cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 371   372   373   374   375 
Pengaruh Sistem Reward terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Melalui Budaya Kerja pada UD Budi Jaya Lestari Putu Ira Sriwahyuni; I Gusti Ketut Adi Winata; Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8091

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem reward terhadap produktivitas kerja karyawan melalui budaya kerja sebagai variabel mediasi pada UD Budi Jaya Lestari. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya produktivitas kerja karyawan yang ditunjukkan oleh tidak tercapainya target produksi selama tahun 2023–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal. Populasi penelitian terdiri dari 35 karyawan bagian produksi mebel yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan analisis jalur (path analysis) serta uji bootstrapping dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja, serta sistem reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya kerja. Selain itu, budaya kerja terbukti mampu memediasi secara parsial pengaruh sistem reward terhadap produktivitas kerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem reward yang tepat dapat meningkatkan produktivitas kerja baik secara langsung maupun melalui pembentukan budaya kerja yang positif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem reward yang lebih efektif dan memperkuat budaya kerja untuk meningkatkan produktivitas karyawan secara berkelanjutan.
Perlindungan Anak Dalam Perspektif Ulama Dan Implementasinya Dalam Hukum Positif Ainul Mardhiah; Faisar Ananda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8167

Abstract

ATulisan ini membahas perlindungan anak dari sudut pandang ulama fiqh serta keterkaitannya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam pandangan Islam, perlindungan anak dianggap sebagai tanggung jawab utama yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan ijtihad ulama, dengan posisi anak sebagai amanah yang harus dijaga sepenuhnya, mencakup aspek fisik, psikologis, dan spiritual. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif untuk mengeksplorasi ide-ide yang diajukan oleh ulama-ulama klasik dan modern, seperti Al-Ghazali, Imam Syafi’i, Ibnu Qayyim, dan Wahbah az-Zuhaili, serta mengaitkannya dengan tren hukum yang berlaku di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep perlindungan anak dalam fiqh bersifat menyeluruh dan berlapis, mencakup pendidikan moral, aspek hukum (hadhanah), serta dimensi psikologis dan sosial. Hak anak dalam Islam juga mencakup hak nasab, nafkah, pengasuhan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, hak waris, dan identitas sosial. Di Indonesia, pemikiran para ulama memainkan peran penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk pengkodean. Namun, tantangan tetap ada dalam usaha untuk mengharmoniskan fiqh klasik dengan hukum modern di tengah perubahan sosial dan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara ulama, akademisi, dan pihak pemerintah untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang adil, manusiawi, dan responsif terhadap perubahan zaman
Sengketa Waris dalam Keluarga Muslim: Analisis Normatif terhadap Wasiat, Konflik Waris dan Pembatalan Hibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/AG/2011 Ainul Mardhiah; Zulkarnain; Pagar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8189

Abstract

Tulisan ini membahas Sengketa waris dalam keluarga Muslim sering terjadi akibat perbedaan kepentingan terkait pembagian harta warisan, hibah, dan perlindungan hak para ahli waris. Salah satu perkara yang mencerminkan persoalan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/AG/2011 yang berkaitan dengan pembatalan hibah yang dianggap merugikan ahli waris lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa waris, mengkaji kedudukan hibah dalam hukum kewarisan Islam, serta menelaah implikasi hukum pembatalan hibah berdasarkan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/AG/2011, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur’an, dan hadis, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengedepankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak ahli waris dibandingkan sekadar menilai keabsahan formal hibah. Hibah yang menimbulkan ketimpangan dan merugikan ahli waris lain secara tidak proporsional dapat ditinjau kembali dan dibatalkan demi tercapainya keadilan serta terjaganya keharmonisan keluarga. Putusan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa waris di lingkungan Peradilan Agama Indonesia.
Analisis Terhadap Kejahatan Human Trafficking Sebagai Transnational Organizer Crime Dalam Hukum Pidana Internasional Putri Ramadhani; Tika Puspita Sari; Alvinara Asymulfa Fadzikra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8220

Abstract

Human trafficking atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime) yang menjadi perhatian serius masyarakat internasional karena mengancam hak asasi manusia, keamanan, dan martabat manusia. Kejahatan ini melibatkan proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana internasional, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian literatur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan perdagangan orang secara internasional diatur melalui Protokol Palermo Tahun 2000 sebagai instrumen utama dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, yang kemudian diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun telah terdapat landasan hukum yang cukup kuat, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas jaringan kejahatan lintas negara, keterbatasan kerja sama internasional, lemahnya perlindungan korban, serta kesulitan dalam pembuktian tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, masyarakat, dan organisasi internasional untuk memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban guna mewujudkan pemberantasan perdagangan orang yang lebih efektif.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 5/K/Pm I 01/Al/I/2023 Iman Arif Utama Harahap; Triono Eddy; Faisal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8234

Abstract

Tindak pidana insubordinasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam lingkungan militer yang dapat mengganggu disiplin, hierarki komando, serta stabilitas organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam sistem militer, ketaatan terhadap perintah atasan merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pertahanan negara. Oleh karena itu, tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi merusak sistem komando dan efektivitas organisasi militer secara keseluruhan. Fenomena terjadinya tindak pidana insubordinasi menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku prajurit dalam menjalankan kewajiban disiplin militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI, mengkaji upaya-upaya pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terjadi, serta menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum militer dan hukum pidana militer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang mengatur mengenai insubordinasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin prajurit TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal antara lain rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pembinaan mental dan ideologi prajurit, serta ketidakmampuan prajurit dalam mengendalikan emosi dan sikap terhadap atasan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pola kepemimpinan yang kurang efektif, komunikasi yang tidak harmonis dalam struktur komando, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan disiplin dalam satuan militer. Upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana insubordinasi dapat dilakukan melalui peningkatan pembinaan mental dan ideologi prajurit, penguatan kepemimpinan dalam struktur komando militer, serta optimalisasi sistem pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan TNI. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten juga menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera serta menjaga stabilitas organisasi militer.  
Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Beras Menggunakan Metode Full Costing : Studi Kasus : Usaha Beras UD Sari Nadi Komang Raditya Tripramana Putra; Lucy Sri Musmini; Desak Nyoman Sri Werastuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8305

Abstract

Penentuan harga pokok produksi yang akurat merupakan aspek krusial dalam keberlangsungan usaha pengolahan beras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan harga pokok produksi dan harga jual produk beras pada UD Sari Nadi menggunakan metode full costing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Sari Nadi selama ini hanya memperhitungkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dalam penetapan harga pokok produksi, tanpa memasukkan biaya overhead pabrik. Setelah diterapkan metode full costing yang mencakup seluruh komponen biaya—biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik seperti listrik, air, bensin, pengemasan, penyusutan mesin, dan perawatan mesin—diperoleh selisih harga pokok produksi sebesar Rp700 per kilogram dibandingkan metode perusahaan, dengan selisih harga jual yang sama. Penerapan metode full costing terbukti menghasilkan perhitungan yang lebih akurat dan mencerminkan seluruh biaya produksi yang sesungguhnya, sehingga dapat menjadi acuan penetapan harga jual yang tepat demi memaksimalkan laba UD Sari Nadi secara berkelanjutan.
Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Non-Cyclicals Tahun 2022-2024 Ketut Purnia Dewi; Lucy Sri Musmini; Putu Riesty Masdiantini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8306

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan diukur dengan Beneish M-Score. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor consumer non-cyclicals periode 2022-2024. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 perusahaan dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan sedangkan komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, penambahan periode pengamatan dan menggunakan sampel selain pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals.
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan Parmalim Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Karo Leomian Hamonangan; Surya Perdana; T.Erwinsyahbana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8310

Abstract

Kepercayaan Parmalim itu sendiri merupakan warisan dari leluhur dan diyakini sebagai suatu kepercayaan yang diwariskan dari Tuhan melalui Mulajadi Nabolon. kepercayaan Parmalim, atau juga dikenal sebagai agama Malim, adalah bagian integral dari identitas suku Batak di Sumatera Utara. Meskipun terpapar oleh pengaruh modernisasi dan agama-agama lain, Parmalim tetap kokoh sebagai warisan leluhur yang dipegang teguh oleh komunitas Batak. pencatatan perkawinan bagi WNI yang beragama selain Islam telah termuat dalam PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan, terkait tentang pencatatan perkawinan bagi Aliran Penghayat kepercayaan parmalim di Kabupaten Karo. Peraturan ini termuat dalam BAB VI Pasal 39-40, dalam Pasal 39 ini terdapat dalam ayat 1-4 dijelaskan bahwa perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan, dan pemuka penghayat kepercayaan yang ditugaskan untuk melangsungkan perkawinan pada organisasi penghayat adalah yang telah ditunjuk dan memiliki SK resmi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemuka agama penghayat kepercayaan ini sebagaimana yang telah terdaftar dan menandatangani surat yang ada. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, bersumber dari data yang diambil adalah data skunder dan bahan hukum primer, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta analisis yang dilakukan adalah kualitif dengan di olah dan dinyatakan secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, telah memberikan pengakuan hukum yang lebih jelas terhadap keberadaan penganut aliran kepercayaan, termasuk Parmalim. Hal ini berdampak pada pengakuan identitas hukum mereka dalam dokumen kependudukan, Syarat pencatatan perkawinan bagi penganut Parmalim pada dasarnya sama dengan syarat administratif perkawinan bagi pemeluk agama lain, surat keterangan perkawinan dari penghayat kepercayaan, perlindungan hukum pencatatan perkawinan terhadap masyarakat Parmalim di Kabupaten Karo sudah tersedia secara normatif, namun belum maksimal pada tataran praktik. Perlindungan tersebut baru dapat berjalan optimal jika disertai penguatan implementasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta jaminan non-diskriminasi agar masyarakat Parmalim benar-benar merasakan kesetaraan hak sebagai warga negara.  
Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Jambi Nicky Saesaria Az-Zahra; Parmadi; Putri Intan Suri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.8329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penerimaan pajak daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan jumlah penduduk serta menganalisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Jambi periode 2005–2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series periode 2005–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda dengan bantuan program EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Jambi. Sementara itu, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara simultan, variabel PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Jambi.
Martabak Bangka sebagai Living Heritage dan Potensi Atraksi Wisata Gastronomi Iga Safa Marwani; Anugrah Gusta Prima; Riska Ramadhani; Zakia Ayu Lestari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.8380

Abstract

Martabak Bangka adalah produk kuliner tradisional yang telah berevolusi melalui proses akulturasi budaya antara komunitas Tionghoa dan masyarakat lokal di Pulau Bangka. Meskipun secara luas diakui sebagai makanan khas daerah, studi yang menempatkan Martabak Bangka sebagai warisan hidup dan potensi daya tarik wisata kuliner masih terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejarah lisan, proses akulturasi, praktik produksi budaya, dan keasliannya, serta untuk mengidentifikasi potensinya sebagai daya tarik wisata kuliner berdasarkan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang berfokus pada usaha Martabak Bangka tradisional di Kota Pangkalpinang yang telah beroperasi sejak tahun 1989. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa Martabak Bangka memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat, tercermin dalam konsistensi resepnya, teknik produksi tradisional, dan transmisi pengetahuan kuliner antar generasi. Proses produksi yang terbuka juga memfasilitasi interaksi sosial dan pengalaman budaya yang dapat diamati langsung oleh pengunjung. Temuan ini menunjukkan bahwa Martabak Bangka merupakan warisan hidup dengan potensi signifikan untuk dikembangkan sebagai objek wisata kuliner berbasis kearifan lokal, sekaligus mendukung pelestarian identitas kuliner daerah.

Page 373 of 383 | Total Record : 3823

 371   372   373   374   375 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue