cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 373   374   375   376   377 
Pengaruh Organization Citizenship Behavior (OCB) dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Dian's Rumah Songket dan Endek di Kabupaten Klungkung Ni Made Aristia; I Gusti Ketut Adi Winata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8599

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Organization Citizenship Behavior (OCB) dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan di Dian's Rumah Songket & Endek, Kabupaten Klungkung. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan yang berjumlah 35 orang dna sekaligus sebagai sampel. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan alat berbasis kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan; (2) Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan; (3) OCB dan Budaya Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini merekomendasikan agar manajemen perusahaan terus mendorong perilaku OCB melalui penghargaan dan motivasi, serta memperkuat budaya organisasi yang positif untuk meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan.
Implementasi Program Literasi Al-Qur’an Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Di Sman 03 Palembang MUHAMMAD ZAKY; Aisyah Wulandari; Tria Amanda; M. Fakhri Jani; Alihan Satra; Ririn PermataSari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program literasi Al-Qur’an dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di SMAN 03 Palembang. Fokus penelitian meliputi pelaksanaan program literasi Al-Qur’an, faktor pendukung dan penghambat program, serta dampaknya terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an dan pembentukan karakter religius siswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan literasi Al-Qur’an di sekolah, wawancara dilakukan dengan guru Pendidikan Agama Islam dan pembina program untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan program, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program literasi Al-Qur’an di SMAN 03 Palembang dilaksanakan secara rutin sebelum kegiatan pembelajaran dimulai melalui kegiatan membaca Al-Qur’an bersama dan bimbingan membaca bagi siswa yang masih mengalami kesulitan. Program ini didukung oleh komitmen pihak sekolah, peran aktif guru, serta partisipasi siswa, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti perbedaan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Implementasi program literasi Al-Qur’an memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa, menumbuhkan minat membaca Al-Qur’an, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang religius dan kondusif bagi pembentukan karakter siswa
Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Notaris atas Akta Nominee yang Mengandung Fraus Legis Ruth Gita Victoria Rumahorbo; Ahmad Zazili; Selvia Oktaviana; Dita Febrianto; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.8627

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan tanggung gugat Notaris atas pembuatan akta nominee yang mengandung fraus legis dalam Putusan Nomor 787/Pdt.G/2014/PN Dps. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena menerbitkan akta yang secara substansial merupakan bentuk penyelundupan hukum terhadap ketentuan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Unsur kesalahan Notaris terletak pada pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pertanggungjawaban Notaris mencakup aspek perdata, administratif, dan pidana. Majelis Hakim menggunakan pendekatan teleologis dengan menilai keseluruhan akta sebagai satu kesatuan konstruksi hukum yang bertujuan memberikan hak milik atas tanah kepada warga negara asing. Putusan ini menegaskan bahwa Notaris tidak dapat berlindung di balik prinsip pasif apabila turut memfasilitasi perjanjian nominee yang mengandung fraus legis.
Pengaruh External Pressure, Nature of Industry, dan Financial Stability Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Kesehatan Ni Komang Ayuni Puspita Sari; I Gede Agus Pertama Yudantara; Made Aristia Prayudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh external pressure, nature of industry, dan financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (annual report). Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 18 perusahaan dengan total 72 data observasi. Variabel dependen diukur menggunakan metode Beneish M-Score, sedangkan variabel independen terdiri dari external pressure yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), nature of industry menggunakan rasio receivable, dan financial stability menggunakan ACHANGE. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 31.0 setelah melalui uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa external pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, nature of industry dan financial stability berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kompleksitas pengelolaan piutang serta ketidakstabilan kondisi keuangan perusahaan dapat meningkatkan potensi terjadinya manipulasi laporan keuangan pada perusahaan sektor kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi forensik serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, investor, dan regulator dalam mendeteksi risiko kecurangan laporan keuangan.
Fatf R.8 Criticism Of The Regulations On Civil Servants In Indonesia In Articles 2, 3, 4, and 16: Presidential Regulation Number 18 of 2017 Widiyarti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8689

Abstract

This research is motivated by the disharmony between Presidential Regulation No. 18 of 2017 concerning Procedures for Receiving and Providing Donations by Community Organizations in the Prevention of Terrorist Financing Crimes and the international standard of Financial Action Task Force (FATF) Recommendation 8, revised in June 2016. This research aims to explain the contribution of community organizations in Presidential Regulation 18/2017 and review the criticisms of FATF Recommendation 8 after the revision. This research is a qualitative study with a library research design using a normative legal approach. The results show that Presidential Regulation 18/2017 regulates the obligation of donors with a threshold of IDR 5,000,000 and the requirement to collect nine personal data items, the obligation to forgive the recipient of the donation, the obligation to store data for a minimum of five years, and a monitoring mechanism by the Minister and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). FATF R.8's criticism of Presidential Regulation 18/2017 includes the application of a blanket approach without risk differentiation, which differs from the principles of a risk-based approach, requirements that extend beyond FATF provisions, the unclear parameter of "less capable countries," and the absence of a sectoral risk assessment mechanism. Articles that align with FATF R.8 are Article 2 paragraph (3) and Article 16, while articles that are inconsistent include Article 3 paragraph (2) letter a, Article 4 paragraphs (1) and (2), and Article 3 paragraph (2) letters b, c, and paragraph (3). Matters not included in Presidential Regulation 18/2017 include a sectoral risk assessment mechanism, provisions for NPO involvement in policy consultations, affirmation of respect for human rights, recognition of humanitarian emergencies, and recognition of NPO self-regulatory actions. This study concludes that revision of Presidential Regulation 18/2017 is necessary to align with FATF R.8 through the implementation of differentiated national risk assessments, increasing the recognition threshold, and establishing a mechanism for ongoing dialogue between the government and the NPO sector.
Optimalisasi Peran Kepala Sekolah Dalam Monitoring Pembelajaran Dan Evaluasi Program Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Studi Kasus Di Sd Negeri 7 Kampung Baru Ni Putu Sintya Dewi; Luh Sinar Dewi; Putu Esha Angelika; Komang Bella Reswara Febriani; Basilius Redan Werang; Dewa Ayu Novi Kusumawardani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.8698

Abstract

Penelitian ini membahas peran kepala sekolah dalam monitoring pembelajaran dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Monitoring dilakukan melalui kegiatan berkeliling kelas untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu, evaluasi program dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan kepala sekolah memberikan dampak positif terhadap kinerja guru dan kualitas pembelajaran di sekolah.
Manajemen Pendidikan Karakter : (Studi Pembiasaan Tahfidz dan Shalat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda) Nila Chaerunnisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8699

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pendidikan karakter melalui pembiasaan tahfidz dan shalat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda. Pendidikan karakter merupakan aspek fundamental dalam membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia dan berdisiplin tinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan karakter di madrasah ini dilaksanakan melalui empat fungsi utama: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembiasaan tahfidz dan shalat berjamaah menjadi strategi efektif dalam menanamkan nilai religius, disiplin, dan tanggung jawab. Penelitian ini menegaskan bahwa manajemen pendidikan karakter yang terintegrasi mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkarakter dan berorientasi pada nilai-nilai Islam.
Birokrasi Izin Pemeriksaan Pejabat Negara Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi : (Benturan Asas Equality Before The Law Dan Kepastian Hukum Acara) Jhonny Valentino; Leston Hasibuan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8731

Abstract

Penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara di Indonesia dihadapkan pada problematika birokrasi perizinan yang secara struktural berpotensi menghambat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Konstruksi hukum acara pidana Indonesia, baik dalam rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP lama) maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP baru), memberikan privilese prosedural tertentu kepada pejabat negara berupa keharusan adanya izin pemeriksaan dari pejabat yang berwenang. Mekanisme ini menimbulkan benturan fundamental dengan asas equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privilese administratif pemeriksaan pejabat negara bersifat prosedural, bukan substantif, sehingga tidak membebaskan pejabat negara dari pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ketiadaan limitasi waktu yang tegas dan panjangnya alur birokrasi perizinan menimbulkan implikasi yuridis serius berupa terhambatnya penuntutan, terancamnya hak-hak tersangka atas kepastian hukum, dan melemahnya efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi mekanisme izin pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas
Pengaruh Literasi Syariah Dan Persepsi Risiko Terhadap Pinjol Ilegal Dengan Pendapatan Sebagai Moderasi Muslim Marpaung; Dinda Tazkiyah Harahap; Mutiara Kesuma; Siti Hajar Bahzar; Anjali Marwiyah Siregar; Rahman Jalaludin Siregar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8761

Abstract

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Sumatera Utara menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan 690 laporan tercatat sepanjang 2025. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya indeks literasi keuangan syariah nasional yang hanya 43,42%. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh literasi keuangan syariah dan persepsi risiko terhadap keputusan menggunakan pinjol ilegal, serta peran moderasi tingkat pendapatan. Pendekatan kuantitatif dengan survei diterapkan terhadap 112 responden dari tiga kabupaten dengan kasus pinjol ilegal tertinggi di Sumatera Utara melalui purposive sampling. Analisis menggunakan regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi keuangan syariah (β = -0,436; p < 0,05) dan persepsi risiko (β = -0,378; p < 0,05) secara simultan memengaruhi keputusan menggunakan pinjol ilegal dengan kontribusi 41,8% (R² = 0,418). Tingkat pendapatan terbukti memoderasi secara signifikan pengaruh literasi syariah (p = 0,027) dan persepsi risiko (p = 0,018) dengan ΔR² = 0,055. Efektivitas literasi dan persepsi risiko lebih kuat pada kelompok berpendapatan tinggi.
A Critique Of The Principle Of Protection Regarding The Mitigation Mechanism Under Article 272 Of The Road Traffic Law In The Enforcement Of Laws Prohibiting Smoking While Driving Vania Rosiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi larangan merokok saat berkendara berdasarkan frasa “penuh konsentrasi”dalam Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ bersamaan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan melawan hukum (PMH) dan mengkaji kritik Asas Pengayoman terhadap nalar mekanisme mitigasi dalam penerapan hukum melalui regulasi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Mobile Handheld dalam Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan meliputi pendekatan Perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi terkait serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah doktrin Asas Pengayoman, perlindungan HAM, serta teori kepatuhan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan; Pertama secara subtantif regulatif, aktivitas merokok saat berkendara telah terakomodasi sebagai tindakan terlarang melalui interpretasi tujuan kewajiban berkendara dengan “penuh konsentrasi” pada Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ guna melindungi hak keselamatan pengguna jalan (right to safety) juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perdata Pasal 1365 KUHPerdata jika menyebabkan kerugian fisik akibat abu bara rokok. Kedua, kritik Asas Pengayoman terhadap nalar mekanisme mitigasi melalui ETLE Mobile Handheld dalam Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ menunjukan kalo sistem pemeriksaan elektronik tersebut belum selaras dengan hakikat pengayoman yang mengedepankan perlindungan serta ketentraman seketika. Mekanisme pemeriksaan elektronik yang menunda proses penyelesaian yuridis dinilai memotong fungsi pembinaan langsung (edukasi ditempat), cenderung fokus kepada sanksi finansial semata, serta juga abai terhadap mekanisme mitigasi bahaya fisik seketika yang dihadapi korban di jalan raya. Selain itu juga, keterbatasan teknis akurasi visual perangkat portable terhadap objek mikro (rokok) juga rawan memicu kekeliruan administrasi sanksi (vicarious liability) yang mencederai asas pertanggung jawaban pidana personal serta asas praduga tak bersalah.

Page 375 of 383 | Total Record : 3823

 373   374   375   376   377 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue