi juga harus tetap fokus membentuk akhlak mulia pada generasi muda. Tujuan dari kajian ini adalah untuk membahas berbagai kendala yang sering dihadapi guru di lapangan serta menyusun strategi penting untuk meningkatkan profesionalisme mereka, khususnya dalam menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan penjagaan nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku dan jurnal yang membahas pendidikan Islam, media pembelajaran, nilai spiritual, dan peran pendidik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital yang berbasis nilai-nilai Islam serta adanya kerja sama yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat merupakan solusi efektif untuk meningkatkan kompetensi guru. Melalui strategi yang terarah, pendidikan Islam akan tetap relevan dan mampu mencetak generasi muda yang pintar secara akademik, berkarakter kuat, serta siap menghadapi perkembangan zaman.
Pendamping anak Berhadapan Dengan Adiksi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau M Zulherawan; Sandi Noval Arrahman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7471

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan adiksi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau. Latar belakang penelitian didasari oleh lonjakan signifikan kasus adiksi anak di Riau hingga 11 kasus pada tahun 2025. Masalah utama penelitian adalah bagaimana strategi BNNP Riau dalam mendampingi anak adiksi untuk mencapai pemulihan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan teori peran yang mencakup empat pilar: Harapan (Expectation), Norma (Norms), Wujud Perilaku (Performance), dan Sanksi (Sanctions). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri dari pimpinan BNNP Riau, tim medis, psikolog, orang tua, dan korban (anak). Hasil penelitian menunjukkan strategi pendampingan dilakukan melalui strategi Preventif-Edukatif, Intervensi Humanis, integrasi nilai budaya lokal Melayu Riau, serta sanksi berupa penguatan positif (positive reinforcement). Penelitian menyimpulkan bahwa strategi ini berhasil menggeser paradigma penanganan anak dari pendekatan punitif ke arah restoratif-humanis. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana ramah anak dan resistensi lingkungan sosial.
Program Penjaminan Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch Farros Syarief; Sepriyadi Adhan S; M. Wendy Trijaya; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Dinda Anna Zatika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7477

Abstract

Kasus gagal bayar Jiwasraya, AJB Bumiputera, Kresna Life, dan Wanaartha Life membuktikan bahwa rezim hukum perasuransian sebelum UU P2SK tidak mampu memberikan jaminan pemulihan yang konkret bagi pemegang polis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan Program Penjaminan Polis (PPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai instrumen perlindungan hukum dalam konteks kekosongan norma pelaksana yang belum ditetapkan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, bersumber pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP lulus dalam pengujian unsur keadilan Radbruch karena seluruh konstruksinya berpihak pada pemegang polis sebagai pihak yang lebih lemah. Namun PPP belum lulus dalam unsur kepastian karena ketiadaan norma pelaksana menjadikan pemegang polis tidak dapat mengetahui nilai maksimal penjaminan maupun lini usaha yang dijamin. PPP baru berpotensi lulus dalam unsur kemanfaatan apabila formula iuran dan hak prosedural pemegang polis diatur dalam peraturan pelaksana. Kekosongan ini dapat diatasi apabila Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diterbitkan sebelum PPP berlaku efektif pada 12 Januari 2028.
Analisis Yuridis Modus Operandi Mafia Tanah dalam Kasus Tanah di Cengkareng, Jakarta Barat Rizka Alifia Kaisha Aksin; Issyaura Zahrraein; Indah Surya Lestari; Niken Rizky Alfidafista Hartanti; Iqlima Zuhrota; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7480

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik mafia tanah dalam kasus pengadaan lahan di Cengkareng Barat yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menunjukkan lemahnya perlindungan aset pemerintah daerah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis norma hukum yang relevan serta fakta kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mafia tanah bekerja melalui manipulasi dokumen, sertifikat tanah ganda, penyalahgunaan wewenang, dan keterlibatan oknum internal dalam administrasi pertanahan. Kasus ini dipicu oleh data pertanahan yang tidak terintegrasi, lemahnya verifikasi status tanah, kelalaian pejabat berwenang, serta pengawasan yang tidak efektif. Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah daerah membeli kembali tanah yang sebenarnya telah tercatat sebagai asetnya sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi data, pengawasan ketat, dan penegakan hukum tegas diperlukan untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Integrasi Prinsip Fiqh Jinayah dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Sanksi Korupsi Berbasis Keadilan Substantif Irfan Nurhakim; Syahrul Anwar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7481

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan pendekatan hukum yang holistik dan progresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip-prinsip Fiqh Jinayah ke dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) sebagai upaya rekonstruksi sanksi korupsi yang lebih berkeadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach), penelitian ini membedah Pasal 603 hingga Pasal 606 UU No. 1 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan adanya konvergensi signifikan antara sanksi denda Kategori VI dalam KUHP Nasional dengan konsep Al-Mushadarah (penyitaan harta) dalam hukum Islam guna memiskinkan koruptor. Lebih lanjut, rekonstruksi sanksi korupsi berbasis Fiqh Jinayah menawarkan penguatan pada sanksi Ta’zir yang fleksibel namun berat, termasuk publikasi identitas pelaku (Al-Tasyhir), guna menciptakan efek jera sosial. Integrasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi yuridis hukum nasional, tetapi juga memberikan dimensi moralitas transendental dalam menjaga amanah harta publik (Hifdz al-Maal). Penelitian ini merekomendasikan penegak hukum untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan Islam dalam implementasi KUHP Nasional demi mewujudkan tatanan negara yang bersih dan berintegritas.
Pengalihan Kepemilikan Waris Virtual Atas Emas Digital Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam TIARA NUR RAUDA; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; , Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7482

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa emas digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan. Namun, pengalihan kepemilikan emas digital kepada ahli waris masih menghadapi persoalan hukum, terutama terkait pembuktian kepemilikan, akses terhadap akun digital, serta kepastian hukum dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini membahas praktik kepemilikan emas digital di Indonesia serta pembuktian dan pengalihan kepemilikan emas digital kepada ahli waris berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan emas digital dapat dilakukan melalui alat bukti elektronik berupa akun, data transaksi, dan catatan kepemilikan digital yang diakui dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pengalihan kepemilikan emas digital kepada ahli waris dilakukan melalui mekanisme administratif pada platform penyedia layanan dengan melampirkan bukti kematian dan identitas ahli waris. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, emas digital dapat menjadi objek warisan selama memenuhi prinsip syariah, memiliki underlying asset yang jelas, serta terhindar dari unsur gharar dan riba.
Problematika Pembagian Kewenangan dalam Penanganan Banjir Rob di Sayung, Demak Kurnia Ayu Agustin; Gracita Daffa Wasiilah; Rifani Alisia; Gendis Maharani; Dian Sanitri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7484

Abstract

Banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, merupakan permasalahan pesisir yang pelik karena dipengaruhi oleh kenaikan air laut, penurunan muka tanah, perubahan iklim, dan lemahnya tata kelola kewenangan antar tingkat pemerintahan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan antara pemerintah pusat , pemerintah provinsi , dan pemerintah kabupaten dalam banjir rob di Kecamatan Sayung, serta untuk mengembangkan model kewenangan yang ideal untuk meningkatkan efektivitas penanganannya.​​​​​ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelitian terhadap peraturan-peraturan undang-undang , jurnal ilmiah , dan ringkasan hukum lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembagian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan penanggulangan banjir rob menghadapi permasalahan disharmonisasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan, khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat mempunyai peran dominan dalam membangun infrastruktur nasional, pemerintah provinsi berfungsi sebagai koordinator wilayah pesisir dan penghubung antar tingkat pemerintahan, sedangkan pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak infrastruktur nasional. Namun keterbatasan kewenangan dan kapasitas daerah menyebabkan penanganan banjir rob tidak berjalan maksimal. Kajian ini menyajikan paradigma pengembangan kewenangan berdasarkan kolaborasi terpadu, desentralisasi asimetris, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pendekatan keadilan lingkungan. Model yang disebutkan di atas menyoroti pentingnya harmonisasi peraturan, koordinasi sektor, integrasi data, dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan berbagai tingkat pemerintahan sehingga penanganan banjir rob di Kecamatan Sayung dapat dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan berfokus pada wilayah pesisir

Page 363 of 383 | Total Record : 3823

 361   362   363   364   365 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue